Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 163 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 20 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Usaha Makanan dan Minuman Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 20 TAHUN 2021.pdf

Pedoman Usaha

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2021/NO.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Makanan dan Minuman Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19

ABSTRAK:

Bahwa Covid-19 terus meningkat dari waktu- kewaktu, menimbulkankorban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek social, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; Bahwa kondisi warga kabupaten pidie dengan tradisi berkumpul di tempat-tempat usaha makanan dan minuman yang mengakibatkan konsentrasi jumlah manusia yang tidak terkendali sehingga berdampak pada penyebaran Covid-19, dipadang perlu mengatur pedoman penyelenggaraan Usaha makanan dan minuman;
UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956, UU Nomor 4 Tahun 1984; UU Nomor 8 Tahun 1999; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 36 Tahun 2009; Perpres Nomor 17 Tahun 2018; Permenkes Nomor 304/MENKES/Per/1989.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 11 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tujuan, BAB III Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Makanan dan Minuman, BAB IV Kewajiban Konsumen, BAB V Peran Serta Masyarkat, BAB VI Pembinaan dan Pengawasan, BAB VII Sanksi, BAB VIII Ketentuan Lain-Lain.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 15 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Persyaratan Dan Kriteria Kerjasama Dengan Pengelola Media Cetak Dan Media Daring, Radio Dan Televisi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

PERBUP_NO_15_THN_2021_TTG..._PENGELOLA_MEDIA.pdf

PERSYARATAN-KERJASAMA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD. 2021/ NO. 15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persyaratan Dan Kriteria Kerjasama Dengan Pengelola Media Cetak Dan Media Daring, Radio Dan Televisi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

ABSTRAK:

Untuk publikasi dan informasi Pemerintah Kabupaten Batu Bara perlu melakukan kerjasama dengan media cetak dan media daring, radio dan televisi untuk mempermudah mempublikasikan atau menginformasikan kegiatan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Persyaratan dan Kriteria; Prinsip kerjasama dan Kontrak Payung; Tata Cara Kerja sama; Ruang Lingkup dan Jenis Kerja Sama; Etika Kerja sama; Pengawasan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 1a Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Kriteria Kerjasama dengan Pengelola Media Cetak dan Media Daring, Radio dan Televisi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 Hlmn. Lampiran 6 Hlmn.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

PERBUP 11 TAHUN 2021 OCR.pdf

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
Mengingat: 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (LembaranDaerah Kabupaten NgawiTahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten NgawiNomor226).
Materi Pokok pada Perarturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, PROGRAM TJSP, KELEMBAGAAN TJSP, SINERGISME PROGRAM, PERAN SERTA MASYARAKAT. PENGHARGAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, SANKSI ADMINISTRATIF, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2021.
12 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 11 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Kredit Kutai Kartanegara Inovatif Berdaya Saing dan Mandiri

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha / KPBU

Status Peraturan

Diubah dengan

Perbup Kab. Kutai Kertanegara No. 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Kutai Kartanegara Inovatif Berdaya Saing dan Mandiri

Download file:

PERBUP NO. 11 TAHUN 2021 ...AING DAN MANDIRI.pdf

kredit - INOVATIF - BERDAYA SAING - MANDIRI - PELAKSANAAN - pedoman

2021

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD.2021/11

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Kutai Kartanegara Inovatif Berdaya Saing dan Mandiri

ABSTRAK:

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan usaha mikro dan usaha kecil, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu dibuat aturan mengenai Pedoman Pelaksanaan Program Kredit Kukar Idaman. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Kutai Kartanegara Inovatif Berdaya Saing dan Mandiri.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 77 Tahun 2020
Ketentuan Umum; Pelaksanaan Kredit Kukar Idaman; Penyaluran Kredit Kukar Idaman; Verifikasi; Pelaporan; Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi; serta Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
14 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Publikasi Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Media Massa

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

PERBUP NOMOR 6 TAHUN 2021 MEDIA EDIT 6.pdf

media massa-publikasi-promosi-kerjasama badan usaha

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Bagian Hukum Pemkab Mesuji

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Publikasi Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Media Massa

ABSTRAK:

sebagai upaya diseminasi informasi publik Pemerintah Kabupaten Mesuji, antara lain perlu dilakukan kerja sama publikasi dengan media massa dan menetapkan standar penilaian yang menentukan teknis pelaksanaan kerja sama publikasi
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 40 ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.
Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan Media Massa untuk bersama-sama melakukan kegiatan mencapai efisiensi dan efektivitas yang saling menguntungkan; Surat Perjanjian Kerjasama, selanjutnya disebut SPK adalah Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan Media Massa dalam rangka kerja sama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku; Media Massa adalah jenis media yang didesain khusus untuk mencapai masyarakat yang luas; Media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala; Media siber adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Media elektronik adalah media massa dengan metode penyiarannya melalui televisi dan radio yang memiliki izin penyelenggaran penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA (1) Media yang akan melakukan kerja sama di lingkungan Pemerintah Daerah atau PD, terlebih dahulu mengajukan permohonan kerja sama sebelum tahun berkenaan kepada Diskominfo dengan dilampiri proposal dan persyaratan kualifikasi dan teknis. (2) Permohonan yang diajukan oleh Media akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi. (3) Setelah terpenuhi standar penetapan kriteria poin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka dijumlahkan semua rangking poin yang diperoleh, sebagai rangking poin media tersebut. (4) Tim Verifikasi mengeluarkan daftar Media yang dapat melakukan kerja sama di lingkungan Pemerintah Daerah dan PD pada tahun berkenaan, yang berisi nama media, nama perusahaan, penanggung jawab, dan kriteria poin media tersebut untuk selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk membuat SPK.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
-
-
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tata Cara Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan Standar/Pedoman Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

BD_81_Tata_Cara_Kerja_Sama_BLUD.pdf

blud - TATA CARA KERJA SAMA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD 2020/ No. 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (6) Permendagri No 79 Tahun 2018 tentang BLUD, perlu menetapkan Perbup tentang tata cara kerja sama pada BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 1950; PP No 23 Tahun 2005; PP No 28 Tahun 2018; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 79 Tahun 2018; Permendagri No 22 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang bentuk kerja sama, tata cara kerja sama, hasil kerja sama BLUD, pemantauan dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
7 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 62 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kerja Sama Daerah

Abstrak

Standar/Pedoman Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

Perbup No 62 Tahun 2020.pdf

juklak-kerja sama-daerah

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 62

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kerja Sama Daerah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan Perda Kab Pemalang No 5 Tahun 2019
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 32 Tahun 1950; PP No 28 tahun 2018; Permenluri No 3 Tahun 2019; Permendagri No 22 Tahun 2020; Permendagri No 25 Tahun 2020; Perda Kab Pemalang No 5 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Juklak Kerja Sama Daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2020.
56 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 58 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tata Cara Kerja Sama Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan

Abstrak

Kesehatan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

PB2020-58.pdf

Kerjasama-rsud

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 59

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Kerja Sama Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan guna peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara kerja sama pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan.
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, prinsip kerja sama, bentuk kerja sama, pelimpahan kewenangan penandatangan perjanjian kerja sama, hasil kerja sama, pemantauan dan evaluasi, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

53._Perbup_53_TH_2020_.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 40 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

Abstrak

Standar/Pedoman Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Bandung Barat No. 20 Tahun 2010 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah

Download file:

Perbup No 40 2020 Juklak Kerjasama Daerah.pdf

First
Previous
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2020.