Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam mewujudkan rumah layak huni di Kabupaten Tabalong, perlu didukung dengan bantua stimulan perumahan swadaya; bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 54 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu pengaturan bantuan stimulan perumahan swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Pemerintah Kabupaten Tabalong secara bertahap dan berkelanjutan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2017;
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum,hal-hal yang dimaksud dalam peraturan ini:
2. Maksud dan Tujuan Peraturan ini;
3. Ruang Lingkup Peraturan ini;
4. Bentuk BSPS;
5. Jenis Kegiatan dan Besraan BSPS;
6. Penerima BSPS;
7. Penyelenggara BSPS;
8. Pengawasan dan Pengendalian;
9. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2019.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GAYO LUES
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan pemerintah daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 74 Tahun 2011; PP Nomor 96 Tahun 2012; PERMENDAGRI Nomor 112 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Jenis Layanan Publik Tertentu Konfirmasi Status Wajib Pajak ; BAB III Tata Cara Pelaksanaan KSWP dan Penelitian Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah; BAB IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2019.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Arsip Vital
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan arsip dinamis khususnya arsip vital sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu diselenggarakan upaya pengelolaan, pelindungan, pengamanan, dan penyelamatan arsip vital secara terencana dan sistematis;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan program arsip vital;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Arsip Vital;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 35 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan program arsip vital dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2019.
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD Tahun 2019/ No. 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilhan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Rembang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu
penyesuaian.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019; Permendagri No 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 65 Tahun 2017; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri no 120 tahun 2018; Permendagri No 82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 66 Tahun 2017; perda Kab Rembang No 9 Tahun 2014; Perbup Rembang No 35 Tahun 2016 sebagaiamana telah diubah dengan Perbup Rembang No 33 tahun 2017; Perbup Rembang No 28 tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Atas PErbup Rembang no 35 Tahun 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
Ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf b angka 6 diubah,Ketentuan Pasal 23 ayat (5) diubah,Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 24A,Ketentuan Pasal 36 diubah,Ketentuan Pasal 55 diubah,Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA dan ditambahkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 80A, Pasal 80B, Pasal 80C, Pasal 80D dan Pasal 80E.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERHITUNGAN STANDAR SATUAN HARGA
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadao tata cara perhitungan standar satuan harga barang dan jasa, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 23 Tahun 2018 tentang standar operasional prosedur perhitungan standar satuan harga;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.19 Tahun 2016, Perbup no.23 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pasal 2, pasal 3, pasal 7 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 23 Tahun 2018 tentang Standar operasional prosedur perhitungan standar satuan harga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2019.
Peraturan ini memiliki 4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 24 Tahun 2019
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DPRD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Teknis Pemberian Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan jo Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dibentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji, dan Tunjangan Ketiga Belas yang Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Walikota Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2013; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.19 Tahun 2016; PP No.36 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Atau Tunjangan Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang Lingkup, Pemberian Gaji Atau Tunjangan Ketiga Belas Dan Tunjangan Hari Raya, Pembayaran Gaji Atau Tunjangan Ketiga Belas Dan Tunjangan Hari Raya, serta Pengendalian Internal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Badan Standardisasi Nasional NO. 24, BN 2015/ NO 1494; https://jdih.bsn.go.id/: 4 HLM
Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN PERBUP NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PERDA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG KEPALA DESA
ABSTRAK:
BAHWA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 8 PERBUP NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PERDA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG KEPALA DESA, MAKA DALAM HAL TERDAPAT LEBI DARI 5 (LIMA) ORANG BAKAL CALON KEPALA DESA YANG MEMENUHI PERSYARATAN, MAKA DILAKUKAN SELEKSI OLEH PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN SALAH SATUNYA ADALAH SELEKSI UJIAN TULIS;
BAHWA OLEH KARENA TERDAPAT KESALAHAN DALAM PENGATURAN PELAKSANAAN PENILAIAN SELEKSI UJIAN TULIS BAGI BAKAL CALON KEPALA DESA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 12 HURUF B PERBUP NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PERDA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG KEPALA DESA, MAKA PERLU DILAKUKAN PERBAIKAN DALAM PENGATURANNYA
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN PERBUP NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PERDA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG KEPALA DESA PASAL 12
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2019.
PERBUP NOMOR 29 TAHUN 2016
4
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
