Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.130 peraturan dalam 0,047 detik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2014 Tahun 2014

Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Permen PUPR No. 24/PRT/M/2009 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha d Bidang Pekerjaan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Perumahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 7A Tahun 2016

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN KAYONG UTARA

Hak Asasi Manusia Perizinan, Pelayanan Publik Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NO 7.A THN 2016 TTG P2TP2A.pdf

Abstrak

ORGANISASI

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7A, BD.2016/NO.7A, LL KAB. KAYONG UTARA: 11 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN KAYONG UTARA

ABSTRAK:

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN KAYONG UTARA
UU No.39 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2002, UU No.23 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2007, Uu No.23 Tahun 2014, Perda No. 2 Tahun 2009, Perda No.13 Tahun 2014
Ketentuan umum; Pembentukan dan Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Susunan Organisasi; Keanggotaan; Tugas; Tata Kerja; pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan; Pembiyaan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2016.
10 Halaman dan 1 halaman lampiran

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/3/2009 Tahun 2009

Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran

Download :
Permen Kominfo Nomor 18 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2010 Tahun 2010

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 01/ PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Mencabut :

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan SPM Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum

Download :
PermenPU14-2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.KU.02.02 Tahun 2010

Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perizinan, Pelayanan Publik Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenkumham No. M.HH-04.KU.02.02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.02.02 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Download :
bn235-2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1173/MENKES/PER/X/2004 Tahun 2004

Rumah Sakit Gigi dan Mulut

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Kepmenkes Nomor YM.02.04.1.4.1360 tentang Penetapan Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Gigi dan Mulut

Download :
Permenkes Nomor 1173 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2011 Tahun 2011

Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 10/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Mencabut :

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28/PRT/M/2006 tentang Perizinan Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing

Download :
PermenPU05-2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2011 Tahun 2011

Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional

Download :
PermenPU04-2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 39.2 Tahun 2020

Dispensasi Pembaruan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2018 tentang Dispensasi Pembaruan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi

Abstrak

imb-menara telekomunikasi

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39.2, BD.2020/NO.39.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dispensasi Pembaruan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan ketertiban perizinan bangunan menara telekomunikasi, perlindungan, dan kepastian hukum atas kepemilikan bangunan menara telekomunikasi perlu dilakukan pembaruan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi bagi menara telekomunikasi yang telah berizin; b. bahwa berdasarkan Pasal II ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, Bupati dapat memberikan dispensasi pengajuan IMB bagi menara telekomunikasi yang telah selesai dibangun dan telah memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung dan Pemberian dispensasi pengajuan IMB diatur oleh Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pembaruan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011;
Materi Pokok : Kemudahan Pelayanan Perizinan Pembaruan IMB, Prosedur, Pelaporan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2018 tentang Dispensasi Pembaruan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Jumlah Halaman : 8 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 74 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Dhaksinarga FM

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2004.