Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 358 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2014

Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PERDA NO 1 TH 2014 TTG PENGELOLAAN PESISIR DAN WP3K JADI.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2019

Percepatan Pambangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang Dikawasan Perbatasan

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Teritorial Indonesia

Download :
Inpres No. 1 Tahun 2019-.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1973

Landas Kontinen Indonesia

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen

Download :
UU Nomor 1 Tahun 1973.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 1 Tahun 2020

Petunjuk Dasar Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman

Download :
Perkabakamla 01 2020 (1).pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2014

BATAS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN DENGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Teritorial Indonesia

Download :
PERDA_1_2014.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 1 Tahun 2019

Petunjuk Pelaksanaan Boarding Party

Teritorial Indonesia

Download :
Perkabakamla 01 2019.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 1982

Pembentukan Panitia Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan Republik Indonesia Dengan Papua Nugini

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Teritorial Indonesia

Status Peraturan

Diubah dengan :

KEPPRES No. 10 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan Republik Indonesia Dengan Papua Nugini

Download :
Keppres No 02 TH 1982.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2021

Penyelenggaraan Nama Rupabumi

Teritorial Indonesia

Download :
PP Nomor 2 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Penyelenggaraan - Rupabumi

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 2, LN.2021/No.4, TLN No.6614, jdih.setkab.go.id : 23 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi

ABSTRAK:

Penyelenggaraan nama rupabumi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang lnformasi Geospasial dan Pasal 48 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci dan komprehensif serta dilaksanakan secara tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna serta menjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015.
PP ini mengatur mengenai pengaturan penyelenggaraan Nama Rupabumi yang bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan. Selain itu, PP ini mengatur tentang unsur dan prinsip Nama Rupabumi, penyelenggara Nama Rupabumi, tahapan Penyelenggaraan Nama Rupabumi, penggunaan Nama Rupabumi baku dan perubahan Nama Rupabumi baku, pemantauan dan evaluasi, peran serta dalam pertemuan dan/atau organisasi internasional terkait Nama Rupabumi serta pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2021.
Penjelasan 12 hlm.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2021

Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain di Wialyah Perairan Indonesia yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan Barang

Teritorial Indonesia Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Permenhub No. 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri
Permenhub No. 92 Tahun 2018 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

Download :
Permenhub Nomor 2 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 2 Tahun 2020

Relawan Penjaga Laut Nusantara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman

Download :
Perkabakamla 02 2020.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 1973.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.

ABSTRAK:	membentuk Peraturan Daerah tentang Batas Kabupaten Pesawaran Dengan Kabupaten Lampung Selatan Pasal 18 ayat (6) UUD1945; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2007; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 19 Tahun 2008; PERDA Nomor 1 Tahun 2008. PERDA, Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung, Pembagian Urusan Pemerintahan, Kecamatan, Urusan Pemerintah
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 19 halaman, penjelasan 2 halaman

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 1982.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.