Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 18.866 peraturan dalam 0,077 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 01 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasien Umum Di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya

Abstrak

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 01 Tahun 2017.pdf

PEDOMAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PASIEN UMUM di pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01, BD.2017/No.01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasien Umum Di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa dengan beriakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Pedoman Pe11gelolaa.11 Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasien U111w11 di Puaal, Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya .
Mengingat 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tinkat ll di sulawesi (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik indonesia nomor 5234); 5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. 6. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. 7. peraturan daerah kabupaten enrekang nomor 12 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kesehatan,sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kesehatan.
Peraturan bupati tentang pedoman pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan pasien umum di pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya pasal 1 dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: a. kabupaten adalah kabupaten Enrekang; b. pemerintah kabupaten adalah pemerintah kabupaten Enrekang; c. bupati adalah bupati Enrekang; d. dinas adalah dinas kesehatan kabupaten Enrekang; e. kepala dinas adalah kepala dinas kesehatan kabupaten Enrekang; f. pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya adalah puskedmas dan jaringannya yang terdiri dari Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Poliklinik Desa (Polindes) se Kabupaten Enrekang; g. Tenaga Medis adalah dokter umum dan dokter gigi di puskesmas; h. Tenaga perawat adalah tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya yang berprofesi sebagai perawat; i. Tenaga bidan adalah tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya yang berprofesi sebagai bidan; j. Tenaga non medis adalah tenaga kesehatan dan non kesehatan yang bekerja di puskesmas dan jaringannya selain dokter, perawat, dan bidan. Pasal 2 Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasien Umum di Puskesmas dan Jaringannya merupakan pendapatan daerah dan disetor secara bruto ke Kas Daerah. Pasal 3 (1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan rincian sebagai berikut: a. Jasa pelayanan sebesar 60%; dan b. Jasa sarana sebesar 40%. (2) Pemanfaatanjasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut: a. 10% jasa pengelola puskesmas b. 9U% jasa petugas puskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes dan polindes. (3) Pemanfaatan jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (l). huruf b, digunakan rmtuk Biaya Operaaiorial Puskesmas dan jaringannya. Pasal 4 1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, diperuntukkan bagi pengelola retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, dengan pembagian sebagai · berikut: a. 30% jasa kepala puskesmas; b. 70% jasa tim pengelola puskesmas dan jaringannya. (2) �T asa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, pada pelayanan rawat jalan diperuntukkan bagi tenaga medis, tenaga perawat dan bidan serta tenaga non med.is, dengan pembagian sebagai berikut: a. 35% jasa tenaga medis; b. 55% jasa tenaga perawat dan bidan; serta c. 10% jasa tenaga non medis. (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, pada pelayanan rawat inap diperuntukka.n bagi tenaga medis, tenaga perawat dan bidan, serta tenaga non medis, dengan pembagian sebagai berikut: c. 40% jasa tenaga medis; d. 50%jasa tenaga perawat dan.fatau bidan; dan e. 10% jasa tenaga non medis. Pasal 5 (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, pada pelayanan persalinan pembagiannya sebagai berikut: a. Apabila pelayanan persalinan di Puskesmas, maka pembagian jasanya sebagai berikut: 1. 15% jasa dokter; 2. 80% jasa bidan; 3. 5% jasa non medis. b. Apabila persalinan dibantu oleh petugas pendamping, maka jasa bidan sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 2, dibagi sebagai berikut: 1. 65% jasa bidan; dan 2. 15% jasa pendamping c. Apabila pelayanan persalinan dilaksanakan di puskesmas pembantu, poskesdes, dan polindes maka jasa pelayanan persalinan tersebut 100% jasa bidan. d. Apabila pelayanan persalinan di puskesmas pembantu, poskesdes dan polindes dibantu oleh petugas pendamping, maka pembagian jasa pelayanan sebagai berikut: 1. 80% jasa bidan; dan 2. 20% jasa pendamping (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, pada pelayanan unit gawat darurat pembagiannya sebagai berikut: : a. Apabila pelayanan unit gawat darurat tanpa menggunakan ambulans, maka pembagian jasa pelayanan sebagai berikut: 1) 55% jasa tenaga medis; 2) 35% jasa tenaga perawat/bidan; dan 3) 10% jasa tenaga non medis. b. Apabila pelayanan unit gawat darurat disertai dengan pemakaian ambulans, maka pembagian jasa pelayanan sebagai berikut: 1) 30% jasa tenaga medis yang bertugas di unit gawat darurat: 2) 40% jasa tenaga perawat/bidan dan pendamping rujukan;dan 3) 30% jasa sopir Pasal 6 (1) Biaya Operasional Puskesmas dan -Jaringannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) dapat dimanfaatkan untuk penyediaan: a. Alat tulis kantor; b. Bahan cetak dan penggandaan; c. Bahan pembersih dan peralatan kebersihan; d. Bahan medis habis pakai; e, Bahan bakar minyak (BBM} ambulans; f. Pemeliharaan dan perizinan kendaraan puskesmas keliling dan ambulans; g. Pemeliharaan peralatan dan gedung kantor. h. Peningkatan SOM Puskesmas. (2) Penggunaan jasa sarana untuk biaya operasional Puskesmas dan janngannya tidak boleh duplikasi dengan sumber pendanaan yang lain; Pasal 7 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Bagian Kesatu Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana Retribusi Pelayanan Kesehatan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 terntang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana Retribusi Pelayanan Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Bagian Kesatu Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana Retribusi Pelayanan Kesehatan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 terntang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana Retribusi Pelayanan Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 02-B Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PEDOMAN KAPITALIS ASET TETAP DAN PENYUSUTAN ASET TETAP MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Jeneponto Nomor 2b Tahun 2016.pdf

PEDOMAN I(APITALISASI ASET TETAP DAN PEITYUSUTAN ASEf, TETAP MILIK PEMERIITTAII KABT'PATTN JTIYEPONTO

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 02-B, BD.2016/NO.02-B

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN KAPITALIS ASET TETAP DAN PENYUSUTAN ASET TETAP MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 53 ayat (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OAT tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu men5rusun Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1959 Nomor 74, Tambahnan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor L822),; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, famUafran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s8s1); 3. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor t7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO); 5. 7. 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lemebran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Oq Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s6o1). 8. 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4A Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; lo.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Uang NegaralDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47381; ll.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2OO8 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a89O); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310) ; l3.Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2AO7 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2AO7 Nomor 17Ol; l4.Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 45 Tahun 2OOg tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2AOg Nomor 2591
UTtrUTUSKAII: Menetapkan I PtRATt RAN BUPATI JtlttFOMO ?EIITAIIIG PEI'OTIAN I(APITALISASI ASBT TETAP DAN PITTUSIITAN ASET TETAP MILIK PEAIERINTATI KABUPATTN JTNEPONTO BAB I KETTNTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto 2. Pemerintah Daerah adalahPemerintah Kabupaten Jeneponto. 3. Bupati adalah Bupati Jeneponto. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang. 5. Unit kerja adalah bagisn SKPD selaku kuasa pengguna barang 6. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan oleh pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya atau dimanfaatkan oleh masyarakat umllm, dan bukan dimaksudkan untuk dijual, dan/ atau diserahkan/dihibahkan. 7. B.iaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. 8. Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. 9. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. 10. Nilai tercatat (carrying amountl aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi pen5rusutan. 11. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewqiiban antar fihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 12. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan d.engan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. 13. Akuntansi aset tetap adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, pengkodean, pencatatan, dan peringkasan transaksi aset tetap dalam buku besar akuntansi serta pelaporan dalam neraca perusahaan. 14. Pembukuan aset tetap adalah aktivitas pendaftaran dan pencatatan aset tetap ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Buku Inventaris menurut penggolongan dan kodefikasi aset tetap yang telah ditetapkan. 15. Penghentian (disposol) aset tetap adalah aktivitas dihentikannya pemakaian suatu aset tetap dengan cara dijual, ditukarkan, atau konversi terpaksa. 16. Penghapusan adalah tindakan menghapus aset tetap dari buku besar aset tetap dan buku inventaris akibat kebirjakan penghentian (disposal) dan/atau hibah berdasarkan Keputusan Bupati. 17. Pelaporan adalah al<tivitas penyajian aset tetap untuk keperluan penlrusunan neraca danlatau kebutuhan man4iemen. 18. Hibah atau donasi adalah perolehan atau penyerahan aset tetap dari Pemerintah Daerah atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan. 19. Rampasan adalah aset tetap yang dikuasai Pemerintah Daerah yang berasal dari pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan. 20. Pengeluaran pendapatan (reaenue expendituresl adalah pengeluaranpengeluaran yang terkait dengan aset tetap selama masa pemakaiannya dan hanya memberikan manfaat pada periode bedalan. 21. Pengeluaran modal (capital expendihtres) adalah pengeluaran yang terkait dengan aset tetap selama masa pemakaiannya dan memberikan manfaat bukan hanya pada periode berjalan tetapi pada beberapa periode ke depan. 22.Be[anja modal adalah pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dan 12 (duabetas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. 23. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk menambah nilai perolehan awal aset tetap yang dapat memperpanjang umur teknis atau masa manfaat aset tetap, meningkatlan kuantitas/kapasitas/volume dan meningkatkan kualitas/efisiensi atau mengurangi biaya dari unit-unit yang diproduksi oleh suatu aset tetap. 24. Reparasi ringan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi aset tetap sesuai kondisi semula. 25. Pemeliharaan adalah aktivitas rutin yang dilakukan agar aset tetap dapat berfungsi sesuai kapasitas dan kondisinya. 26. Penambahan (additionl adalah aktivitas memperbesar atau memperluas fasilitas suatu aset tetap. 27. Peningkatan (betterm.ent/improuementl adalah aktivitas penggantian bagian suatu aset tetap dengan unit baru yang kualitasnya lebih baik atau pengalihan fungsi yang efektif suatu aset tetap. 28. Penggantian (replacemenQ adalah aktivitas penggantian bagran tertentu atau keseluruhan dari suatu aset tetap dengan unit baru yang kualitasnya sama. 29. Penyusunan dan pemasangarr kembali (rearrangementl adalah aktivitas penyusunan dan pemasangan kembali suatu aset tetap atau perubahan rute produksi (biasanya berupa instalasi atau peralatan) dengan tujuan mempermudah proses produksi atau mengurangi biaya produksi. BAB II RUAI{G LTNGIn P, MAKSUD, TUJITAN DAN SASARAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup pedoman khusus mengenai kebijakan kapitalisasi aset tetap dan kebijakan penyusutan aset tetap daerah. Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Sasaran Pedoman Pasal 3 (1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pembuatan penyusunan anggaran, pelaksanaan pencatatan atas perolehan, dan pelaporan aset tetap bagr SKPD dan Unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah. (2) Tujuan pedoman ini untuk mewujudkan keseragaman dalam penganggaran, pencatatan aset tetap, serta pelaporannya guna mewujudkan tertib administrasi aset tetap daerah. (3) Sasaran pedoman ini meliputi : a. dalam rangka penganggaran aset tetap milik Pemerintah Daerah secara baik; dan b. penyiapan data aset tetap dalam rangka pen5rusunan laporan manajemen maupun bahan penyusunan neraca yang menggambarkan jumlah, kondisi, dan nilai aset tetap daerah secara wajar. BAB III KTBIJAXA!{ ANUIYTAT{SI I(APITALISASI Bagian Kesatu Kriteria Kapitalisasi Pasal 4 Kriteria Kapitalisasi terdiri atas : a. memperpanjang masa manfaat atau yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas; b. meningkatkan mutu produksi; dan c. meningkatkan standar kinerja. Bagian Kedua Kapitalisasi Aset Tetap Pasal 5 (1) Pengakuan aset tetap diakui pada saat aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya kepada daerah dan/atau pada saat penguasaannya berpindah kepada daerah. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut : a. berwt{ud; b. mempunyai masa manfaat lebih dari t2 (dua belas) bulan; c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; d. tidak dimaksudkan untuk dijual dan atau untuk dihibahkan / diserahkan ; e. diperoleh atau dibangun dengnn maksud untuk digunakan; dan f. memenuhi nilai satuan minimum Kapitalisasi. (2) Pengakuan aset tetap akan andat bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetapi tersebut harus diakui pada saat terdapat bulrti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. (3) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengadaan aset tetap yang tqjuannya sejak awal untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat tidak dicatat/dilaporkan sebagai asset tetap, tetapi sebagai persediaan apabila sampai akhir tahun aset tersebut masih belum diserahkan kepada pembelilpenerima hibah. Di samping itu, pengadaan aset tetap yang tujuan awalnya untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat dianggarkan di dalam anggaran barang dan jasa, bukan di dalam anggaran belanja modal. (a) Kapitalisasi penilaian aset tetap meliputi biaya-biaya setelah perolehan awal diakui yang menambah nilai aset tetap. (5) Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah : a. biaya persiapan ternpat; b. biaya pengiriman awal (initial deliueryl dan biaya simpan dan bongkar muat (lwndling cost); c. biaya pemaszulgan (installation cost); d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; e. biaya konstruksi; f. biaya kepanitiaan; g. biaya perolehan tanah mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Dan h. biaya-biaya lainnya yang mendukung sampai aset tersebut dapat digunakan. (6) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang mempe{panjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan apabila jumlahnya memenuhi batas minimal kapitalisasi. (7) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang bersifat rutin dan ditujukan agar aset tetap dapat dioperasikan atau digunakan dalam keadaan yang normal dicatat sebagai belanja pemeliharaan, atau tidak menambah masa manflaat aset, tidak menambah nilai aset tetap yang bersangkutan. Contoh pengeluaran kategori ini antara lain belanja pemelihara€rn rutin gedung, pemeliharaan rutin kendaraan. (8) setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (maintenan@l , penambah an (additions), pengganti an (replacementl atau perbaikan (repairsl. (9) Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal {capital expenditures) dan pengeluaran pendapatan (reuenue expenditures) (10) Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal. (11) Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh mengenai pengeluaranpengeluaran yang akan memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran. (12) Biaya-biaya selain belanja modal aset yang bersangkutan tetapi timbul akibat dari perolehan aset tetap yang bersangkutan diatribusikan dengan metode rata-rata tertimbang yaitu dengan membagi secara proporsional biaya-biaya tersebut apabila terdapat perolehan aset secara gabungan dalam satu kegiatan pengadaan aset. (13) Suatu pengeluaran belanja yang pengangarannya tidak pada belanja modal akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi asset tetap) jika memenuhi kriteria sebagai dimaksud pada pasal lima point satu (1) diatas. Bagian Ketiga Penilaian Pasal 6 (1) Penilaian biaya-biaya setelah perolehan yaitu pengeluaran selama masa pemakaian aset tetap daerah yang merupakan pengeluaran modal (capital expendifitre s) . (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto menetapkan batas minimal nilai perolehan belanja modal yang dikapitalisasi untuk pengeluaran per unit barang yang dapat diakui sebagai asset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. (3) Nilai Satuan minimum Kapitalisasi adalah batas minimal pengeluaran, pengadaan/pembangunan baru yang dapat diakui sebagai belanja modal didalam penganggaranya dan diakui sebagai aset tetap. (a) Nilai Satuan inininrum Kapitalisasi adalah batas nrinimal pengeluarah. yang dapat menambah nilai asset tetap atau aset lainnya dari hasil belanja pemeliharaan. (5)Batasan Minimal Kapitalisasi untuk setiap jenis aset tetap atau belanja modal berlaku mulai tahun 2015 dan batasan minimal kapitalisasinya tidak berlaku untuk asset tahun sebelumnya. (6) Batas Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk Pengadaan f Pembelian Tanah. (7) Barang milik daerah yang memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dicatat secara intrakomptabel dan disajikan dalam neraca, barang milik daerah yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dicatat pada daftar barang non aset tetap {ekstrakomptabel). (8) Penghapusan barang milik daerah yang dicatat dalam pembukuan ekstrakomptabel dilakukan oleh pengguna dan/atau kuasa pengguna dalam hal aset tetap tersebut dimaksud sudah tidak dapat digunakan/Rusak berat atau tidak berada dalam penguasaan pengguna danl atau kuasa pengguna dengan persetujuan pengelola barang milik daerah. Bagian Keempat Biaya Perolehan Pasal 7 (1) Perlakuan akuntansi atas pengeluaran biaya-biaya perolehan aset tetap melalui pengadaan baru dan pembangunan baru yang dicatat sebagai realisasi belanja modal daerah. (2) Pengadaan baru dan pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (U, dilakukan berdasarkan ketentuan Per:aturan Perundang-Undangan. (3) Dalam hal pengadaan bartr dan pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan dengan cara swakelola,maka perlakuan akuntansi atas pengeluaran biaya-biaya perolehan aset tetap daerah dicatat sebagai realisasi belanja modal. Bagran Kelima Biaya yang Tidak Dapat Dikapitalisasikan Pasal 8 (1) Perlakuan akuntansi atas pengeluaran biaya reparasi ringan dan pemeliharaan, dicatat sebagai realisasi belanja pemeliharaan pada belanja barang dan jasa. (2) Keseluruhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diakui sebagai aset tetap daerah. Bagian Keenam PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (subsequent Expenditures) Pasal 10 Aset Tetap diperoleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintahan. Asset tetap bagi Pemerintah Daerah disatu sisi merupakan sumber daya ekonomi, disisi lain merupakan komitmen, artinya dikemudian hari Pemerintah Daerah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu Belanja untuk pemeliharaan, belanja untuk rehabilitasi dan belanja untuk overhaul. 1) Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan dalam rangka mempertahankan aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal atau meningkatkan kapasitas asset tetap. Belanja yang dikeluarkan untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan standar kinerja. 3) 2l Belanja Pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset dan masa manfaat dalam rangka mempertahankan kondisi aset adalah belanja pemeliharaan yang sifatnya rutinitas seperti pergantian oli pengecetan gedung kantor/bangun€ul Kendaraan, penambalan jalan akibat berlubang, pergantian tegel dalam arti tidak keseluruhan dan perbaikan plafon yang tidak secara keseluruhan, Belanja Pemeliharaan yang menambah nilai aset dan tidak menambah masa manfaat dalam rangka mempertahankan kondisi asset adalah belanja pemeliharaan yang sifatnya rutinitas seperti pergantian tegel secara keseluruhan, pergantian plafon secara keseluruhan, penggantian atap secara keseluruhan, peningkatan pengasapalan jalan. Belanja Renovasi atau Rehabilitasi atau overhaul yang menambah nilai asset dan tidak menambah masa manfaat dalam rangka peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 2OO Kw dilakukan Renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi menjadi 3OO Kw, Gedung dan Bangunan melakukan penggantian secara keseluruhan plafon, atap, lantai secara keseluruhan. 5) Belanja Renovasi atau Rehabilitasi atau Overhaul yang menambah nilai asset dan masa manfaat dalam rangka peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada, Misalnya, Gedung dan bangunan dilakukan pergantian/pengupasan dinding, Kendaraan dilakukan pergantian beberapa suku cadang komponen mesin kendaraan roda empat dan roda dua. 6) Belanja Renovasi atau Rehabilitasi atau Overhaul yang menambah nilai asset dan masa manfaat dalam rangka peningkatan Kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada, Misalnya, Jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh Pemerintah menjadi Jalan aspal, dilakukan pengaspalan ulang secara keseluruhan. 4l 7l Belanja Renovasi atau Rehabilitasi atau Overhaul yang menambah nitai asset dan tidak menambah masa manfaat dalam rangka pertambahan volume asset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, Misalnya Penambahan Luas suatu Gedung dari 400 M2 menjadi 5OO M2. Contoh : SKPD merencanakan untuk pembangunan WC didalam gedung yang sudah ada. Belanja Pemeliharaan atau Rehabilitasi dalam rangka peningkatan Khusus irigasi dan jaringan sepanjang tidak ada kegiatan pembangunan fisik hanya bersifat pengerukan atau normalisasi maka semua pengeluaran dikategorikan sebagai belanja pemeliharaan. 9) Penambahan masa manfaat aset tetap disesuaikan dengan jumlah belanja yang dikeluarkan pada poin 5 dan 6 terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan (diluar penytrsutan) dan Tabel Penambahan masa manfaat aset tetap sebaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. 1O) Penambahan masa manfaat aset tetap adalah nilai sisa masa manfaat aset tetap yang bersangkutan ditambah dengan masa manfaat akibat belaaja yang dikeluarkan sesuai dengan poin 5 dan 6, dimana masa manfaat aset tetap akibat penambahan tidak boleh melebihi masa manfaat normal aset tetap yang bersangkutan. 11) Kapitalisasi Biaya dimaksud angka 5, 6 dan 7 ditetapkan dalam lampiran nilai minimum kapitalisasi. Bagian Ketqjuh Bentuk Pelaporan Pasal 11 (l)Aset tetap disajikan sesuai klasifikasi di neraca dari saldo buku besar (ledgerl dan buku-buku pembantu lsub ledger dan sub-sub ledgerl masing-masing jenis aset, berdasarkan Bagan Perkiraan Standar sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (2) Rincian setiap jenis aset tetap disajikan sesuai klasifikasinya di Buku Inventaris Barang dan Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk setiap jenis aset tetap berdasarkan Kode Barang Daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8) (3) Kode Barang Daerah harus diharmonisasikan (mappingl dengan Bagan Perkiraan Standar, dan didukung dengan rincian setiap jenis aset tetap pada masing-masing SKPD. (a) Setiap penambahan nilai perolehan aset tetap akibat kapitalisasi pengeluaran biaya-biaya sesuai kebijakan kapitalisasi aset disajikan sebagai bagian dari aset tetap induknya pada database aset tetap masing-masing SKPD dan Unit Kerja, yang dikoordinasikan oleh Bidang Aset Daerah dengan rnemberikan penjelasan yang memadai atas penambahan nilai tersebut. BAB TV KTBIJANAI{ AKI'I{TAITSI PE}TN'SUTAN Bagran Kesatu Masa Manfaat Aset Tetap Pasal 12 (1) Nilai Pen5rusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. (2) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke Pemerintah. (3) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya pen5rusutan periode sekarang dan yang kan datang harus dilakukan penyesuaian. (a) Penyusutan dilakukan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. (5) Jika masa manfaat suatu aset tetap telah habis, maka aset tetap tersebut dapat dinilai kembali yang dilakukan oleh Tim Internal Pemerintah Daerah (6) Tim Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (7) Estimasi masa manfaat untuk setiap jenis aset tetap daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Metode Penyusutan Aset Tetap Pasal 13 Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) Rumusan perhitungan penyusutan berdasarkan metode garis luius adahh sebagai berikut: renJrusuran per periode = Nilai yans dapat disusutkan Masa Manfaat / Sisa Masa Manfaat Pasal 14 (1) Aset tetap disusutkan berdasarkan estimasi masa manfaat untuk setiap jenis aset tetap. (2) Nilai yang dapat disusutkan adalah nilai harga perolehan aset tersebut ketika tidak terjadi rehabilitasi. (3) Untuk Aset tetap yang direhabilitasi, nilai yang disusutkan adalah nilai buku asset tersebut ditambahkan dengan nilai rehabilitasi asset. (4) Selain tanah, kontruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya Kecuali Alat Musik modern seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. (5) Aset Tetap Lainnya antara lain berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan pen5rusutan secara periodik , melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. (6) Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penSrusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi penyusutan Aset Tetap sebagai berikut: a. Koreksi pen5rusutan Aset Tetap diperhitungkan sejak tanggal perolehan sampai dengan tahun sebelum dimulainya tahun pen5rusutan. (7t (8) b. Koreksi pen5rusutan Aset Tetap dicatat melalui jurnal penyesuaian pada awal tahun dimulainya penerapan penyusutan, yang diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai Ekuitas pada Neracac. Jika satu unit aset ternyata telah habis masa manfaatnya, ya.ng dihitung sejak tanggal perolehan sampai dengan tahun dimulainya pen5rusutan, maka koreksi penyusutannya hanya dihitung untuk selama masa manfaatnya dari aset tersebut. Sebagai contoh, misalnya tahun dimulainya penyusutan yaitu tahun 2015, ada satu unit komputer yang diperoleh pada semester I tahun 2010 dengan masa manfaat 4 tahun, maka masa manfaat komputer tersebut telah habis pada tahun 2014, koreksi penyusutan untuk aset tersebut adalah untuk 4 tahun sejak 2O1O sld 2OH. Dengan demikian, pada awal TA 2O1S dibuat ayat jurnal koreksi untuk mengakui penyusutan atas komputer tersebut untuk selama 4 tahun masa manfaatnya yang telah berlalu, dan setelah itu tidak dihitung lagi penyusutannya karena masa manfaatnya sudah habis. Nilai yang dapat disusutkan untuk aset tetap yang diperoleh pada tahun dimulainya penyusutan dan tahun-tahun berikutnya adalah nilai perolehannya. Beban penyusutan aset tetap dihitung satu tahun penuh, termasuk untuk tahun pertama perolehan aset tersebut. Sebuah aset tetap dapat dibeli/dibangun/diperoleh pada bulan apa saja. Namun demikian, per{rusutannya untuk tahun pertama perolehannya sudah dihitung satu tahun penuh. Beban penyusutan terhadap aktiva tetap yang terjadi rehabilitasi atau renovasi atau overhaul dan atau terjadi kapitalisasi yang mengakibatkan penambahan nilai aktiva tetap maka nilai penyusutannya sebagai berkut : Nilai Buku + Nilai Rehab/Renov/Kapitalisasi Sisa masa manfaat (e) Pen5rusutan yang baru = (10) Beban pen5rusutan terhadap aktiva tetap yang terjadi rehabilitasi atau renovasi atau overhaul dan atau terjadi kapitalisasi yang mengakibatkan penambahan nilai aktiva tetap dan menambah sisa masa manfaat aktiva tetap tersebut maka nilai penyusutanya sebagai berikut: PenSrusutan yang baru = Sisa masa manfaat + Penambahan masa manfaat (11) Asset tetap Pemerintah Daerah yang tidak diketahui tahun perolehannya dikategorikan sebagai asset tetap dengan tahun perolehan 2008. Bagian Ketiga Penghentian (Disposal) Aset Tetap Pasal 15 (1) Aset tetap dapat dihentikan penggllnaannya karena alasan : a. kondisinya yang sudah rusak berat; b. dijual; c. ditukar; d. dikonversi; dan/atau e. dimusnahkan. (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihapuskan dari pembukuan setelah diterbitkan Keputusan Bupati. (3) Alasan dikonversi sebagaiarnana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain karena kebakaran, hilang, banjir, atau dinyatakan tidak layak lagi. (4) Suatu aset tetap dielirrtinasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara pernanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang. (S)Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pelepasan/eliminasi aset tetap disesuaikan dengan nilai aset yang diperbolehkan dilepas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (6)Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke rlos aser BAB V XETEI{TUAIT PTilUTUP Pasal 15 Pen5rusutan Barang Milik Daerah benrpa asset tetap pada entitas Pemerintah Kabupaten Jeneponto sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun Angaran 2016. Pasal 16 Ketentuan lebih lanfut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Pasal 17 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor II Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset tetap mfik Pemerintah Kabupaten Jeneponto dicabut dan dinyatakan tidak berlalm lagi. Pasal 18 Perafirran Bupati ini mulai berlaku pada tangal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten jeneponto

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2016.
Peraturan Bupati Jeneponto Nomor II Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset tetap mfik Pemerintah Kabupaten Jeneponto
40

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17A Tahun 2016

REVISI STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP_17A_2016.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 39A Tahun 2016

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP_39A_2016.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 12b Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Pohuwato TA 2016

Abstrak

Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP Pohuwato No 12b th...rsalinan TA 2016.pdf

petunjuk teknis pelaksanaan dana jaminan persalinan di kabupaten pohuwato ta 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12b, BD. 2016/No.12b

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Pohuwato TA 2016

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sapras Kesehatan Tahun Anggaran 2016.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2016 termasuk di dalamnya mengatur tentang tujuan dan sasaran, pengelola dana JAMPERSAL, ruang lingkup JAMPERSAL, pembiayaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pembinaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 12a Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Pohuwato TA 2016

Abstrak

Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP Pohuwato No 12a th...esehatan TA 2016.pdf

petunjuk teknis pelaksanaan bantuan operasional kesehatan (bok) di kabupaten pohuwato ta 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12a, BD. 2016/No.12a

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Pohuwato TA 2016

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sapras Kesehatan Tahun Anggaran 2016.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2016 termasuk di dalamnya mengatur pengelola Dana BOK, ruang lingkup BOK, pembiayaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pembinaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 24A Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Di Kabupaten Pangandaran

Abstrak

Desa Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NOMOR 24.A TAHUN 2016.pdf

PEDOMAN - PERCEPATAN - PEMBANGUNAN - INFRASTRUKTUR - PERDESAAN - DI - KABUPATEN - PANGANDARAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24A, BD 2016/24A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Di Kabupaten Pangandaran

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya meningkatkan pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Pangandaran, perlu didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur yang perlu dibuat pedoman pembangunan infrastruktur yang terintregrasi dengan ditetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Di Kabupaten Pangandaran, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penggunaan; Tata Cara Pengelolaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2016.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2014; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014
4 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 39A Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Sejarah Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NOMOR 39.A TAHUN 2016.pdf

SEJARAH - PEMBENTUKAN - KABUPATEN - PANGANDARAN - DI - PROVINSI - JAWA - BARAT

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39A, BD 2016

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sejarah Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

Bahwa Sejarah merupakan pencatatan yang berarti dan penting saja bagi manusia, dalam rangka untuk mengenang jasa dan memberikan penghargaan kepada para pejuang berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2015 tentang Hari Jadi dan Lambang Daerah, sejarah singkat pembentukan Kabupaten Pangandaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 77 Tahun 2007; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kab. Pangandaran No. 2 Tahun 2015
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sejarah Terbentuknya Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat, yang meliputi: Ketentuan Umum; Sejarah Pembentukan Kabupaten Pangandaran; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2016.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang Sejarah Terbentuknya Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat
3 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 148 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa

Abstrak

Arsip Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Desa Standar/Pedoman

Download file:

148.pdf

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 148, BD Tahun 2016/No.148

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk menjamin terwujudnya perencanaan pem bangunan desa yang partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pem bangunan daerah, maka diperlukan pengaturan m engenai pedoman penyusunan dokumen perencanaan pem bangunan desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa;
Undang-Undang Noraor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 29150; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas dan Tujuan Bab III Ruang Lingkup Bab IV Dokumen Renbang Desa Bab V Pembiayaan Bab VI Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa Bab VII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
24 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 134 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit dengan Layanan Ramah Anak

Abstrak

Kesehatan Standar/Pedoman Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Peraturan Bupati Karangan...n 2016 Nomor 134.pdf

PEDOMAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT DENGAN LAYANAN RAMAH ANAK

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 134, BD.2016/No.134

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit dengan Layanan Ramah Anak

ABSTRAK:

bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha melalui Penyediaan Rumah Sakit/ Puskesmas Ramah Anak; bahwa Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program peningkatan layanan kesehatan di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit dengan Layanan Ramah Anak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan bupati (perbup) tentang pedoman pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit dengan layanan ramah anak.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
8 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT