Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.652 peraturan dalam 0,018 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 54 Tahun 1972
• Berlaku mulai 52 tahun yang lalu
Penambahan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Kepariwisataan Nasional
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Kep.Pres No. 54 Tahun 1972.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 49 Tahun 1972
• Berlaku mulai 52 tahun yang lalu
Pembubaran Komando Pertahanan Maritim Nasional
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan, Militer
Download file:
Kep.Pres No. 49 Tahun 1972.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 41 Tahun 1972
• Berlaku mulai 52 tahun yang lalu
Pembentukan Team Penertiban Lalu Lintas Angkutan Djalan Raya
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Kep.Pres No. 41 Tahun 1972.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 32 Tahun 1972
• Berlaku mulai 52 tahun yang lalu
Perubahan Nama Team Penertiban Pelabuhan Tanjung Priok Menjadi Team Penertiban Pelabuhan-Pelabuhan
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Kep.pres No. 32 Tahun 1972.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 1972
• Berlaku mulai 52 tahun yang lalu
Pembentukan Team Kerdja Penjiapan Bahan Sidang Madjelis Permusjawaratan Rakjat Tahun 1972/1973
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Kep.Pres No. 15 Tahun 1972.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 1972
• Berlaku mulai 52 tahun yang lalu
Panitia Pelaksana Konperensi Pacific Area Travel Association (P.A.T.A.) 1974
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Kep.Pres No. 14 Tahun 1972.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 1972
• Berlaku mulai 52 tahun yang lalu
Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 18 Tahun 1975 tentang Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia
Mencabut
  1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 209 Tahun 1964
  2. Keputusan Presidium Kabinet Kerdja Republik Indonesia Nomor Aa/C/94/1964
Download file:
Kep.Pres No. 13 Tahun 1972.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 1972
• Berlaku mulai 52 tahun yang lalu
Badan Search and Rescue Indonesia
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Kep.Pres No. 11 Tahun 1972.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 10 Tahun 1972
• Berlaku mulai 52 tahun yang lalu
Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia dan Staf Pelaksana Pemilihan Umum di Irian Barat
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 5 Tahun 1970 tentang Pembentukan Staf Pelaksana Pemilihan Umum Di Irian Barat
Mengubah
  1. KEPPRES No. 3 Tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum Dan Panitia Pemilihan Indonesia
Download file:
Kep.Pres No. 10 Tahun 1972.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 1972
• Berlaku mulai 52 tahun yang lalu
Pembentukan Badan Pembinaan Pendidikan dan Latihan Pertanian
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Kep.Pres No. 8 Tahun 1972.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan