Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.279 peraturan dalam 0,041 detik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/13/PBI/2012 Tahun 2012

Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia

Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 21/10/PBI/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah

Mencabut :

Peraturan BI No. 7/16/PBI/2005 tentang Penyimpanan Sekuritas, Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia

Download :
Peraturan BI No. 14-13-PBI-2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013 Tahun 2013

Jenis Perijinan Ekspor dan Impor, Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure), dan Tingkat Layanan (Service Level Arrangement) dengan Sistem Elektronik Melalui Inatrade dalam Kerangka Indonesia National Single Window

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 53/M-DAG/PER/9/2014 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan

Mencabut :

Permendag Nomor 40/M-DAG/PER/10/2010

Download :
Permendag No. 28 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014

Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 22 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik di Bidang Perdagangan

Diubah dengan :

Permendag No. 10/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mencabut :

Permendag Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
Permendag Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

Download :
Permendag No. 96 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERMENPAN NOMOR 09 TAHUN 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 28A Tahun 2005

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Di Bidang Perdagangan

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
2005_28A.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Nomor 16A Tahun 2018

Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Administrasi dan Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perbup no.16A thn 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.IN.04.03 Tahun 2011

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

Arsip Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
bn616-2011.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 51A Tahun 2017

Perizinan Penyelenggaraan Reklame

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
perwal51A_2017_1.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN REKLAME - perizinan

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51A, BD.2017/No.51A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perizinan Penyelenggaraan Reklame

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Perda Kota Semarang No 6 Tahun 2017 tentang reklame, maka terjadi perubahan yang cukup besar terutama pada ketentuan tata letak, perizinan dan perpajakan penyelenggara reklame, oleh karena itu perlu dilakukan tindakan cepat pada masa transisi untuk mengatasi persoalan tersebut guna menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan perwal tentang perizinan penyelenggaraan reklame;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2009; UU no 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kota Semarang No 5 Tahun 2009; Perda Kota Semarang No 14 Tahun 2011; Perda Kota Semarang No 8 Tahun 2014; Perda Kota Semarang No 8 Tahun 2016; Perda Kota Semarang No 14 tahun 2016; Perda Kota Semarang No 6 Tahun 2017;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perizinan penyelenggaraan reklame, pengenaan retribus, pajak dan asuransi, uang jaminan pembongkaran reklame, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
12 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 49A Tahun 2016

Intergrasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Kepegawaian, Aparatur Negara Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
BD Perwal Nomor 49.A Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi No. 15 Tahun 2016

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENGAWASAN BAHAN OLAH KARET BERSIH YANG DIPERDAGANGKAN DI PROVINSI JAMBI

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
236PergubNo.15pdf.pdf

Abstrak

PETUNJUK PELAKSANAAN - PENGOLAHAN - PEMASARAN - PENGAWASAN - BAHAN OLAH KARET BERSIH yang diperdagangkan - PROVINSI JAMBI

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 15 , BD.2015/NO.15

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENGAWASAN BAHAN OLAH KARET BERSIH YANG DIPERDAGANGKAN DI PROVINSI JAMBI

ABSTRAK:

Bahwa komoditas Karet merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan yang mampu menghasilkan devisa bagi negara, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dan membantu pelestarian fungsi lingkungan; Bahwa untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, meningkatkan daya saing pekebun, serta menjamin perlindungan konsumen dan masyarakat, maka perlu diatur Bahan Olah Karet (BOKAR) bersih yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2012; UU No. 3 Tahun 2014; UU no 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 39 Tahun 2014; Permentan No. 38/Permentan/OT.140/8/2018; Permendag No. 53/M-DAG/PER/10/2009; Permendag No. 80 Tahun 2015; Perda No. 14 Tahun 2008 .
Pergub ini mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Bahan Olah Karet (BOKAR) yang diperdagangkan di Provinsi Jambi, meliputi; Maksud, Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup; Pengolahan; Kelembagaan; Pemasaran; Pengelolaan Usaha Industri CRUMB RUBBER; Pembinaan dan Pengawasan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2016.
9 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2013.

ABSTRAK:	usaha yang tidak termasuk kriteria wajib AMDAL adalah wajib UKL-UPL UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 tentang jenis-jenis rencana kegiatan wajib AMDAL pengaturan kriteria teknis usaha yang termasuk wajib UKL-UPL
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018. 5 halaman; 35 halaman Lampiran

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2011.