Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2004

Menemukan 1.207 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25 Tahun 2004

Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

pendidikan dan pelatihan

Download file:

Kepgub No.25 Tahun 2004 t...laksanaan DIKLAT.pdf

PETUNJUK

2004

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 25, BD.2006 / NO.25

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka tertib lenggaraan pemerintahan dan ter- wujudnya paduserasi pelaksanaan kebij aksanaan pembangunan khususnya Sumber Daya Manusia Penye- (SDM) di Provinsi Sulawesi Tenggara, dipandang perlu . memantapkan pengaturan tentang Koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) semua lnstansi/Unit kerja; b. penyeleng garcanpendidikan dan secara terprogram yang berkualitas dan dalam rangka pengembangan tugas-tugas fungsional pendidikan. dan pelatihan di lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggar4 perlu memantapkan mekanisme penyelenggarrnn program diklat melalui wadah koordinasi kegiatan fungsional Lembaga DIKLAT ; bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi Penyeleng- garaan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggarq dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara.
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggarc (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tatrun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839); ' Undang-undang Nomor 8 Tahun tentang Pokok-Pokok Nomor 1974 KePegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 5 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ' sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nonior 3890) Undang-undang ; 43 Lembaran Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem PendidikanNasional (L.N.Tahun 2003 Nomor Peraturan Pemerintah 78 ); Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Vertikal Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 2000 tentang Wewenang Pemerintah Kewenangan Otonom ; Instansi 25 Tahun Provinsi sebagai Daerah Peraturan "Pemerintah dan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Orga- nisasi Perangkat Daerah; 8. 9. 10. t1 12. 13. t4. Peraturan Pemerintah Nomor I 05 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Per- tanggung jawaban Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor I 0 1 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil ; Peraturan Pemerintah Nornor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Peng- awasan atas Penyelenggaraan Pemerintatran Daeratr ; Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1984 tentang Pencabutan KEPPRES Nomor 20 Tahun 1981 tentang Koordinasi Pengendalian dan Peng- awasan Pembangunan di Daerah; lnstruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahunl999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Keputusan Kepala Lembaga Ad- ministrasi Negara Nomor 193/Xlfi/l0l 612001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. 15. 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 8 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Petatihan Kepemimpinan di Jajaran Praj abatan dan Departemen Dalam Negeri; Peraturan tentang DaerahNomor 15 Tahun 2001 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Sulawesi Daerah Provinsi Tenggarasebagaimana diubah dengan Nomor 02 Tahun 2001 ; Peraturan 17. lnstruksi Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peraturan telah Daerah Nomor Petunjuk Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang di Daerah Koordinasi Kegiatan
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAKSANAAN KOORDINASI BAB III PELAKSANAAN KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM DIKLAT BAB IV KOORDINAS PELAKSANAAN KEGIATAN BAB V PELAKSANAAN KORDINASI PELAPORAN BAB VI PELAKSANAAN KORDINASI PENGAWASAN BAB VII PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBINAAN BAB VIII HUBUNGAN ANTAR INSTANSI BAB IX SANKSI BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 22 Tahun 2004

Rencana Strategi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Kepgub No.22 Tahun 2004 t... Provinsi Sultra.pdf

RENCANA

2004

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, BD.2006 / NO.22

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Strategi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan hagi masyarakat Sulawesi Tenggara, diperlukan adanya perencanaan yang terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan dalam bentuk Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; bahwa Rencana Strategis Rumah Sakit Ijmum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan dokumen perencanaan taktis strategi yang menjabarkan permasalahan dalam pelayanan kesehatan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan memecahkan Permasalahan terencana. dan bertahaP ; bahwa Rencana Strategi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara meruPakan penilaian terhadap untuk secara tolak ukur pertanggungi awaban Direktur yang harus ditetapkan Keputusan Gubernur; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut, maka Perlu menetapkan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2008 dengan
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang PenetaPan PerPu Nomor: 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubahUndang Undang Nomor : 47 P eratwan Pemerintatr Tahun Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan, 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara ( Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor :9f,Tambahan Negara Nomor: 2687); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 3. 4. 5. 6. tentang Kesehatan (Lembaran Tahun 1992 Nomor : 100,'Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 383e); Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 7 2, T arrtb ahan L emb aran Ne gara Nom or 3848); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenemgan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonorr, ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, TaiTibahan Lembaran Negara Nomor 3952); Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara; 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2003-2007 ; 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Strategi Daerah (RENSTRADA) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2003-2007.
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII provinsi piovinsi sulawesi Pendahuluan Gambaran Umum RSttD Provinsi Sultra Visi, Misi dan Nilai-nilai Dasar Pencemaran Lingkungan Faktor-faktor Penentu Keberhasilan, Tujuan dan Sasaran. Strategi, Program dan Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 21 Tahun 2004

Penetapan Paket Pelayanan Esensial bagi Keluarga Miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Kepgub No.21 Tahun 2004 t...di RSUD Provinsi.pdf

PENETAPAN

2004

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BD.2004 / NO.21

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Paket Pelayanan Esensial bagi Keluarga Miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan pemerataan b. dan mutu pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin disediakan dana melalui Program kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar MinYak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES) oleh Pemerintah Pusat yang langsung dialokasikan ke Rumah SakiU bahwa untuk mencapai hasil Yang berdayaguna dan berhasilguna dalam penggunaan dana tersebut pada butir a, dipandang perlu menyusun Paket Pelayanan Esensial (PPE) Yang ditetapkan Sulawesi dengan Keputusan Gubernur Tenggara; bahwa berdasarkan pertirnbangan huruf a dan b tersebut maka menetapkan KePutusan Sulawesi Tenggara pada Perlu Gubernur tentang Penetapan Paket Pelayanan Esensial Bagi Keluarga Miskin di Rumatr Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang PenetaPan Perpu Nomor: 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubahUndang Undang Nomor : 47 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 teutang Pembentukan Daerah Tingkat Utara - Tengah dan, Daerah Sulawesi Selatan Tenggara I Sulawesi Tingkat I ( Lembaran Negara Tahun L964 Nomor : 94, Tambahan 2687); 2. Undang-undang Nom or 23 Tahun 1 992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor : 100, Tambahan Lembaran Negara Undang-Untlang Nomor 22 Tahun 1999 tentans DPemerintahan Nom or 3 49 5); Undang Undang Nomor 22Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1 999 Nomor: 60, Thmbahan Lembaran Negara Nomor: 383e); Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang (Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 72, Tambahan Lembatan Negara Nomor: 3848); Undang-undang Nom or : 25 Tahun 2000 tentang Program Pembagunan Nasional ( PROPENAS ) Tahun 2000 - 2004 . Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tenting kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 553 I Menkes / SK / M 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PKPS - BBM BIDKES ; 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara,
Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Paket Pelayanan Penetapan Esensial Bagi Keluarga Miskin Di Rumah Sakit Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 221 Tahun 2004

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Bengkel Kerja pada Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara

Abstrak

Perumahan, Permukiman Statuta Organisasi/Lembaga

Download file:

BD14SrD4.pdf

tugas pokok-tata kerja-uptd

2004

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 221, BD.2006/No. 14 Seri D

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Bengkel Kerja pada Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara

ABSTRAK:

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 18 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64), maka perlu diatur Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Bengkel Kerja Pada Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara;bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2004.
Peraturan Bupati ini memuat tentang kedudukan; tugas pokok dan fungsi; susunan organisasi; dan tata kerja dari UPTD Bengkel Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2006.
11 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 40 Tahun 2004

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Unit Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PE00C7~1.PDF

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA

2004

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 40, BD.2004/No. 40

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Unit Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 dan 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang Perdagangan maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Unit Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; PP No 25 Tahun 2000; PP No 8 Tahun 2003; Perda Kab Banyumas No 22 Tahun 2004;
Peraturabn Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, uraian tugas, tata kerja.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2004.
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 92 Tahun 2002 dicabut.
10 hal

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 38 Tahun 2004

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kebun Bibit Permanen pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyumas

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PEBC8A~1.PDF

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA

2004

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 38, BD.2004/No. 38

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kebun Bibit Permanen pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

bahwa sebagai tindak Ianjut ketentuan Pasal 9 dan 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyumas serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang kehutanan dan , perkebunan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kebun Bibit Permanen pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyumas;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; PP No 25 Tahun 2000; PP No 8 Tahun 2003; Keputusan Bersama MenPAN dan Mendagri Nomor 01/SKB/PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan uraian tugas, tata kerja.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2004.
11 hal

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 37 Tahun 2004

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyumas

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PE9AD2~1.PDF

TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA

2004

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 37, BD.2004/No. 37

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

bahwa sebagai tindak lanjut keterituan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kehutanan dan · Perkebunan Kabupaten Banyumas serta dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyumas;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; PP No 25 Tahun 2000; PP No 8 Tahun 2003; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomro 17 Tahun 2003; Perda Kab Banyumas No 21 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, tata kerja.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2004.
34 hal

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 36 Tahun 2004

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Rumah Pemotongan Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PEF4F9~1.PDF

RUMAH PEMOTONGAN HEWAN - PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA

2004

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, BD.2005/No. 36

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Rumah Pemotongan Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Petemakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang petemakan dan perikanan khususnya dalam pemotongan hewan ternak besar secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tatakerja Rumah Pemotongan Hewan pada Dinas Petemakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/412003 Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan uraian tugas, tata kerja.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2004.
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2004

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Dan Tatakerja Balai Benih Ikan (BBI) Pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Banyumas

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2001

Download file:

PE6FC5~1.PDF

BALAI BENIH IKAN - PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA

2004

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, BD.2004/No. 35

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Dan Tatakerja Balai Benih Ikan (BBI) Pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 dan 11 Peraturan Oaerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Oinas Petemakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan kewenangan daerah dibidang peternakan dan perikanan khususnya dalam budidaya ikan air tawar secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Balai Benih lkan pada Dinas Petemakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2004;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan uraian tugas.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2004.
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2001 dicabut.
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2004

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Bupati Banyumas Nomor 44 Tahun 2001

Download file:

PE2CBD~1.PDF

LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA

2004

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD.2004/No. 34

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2--4 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang peternakan dan perikanan khususnya dalam penyidikan penyakit hewan serta pemeriksaan kualitas produk peternakan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pembentukan, Susuanan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dna Tata Kerja Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada DInas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; PP No 8 Tahun 2003; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003; Perda Kab Banyumas No 20 tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan uraian tugas, tata kerja.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2004.
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 44 Tahun 2001 dicabut.
10 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2004

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT