Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYELESAIAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
Untuk kelancaran pemulihan kerugian daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang milik daerah dengan peraturan bupati.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2016; Permendagri No. 5 Tahun 1997; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 10 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara penyelesaian tuntutan ganti rugi daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pemyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan
kerugian daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, dilengkapi dengan Berita Acara
Pemeriksaan dan Surat Kuasa Menjual. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/ pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk
menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah. Diatur mengenai ruang lingkup, pengamanan uang, surat berharga, dan/atau barang, informasi san pelaporan kerugian daerah, penyelesaian kerugian daerah, pejabat penyelesaian, tim penyelesaian, SKTJM, Surat Keputusan Pembebanan, Penyelesaian melalui majelis, penentuan nilai kerugian daerah, penagihan dan penyetoran, penyerahan upaya penagihan kerugian daerrah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah, kedaluwarsa, pelaporan penyelesaian TGR dan akuntansi dan pelaporan keuangan, keterkaitan sanksi TGR dengan sanksi lainnya, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2017.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupat, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, pelayanan, tanggung jawab, wibawa dan motivasi kerja serta keseragaman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai, Kepala Desa, dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai, Kepala Desa, dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 010/20 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Keputusan Kepala Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 174 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pakaian Dinas, PDH Khaki, PDH Kemeja Putih, PDH Batik/Tenun/Lurik/Pakaian Khas Daerah, PDH Pramuka, Pakaian Dinas Khusus, Pakaian Dinas Upacara (PDU), Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Korpri, Pakaian Olahraga, Kelengkapan Pakaian Dinas Harian, Pemakaian Atribut, Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
191 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil
ABSTRAK:
Perbup No. 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Skala Kecil bagi Pemerintah Kabupaten Berau perlu disesuaikan kembali dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Skala Kecil.
Dasar Hukum: 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 2 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 71 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENGADAAN TANAH SKALA KECIL; BAB III PERENCANAAN PENGADAAN TANAH; BAB IV PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH; BAB V PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH; BAB VI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti evaluasi atas beberapa aspek yang diatur di dalam Peraturan bupati nomor 58 tahun 2016, perlu dilakukan perubahan atas ketentuan yang diatur didalamnya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Perpres No.97 Tahun 2016, Permendagri No.113 Tahun 2014, PMK No.50/PMK.07/2017, Perda no.1 Tahun 2009, perbup No.58 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan pasal 8, pasal 11, pasal 12, Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 7 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
ahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Seruyan berdasarkan pasal 7 Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Seruyan, perlu dibentuk Unit
Pelaksana Teknis Dinas Balai Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan. Sesuai pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis
Dinas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 175 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 12 Tahun 2017; Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016; Perda Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENETAPAN DAN KEDUDUKAN ;
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI;
BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI;
BAB V
TATA KERJA;
BAB V II
KEPEGAWAIAN;
BAB VIII PEMBIAYAAN;
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2017.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2017 NOMOR 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
ABSTRAK:
Badan Usaha Milik Daerah merupakan unit ekonomi yang dibutuhkan dalam memperkuat ekonomi daerah melalui pengusahaan sektor-sektor strategis guna meningkatkan pelayanan umum dan menggali sumber keuangan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bintan. Dalam rangka meningkatkan daya saing, peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bintan dan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional, dan internasional terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, pengelolaannya perlu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (principle of good corporate governance). Untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah baik menyangkut pendirian, sektor usaha, organ kelembagaan, dan manajemen, serta pengembangan dan pembubaran BUMD, perlu adanya pengaturan mengenai system dan prosedur pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah secara terpadu dan terarah dengan tetap memperhatikan karakteristik/ kekhasan masingmasing Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.
Dalam peraturan daerah in diatur tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dengan menetapkan batasan istilah, yang diginakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2017.
52 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PPP No. 47 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kewenangan desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2017.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
Lampiran 1 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE
ABSTRAK:
Penyakit demam berdarah Dengue merupakan penyakit dengan tingkat penularan yang cepat melalui gigitan nyamuk aedes aegypti dan obat atau vaksinnya belum ditemukan. Karena kasus demam berdarah Dengue meningkat tiap tahunnya untuk itu diperlukan cara penanggulangan melalui pengendalian perkembangbiakan, memberantas nyamuk dan jentik nyamuk Aedes
Aegypti dan nyamuk Aedes Albopictus pada seluruh tatanan kehidupan masyarakat dengan memberantas nyamuk dan jentik nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes Albopictus;
UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 9 tahun 2003; UU No. 32 tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 40 Tahun 1991; KEPMENKES No. 560/Menkes/Per/VIII/1989; PERBUB No. 38 Tahun 2014; PERBUB No. 39 Tahun 2014; PERBUB No. 40 Tahun 2014; PERBUB No.41 Tahun 2014.
Kewenangan dan tanggung jawab Bupati Pakpak Bharat melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Papak Bharat. Dan mengatur peran, hak dan kewajiban dari Barisan Muda Pemantau Jentik dan Juru Pemantau Jentik dalam rangka pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Agustus 2017
Penjelasan : - hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
