Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.685 peraturan dalam 0,055 detik

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara
Abstrak
Ketenagakerjaan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenaker Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan publik tertentu bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara
Download file:
Kemnaker No. 4 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal
Abstrak
Ketenagakerjaan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan
Mencabut
  1. Permenaker Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Permenaker Nomor 9 Tahun 2017
Download file:
Kemnaker No. 22 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat dan Daerah Bidang Ketenagakerjaan
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenaker No. 39 Tahun 2015 tentang Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat di Kementerian Ketenagakerjaan
  2. Permenakertrans Nomor PER.18/MEN/XII/2011 tentang Sistem Pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Ketenagakerjaaan dan Ketransmigrasian
Download file:
Kemnaker No. 32 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penyelenggaraan E-Government di Kementerian Ketenagakerjaan
Abstrak
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepegawaian, Aparatur Negara Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenakertrans Nomor PER.10/MEN/VII/2010 tentang E-Government di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Download file:
Kemnaker No. 26 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
Abstrak
Ketenagakerjaan Pendidikan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenakertrans Nomor PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
Download file:
Kemnaker No. 17 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Ketenagakerjaan
Abstrak
Arsip Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenakertrans Nomor 20 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Download file:
Kemnaker No. 16 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 43 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 21 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan
Mencabut
  1. Permenakertrans Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Download file:
Kemnaker No. 43 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pelayanan Publik di Kementerian Ketenagakerjaan
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 12 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Ketenagakerjaan
Mencabut
  1. Permenakertrans Nomor PER.04/MEN/III/2007 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Download file:
Kemnaker No. 36 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pelayanan Terpadu Satu Atap di Kementerian Ketenagakerjaan
Abstrak
Ketenagakerjaan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 12 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Ketenagakerjaan
Download file:
Kemnaker No. 30 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal
Abstrak
Ketenagakerjaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan
Download file:
Kemnaker No. 6 Tahun 2015.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan