RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2015- 2019
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Kaur 2015 Nomor 457
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kaur Tahun 2015- 2019
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan guna mendukung percepatan pencapaian Universal Acces Tahun 2019 Bidang Air Minum dan Sanitasi maka perlu dilakukan langkah-langkah dan tindakan yang terarah dalam pelaksanaan program pembangunan yang berkeadilan;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 7 Tahun 2004
3. UU No. 25 Tahun 2009
4. UU No. 12 Tahun 2011
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 16 Tahun 2005
7. PP No. 38 Tahun 2007
8. PP No. 6 Tahun 2008
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007
10. Permendagri No. 54 Tahun 2010
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2011
12. Permendagri No. 80 Tahun 2015
Pasal 4 :
RAD-AMPL Kabupaten Kaur 2015-2019 yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kaur untuk mendukung percepatan pencapaian Universal Acces Tahun 2019 dan target SPM bidang air minum dan sanitasi menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kabupaten Kaur sampai dengan 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2016.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 56 Tahun 2016
TATA CARA PENCAIRAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG KEPADA PDAM TIRTA TEBO EMAS KABUPATEN LEBONG
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pencairan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Kepada PDAM Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
a) Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lebong kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong; b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Tata Cara dan Pertanggungjawaban Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lebong kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 5 Tahun 1962;
UU No 9 Tahun 1967;
UU No 17 Tahun 2003;
UU No 39 Tahun 2003;
UU No 1 Tahun 2004;
UU No 15 Tahun 2004;
UU No 33 Tahun 2004;
UU No 12 Tahun 2011;
UU No 23 Tahun 2014;
PP No 58 Tahun 2005;
PP No 1 Tahun 2008;
PP No 38 Tahun 2007;
Perpres No 87 Tahun 2014;
Permendagri No 13 Tahun 2006;
Permendagri No 52 Tahun 2012;
Permendagri No 80 Tahun 2015;
Perda Lebong No 19 Tahun 2007;
Perda Lebong No 1 Tahun 2016;
Perda Lebong No 4 Tahun 2016.
Penyertaan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2016.
Persyaratan pencairan Penyertaan Modal oleh PDAM adalah sebagai berikut:
a. PDAM mengajukan pcrmohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian, setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas PDAM dengan membuat rincian penggunaan belanja yang terdiri dari/atas:
1) Pengadaan Water Meter, Perpipaan dan Asesories;
2) Perbaikan instalasi jaringan pipa;
3) Dana Operasional Kegiatan PDAM
b. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertakan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi :
1) Photocopy keputusan pengangkatan Direktur PDAM;
2) Photocopy KTP Direktur PDAM yang sudah dilegalisir;
3) Photocopy rekening/giro atas nama PDAM sebagai penerima dana penyertaan modal/penambahan penyertaan modal yang sudah dilegalisir oleh Bank; dan
4) Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana kegiatan yang diajukan atau hasil analisis tim penasehat investasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2016.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 33 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sungai
ABSTRAK:
bahwa sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang harus dikelola dengan baik, sehingga dapat digunakan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka mencapai pengelolaan sungai yang optimal, maka sangat diperlukan adanya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sungai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sungai;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Pengelolaan Sungai
Bab IV Pengurangan Resiko Bencana Banjir
Bab V Pemberdayaan Masyarakat
Bab VI Larangan
Bab VII Pemantauan dan Evaluasi
Bab VIII Sanksi
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2016.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 32 Tahun 2016
RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016-2019
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2016/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016-2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor
185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi dan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2015-2019, dan untuk mendukung percepatan
Pencapaian Akses Universal / Universal Access
khususnya sektor Air Minum dan Sanitasi pada tahun
2019 maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah
Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan
(RAD AMPL) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2019;
1.
2.
3.
4.
5.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1059
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
6.
7.
8.
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang
Percepatan Penyedaiaan Air Minum dan Sanitasi;
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2015 - 2019;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
BAB 1
KETENTUAN UMUM
BAB II
PERAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN RAD AMPL
KABUPATEN BULUKUMBA 2016 -2019
BAB III
PELAKSANAAN RAD AMPL KABUPATEN BULUKUMBA 2016-2019
BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL
KABUPATEN BULUKUMBA 2016-2019
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2016.
NOMOR 32 TAHUN 2016
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 26 Tahun 2016
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2016/No.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Blora Tahun 2016-2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air minum di Kab Blora, perlu dilakukan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera; bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (5) PP No 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM disusun dan ditetapkan oleh Bupati setiap 5 (lima) tahun sekali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kab Blora Tahun 2016 - 2019;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 1974; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2007; PP No 6 Tahun 2008; PP No 26 Tahun 2008; PP No 27 Tahun 2014; PP No 122 Tahun 2015; Perpres No 29 Tahun 2009; Perpres No 87 Tahun 2014; Perpres No 2 Tahun 2015; Perda Kab Blora No 7 Tahun 2011; Perda Kab Blora No 18 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan SPAM, pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan SPAM, pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2016.
50 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 343 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, salah satu unsur pengelolaan
Badan Usaha Milik Daerah adalah tata kelola perusahaan
yang baik;
bahwa Bupati Kudus sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan pasal 9 huruf a
juncto Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah
Air Minum Kabupaten Kudus, adalah pemilik modal
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus yang
berwenang melakukan pembinaan umum dengan
mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya sistem
pengendalian intern perusahaan berdasarkan prinsipprinsip
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance);
bahwa untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas sistem
pengendalian intern di lingkungan Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud huruf b
perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola
Perusahaan yang mampu mendorong terwujudnya prinsip-prinsip
Tata Kelola Perusahaan YangBaik (Good Corporate
Governance);
bahwa dengan ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan Tata
Kelola Perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a,
diharapkan dalam jangka panjang dapat meningkatkan
kinerja perusahaan yang akuntabel, serta menumbuhkan
kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Kudus;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, huruf c,dan huruf dperlu menetapkan
Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999; Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 690.940/1186/OTDA; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tanggal 6 Nopember 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Kelola Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
35 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
