Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 30 Tahun 2014

Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Di Kabupaten Muna

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN, RUANGLINGKUP, DAN SASARAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU BAB III KEWENANGAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU BAB IV PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU BAB V PERSYARATAN PENGGUNA DAN TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU BAB VI MONITORING DAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI BAB IX PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Di Kabupaten Muna

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

01 November 2014

Tanggal Pengundangan

01 November 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2014 /No. 30, LL 23 HLM

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

Halaman ini telah diakses 410 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Muna No. 30 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGAWASAN
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30 , BD. 2014 /No. 30, LL 23 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Di Kabupaten Muna
ABSTRAK:	a. bahwa Jenis Bahan Bakar MinyakTertentumerupakankebutuhanpentingdan mendasarbagikehidupanmasyarakatsehingga perlupengaturandalam pendistribusiannyaagarmasyarakatdapatmemperolehnyatepatwaktudan tepatjumlahsesuaikebutuhan; b. bahwapendistribusianJenis Bahan Bakar MinyakTertentujenispremium,solar, dan minyaktanahbersubsidi di Kabupaten Munaselamaini tidaktepatsasaran, sehingga diperlukan langkahkongkrit dariPemerintahKabupaten untuk melakukanpengawasanpendistribusian padasemuatingkatandanjalur distribusi; c.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudhurufa dan bdiatas, •perlumenetapkanPeraturanBupatitentangPengawasanPendistribusianJenis Bahan Bakar MinyakTertentudiKabupatenMuna :1.Undang-UndangNomor 29 Tahun 1959tentangPembentukanDaerah-Daerah Tingkat II diSulawesi (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun1985 Nomor 74, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor 1822); 2. Undang-UndangNomor22 Tahun2001tentangMinyak danGasBumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009tentangPertambanganMineral dan Batubara (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2009Nomor 4, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 4.Undang-Nomor12Tahun2011tentangPembentukanPeraturanPerundang- undangan (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor 5234); 5.Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor 5587)sebagaimanatelahdiubah denganPeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5589); 6.PeraturanPemerintahNomor36Tahun2004tentangKegiatanUsahaHilir MinyakdanGasBumi(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004 Nomor124,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4436); 7.PeraturanPemerintahNomor79Tahun2005tentangPedomanPembinaandan PengawasanPenyelenggaraanPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2005Nomor165,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4593); 8. PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007tentangPembagianUrusan PemerintahanantaraPemerintah,PemerintahanDaerahProvlnsidanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2007 Nomor82,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4737); 9. PeraturanPresidenNomor15Tahun2012tentangHargaJualEcerandan KonsumenPenggunaJenisBahanBakarMinyakTertentu; 10.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor54Tahun2009tentangPedomanTata NaskahDinas diLingkunganPemerintahDaerah; 11.PeraturanMenteriEnergidanSumberDayaMineralNomor16Tahun2011 tentangKegiatanPenyaluranBahanBakar Minyak; 12.PeraturanMenteriEnergidanSumberDayaMineralNomor01Tahun2013 tentangPengendalianPenggunaanBahanBakar Minyak; 13.PeraturanMenteriDalam NegeriNomor1Tahun2014tentangPembentukan ProdukHukumDaerah; 14.KeputusanMenteriEnergi danSumberDaya MineralNomor1454/K/30/MEM/2000 tentangPedomanTeknisPenyelenggaraan TugasPemerintahandi BidangMinyak danGas Bumi; 15.PeraturanBadanPengaturHilirMinyakdanGas BumiNomor5Tahun2012 tentangPedomanPenerbitanSuratRekomendasi SatuanKerjaPerangkat DaerahuntukPembelianBahanBakarJenisTertentu; 16.PeraturanGubernurSulawesiTenggaraNomor 16 Tahun 2013tentangTata CaraPengawasanPendistribusianJenisBahanBakarMinyakTertentudi SulawesiTenggara; 17.PeraturanDaerah Kabupaten Muna Nomor 20 Tahun 2002tentangRetribusi IzinMendirikanUsahaDepotLokal,Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, dan PenyalurBahanBakarMinyak. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN, RUANGLINGKUP, DAN SASARAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU BAB III KEWENANGAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU BAB IV PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU BAB V PERSYARATAN PENGGUNA DAN TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU BAB VI MONITORING DAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI BAB IX PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 23

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521