TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR NOMOR 6.A TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BUTON TAHUN 2014
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11.A,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 6.A Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Tahun 2014
ABSTRAK:
a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi dan Kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, yatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka
Peraturan Bupati Buton Nomor 6.A Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014, perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 6.A Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2009 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom;
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton 2013-2017;
-
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 30 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Di Kabupaten Muna
ABSTRAK:
a. bahwa Jenis Bahan Bakar MinyakTertentumerupakankebutuhanpentingdan
mendasarbagikehidupanmasyarakatsehingga
perlupengaturandalam
pendistribusiannyaagarmasyarakatdapatmemperolehnyatepatwaktudan
tepatjumlahsesuaikebutuhan;
b. bahwapendistribusianJenis Bahan Bakar MinyakTertentujenispremium,solar,
dan minyaktanahbersubsidi di Kabupaten Munaselamaini tidaktepatsasaran,
sehingga
diperlukan
langkahkongkrit dariPemerintahKabupaten
untuk
melakukanpengawasanpendistribusian
padasemuatingkatandanjalur
distribusi;
c.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudhurufa dan bdiatas,
•perlumenetapkanPeraturanBupatitentangPengawasanPendistribusianJenis
Bahan Bakar MinyakTertentudiKabupatenMuna
:1.Undang-UndangNomor 29 Tahun 1959tentangPembentukanDaerah-Daerah
Tingkat
II
diSulawesi
(Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Tahun1985
Nomor 74, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor 1822);
2. Undang-UndangNomor22 Tahun2001tentangMinyak danGasBumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009tentangPertambanganMineral dan
Batubara
(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2009Nomor 4,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4.Undang-Nomor12Tahun2011tentangPembentukanPeraturanPerundang-
undangan (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang
Nomor
23Tahun
2014
tentangPemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan
Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor 5587)sebagaimanatelahdiubah
denganPeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5589); 6.PeraturanPemerintahNomor36Tahun2004tentangKegiatanUsahaHilir
MinyakdanGasBumi(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004
Nomor124,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4436);
7.PeraturanPemerintahNomor79Tahun2005tentangPedomanPembinaandan
PengawasanPenyelenggaraanPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun2005Nomor165,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia
Nomor4593);
8.
PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007tentangPembagianUrusan
PemerintahanantaraPemerintah,PemerintahanDaerahProvlnsidanPemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota(Lembaran
Negara
RepublikIndonesiaTahun
2007
Nomor82,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4737);
9.
PeraturanPresidenNomor15Tahun2012tentangHargaJualEcerandan
KonsumenPenggunaJenisBahanBakarMinyakTertentu;
10.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor54Tahun2009tentangPedomanTata
NaskahDinas diLingkunganPemerintahDaerah;
11.PeraturanMenteriEnergidanSumberDayaMineralNomor16Tahun2011
tentangKegiatanPenyaluranBahanBakar Minyak;
12.PeraturanMenteriEnergidanSumberDayaMineralNomor01Tahun2013
tentangPengendalianPenggunaanBahanBakar Minyak;
13.PeraturanMenteriDalam NegeriNomor1Tahun2014tentangPembentukan
ProdukHukumDaerah;
14.KeputusanMenteriEnergi danSumberDaya MineralNomor1454/K/30/MEM/2000
tentangPedomanTeknisPenyelenggaraan TugasPemerintahandi BidangMinyak
danGas Bumi;
15.PeraturanBadanPengaturHilirMinyakdanGas BumiNomor5Tahun2012
tentangPedomanPenerbitanSuratRekomendasi
SatuanKerjaPerangkat
DaerahuntukPembelianBahanBakarJenisTertentu;
16.PeraturanGubernurSulawesiTenggaraNomor 16 Tahun 2013tentangTata
CaraPengawasanPendistribusianJenisBahanBakarMinyakTertentudi
SulawesiTenggara;
17.PeraturanDaerah Kabupaten Muna Nomor 20 Tahun 2002tentangRetribusi
IzinMendirikanUsahaDepotLokal,Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, dan
PenyalurBahanBakarMinyak.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TUJUAN, RUANGLINGKUP, DAN SASARAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU
BAB III KEWENANGAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU
BAB IV PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU
BAB V PERSYARATAN PENGGUNA DAN TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU
BAB VII PEMBIAYAAN
BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI
BAB IX PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
23
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/7/2014 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No.12 Tahun 2008; UU no.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; PP No.30 Tahun 1979; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Perpres No.5 Tahun 2009; Permendagri No.13 Tahun 2006 Permendagri No.54 Tahun 2010; Perda Kab Gorontalo No.12 Tahun 2011.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Rencan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 900/34 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2014.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2014 Tahun 2014
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 10/M-DAG/PER/1/2014, JDIH.KEMENDAG.GO.ID : 6 HLM.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia pada Barang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2014.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/6/2014 Tahun 2014
Permenperin No. 20/M-IND/PER/3/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 Tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Induastri Menengah
Permenperin No. 21/M-IND/PER/2/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 Tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Perindustrian NO. 48/M-IND/PER/6/2014, BN 2014/ No 858; http://jdih.kemenperin.go.id/; 3 Hlm
Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2013 Tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2014.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan :
Permendag No. 22 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik di Bidang Perdagangan
Diubah dengan :
Permendag No. 10/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Mencabut :
Permendag Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
Permendag Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 96/M-DAG/PER/12/2014, JDIH.KEMENDAG.GO.ID : 6 HLM.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
