Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.219 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2018

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2018-2019

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERMENPAREKRAF NO. 13 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2016

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016 - 2026

APBD Pariwisata dan Kebudayaan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERDA_NO_13_TAHUN_2016_ver ttd GB.pdf

Abstrak

pembangunan - pariwisata - apbd

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD. 2016/No. 13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016 - 2026

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2026.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012.
Peraturan Daerah ini memuat mengenai visi misi, tujuan, sasaran beserta dengan konsep rencana pembangunannya. Pun, didalamnya membahas pula mengenai aksesibiltas dengan anggaran yang telah dipaparkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2016.
81 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2015

Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Akomodasi

Pariwisata dan Kebudayaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERDA NOMOR 13 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate No. 13 Tahun 2009

Perlindungan Hak-Hak Adat dan Budaya Masyarakat Adat Kesultanan Ternate

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
Perda No. 13 Thn 2009 - Hak2 Adat.pdf

Abstrak

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 13 TAHUN 2009

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2009 Nomor 45

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Hak-Hak Adat dan Budaya Masyarakat Adat Kesultanan Ternate

ABSTRAK:

Bahwa nilai-nilai adat istiadat Kesultanan Ternate sebagai kepribadian bangsa dan daerah yang perlu diberikan pengakuan, perlindungan dan pelestarian sekaligus diberdayakan masyarakat adat Kesultanan Ternate sebagai masyarakat adat yang terikat oleh tatanan sebagai warga bersama perlu menerapkan ketentuan persekutuan hukumnya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak-Hak Adat dan Budaya Masyarakat Adat Kesultanan Ternate.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Terdiri Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999.
Peraturan Daerah ini Terdiri Dari 10 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2009.
5 Halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2021

Pemajuan Kebudayaan Banyumas

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
jdih_140322011756622ede146ffac.pdf

Abstrak

kebudayaan

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2021/No.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemajuan Kebudayaan Banyumas

ABSTRAK:

a. bahwa unsur-unsur kebudayaan daerah sebagai identitas bangsa dan negara harus dilestarikan, dikembangkan dan diteguhkan berdasarkan kristalisasi nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila; b. bahwa kebudayaan Banyumas merupakan aset daerah dan aset bangsa, yang keberadaannya perlu dijaga, dibina, dilestarikan dan dikembangkan sehingga menciptakan masyarakat Banyumas yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai luhur kebudayaan daerah; c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah wajib melakukan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Kebudayaan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, asas, maksud, tujuan dan objek, pemajuan kebuadayaan Banyumas, hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, pendanaan, penghargaan, peran serta masyarakat, larangan, sanksi administratif, ketentuan pidana dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
25 hlm

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2019

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Bali

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERMENPAREKRAF NOMOR 13 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017

Data Kekayaan Intelektual Komunal

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
Permenkumham Nomor 13 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan No. 13 Tahun 2012

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERWAL KOTA MEDAN NO.13 TAHUN 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli No. 13 Tahun 2011

PAJAK HOTEL

Pariwisata dan Kebudayaan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NO 13 TAHUN 2011.pdf

Abstrak

PAJAK HOTEL

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/NO.13, TLD NO.82

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PAJAK HOTEL

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Hotel termasuk salah satu jenis Pajak Daerah Kabupaten Tolitoli; bahwa Pajak Hotel merupakan Sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel;
Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemungutan pajak atas setiap pelayanan di hotel, termasuk jasa penunjang (fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika,transportasi dan fasilitas sejenis lainnya disediakan atau dikelola Hotel) sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, kecuali: 1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; 2) Jasa sewa apartemen kondominium, dan sejenisnya; 3) Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; 4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama pesawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnnya yang sejenis; dan 5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2011.
1) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002; 2) Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 7 Tahun 2005
16 halaman; Penjelasan 2 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 1984

Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
KEPPRES NO 13 TH 1984.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 1984.