Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: nunukan

Menemukan 1.444 peraturan dalam 0,031 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 233/PMK.07/2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010

Abstrak

APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Hasil pencarian pada file:

... Nunukan 221.722.720,00 103.970.340.445,00 104.192.063.165,00 8 Kab. ...

Hal. 7, File: PMK Nomor 233 Tahun 2010-Lampiran.pdf

Download file:

PMK Nomor 233 Tahun 2010.pdf

PMK Nomor 233 Tahun 2010-Lampiran.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.07/2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2013

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Nunukan 8 Kab. Paser 9 Kota Balikpapan 10 Kota Bohtang 11 Kota Samarinda 12 Kota Tarakan 13 Kab. Penajam Paser Utara 14 Kab. ...

Hal. 7, File: PMK Nomor 16 Tahun 2014 Lampiran.pdf

Status Peraturan

Mengubah

PMK No. 20/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2013
PMK No. 190/PMK.07/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2013

Download file:

PMK Nomor 16 Tahun 2014.pdf

PMK Nomor 16 Tahun 2014 Lampiran.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.07/2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014

Abstrak

APBN

Hasil pencarian pada file:

... Malinau 87.780.185 3.803.057 .703 3.890.837.888 3 Kab, Nunukan 126.596.125 5.052.744.576 5.179.340.701 4 Kab. ...

Hal. 7, File: PMK Nomor 202 Tahun 2013 - Lampiran.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PMK No. 77/PMK.07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014
PMK No. 236/PMK.07/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014

Download file:

PMK Nomor 202 Tahun 2013.pdf

PMK Nomor 202 Tahun 2013 - Lampiran.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.07/2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun Anggaran 2019

Abstrak

APBD APBN

Hasil pencarian pada file:

... Nunukan 4,996,428,256 166,547,745 - - - - 5,162,976,001 236 Kota Tarakan 9,289,561,940 309,652,159 - 280,34 7,443 4,672,482 - 9,884,234,024 JUMLAH 2,998,886,573,914 85,315,695,804 128,293,011,128 3,461,204,563,673 ...

Hal. 113, File: 180_PMK.07_2019.pdf

... Nunukan 2,456,304,600 142,848,000 129,302,828 - 1,447,888,477 124,060,866 4,300,404, 771 541 Kota Tarakan 5,256,180,000 917,097,600 - - 1,751,185,527 462,959,078 8,387,422,205 542 Kab. ...

Hal. 277, File: 180_PMK.07_2019.pdf

... Nunukan 9,916,176 2,550,685,907 1,709,956,492 4,270,558,575 430 Kota Tarakan - 1,796,600,16 1 252,028 1,796,852,189 431 Kab. ...

Hal. 182, File: 180_PMK.07_2019.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020

Download file:

180_PMK.07_2019.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 40 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN LANDAK

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR ...... 40....TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA A. Format Kode Rekening A.1. ...

... Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dl1 diluar dokumen 1 4 06 Rencana Pembangunan/Keuangan) 1 .4 07 Penvusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NUNUKAN ...

Hal. 29, File: NOMOR 40 THN 2018 ocr.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Landak No. 62 Tahun 2020 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN LANDAK

Download file:

NOMOR 40 THN 2018 ocr.pdf

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN LANDAK

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2018/NO.538, LL Kab. Landak : 30 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN LANDAK

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda Kab. Landak No. 5 Tahun 2016, dan Perbup Landak No. 69 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Pengelolaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
28 Halaman dan 2 halaman lampiran

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.07/2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2013

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Nunukan 544,328.100,00 251.033.079.800,00 251.577.407.900 00 8 Kab. ...

Hal. 7, File: PMK Nomor 23 Tahun 2013 Lampiran.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PMK No. 18/PMK.07/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2013
PMK No. 184/PMK.07/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2013

Download file:

PMK Nomor 23 Tahun 2013.pdf

PMK Nomor 23 Tahun 2013 Lampiran.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1/PMK.07/2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Nunukan - 8.289.585.557 16.544.483.378 24.834.068.935 4 Kota Tarakan - 4.283.934.104 - 4.283. 934.104 5 Kab. ...

Hal. 7, File: PMK Nomor 1 Tahun 2014 Lampiran.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PMK No. 79/PMK.07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014
PMK No. 235/PMK.07/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014

Download file:

PMK Nomor 1 Tahun 2014.pdf

PMK Nomor 1 Tahun 2014 Lampiran.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 249/PMK.07/2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2015

Abstrak

APBN

Hasil pencarian pada file:

... Nunukan 3 . 30 6 . 8 2 7 . 0 0 0 3 . 42 8 . 548.000 1 2 1 . 72 1 .000 3 . ' 1 2 8 . 5 4 8 . 000 Kota Tarakan 3 . 3 0 6 . 8 2 7 . 000 3 . 4 2 8 . 5 4 8 . 000 1 2 1 . 72 1 . 000 3 . 4 2 8 .5 4 8 . 0 0 0 ...

Hal. 26, File: 249_PMK.07_2015.pdf

... Nunukan 5.343 . 1 3 1 .000 4 Ko ta Tarakan 5 Kab. ...

Hal. 39, File: 249_PMK.07_2015.pdf

... Nunukan 259. 736.000 1 3 1 . 5 78.000 2 .539.723.000 223.806.000 3. 1 5 4.843.000 2.478.804.000 3. 1 5 4.843.000 4 Kata Tarakan - 2 . 834.333.000 2.834.333.000 2 .179.629.000 2.834.333.000 5 Kab. ...

Hal. 52, File: 249_PMK.07_2015.pdf

Download file:

249_PMK.07_2015.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

STANDAR PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... PENAJAM PASER UTARA KOTA BALIKPAPAN KOTA BONTANG KAB NUNUKAN KAB. MALINAU KAB. BULUNGAN KAB. TANA TIDUNG KOTA TARAKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW KAB. BOLAANG MONGONDOW SLTN KAB. ...

Hal. 49, File: 2021Perbup2.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Mempawah No. 9 Tahun 2022 tentang Standar Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah

Mencabut

PERBUP Kab. Mempawah No. 57 Tahun 2019 tentang STANDAR PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

Download file:

2021Perbup2.pdf

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Standar/Pedoman

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2021/NO.2 LL Kab KETAPANG : 56 Hal

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Standar Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No 17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No,.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.5 Tahun 2014, PP No.79 Tahun 2005, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.33 Tahun 2020, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.80 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Perjalanan Dinas, Penggolongan Perjalanan Dinas; Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas; Biaya Perjalanan Dinas; Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas; PertanggungJawaban Perjalanan Dinas; Ketentuan khusus; Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
18 Halaman dan 38 Halaman Penjelasan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 9 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Standar Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... PENAJAM PASER UTARA KOTA BALIKPAPAN KOTA BONTANG KAB NUNUKAN KAB. MALINAU KAB. BULUNGAN KAB. TANA TIDUNG KOTA TARAKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW KAB. BOLAANG MONGONDOW SLTN KAB. ...

Hal. 50, File: 2022perbup9.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Mempawah No. 2 Tahun 2021 tentang STANDAR PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

Download file:

2022perbup9.pdf

apbd-perjalanan dinas

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2022/NO.9, LL. KAB. MEMPAWAH: 58 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah

ABSTRAK:

bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas Kedinasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, perlu mengatur Standar Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara/Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Pihak lain dengan memperhatikan prinsip yang selektif, efisien, efektif, akuntabel, transparan, patut dan wajar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; . Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Perjalanan Dinas; Penggolongan Pejalanan Dinas; Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas; Biaya Perjalanan Dinas; Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas; Pelaksanaan Dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas; Ketentuan Khusus; Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
19 halaman peraturan dan 39 halaman lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: nunukan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2010.