Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

Menemukan 10.795 peraturan dalam 0,052 detik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/11/2014 Tahun 2014

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 93/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 84/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 86 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014

Larangan Pengeluaran Ikan Hias Anak Ikan Arwana, Benih Ikan Botia Hidup, dan Ikan Botia Hidup Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 214/Kpts/Um/V/1973 tentang Larangan Pengeluaran Beberapa Jenis Hasil Perikanan dari Wilayah Republik Indonesia ke luar Negeri, khususnya yang terkait dengan ikan hias air tawar jenis botia (Botia Macracanthus) ukuran 15 cm keatas (calon induk

Download :
Permen KKP Nomor 21 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014

Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 718

Perikanan dan Kelautan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Kepmen KKP Nomor 54 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/4/PBI/2014 Tahun 2014

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/42/PBI/2005 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2005

Perekonomian

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan BI No. 13/17/PBI/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/42/PBI/2005 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2005
Peraturan BI No. 11/8/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/42/PBI/2005 Tentang Pengeluaran Dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2005
Peraturan BI No. 7/42/PBI/2005 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2005

Download :
Peraturan BI No. 16-4-PBI 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 09/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 87/M-DAG/PER/11/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 94 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 Tahun 2014

Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
POJK 35. Sekertaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014

Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional

Perikanan dan Kelautan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Kepmen KKP Nomor 45 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 4B Tahun 2014

Tarif Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
perwal no 4B-2014.pdf

Abstrak

BUS RAPID TRANSIT (BRT) - tarif

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4B, BD.2014/No.4B

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 139 ayat (3) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin terscdianya angkutan umum untuk orang dan/atau barang dalam wilayahnya; bahwa pembebanan biaya cetak kartu sistem e-ticketing pada . Jayanan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang dirasakan memberatkan masyarakat pengguna maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tarip Bus Rapid Transit (RRT) Trans Semarang perlu ditinjau . kembali; bahwa berdasarkan . pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlumembentuk Pcraturan Walikota Semarang tentang Tarip Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2008; Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2010; Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 551.2/147;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tarif, sistem e-tiketing.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2014.
Peraturan Walikota semarang Nomor 46 Tahun 2013 dicabut.
5 hal

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/9/2014 Tahun 2014

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Perindustrian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenperin No. 5 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/9/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Mencabut :

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 151/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Download :
Permenperin_No.75_2014_.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/ PRT/M/2014 Tahun 2014

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Mencabut :

Permen PUPR No. 14/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2014.