Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.813 peraturan dalam 0,033 detik

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/KEPMEN-KP/2019 Tahun 2019
Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Pelabuhan Perikanan Pantai Batulicin

Perikanan dan Kelautan

Abstrak
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016
Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Kepmen KKP No. 50/KEPMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Abstrak
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.28/MEN/2011 Tahun 2011
Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Abstrak
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016
Roadmap Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permen KKP No. 53/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Sistem Pemberkasan Arsip Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
  2. Permen KKP No. 50/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Penyusutan Arsip Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Abstrak
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Abstrak
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015
Statuta Poilteknik Kelautan dan Perikanan Sorong

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.22/MEN/2003 tentang Statuta Akademi Perikanan Sorong
Abstrak
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
Pedoman Pemetaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Kelautan Dan Perikanan Di Daerah

Perikanan dan Kelautan

Abstrak
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014
Sistem Pemberkasan Arsip Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Arsip Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permen KKP No. 67/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
  2. Kepmen KKP No. 67/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Roadmap Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.70/MEN/2011 tentang Sistem Pemberkasan Arsip di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Abstrak
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Perikanan dan Kelautan Standar/Pedoman

Abstrak
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/KEPMEN-KP/2020 Tahun 2020
Perlindungan Penuh Bambu Laut (Isis spp.)

Perikanan dan Kelautan

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan