Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

Menemukan 20.524 peraturan dalam 0,089 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 33 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas peraturan Bupati Melawi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Atas Beban Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERBUP NO 33 TAHUN 2017 T...APBD TA 2017 ocr.pdf

APBD

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2017/NO.33, TBD NO.33, LL KAB MELAWI: 5 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Bupati Melawi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Atas Beban Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti dan mengakomodir telaahan staf dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi nomor : 445/1220/RSUD/IV/2017 tanggal 11 April 2013 tentang Sewa Rumah Dinas Dokter Spesialis Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi maka dilakukan perubahan Peraturan Bupati Melawi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU no.23 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.39 Tahun 2007, PP No.7 Tahun 2008, PP No.27 Tahun 2014, Kepres No.42 tahun 2002, Perda No.11 Tahun 2007;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan lampiran XI Peraturan bupati No.32 Tahun 2016;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 33 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Temanggung

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2011

Download file:

PERBUP NO 33 TAHUN 2017.pdf

dinas pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman - tugas dan fungsi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2017/NO.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Temanggung maka Perbup Temanggung No 38 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas PUPR Kab Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Tugas dan Fungsi Dinas PUPR Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 60 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan fungsi kepala dinas, sekretariat, bidang bina marga, bidang sumber daya air, bidang cipta karya, perumahan dan kawasan pemukiman, bidang tata ruang dan pertanahan, bidang tata kota dan jasa konstruksi, jabatan fungsional.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2017.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2011 dicabut.
17 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 33 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERBUP NO. 33 TTG TUGAS P... HALMAHERA BARAT.pdf

dinas lingkungan hidup kabupaten halmahera barat-tugas pokok dan fungsi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 Nomor 33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu dijabarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat dengan Peraturan Bupati; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kab. Halmahera Barat No. 6 Tahun 2016; Perbup Halmahera Barat No. 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi, dan Susunan Organisasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017.
5 Halaman, Lampiran: 17 Halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 33 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Tana Tidung No. 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
PERBUP Kab. Tana Tidung No. 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Download file:

Perbup KTT 33 - 2017.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 33 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download file:

PERBUP_NOMOR_33_TAHUN_20171.pdf

SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, LD.2017/NO.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan untuk memberikan kemudahan dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, pengamanan dan penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG), perlu diatur Pengelola Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Jeneponto; b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan Dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502); 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 246).
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jeneponto. 3. Bupati adalah Bupati Jeneponto. 4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto. 5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 6. Data Geospasial, yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau diatas permukaan bumi. 7. Informasi Geospasial, yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. 8. Jaringan Informasi Geospasial Nasional, yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna. 9. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah. 10. Simpul Jaringan Daerah adalah OPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG tertentu. 11. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG. 12. Unit Kerja adalah OPD yang memiliki metadata di bidangnya dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan DG dan IG. 13. Walidata adalah OPD yang melaksanakanpenyimpanan,pengamanan dan penyebarluasan DG dan IG 14. Penghubung Simpul Jaringan adalah Badan Informasi Geospasial, yaitu institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara Nasional. 15. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional. 16. Spesifikasi DG adalah uraian yang berisi ketentuan teknis dalam mencapai tujuan khusus dan penjelasan rinci sesuai dengan kekhususan DG. 17. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan usaha. BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Tujuan dibentuknya Jaringan IG Daerah adalah : a. Terwujudnya pemanfaatan DG dan IG guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna; dan b. Tersedianya sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG antar Pemerintah, unit kerja Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Pasal 3 Sasaran dibentuknya Jaringan IG Daerah adalah : a. Terjaminnya ketersediaan data; b. Terwujudnya kemudahan akses bagi pemangku kepentingan; dan c. Terwujudnya DG dan IG yang akurat. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 4 Pemerintah Daerah selaku penyelenggara Simpul Jaringan IG Daerah memiliki kedudukan sebagai : a. Penanggungjawab penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG Daerah; b. Bagian dari Jaringan IG Nasional; dan c. Pelaksana Simpul Jaringan IG Daerah. Pasal 5 (1) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto merupakan Walidata dalam simpul jaringan IG Daerah. (2) Seluruh OPD, BUMD dan Instansi Vertikal terkait merupakan unit kerja dalam Simpul Jaringan IG Daerah. Pasal 6 (1) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto, selain bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), juga bertindak sebagai koordinator dan kerjasama pelaksanaan Jaringan IG Daerah. (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Jeneponto, selain bertindak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), juga bertindak dalam pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia untuk pengembagan jaringan IG Daerah. (3) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto, selain bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), juga bertindak dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan pertukaran data. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 7 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas pokok sebagai berikut : a. Melakukan pengumpulan, penyimpanan dan pengamanan metadata serta penyebarluasan IG dan DG; b. Membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan simpul jaringan IG daerah; c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan IG Daerah; dan d. Menyampaikan IG Daerah kepada Penghubung Simpul Jaringan. Pasal 8 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai fungsi sebagai : a. Koordinator pengelola dan pelaksana simpul jaringan; dan b. Fasilitator pengelola dan pelaksana simpul jaringan terkait metadata. Pasal 9 Unit kerja pelaksana simpul jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas pokok sebagai berikut : a. Melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran DG; b. Melakukan pengolahan DG menjadi IG yang selalu akurat; c. Melakukan penyimpanan data hasil pengumpulan dan pengolahan DG dan IG; dan d. Melakukan koordinasi antar pelaku pengelola DG dan IG di bidangnya dan menyampaikan metadata kepada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, unit kerja pelaksana Simpul Jaringan IG Daerah mempunyai fungsi sebagai: a. Sarana pengumpul DG dan IG; b. Sarana pengolahan DG dan IG; c. Pelaksana pembangunan dan pemanfaatan DG dan IG di Daerah; dan d. Penyelaras pengembangan kebijakan Jaringan IG Daerah. BAB IV STANDAR TEKNIS JARINGAN IG DAERAH Standar Teknis Jaringan IG Daerah Pasal 11 (1) Pengaturan Standar Teknis meliputi kriteria teknis yang diperlukan untuk pembangunan dan pertukaran DG dan IG. (2) Standar Teknis Data Geospasial sebagai kerangka dasar pemetaan wilayah meliputi pengaturan skala dan resolusi, sistem proyeksi, data pemetaan dan sistem penomoran lembar peta mengacu pada Standar Pemetaan Dasar Nasional. (3) Standar Teknis Data Geospasial dasar Jaringan IG Daerah mengacu kepada ketentuan Nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Jaringan IG Daerah. (4) Standar teknis pembangunan Metadata Jaringan IG Daerah memuat informasi tema, skala, penanggung jawab, tahun, format data, cakupan wilayah, kerangka pemetaan, sumber data dan metode perolehan atau konversi data. (5) Standar teknis pengumpulan, pengolahan, pertukaran data, penyebarluasan dan mekanismenya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto. Pasal 12 (1) Pembangunan DG dasar dilakukan secara bertahap. (2) Pembangunan DG dasar meliputi pengaturan jenis data, penyajian data dan penanggung jawab data. (3) Pembangunan DG dasar terdiri dari berbagai jenis data spasial yang memuat informasi tentang kerangka dasar batas administrasi wilayah, unsur alam, unsur buatan, unsur sosial ekonomi dan data spasial lainnya yang mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Jeneponto. (4) Penanggung jawab DG dasar yang menjadi unsur peta dasar dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sedangkan pengadaan DG yang menjadi peta tematik dilakukan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). BAB V PELAKSANAAN Pasal 13 (1) Pelaksanaan pengembangan Jaringan IG Daerah dikoordinasikan dalam forum Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto. (2) Pelaksanaan pengembangan Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan dievaluasi setiap tahun serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Jeneponto. BAB VI PERAN SERTA Pasal 14 (1) Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan setiap orang. (2) Peran serta sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa : a. Pemanfaatan data dan/atau IG yang tersedia di Jaringan IG Daerah; b. Penyampaian koreksi atau masukan terhadap dan/atau IG yang tersedia di Jaringan IG Daerah; dan/atau c. Penyebarluasan data/atau IG yang diselenggarakan melalui Jaringan IG Daerah BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 15 Biaya pelaksanaan pengembangan Jaringan IG Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2017.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Sukoharjo No. 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo

Mencabut

PERBUP Kab. Sukoharjo No. 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo

Mengubah

PERBUP Kab. Sukoharjo No. 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo
Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, SUsunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo

Download file:

Perbup Sukoharjo 33_Th_2017.pdf

KEDUDUKAN-SUSUNAN-ORGANISASI-TUGAS-DAN-FUNGSI-SERTA-TATA-KERJA-UNIT-PELAKSANA-TEKNIS-DINAS-DAERAH-DAN-BADAN-DAERAH-KABUPATEN-SUKOHARJO

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Tahun 2017/No.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka penataan akses dan peningkatan mutu pendidikan Nonformal perlu melakukan alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan Nonformal sejenis yang memilki tugas dan fungsi pengelolaan penyelenggaraan program pendidikan nonformal; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis, yang mengatur ketentuan alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis, maka Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Dan Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Dan Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036); 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236); 16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Dan Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
Materi Pokok Perbup ini adalah: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Dan Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 52)

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2017.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Dan Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 52)
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah No. 33 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERBUP Kab. Maluku Tengah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017

Download file:

Perbup Malteng No 33 Tahun 2017 (ekstrak).pdf

APBD – PERUBAHAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD. 2017/NO.304, LL KAB. MALUKU TENGAH: 4 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian atas berbagai koreksi penempatan kode rekening belanja maupun detail belanja, volume dan satuan harga, bahkan pergeseran antar belanja pada program dan kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2017. Bahwa untuk mengakomodir berbagai hasil koreksi maka perlu dilakukan perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 untuk selanjutnya akan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 sesuai surat permohonan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum peraturan ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU N0.46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No.13 Tahun 1979; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 13 Tahun 1979; PP No.18 Tahun 2016; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.31 Tahun 2016; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.16 Tahun 2009; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.22 Tahun 2013; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati No.46 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang: perubahan kode rekening belanja, detail belanja, dan volume, satuan harga serta pergeseran belanja antarrekening dan antar kegiatan SKPD. Realisasi Anggaran dapat dilaksanakan setelah DPPA-SKPD ditandatangani dan disahkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2017.
Lampiran: 7 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar No. 33 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Gianyar

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PERBUP 33 Tahun 2017.pdf

PENERIMAAN-PESERTA-DIDIK-BARU-TAHUN-PELAJARAN-2017/2018-PADA-SATUAN-PENDIDIKAN-DI-KABUPATEN-GIANYAR

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, LD.2017/NO.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Gianyar

ABSTRAK:

a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Formal yaitu Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama perlu dilakukan secara obyektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi guna pemenuhan terhadap akses layanan pendidikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2017 / 2018.
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017; Pedoman Umum Pelaksanaan PPBD Provinsi Bali Nomor : 422.1/29749/Disdik, Tanggal 10 Mei 2017.
1. KETENTUAN UMUM; 2. TUJUAN; 3. TATA CARA PPDB; 4. ROMBONGAN BELAJAR; 6. PELAPORAN DAN PENGAWASAN; 7. LARANGAN; 8. SANKSI.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.
-
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 33 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN PRINGSEWU

Abstrak

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 33 Tahun 2017.pdf

pemungutan retribusi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN PRINGSEWU

ABSTRAK:

memenuhi prinsip pemungutan retribusi yang meliputi kepastian hukum, keadilan, kemudahan dan efisien dipandang perlu untuk melakukan revisi terhadap peraturan bupati nomor 17 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 26 tahun 2011 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi di kabupaten pringsewu
1. undang-undang nomor 18 tahun 1999 2. undang-undang nomor 28 tahun 1999 3. undang-undang nomor 36 tahun 1999 4. undang-undang nomor 28 tahun 2002 5. undang-undang nomor 32 tahun 2002 6. undang-undang nomor 26 tahun 2007 7. undang-undang nomor 14 tahun 2008 8. undang-undang nomor 48 tahun 2008 9. undang-undang nomor 28 tahun 2009 10. undang-undang nomor 12 tahun 2011 11. undang-undang nomor 23 tahun 2014 12. undang-undang nomor 30 tahun 2014 13. peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2005 14. peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2000 15. peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2004 16. peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2005 17. peraturan menteri pekerjaan umum nomor 24/PRT/M/2007 18. peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 2/PER/M>KOMINFO/9/2008 19. peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 23/PER/M.KOMINFO nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 20. peraturan bersama menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2009 21. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 22. keputusan menteri perhubungan nomor 20 tahun 2001 23. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 24. peraturan bupati pringsewu nomor 43 tahun 2016
peraturan bupati ini memutuskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan restribusi pengendalian menara telekomunikasi di kabupaten pringsewu

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 33 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah di Kabupaten Tabanan

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PERBUP NO. 33 TH. 2017.doc

PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-BUPATI-NOMOR-33-TAHUN-2015-TENTANG-PEMBUKAAN,-PENAMBAHAN,-PENGGABUNGAN,-DAN-PENUTUPAN-SATUAN-PENDIDIKAN-DASAR-DAN-SATUAN-PENDIDIKAN-MENENGAH-DI-KABUPATEN-TABANAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2017/NO.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah di Kabupaten Tabanan

ABSTRAK:

bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah di Kabupaten Tabanan;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016;
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DI KABUPATEN TABANAN.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
4

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2017.