Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.298 peraturan dalam 0,011 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 1979
• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu
Mengesahkan "Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The ASEAN Relating To The Priviliges Dan Immunities Of The ASEAN Secretariat" Yang Telah Ditandatangani Di Jakarta Pada Tanggal 20 Januari 1979
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keppres No. 09 Tahun 1979.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 1979
• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu
Mengesahkan "Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Belgium Relating To The Granting Of Financial Assistance By The Government To The Republic Of Indonesia" Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Dan Delegasi Pemerintah Kerajaan Belgia, Yang Telah Ditandatangani Di Jakarta Pada Tanggal 2 Nopember 1978
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keppres No. 01 Tahun 1979.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1978
• Berlaku mulai 46 tahun yang lalu
Mengesahkan "Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of New Zealand", yang Telah ditandatangani di Wellington, New Zealand, Pada Tanggal 19 September 1978, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Kep.Pres No. 44 Tahun 1978.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 43 Tahun 1978
• Berlaku mulai 46 tahun yang lalu
Mengesahkan "Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna And Flora", yang Telah ditandatangani di Washington Pada Tanggal 3 Maret 1973, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Kep.Pres No. 43 Tahun 1978.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 42 Tahun 1978
• Berlaku mulai 46 tahun yang lalu
Mengesahkan "Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Socialist Republic of Vietnam" yang Telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Republik Sosialis Vietnam di Hanoi Pada Tanggal 8 Nopember 1978, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Kep.Pres No. 42 Tahun 1978.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 1978
• Berlaku mulai 46 tahun yang lalu
Mengesahkan "Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of India" (Persetujuan Dagang Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India) yang Telah ditandatangani di Jakarta, Pada Tanggal 3 Juni 1978, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Kep.Pres No. 31 Tahun 1978.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 1978
• Berlaku mulai 46 tahun yang lalu
Mengesahkan "Persetujuan Dagang Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh" (Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People's Republic of Bangladesh), yang Telah ditandatangani di Jakarta, Pada Tanggal 29 Juli 1978, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 31 Tahun 1982 tentang Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
Mencabut
  1. KEPPRES No. 29 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi
Download file:
Kep.Pres No. 26 Tahun 1978.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 24 Tahun 1978
• Berlaku mulai 46 tahun yang lalu
Mengesahkan "Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik India dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman" yang Telah ditandatangani di New Delhi, Pada Tanggal 22 Juni 1978, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Kep.Pres No. 24 Tahun 1978.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 23 Tahun 1978
• Berlaku mulai 46 tahun yang lalu
Mengesahkan "Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Socialist Republic of Romania Regarding Cooperation in The Peaceful Uses Atomic Energy", Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Republik Sosialis Romania yang Telah ditandatangani di Jakarta Pada Tanggal 10 Mei 1978, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Kep.Pres No. 23 Tahun 1978.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 20 Tahun 1978
• Berlaku mulai 46 tahun yang lalu
Mengesahkan "Agreement Establishing The International Tea Promotion Association" yang Telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di New York, Pada Tanggal 7 Juli 1977, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Kep.Pres No. 20 Tahun 1978.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan