Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1996

Menemukan 241 peraturan dalam 0,003 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 92 Tahun 1996
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera Dan Keluarga Sejahtera
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 98 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera Dan Keluarga Sejahtera I Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996
Mengubah
  1. KEPPRES No. 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera Dan Keluarga Sejahtera I
Download file:
Keputusan_Presiden_no_92 TH 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 91 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Pengesahan Persetujuan Dasar Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat Sosialis Arab Libya Mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan Dan Teknik
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keputusan_Presiden_no_91 TH 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 90 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak
Abstrak
Perekonomian
Download file:
Keputusan_Presiden_no_90 TH 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 89 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Abstrak
Perekonomian
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 9 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 Tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Download file:
Keputusan_Presiden_no_89 TH 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 88 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Pengesahan Protocol Amending The Convention Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United States Of America For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income, With A Related Protocol And Exchange Of Notes Signed At Jakarta On The 11th Day Of July, 1988
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keputusan_Presiden_no_88 TH 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 87 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Organisasi Sekretariat Negara Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1991
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 62 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi Sekretariat Negara
Mengubah
  1. KEPPRES No. 16 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Organisasi Sekretariat Negara Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1983
  2. KEPPRES No. 16 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Organisasi Sekretariat Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1980 Dan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1981
  3. KEPPRES No. 16 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Organisasi Sekretariat Negara Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1980
  4. KEPPRES No. 31 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Organisasi Sekretariat Negara
  5. KEPPRES No. 8 Tahun 1978 tentang Organisasi Sekretariat Negara
Download file:
Keputusan_Presiden_no_87 TH 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 85 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Pembentukan Pengadilan Agama Bitung, Palu, Unaaha, Bobonaro, Baucau, Malang, Cibinong, Tigaraksa dan Pandan
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Download file:
Keputusan_Presiden_no_85 TH 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 84 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Pembentukan Panitia Penyelenggara Pertemuan Informal Para Kepala Pemerintahan ASEAN
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keputusan_Presiden_no_84 TH 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 83 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Uzbekistan Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keputusan_Presiden_no_83 TH 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 82 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Finland For The Promotion And Protection Of Invesments
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 29 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of Finland On The Promotion and The Protection Of Investments (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Finlandia Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal)
Download file:
Keputusan_Presiden_no_82 TH 1996.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan