Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2015 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan
kelembagaan daerah dan kebijakan perencanaan,
pengawasan dan pengelolaan teknis kegiatan belanja modal
bangunan pemerintah (konstruksi) serta kebijakan lain yang
mempengaruhi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah maka perlu dilakukan penyempurnaan
terhadap Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Trenggalek;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun
2014; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2010; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 103 Tahun 2010
Maeri Pokok: mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Trenggalek; Pedoman Pelaksanaan APBD disusun dengan sistematika
penyusunan sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
BAB III : KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
BAB IV : PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
BAB V : PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
BAB VI : PEDOMAN TATA CARA
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
BELANJA MODAL FISIK KONSTRUKSI
DAN FISIK NON KONSTRUKSI
PEMERINTAH
BAB VII : GAJI DAN TUNJANGAN
BAB VIII : KETENTUAN PERPAJAKAN BAGI
BENDAHARA
BAB IX : PEMBINAAN, PENGAWASAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
BAB X : PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2015.
jumlah 14 halaman
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Purbalingga, dan dengan berubahnya pola pembiayaan kesehatan masyarakat miskin oleh Pemerintah Provinsi, maka perlu mengatur Bantuan Pelayanan Kesehatan untuk masyarakat miskin di Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2010;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang meliputi penerima bantuan, persyaratan bantuan, jenis-jenis bantuan, besarnya bantuan, prosedur rujukan dan pembiayaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2015.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 47 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Kabupaten Mamasa
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2014 Nomor 148), maka dipandang perlu menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Jabatan Struktural Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mamasa;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu di tetapkan pada dengan Peraturan Bupati Mamasa;
UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 ; Perda Kabupaten Mamasa No. 22 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Jabatan Struktural Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mamasa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2015.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember No. 47 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN JEMBER
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan di
Kabupaten Jember secara efektif, efisien dan tepat waktu serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam menggunakan fasilitas pelayanan publik, telah dibentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jember;
b. bahwa agar kinerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jember berjalan optimal dan akuntabel sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jember, perlu mengatur dan menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jember;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor
4741) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008
Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015
Nomor 5).
KPPT merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan perijinan dan non perijinan dengan sistem satu pintu. dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten. Kepala Kantor mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan perijinan dan non perijinan yang meliputi penetapan standar pelayanan publik, standar operasional prosedur dan pemrosesan administrasi perijinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2015.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo No. 47 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD No 47 Seri G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 2014
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2014.
l .Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 :
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004:
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004:
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 :
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004:
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009:
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000:
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000:
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004:
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012:
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005:
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005:
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005:
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010:
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 :
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005:
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005:
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006:
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007:
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008:
26. Peraturan Pemerintah 05 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012:
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010:
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010:
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012:
30. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007:
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007:
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007:
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84 /PMK.07 /2008:
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010:
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 ;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013:
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014:
39. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2004 sebagairnana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2007 ;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo 08 Tahun 2008:
41. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008:
42. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2009 sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2013;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nornor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nornor 11 Tahun 2010:
45. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2010:
46. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nornor 05 Tahun 2011:
4 7. Peraturan Daerah Nornor 06 Tahun 2011 Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2013 ;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2011:
50. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2012:
51. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2012 :
52. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2012:
53. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2013:
54. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2014:
55. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015:
56. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 46 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 23
Tahun 2014;
57. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 31 Tahun 2014:
Mengatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Probolinggo TA 2014.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 47 Tahun 2015
PELIMPAHAN - WEWENANG - BUPATI - KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN OKU TIMUR
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2015/NO.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan OKU Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan
pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, periu
memperhatikan
kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan
kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, periu
mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan
dalam memberikan pelayanan publik
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 37 Tahun 2003 ;UU No 25 Tahun 2009 ;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2014 dan diubah kembali dengan
UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 65 Tahun 2005;PP No 38 tahun 2007;PP No 41 Tahun 2007;PP No 19 Tahun 2008;Permendagri No 24 Tahun 2006;Permendagri No 20 Tahun 2008;Permendagri No 4 Tahun 2010;Perda No 24 tahun 2008
Materi Pokok dalam Peraturan ini antara lain : Pelimpahan Kewenangan , Pelayanan Perizinan,Pelayanan Non Perizinan,camat yang di berikan pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan,camat yang di berikan pelimpahan kewenangan pelayanan Non perizinan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 47 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Prosedur Pemberian Ijin Belajar Dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
