Undang-undang (UU) tentang menetapkan Berlakunya " Undang-Undang Kecelakaan 1947" Bagi Kecelakaan-Kecelakaan Karena Perang yang Menimpah Buruh Berhubung Dengan Hubungan Kerja
ABSTRAK:
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2020
Kepmenakertrans Nomor KEP.225/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
Permenakertrans Nomor PER.16/MEN/V/2006 tentang Perubahan atas Kepmenakertrans Nomor KEP.225/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan PP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia; UU Nomor 13 Tahun 2003; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai kewajiban dan larangan pemberi kerja TKA, permohonan, perpanjangan, dan perubahan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), pengaturan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA), penerbitan izin tinggal bagi TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping TKA, pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan serta sanksi administratif serta pelanggaran norma penggunaan TKA.
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Penjelasan 12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 34 Tahun 2006
UPTD LOKA LATIHAN KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2006/No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja Dan Biaya Latihan Kerja Pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi fasilitas
latihan kerja yang ada di UPTD Loka Latihan Kerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo,
perlu upaya pendayagunaan fasilitas tersebut secara
optimal; bahwa dalam upaya pendayagunaan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu diatur Pendayagunaan Fasilitas
Latihan Kerja dan Biaya Pelatihan Kerja pada UPTD Loka
Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Purworejo; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut a dan b diatas,
maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja dan Biaya
Latihan Kerja pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02/MEN/1987; Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-1936/M/SJ/1987; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun
2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja dan Biaya Latihan Kerja pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2006.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 34 Tahun 2020
PERBUP Kab. Pohuwato No. 82 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang
Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2020/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Menteri dalam Negeri No. 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggra Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda No. 8 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang
Terdiri dari 34 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
ABSTRAK:
Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Drt Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 18 Tahun 2018; Perda Kota Medan No. 15 Tahun 2016; Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2019
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Ketenagakerjaan, diserahkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
3
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 34 Tahun 2023
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 34
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin warga Kota Kediri yang tergolong pekerja rentan yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; b. bahwa untuk memberikan arah dan landasan dalam pelaksanaan jaminan sosial maka diperlukan pengaturan mengenai pedoman pelaksanaan pemberian jaminan sosial; c. bahwa beradsarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan.
Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6427); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; 3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 36 Seri E).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN, PEMBIAYAAN, MONITORING DAN EVALUASI, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 35 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
bahwa sebagai salah satu upaya mendukung kepesertaan
program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut
memandang perlu mendorong setiap orang yang bekerja baik
itu pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima
upah ataupun perusahaan untuk mendaftarkan dirinya dan
tenaga keIjanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS)KetenagakeIjaan;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi kepesertaan program Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
diKabupaten Garut, maka dipandang perlu mengatur jaminan
sosial ketenagakerjaan secara optimal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kepesertaan Jaminan Sosial KetenagakeIjaan
Undang-Undang Nomor 14Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-UndangNomor23Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 , Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 , Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016
Teridiri dari 12 Pasal, 6 Bab yaitu Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Program dan Kepersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penahapan Kepesertaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020.
mengatur mengenai Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
