PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 34 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2019 oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara perlu dilakukan
penyesuaian untuk menghasilkan indikator kinerja yang
lebih terukur dan berorientasi pada hasil;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 34 Tahun
2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 10.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor
14 Tahun 2016
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 34
TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA, DENGAN LAMPIRAN DENGAN PENJELASAN MENGENAI SASARAN, INDIKATOR KINERJA, FORMULASI PERHITUNGAN, SUMBER DATA, DAN OPD PENANGGUNG JAWAB
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2020.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2020/NO. , LL Kab. Kayong Utara : 4 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kayong Utara, terdapat kekosongan hukum terhadap pemilihan angota KPAD yang tidak dapat dilaksanakan akibat kejadian luar biasa; bahwa berdasarkan hasil pertimbangan dengan berakhirnya masa keanggotaan KPAD bertepatan dengan bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid19) sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan seleksi pemilihan Anggota KPAD, perlu melakukan penyesuaian Kembali Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kayong Utara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.39 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2002, UU No.6 Tahun 2007, UU No.11 Tahun 2009, UU No.11 Tahun 2012, UU No.23 Tahun 2014 Perda Kabupaten Kayong Utara No.13 Tahun 2014, Perda Kayong Utara No.12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kayong Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2020.
4 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit
Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56
Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit
Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/
Kota, maka perlu dilakukannya penyesuaian
terhadap susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Sekretariat Daerah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendagri No.112 Tahun 2018; Permendagri No.56 Tahun 2019; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Barat No.5 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Penjabaran Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
a. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten
Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 29);
b. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat
Tahun 2017 Nomor 25),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
83 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas;
b. bahwa untuk keseragaman nomenklatur dan memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, perlu diatur kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016.
a. kedudukan;
b. susunan organisasi;
c. tugas pokok dan fungsi;
d. kelompok jabatan fungsional;
e. unit pelaksana teknis daaerah;
f. tata kerja; dan
g. jabatan perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020.
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 35 Tahun 2020
PERBUP Kab. Barito Timur No. 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur
Mencabut
PERBUP Kab. Barito Timur No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Sosial Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur.
1. Ketentuan Umum;
2. Kedudukan dan Susunan Organisasi;
3. Tugas dan Fungsi;
4. Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Tata Kerja;
6. Jabatan;
7. Ketentuan Peralihan;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur.
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 15 Tahun 2017, Tentang Perubahan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur.
44
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Poso Nomor 35 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kelja Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Pemendagri No 56 Tahun 2019, Perda No 8 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Rincian Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2020.
Penjelasan sebanyak 1 (satu) halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretaris Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota, perlu dilakukan perubahan total nomenklatur dan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1994; PP Nomor 100 Tahun 2000; PP Nomor 9 Tahun 2003; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nornor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 56 Tahun 2019; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretaris Daerah, yang memuat: Ketentuan Umum; Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja; Tata; Pembiayaan; Pengangkatan dan Pemberhentian; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2020.
Mencabut ketentuan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 yang berkaitan dengan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
22 halaman; Lampiran 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deli Serdang Nomor 35 Tahun 2020
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI DELI SERDANG
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD. 2020/No. 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Deli Serdang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Deli Serdang
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 134 Tahun 2018; PERDA KAB. DELI SERDANG No. 3 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Jabatan Perangkat Daerah, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2020.
12 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
