Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.685 peraturan dalam 0,053 detik

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Pelayanan Pertanahan Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permen Agraria/Kepala BPN No. 21 Tahun 2017 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Pelayanan Pertanahan Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
Download file:
Nomor 28 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Percepatan Perizinan Pemanfaatan Ruang
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen Agraria/Kepala BPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Download file:
Nomor 22 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Izin Lokasi
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen Agraria/Kepala BPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Diubah dengan
  1. Permen Agraria/Kepala BPN No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi
Mencabut
Download file:
Nomor 17 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik
Download file:
Nomor 9 tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Izin Lokasi
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
Download file:
Permen No 14 Tahun 2018_Izin Lokasi.pdf
Lampiran Permen No 14 Tahun 2018_Izin Lokasi.pdf
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen Agraria/Kepala BPN No. 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Mencabut
  1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat
Download file:
Permen No. 8 Tahun 2018_P...lolaan Pengaduan.pdf
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen Agraria/Kepala BPN No. 19 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik
Download file:
Peraturan menteri ATR Nomor 5 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Standar Pelayanan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen Agraria/Kepala BPN No. 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan
  2. Permen Agraria/Kepala BPN No. 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan
Download file:
Permen 4 Tahun 2017 tentang SP Kementerian.pdf
lampiran Peraturan mente...mor 4 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Standar Pelayanan Dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang Dan Pertanahan Di Kawasan Ekonomi Khusus
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian Standar/Pedoman
Download file:
Permen No 24 Tahun 2016_KEK 26 Juli 2016.pdf
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pembentukan Kantor Layanan Pertanahan Bersama Dan Pelimpahan Kewenangan Pengesahan Catatan Pada Buku Tanah Elektronik Yang Tervalidasi Dan Penandatangan Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Rangka Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu Pada Kantor Layanan Pertanahan Bersama Terintegrasi
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
Permen No 23 Tahun 2016 t...ni Menteri FINAL.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan