Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.355 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.07/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013
Abstrak
APBN Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021
Download file:
PMK Nomor 181 Tahun 2013.pdf
PMK Nomor 181 Tahun 2013 Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127/PMK.07/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pedoman Umum Dan Lokasi Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2013
Abstrak
APBN Standar/Pedoman
Download file:
2013 PMK 127.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.07/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.07/2013 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013
Abstrak
APBN Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021
Mengubah
  1. PMK No. 44/PMK.07/2013 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013
Download file:
PMK Nomor 136 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.07/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2013
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 21/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2013
Download file:
PMK Nomor 187 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.02/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Besaran Persentase Dana Operasional untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2014
Abstrak
APBN Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
PMK Nomor 211 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.07/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2013
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 19/PMK.07/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2013
Mengubah
  1. PMK No. 222/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2013
Download file:
PMK Nomor 188 Tahun 2013.pdf
PMK Nomor 188 Tahun 2013 Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.07/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2013
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 20/PMK.07/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2013
  2. PMK No. 189/PMK.07/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2013
Download file:
PMK Nomor 19 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 02/PMK.07/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012
Abstrak
APBN Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 182/PMK.07/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012
Download file:
2012 PMK 02.PDF
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.07/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
Diubah dengan
  1. PMK No. 154/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 Tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
  2. PMK No. 214/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 Tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
Mencabut
  1. PMK No. 169/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah
  2. PMK No. 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah
Download file:
2012 PMK 188.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.05/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya
Abstrak
APBN Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran
Download file:
2012 PMK 25.PDF

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan