Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.585 peraturan dalam 0,045 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 30 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara; 3. ...

... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara; 4. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara; 5. ...

... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara; 6. ...

Hal. 4, File: PERDA Gorontalo Utara No ...Pencatatan Sipil.pdf

... Tata keja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Lampiran II Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 02 Tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Sosial, kependudukan ...

... Pasal 16 Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati Gorontalo Utara. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

Hal. 9, File: PERDA Gorontalo Utara No ...Pencatatan Sipil.pdf

... �-· PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 30 TAHUN 2008 TENT ANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ...

... GORONTALO UTARA DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, Menimbang a. ...

... Peraturan Pemerintah ; b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi pedoman pembentukan organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ...

Hal. 1, File: PERDA Gorontalo Utara No ...Pencatatan Sipil.pdf

Download file:

PERDA Gorontalo Utara No ...Pencatatan Sipil.pdf

pembentukan organisasi dan tata kerja kantor kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten gorontalo utara

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 30, LD.2008/No.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk berdasarkan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi pedoman pembentukan organisasi di lingkungan Kabupaten Gorontalo Utara dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan struktur organisasi dan tata kerja kantor kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2008.
Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 18 Tahun 2008

Retribusi Izin Penutupan Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Nomor 14 Tahun 2008, tanggal 6 Agustus 2008, dan hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.342/01300/KUM, tanggal 9 September 2008 ...

... , bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penutupan Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat diproses lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah; bahwa berdasarkan ...

... Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran ...

Hal. 2, File: Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008.pdf

... Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor 27). ...

... MILIK PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA. ...

... Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. ...

Hal. 5, File: Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008.pdf

... LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2008 NOMOR 18 PERATURAN DAERAH KABUPATENHULU SUNGAI UTARA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENUTUPAN JALAN MILIK PEMERINTAH ...

... KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA, Menimbang : a. ...

... bahwa guna memenuhi kebutuhan masyarakat Hulu Sungai Utara akan lokasi/tempat penyelenggaraan resepsi/pesta perkawinan, pertunjukan musik/hiburan rakyat, dan/atau kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya ...

Hal. 1, File: Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008.pdf

Download file:

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008.pdf

Pajak dan Retribusi Daerah

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2008/NO.18

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Penutupan Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

ABSTRAK:

bahwa guna memenuhi kebutuhan masyarakat Hulu Sungai Utara akan lokasi/tempat penyelenggaraan resepsi/pesta perkawinan, pertunjukan musik/hiburan rakyat, dan/atau kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya, perlu memberikan izin penutupan sebagian atau seluruhnya badan jalan milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara; bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu memungut Retribusi atas penerbitan setiap Izin Penutupan Jalan Milik Pemerintah Daerah dan atas jasa pelayanan penertiban dan pengamanan lalu lintas kendaraan bermotor; bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Nomor 14 Tahun 2008, tanggal 6 Agustus 2008, dan hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.342/01300/KUM, tanggal 9 September 2008, bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penutupan Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat diproses lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penutupan Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Retribusi Izin Penutupan Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Ketentuan Perizinan; Golongan Retribusi Dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi; Struktur Dan Besarnya Tarif; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Dan Penyetoran Retribusi; Pengembalian Kelebihan Retribusi; Tata Cara Penagihan Retribusi Kurang Bayar; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
17 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara No. 3 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... lS.Peraturan Daerah Nomor z rahun 2o0g tentang organisasi dan Tata Kerja sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah provinsi sumatera utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera utara ...

... sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah provinsi Sumatera Utara Tahun 2ALS Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEV/AN PERWAKII.,AN RAI{TAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA dan GUBERNUR SUMATERA ...

... UTARA MEMUTUSKAN: MCNCTAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015. ...

Hal. 4, File: Perda Nomor 3 TAhun 2016 ...BD SUMUT TA.2016.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah Provinsi Sumatera Utara. ...

... Ditetapkan di Medan pada tanggal 18 Oktober 2O16 GUBERNUR SUMATERA UTARA, Aslinya KUM, ttd TENGKU ERRY NURADI Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.19590227 198003 1 004 Diundangkan di Medan pada tanggal 20 Oktober ...

... 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI ttd HASBAN RITONGA SUMATERA UTARA, LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OL6 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: (3/239 /2A16) ...

Hal. 10, File: Perda Nomor 3 TAhun 2016 ...BD SUMUT TA.2016.pdf

... GUBERNUR SUMATERA UTARA PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 20-16 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN ...

... 2015 SALINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA UTARA, bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat {1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AA tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa ...

... Pasal 18 ayat t6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara ...

Hal. 1, File: Perda Nomor 3 TAhun 2016 ...BD SUMUT TA.2016.pdf

Download file:

Perda Nomor 3 TAhun 2016 ...BD SUMUT TA.2016.pdf

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015.
Pasal 18 ayat 6) UUD 1945, UU No. 24 Tahun 1956 , UU No. 17 Tahun 2003 , UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 54 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005 , PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 3 Tahun 2007, PP No. 71 Tahun 2010, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011, PERMENDAGRI No. 65 Tahun 2007, PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013, PERDA No. 2 Tahun 2008,PERDA No. 1 Tahun 2010, PERDA No. 10 Tahun 2014, PERDA No. 6 Tahun 2015.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan keuangan dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan usaha Milik Daerah/perusahaan Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2016.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara No. 68 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2018

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Tahun 8. 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 6). ...

... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2018. ...

... Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara. 2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara. 4. ...

Hal. 3, File: Perbup No. 68 tahun 2017.pdf

... BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan ...

... yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas Utara sekaligus menjadi tolak ukur terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. ...

... BAB III SISTEMATIKA NASKAH RKPD Pasal 3 Naskah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 disusun dengan Sistematika sebagai berikut : a. BAB I PENDAHULUAN b. ...

Hal. 4, File: Perbup No. 68 tahun 2017.pdf

... BUPATI MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NOMOR «$ TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... YANG MAHA ESA Menimbang : BUPATI MUSI RAWAS UTARA, a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj tanggal 4 Agustus 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun ...

... Tahun 2018, perlu disusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Penyesuaian berdasarkan poin kedua surat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj ...

Hal. 1, File: Perbup No. 68 tahun 2017.pdf

Download file:

Perbup No. 68 tahun 2017.pdf

rencana-kerja-pembangunan-daerah

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2017/NO.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2018

ABSTRAK:

Berdasarkan Inmendagri No. 061/2911/Sj tanggal 4 Agustus 2016 tentang Tindak Lanjut PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa RKPD Tahun 2018 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun pemerintah daerah ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan APBD Tahun 2018, perlu disusun Dokumen RKPD Tahun 2018 Penyesuaian dan menetapkannya dengan peraturan bupati.
UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Perda No. 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Tahun 2018 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun. Diatur tentang maksud dan tujuan, sistematika naskah RKPD, isi dan uraian RKPD, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2017.
5 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 31 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA dan BUPATI GORONTALO UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN UNGKUNGAN ...

... Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara; 2. ...

... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Kantor Legislatif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara; 4. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara; 5. ...

Hal. 4, File: PERDA Gorontalo Utara No ...dup & Pertamanan.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara . ...

... .- .lco8 UT ARA, Diundangkan di Kwandang pada tanggal 1:l lJuQmber ORONTALO UTARA, UF LASUNTE S.Sos MSc Pembina Tingkat I NIP. 130 395 171 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2008 NOMOR 10 ...

Hal. 10, File: PERDA Gorontalo Utara No ...dup & Pertamanan.pdf

... • ,, • PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 31 TAHUN 2008 TENT ANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMANAN KABUPATEN ...

... GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, Menimbang: a. bahwa dalam menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup dan pertamanan sebagai salah satu urusan wajib pemerintahan ...

Hal. 1, File: PERDA Gorontalo Utara No ...dup & Pertamanan.pdf

Download file:

PERDA Gorontalo Utara No ...dup & Pertamanan.pdf

pembentukan organisasi dan tata kerja kantor lingkungan hidup dan pertanaman kabupaten gorontalo utara

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, LD.2008/No.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dalam menyelenggarakan urusn bidang lingkungan hidup pertanaman sebagai salah satu urusan wajib pemerintahan kabupaten/kota dan berdasarkan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan daerah dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 2000; UU No.38 Thun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kantor lingkungan hidup dan pertamanan kabupaten gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, unit pelaksana teknis kantor, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2008.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Proedur Perhitungan dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018

Abstrak

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Buton Utara Tahun 2016 Nomor 35); 21. ...

... Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun ...

... Bupati adalah Bupati Buton Utara. 2. ...

Hal. 3, File: Perbup Butur No.03 Tahun 2018.pdf

... BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bu ton Utara Tahun ...

... SEKRETARIS DAERAH PARAF KOORDINASI Ditetapkan di Buranga pada tanggal 17- 1 - 2018 BUPATI BUTON UTARA, BAGIAN HUKUM ASS. H. ...

... ABU HASAN Diundangkan di Buranga pada tanggal \ l _ \ - 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018 NOMOR 3 ...

Hal. 8, File: Perbup Butur No.03 Tahun 2018.pdf

... 1/ - BUPATI BUTON UTARA PROVINS! ...

... SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...

... ESA BUPATI BUTON UTARA, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor ...

Hal. 1, File: Perbup Butur No.03 Tahun 2018.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Buton Utara No. 4 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017

Download file:

Perbup Butur No.03 Tahun 2018.pdf

ALOKASI DANA DESA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018 NOMOR 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Proedur Perhitungan dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Perhitungan dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018;
1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1157); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Derah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5); 17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 10); 18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6); 19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bu ton Utara Tahun 2018 Nomor 1); 20. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 35); 21. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 41); 22. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 1);
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Ruang Lingkup; Bab III Prosedur Pemberian Alokasi Dana Desa; Bab IV Tata Cara Perghitungan Alokasi Dana Desa; Bab V Pengalokasian Alokasi Dana Desa; Bab VI Pembiayaan; Bab VII Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 87 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 87 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK REKLAME ...

Hal. 1, File: PERBUP Gorontalo Utara No...ajak Reklame-ocr.pdf

... BUPATI GORONTALO UTARA Menimbang : Mengingat : PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 87 TAHUN 2010 TENTANG ...

... PAJAK REKLAME BUPATI GORONTALO UTARA, bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 87 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, maka untuk melaksanakannya perlu aturan pelaksanaan: ...

... bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 87 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame ...

Hal. 2, File: PERBUP Gorontalo Utara No...ajak Reklame-ocr.pdf

... Agar setiap arang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Ditetapkan di Kwandang | pada tanggal 31 pesyaka GOROK PARA, 5 Diundangkan di Kwandang pada tanggal 21 TAMA 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA ERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA ...

Hal. 18, File: PERBUP Gorontalo Utara No...ajak Reklame-ocr.pdf

Download file:

PERBUP Gorontalo Utara No...tg Pajak Reklame.pdf

PERBUP Gorontalo Utara No...ajak Reklame-ocr.pdf

pelaksanaan peraturan daerah kabupaten gorontalo utara nomor 87 tahun 2010

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2011/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 87 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 87 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.17 Tahun 1997; UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; PP No.135 Tahun 2000; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP no.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Perda No.87 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang pajak reklame termasuk didalamnya mengatur tentang nama obyek dan subyek pajak, tarif pajak dan dasar pengenaan pajak, masa pajak dan tata cara pengisian surat pemberitahuan pajak daerah, penetapan pajak, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran dan penyetoran, pelaporan pengawasan, keberatan, pembetulan, pembatalan, pengurangan pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, tata cara pengambilan kelebihan pembayaran, tata cara penghapusan piutang kadaluwarsa, satuan kerja perangkat daerah pengelola pajak.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2011.
Terdiri dari 23 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2020

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

Abstrak

Arsip

Hasil pencarian pada file:

... Bengkulu Utara Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 60). ...

... Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Utara. 2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara. 3. ...

... Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bengkulu Utara selaku Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disebut LKD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. 5. ...

Hal. 3, File: Perbup Bengkulu Utara 202...Arsip Substantif.pdf

... Ditetapkan di Arga Makmur pada tanggal 13 Januari 2020 BUPATI BENGKULU UTARA, ttd M I A N Diundangkan di Arga Makmur pada tanggal 13 Januari 202015 Januari SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA ...

... ttd HARYADI BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 4 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Setdakab. ...

... Bengkulu Utara ZULKARNAIN Pembina Utama Muda IV/c NIP. 196407051988031010 ...

Hal. 7, File: Perbup Bengkulu Utara 202...Arsip Substantif.pdf

... BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBTANTIF URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU ...

... UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKULU UTARA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tanggal 19 Desember 2019, Nomor : B-PK. 02.09/216/2019 ...

... di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. ...

Hal. 1, File: Perbup Bengkulu Utara 202...Arsip Substantif.pdf

Download file:

Perbup Bengkulu Utara 202...Arsip Substantif.pdf

JADWAL RETENSI ARSIP SUBTANTIF URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tanggal 19 Desember 2019, Nomor : B-PK. 02.09/216/2019 Hal : Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA0 Fasilitatif Fungsi Keuangan, Non Keuangan Non Kepegawaian, serta Subtantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu ditetapkan Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 11. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 59 Tahun 2016
Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2020.
32

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 16 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PERTANGGUNGJAWABAN PEI.AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

Abstrak

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2O10 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 30. ...

... Tora-la Utara Nomor 3); 31. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2OLS tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2O16 (L.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 ...

Hal. 6, File: Perda Nomor 16 2017.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara. ...

... Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 8 Septenber 2O17 BUPATI TORAJA UTARA, KALATIKU PAEMBONAN Diundangkan di Rantepao pada tanggal I September 2017 Pth E S DAERAH N TORAJA UTARA ( RED I BARE LEMBARAN DAERAH ...

... KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 15 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI SUI,AWESI SELATAN B.HK.HAM.g. 1O8. 17 t2 I ...

Hal. 13, File: Perda Nomor 16 2017.pdf

... Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 36 Tahun 2Ol5 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2O16 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor ...

... Daerah adalah Kabupaten Tora-ia Utara. 2. ...

... Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 5. ...

Hal. 7, File: Perda Nomor 16 2017.pdf

Download file:

Perda Nomor 16 2017.pdf

PERTANGGUNGJAWABAN PEI.AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PEI.AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

a. b. c. 1. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Gouernance) melalui pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu adanya pertanggungiawaban keuangan yang bersifat mengikat dalam 1 (satu) Tahun Anggaran; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32O ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2O16.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3312sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun L994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2O Tahun 20OO tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2L Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 6, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 ter:tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 3 4 5 6 8 2 Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 101' Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 4874); 1O. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130' Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (l.rmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahlulr 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O9O); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan l"ayanan Umum (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahrn 2012, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan l.ayanan Umum (lrmbaran Negara Republik Indonesia 3 Tahun 2Ol2 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138' Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor I lO, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 140, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20OS tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 2O11 tentang Pinjaman Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 4 Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2O1l tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 310); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2oll tentang Pendoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45O); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan StAndar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O13 Nomor A2s); 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2O10 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Torqia Utara Nomor 11 Tahun 2OlO tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Irmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 11, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Tora-la Utara Nomor 3); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2OLS tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2O16 (L.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2OL6 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 5 Menetapkan 2016 Nomor 15); 32. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 36 Tahun 2Ol5 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2O16 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 36);
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PEI,AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 20t6. Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Tora-ia Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 5. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralryat daerah yang berkedudukan sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Umsan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. T.Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mangatur dan mengurus 6 Pasal 2 (1) Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan arus kas; d. laporan Operasinal; e. laporan perubahan ekuitas; f. laporan perubahan Saldo Anggaran l,ebih (SAL); dan g. catatan atas laporan keuangan. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah. Pasal 3 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a Tahun Anggaran 20 16 sebagai berikut: a. pendapatan b. belanja 7 Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. 9. Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat BPKAD. 10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keselumhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencara keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah Pasal 3 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a Tahun Anggaran 20 16 sebagai berikut: a. pendapatan b. belanja 7 Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. 9. Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat BPKAD. 10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keselumhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencara keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Rp 873.277.459.288,95 Rp 882.261.499.O73,30 surplus/ (defisit) c. pembiayaan 1. Penerimaan 2. Pengeluaran pembiayaan netto sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp (8.984.039.784,35) Rp Rp Rp Rp 20.873.692.642,2s 1.500.000.000,00 t9.373.692.642 25 10.389.652.857,90 Pasal 4 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut : a. selisih arlggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp9O.781.69 5.272,05l. dengan rincian sebagai berikut: 1. anggaran pendapatan Rp 964.059.154.561,00 setelah perubahan 2. realisasi selisihlebih/(kurang) Rp (90.781.695.272,051 b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp99. 67 1 . 34 8. 129,7 Ol dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran belanja setelah Rp 981.932.847.203,00 perubahan 2. realisasi Rp 882.261.499.O73,3O selisih lebih / (kurang) Rp (99.671.348.L29,7O1 c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/delisit sejumlah Rp8.984.O39.784,35 dengan rincian sebagai berikut: 1. surplus/delisitsetelah Rp (17.873.692.642,001 perubahan 2. realisasi Rp { 8.984.039.784,35) selisih lebih/(kurang) Rp 8.889.652.857,65 d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah RpO,25 dengan rincian sebagai berikut: 1. anggaran penerimaan Rp 2O.a73.692.642,OO pembiayaan setelah perubahan 2. realisasi Rp 20.873.692.642,25 selisih lebih / (kurang) Rp O,25 e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rpl.5OO.OO0.OOO,O0) dengan rincian sebagai berikut: 1. anggaran pengeluaran Rp 3.0OO.OOO.0OO,O0 pembiayaan setelah perubahan 2. realisasi Rp selisih lebih / (kurang) Rp (1.500.000.000,00) f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp1.5O0.OOO.0O,25 dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran pembiayaan Rp 17.873.692.642,00 netto setelah perubahan 2. realisasi Rp Rp 873.277.459.288 95 1.500.000.000 oo 8 19.373.692.642 25 selisih lebih / (kurang) Rp 1.50O.0O0.OO0,25 Pasal 5 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll b per 3l Desember Tahun 2016 sebagai berikut: huruf a b c jumlah aset jumlah kewajiban jumlah ekuitas dana a. Pendapatan-LO b. Beban c. Surplus/ Defrsit dari operasi a. Ekuitas Awal b. Surplus/Defisit-LO Pasal 6 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3l Desember Tahun 2016 sebagai berikut: a. saldo kas awal l Januari Rp Tahun 2O16 b. arus kas dari aktifitas Rp operasr c. arus kas dari aktilitas Rp investasi aset non keuangan d. arus kas dari aktifrtas Rp pembiayaan e. arus kas dari aktifitas non Rp zrnggaran f. saldo kas akhir per 31 Rp Desember Tahun 2O 16 19.OO5.332.031,25 200.358.40 i.725,95 1207.462.233.258,30) (1.500.000.o00,00) 16.885.917,00 r1.367.432.t56,72 Pasal 7 I"aporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut: Rp Rp Rp 447.534.775.595,63 903.370.570.479 57 (ss.83s.794.883,94) Pasal 8 Laporan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll hunrf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut: Rp Rp 985.954.220.225,2t r43.142.692.466,42 9 Rp 1.135.321.574.874,4I Rp 47.593.224.998,65 Rp L.O47.724.349.875,76 c. Koreksi nilai persediaan d. Selisih Revaluasi asset tetap e. Koreksi ekuitas lainnya f. Ekuitas akhir a. Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran I.2 8,00 00,00 (4I .4O8.562.823 ,871 r.o87.728.349.875,76 Rp Rp Rp Rp Pasal 9 Laporan saldo akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2O16 sebagai berikut: a. Saldo Anggaran Lrbih Awal Rp 20.873.692.642,25 b. Penggunaan SaI sebagai penerimaan pembiayaan Rp 20.873.692.642,25 tahun berjalan c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) Rp 10.389.557.243,90 d. Saldo anggaran lebih akhir Rp 10.389.652.857,90 Pasal 10 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif at€.s pospos laporan keuangan. Pasal 11 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Laporan realisasi anggaran Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pe merintahan Lampiran I.3 10 Lampiran I.4 Lampiran I.5 Lampiran I.6 Lampiran I.7 Lampiran I.8 Lampiran I.9 l,ampiran I. 10 l,ampiran I.1 1 b. Lampiran II c. Lampiran III d. Lampiran IV e. l,ampiran V f. Lampiran VI g. Lampiran VII b. ikhtisar laporan daerah / perusahaan merupakan bagian Daerah ini. daerah, organisasi, progran dan kegiatan; Rekapitulasi Realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaaan modal (investasi) daera.l.; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun €rnggaran berikutnya; Daftar dana cadangan daerah; dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; Neraca; Laporan arus kas; Laporan operasinal; Laporan ekuitas; Laporan saldo anggaran lebih; dan Catatan atas laporan keuangan. keuangan badan usaha milik tercantum dalam Lampiran VI dan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pasal 12 l,ampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2 ) terdiri dari: a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran Man merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini; dan Ketentuan lebih pertanggungiawaban Pasal 13 lanjut pelaksanaan mengenai APBD sebagai penjabaran nnclan 11 pertanggungiawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2O16 diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2017.
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 11 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Satuan Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara; 16. ...

... Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara Bupati adalah Bupati Mamuju Utara Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara ...

... Inspektur ialah Kepala Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara. 4. ...

Hal. 5, File: Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017.pdf

... Vv BUPATI MAMUJU UTARA PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR {1 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017 Menimbang Mengingat ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMUJU UTARA, bahwa dalam rangka optimalisasi peran, fungsi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu.§ menyediakan alokasi anggaran ...

... bagi Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara; a. bahwa Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, disediakan guna melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan kegiatan pengawasan lainnya dalam ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017.pdf

... Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara. ...

Hal. 13, File: Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017.pdf

Download file:

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017.pdf

biaya-standar

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satuan Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

dalam rangka optimalisasi peran, fungsi, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu menyediakan alokasi anggaran bagi inspektorat Kabupaten Mamuju Utara untuk melaksanakan program kerja pengawasan dan kegiatan pengawasan lainnya
UU No 28 Tahun 1999; UU No 7 Tahun 2003; UU No 17 Tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimanan telah diubah terakhir kali dengan UU No 2 Tahun 2015; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006
dalam peraturan ini diatur tentang biaya khusus kegiatan pengawasan dan tata cara pelaksanaan tugas pengawasan dan pertanggungjawaban.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.
penjelasan: 1

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT