Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1998

Menemukan 476 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Ke Kota Pandan Di Wilayah Kecamatan Sibolga Kabupaten Darah Tingkat II Tapanuli Tengah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP No. 7 Tahun 1998.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Polisi Pamong Praja
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
Download file:
PP No. 6 Tahun 1998.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 137 Tahun 2000 tentang Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Download file:
PP No. 5 Tahun 1998.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Download file:
PP No. 4 Tahun 1998.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Download file:
PP No. 3 tahun 1998.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP No. 2 Tahun 1998.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
Abstrak
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
Diubah dengan
  1. PP No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
Download file:
PP No. 1 Tahun 1998.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 13/M Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Pengangkatan Keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Tanah
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keputusan_Presiden_no_13M TH 1998.doc
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39/M Tahun 1998
Penggantian Gubernur Bank Indonesia
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Download file:
Keputusan_Presiden_no_39M TH 1998.doc
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 63/M Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Pengangkatan Jaksa Agung
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Download file:
Keputusan_Presiden_no_63M TH 1998.doc

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan