Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

Menemukan 10.795 peraturan dalam 0,061 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014

Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 17 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014 Tahun 2014

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba

Mencabut :

Permendag No. 53/M-DAG/PER/8/2012 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba

Download :
Permendag No. 57 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 24.10 Tahun 2014

Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Sleman No. 25 Tahun 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Sleman No. 33.1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.10 Tahun 2014 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan

Mencabut :

PERBUP Kab. Sleman No. 26 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Pemberi Izin

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar No. 21.d Tahun 2014

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA BANJAR TAHUN 2015

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERWAL NOMOR 21.d TAHUN 2014 TENTANG RKPD TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-21/MBU/11/2014 Tahun 2014

Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/10/2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

BUMN

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Mengubah :

Permen BUMN No. PER-19/MBU/10/2014 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Download :
Permen BUMN Nomor 21 Tahun 2014.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-19/MBU/10/2014 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA

2014

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-21/MBU/11/2014, jdih.bumn.go.id : 3 hlm.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/10/2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014 telah ditetapkan persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN); b. bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan kebijakan dalam tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, maka perlu melakukan perubahan ketentuan terkait tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/10/2014 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) ; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No or 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014; 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014; 8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN;
1. Ketentuan angka 1 huruf A Proses Penjaringan dalam BAB III Tata Cara Pengangkatan pada Lampiran diubah 2. Ketentuan angka 1 dan angka 2 huruf C Tim Penilai dalam BAB III Tata Cara Pengangkatan pada Lampiran diubah, sehingga huruf C dalam BAB III Lampiran

CATATAN:

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2014.
Mengubah Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/10/2014 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
3 halaman

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014

Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Papua Barat Tahun 2014-2034

Pariwisata dan Kebudayaan Perikanan dan Kelautan Sumber Daya Alam

Download :
Kepmen KKP Nomor 63 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran No. 43.D Tahun 2014

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

APBD

Download :
PERBUP NOMOR 43.D TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014

Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 24 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 15A Tahun 2014

Pedoman Pelaksanaan Pajak Parkir

Perpajakan Standar/Pedoman

Download :
5786_PERWALI_NO_15-A_TH_2014.pdf

Abstrak

pajak parkir - pedoman pelaksanaan

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15A, BD.2014/No. 46

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Parkir

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Perwali tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Parkir;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 1983; UU No 19 Tahun 1997; UU No 14 Tahun 2002; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 69 Tahun 2010; PP No 91 Tahun 2010; Perda Kota SUrakarta No 6 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 9 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang nama, objek, subjek dan wajib pajak, dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak, masa dan saat terutangnya pajak, tata cara pendaftaran, pendataan, pengisian SPTPD, penerbitan dan penyampaian SKPDKB dan SKPDKBT, tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan penagihan pajak, tata cara pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak, tata cara pemberian pengurangan, keringanan pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pembebasan pajak, tata cara pengahpusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa, tata cara pembukuan wajib pajak dan pemeriksaan pajak.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2014.
26 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 1.A Tahun 2014

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PESAWARAN

Struktur Organisasi

Download :
648-Peraturan Bupati Nomor 1.A Tahun 2014.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015. Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Pemberian Izin