Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,066 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 46 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Penghitungan Dasar Pengenaan Dan Penetapan Besaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Hasil pencarian pada file:

... Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara ...

Hal. 1, File: Pergub Sultra No.46 Tahun 2015.pdf

Download file:

Pergub Sultra No.46 Tahun 2015.pdf

Pajak-kendaraan

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 46, BD.2015 / NO.46

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Dan Penetapan Besaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 7 ayat (9) dan Ketentuan pasal 14 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah, dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Batik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 61 Tahun 2014 ten tang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Batik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan dan Penetapan Besaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I sulawesi SelatanTenggara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 446, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2015; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2015; 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008); 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2011); 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB BAB III TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2015.
11 Halaman

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Kawasan Tanpa Rokok

Abstrak

Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan ...

Hal. 1, File: Qanun Provinsi Banda Aceh No 4 Tahun 2020.pdf

Download file:

Qanun Provinsi Banda Aceh No 4 Tahun 2020.pdf

Kawasan Tanpa Rokok

2020

Qanun NO. 4, LA.2021/NO. 3

Qanun tentang Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRAK:

bahwa pembangunan Kesehatan merupakan salah satu upaya Pemerintah Aceh untuk mewujudkan derajat Kesehatan secara optimal bagi masyarakat Aceh secara berkelanjutan bahwa rokok mengandung zat psikoaktid membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat Kesehatan manusia dan asap rokok tidak hanya menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan Kesehatan orang lain bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk tembakau bagi Kesehatan serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di provinsi dan kabuparen/kota serta menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Kawasan Tanpa Rokok
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 11 tahun 2006; UU Nomor 39 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 19 Tahun 2003; PP Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menkes dan Mendagri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011; Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010; Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014
Dalam Qanun ini mengatur 44 Pasal

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
27

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Manado No. 59 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MANADO TIPE A

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... SULAWESI UTARA SALIN AN PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA ...

Hal. 1, File: Perwali No. 59 Tahun 2016.pdf

Download file:

Perwali No. 59 Tahun 2016.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun No. 10 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perubahan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 7 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 2, File: PERBUP SIMALUNGUN NO. 10 TAHUN 2015.pdf

Download file:

PERBUP SIMALUNGUN NO. 10 TAHUN 2015.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Nomor 52 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Luwu

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... \£l :4 -I .1)1 Pasal 6 Pasar kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)huruf a maslng-masing : a. pasar Belopa Utara; b. pasar Padang Sappa; c. Pasar Bua; d. Pasar Qlallang; e. ...

Hal. 4, File: PerBup No 52 Tahun 2013.pdf

Download file:

PerBup No 52 Tahun 2013.pdf

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2013/No.52

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Luwu

ABSTRAK:

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATl LUWU, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retrfbusf Jasa Umum, maka perlu dratur tata cara pelaksanaan pemungutannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar.
Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tlngkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan Keuangan antara Pemerlntah Pusat dan Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 5049); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 5234); Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); Peraturan Pemerlntah Nomor 38Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerlntahan Antara Pemerintah, Pemerlntahan Daerah ProvinsI dan Pemerlntahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; •H 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerlntahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu; 11. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
MEMUSTUSKAN; / Kenetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU, BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan BupatI ini, yang dimaksud dengan : i. Daerah adalah Kabupaten Luwu. I Pemerlntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerlntahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomo seluas-luasnya dalam slstem dan prinsip Negara Kesatuan Republlk Indonesia sebagalmana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republlk Indonesia Tahun 1945. 1 Pemerintah Daerah adalah BupatI dan perangkat sebagal unsur penyelenggara pemerintahan daerah. i BupatI adalah BupatI Luwu. 5. DInas adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah InstansI yang diberi tugas pengelolaan retribusi daerah dibldang pelayanan pasar Kabupaten Luwu. 6^ Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disedlakan atau diberlkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentlngan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. I Retribusi Pelayanan Pasaryang selanjutnya dapat disebutretribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan atas pemakalan fasllltas dan pelayanan yang disedlakan dalam pasar. 8. Unit Pelaksana Tekhnis Adalah Unit Pelaksana Tekhnis Daerah dislngkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknls Daerah yang diberi tugas pengelolaan retribusi daerah Kabupaten Luwu. 9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibldang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku. 10. Badan adalah suatu bentuk usaha balkl yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang mellputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komandlter, Perseroan lalnnya, Badan Usaha Mlllk Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, 'persekutuan, firma, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentukusaha tetap serta bentukusaha lalnnya. 11. Pasar adalah tempat pertemuan anata penjula dan pembell. barang maupun jasa yang disedlakan oleh Pemerintah Kabupaten, berupa bangunan-bangunan beratap maupun tanah-tanah lapang yang termasuk dalam llngkungan pasarsebagal tempatjual beli umum secara teratur, langsung dan terus menerus memperdagangkan barang maupun jasa. 12. Pasar Desa adalah pasar yang didlrikan dan atau dikuasai oleh Pemerintah Desa dalam Wllayah Kabupaten Luwu. 13. Hari adalah harl pasar atau harlterlaksananya akb'fitas jual bell barang dipasar. 14. Kelas Pasar merupakan pengklaslflkaslan pasar yang berdasarkan letak dan tIngkaVVolume aktifitas atau transaksl yang ditetapkan dengan Keputusan BupatI. Is. Tempat Pelataran adalah tempat dl llngkungan pasar yang diatasnya tidak ada bangunan, yang disedlakan untuk berjualan secara darurat atau menylmpan barang jualan dlluar tempat yang dikuasai. 16. Los adalah bangunan tetap didalam llngkungan pasar terbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapl dinding dan terdiri darl beberapa petak dan diberi tanda/batas dalam setiap petak; 17. Toko/Klos adalah bangunan dipasar yang beratap dan diplsahkan satu dengan yang lalnnya dengan dinding pemlsah mulal darl lantal sampai dengan langlt-langit yang dipergunakan untuk keglatan usaha perdagangan atau usaha-usaha lain; Ill Kios Darurat adalah Bangunan sementara yang dibuat darl kayu beratap seng atau lainnya yang terletak diatas tanah pasar untuk tempat betjualan dan menyimpang barang dagangan. 19. Meter Perhari Pasar yangselanjutnya disingkat dengan MHp adalah perhitungan besaran tarif retribusi pada jenis pelataran dengan ukuran meter perhari pasar. 20. Karcis adalah tanda bukti pembayaran retribusi yang memuat jumlah retribusi oleh wajib retribusi. 21. Ruko adalah bangunan berlantai dua atau lebih, lantai bawah untuk beijualan dan lantai atas untuktangga gudang atau sejenisnya yang masukdalam kawasan pasar. 22. Batas pemakaian tempat adalah batas tempatyang digunakan oleh penjual berdasarkan ukuran luas tidak termasuk pelataran/halaman didepan kios, Ids dan toko yang dikuasai / jMII Pemerintah Daerah. 23. Izin pemakaian tempat adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pedagang/penjual dan/atau badan hukum yang memakai/menempati pelataran atau halaman sesuai luas yang dipakai berjualan. 29. Izin Penggunausahaan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pedagang/penjual atau badan hukum untukmenggunakan asset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten dalam lokasi pasar untuk usaha perdagangan. S. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 26. Surat Penunjukan Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SPTU adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pedagang/penjual dan/atau Badan Hukum untuk memakai/menempati Kios, Los dan pelataran atau halaman sesuai luas yang dipakai beijualan. 27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK Pasal 2 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas 'pemberian dan/atau penyediaan jasa pelayanan pasar; (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa halaman/pelataran, lods, kios dan bentuk lainnya yang dikeiola Pemerintah Daerah. Pasal 3 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4 Retribusi Pelayanan Pasar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. BAB IV KALSIFIKASI PASAR Pasal 5 Penentuan klasifikasi dan/atau didasarkan pada letak, b'ngkat sarana dan prasarana volume aktifitastransaksi serta pengunjung pada setiap hari pasar. Kelas pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) t a. pasar kelas I yaitu pasar tradisional modern dan modern; b. pasar kelas II yang berkedudukan di Kecamatan; c. pasar kelas in yang berkedudukan di Desa/Kelurahan \£l :4 -I .1)1 Pasal 6 Pasar kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a maslng-masing : a. pasar Belopa Utara; b. pasar Padang Sappa; c. Pasar Bua; d. Pasar Qlallang; e. Pasar Larompong P) Pasar kelas IIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2) huruf b, melipub": a. pasar Sull; b. pasar Dadeko; c. pasar Lindajang; * d. pasar Bajo; e. pasar Karetan; f. pasar Lamasi; g. pasar To'Pongo; h. pasar Nollng. P) Pasar kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, melipub*; a. pasar Bone Pute; b. pasar Sampeang; c. pasar Lafiipa; d. Pasarkadundung; e. Pasar Bassiang; f. Pasar Sumabu. BABV TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 7 (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dilaksnakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu yang didelegasikan dalam penyelenggaraan pelayanan pasar. (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SKRD serta SSRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan. P) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. (4) Format SKRD dan SSRD atau Dokumen lain yang dipersamakan (Surat permohonan ijin penggunaan dan surat perjanjian sewa menyewa serta SPTU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini. Pasal 8 Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan oleh petugas yang penunjukannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Bagian kedua Tata Cara Pembayaran Pasal9 (1) Pembayaran Retribusi Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara sekaligus atau lunas oleh Wajib retribusi. (2) Dalam hal pembayaran retribusi dipungutoleh petugas. (3)Setelah melakukan pembayaran oleh wajIb retribusi menerima SKRD SSRD dan/atau Karcis I sertadokumen lainnya yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran retribusi. (4) Format karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini. Bagian Ketiga Tata Cara Penyetorah Pasal 10 [l)Retribusi yang diterima petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), disetor Kepala Pasar (UPTD Pasar) sesuai Nomor rekening penerimaan atau disetor ke Bendahara Penerima DInas Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam waktu 1 x 24 jam setelah retribusi diterima. P) Kepala Pasar (UPTD Pasarj menyetor ke Bendahara Penerima selambat-lambatnya 7 (tujuh) harl. ' pjPenyetoran Kepala Pasar (UPTD Pasar) diterima Bendahara Penerima disertai Surat TandaSetoran (STS). (1) Bendahara Penerima menyetor penerimaan tersebut ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan dokumen administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan. (5)Apabiia batas akhir waktu penyetoran jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari keija berikutnya. BAB VI TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN Pasal 11 (1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi Pelayanan Pasar dihimpun dalam buku jenis rertribusi daerah berdasrkan sub jenis penerimaan. P)Berdasarkan buku jenis retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi Pelayanan Pasar. (3) Sesuai daftar penetapan, penerimaan,dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar paling lama setiap tanggal 7 bulan berikutnya (4) Laporan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dinas Pengelolaaan Keuangan Daerah bersamaan bukti-bukti penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVn PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 12 J |Wnslp dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar dengan memperb'mbangkan temampuan masyarakat dan aspek keadilan. )Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan biaya bunga pinjaman, (^erasional dan pemeliharaan. BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasai 13 j^ktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas lods, kios, lialaman/pelatatan dan jenis fasilitas lalnnya, letak lokasi dan jangka waktu pemakalan. jjenis iBsilitas lalnnya, letak lokasi dan jangka waktu pemakaian sebagaimana dimaksud pada =ayat(l) digunakan untuk menentukan kelas pasar dan kelas jenis fasilitas. Istruktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai beriku 'm •1 j» 5 d 1 Lokasi Pasar KIs I (Pasar Modem Belopa, Padang Sappa, Bua, Glallang dan Larompong) Pasar KIs II (Pasar Tradisiona! Kecamatan/Setara) Pasar Kelas III (Desa/Kelurahan) a. Jents Bangunan Los Klos/ Toko Tendanisasi (Meja &Gerobak) Pelataran Los Kios/ Toko Pelataran .OS Kios / Toko Pelataran Luas (m) 2x1 2.5 xl 2,5 X 3 1x1 1x1 2x1 3 x4 3 x5 4 x5 1 xl 2.5 X 2,5 2x3 2,5 X 2,5 2x3 4x5 1x1 Tarif/Bulan (RP) 45.000/bln 45.000/bln 100.000/bln 5.000/m/HP 3000/m/HP 30.000/bln 45.000/bln 50.000/bln 55.000/bln 3.000/m/HP 20.000/bln 25.000/bln 25.000/bln 30.000/bln 35.000/bln 3000/hp Pasal 14 'Nfl^Eiangunan-bangunan atau fasllitas bentuk lainnya yang dibangun oleh swasta (pihak ketiga) yang ada didalam pasar atau sekltar pasar yang mendapat jasa pasar, dikenakan retribusi hanan sebagal berikut: a. Pasar Kelas I Rp. 2.000,-/harl pasar b. Pasar Kelas II Rp. 1.000,-/harl pasar c Pasar Kelas III Rp. 500,7harl pasar BAB IX MASA RETRIBUSI Pasaf15 ! Masa Retribusi Pelayanan Pasar adalah, sebagal berikut: a. terhadap tendanisasi dl atas tanah milik Pemerlntah Kabupaten Luwu dan pedagang kaki *>> lima (bakulan/hamparan, meja dan gerobak dl dalam atau di luar kawasan pasar, masa retrlbuslnya adalah perharl pasar; terhadap kios, los, toko di atas tanah milIk Pemerlntah Kabupaten Luwu, masa retrlbuslnya adaiah per-bulan; terhadap SPTU adaiah setiap 3 (tiga) tahun dan setelah itu harus diperpanjang kembali; BABX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 16 ;ri;^|(l]Pengawasan dan pengendalian sedap penerbitan SKRD, SSRD Karcis dan dokumen lain yang dlpersamakan, dlcatat berurutan sesuai nomor dan tanggal penerlmaan. 1(2) Pengawasan dan pengendalian sebagalmana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan/dicetak oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. i 3^ Ji Pasal 17 SeBap terjadl pemindahan hak atas Izin pemakaian tempat usaha semua pasar milik pemerintah ierah wajib melakukan baliknama BAB XI KETENTUAN PENUTUP ^ Pasal 18 lal-hal yang beium diatur atau beium cukup diatur dalam Peraturan BupatI ini, sepanjang Eengenal teknis pelaksanaannya akan diaturlebih lanjutdengan Keputusan BupatI. Pasal 19 Peraturan Bupab' ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan. Ijar setiap orang mengetahuinya/memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
15

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Besaran Alokasi Untuk Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok

Abstrak

Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... Negara Republik Indonesia Tahun-2007 Nomor 105, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang p"-U"it"t " [abupaten Luwu Timur dan Kabupaten irfamulu Utara ...

Hal. 1, File: Perbup no 22 2017 ttg Pel... DBH Pajak Rokok.pdf

Download file:

Perbup no 22 2017 ttg Pel... DBH Pajak Rokok.pdf

BESARAN ALOKASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2017/No.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Alokasi Untuk Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok

ABSTRAK:

a. bahwa Pajak Rokok yang diterima Pemerintah Daerah wajib dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum dalam rangka tertib hukum di masyarakat; b. bahwa besaran alokasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum serta beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Besaran Alokasi Untuk Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok dipandang tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Untuk Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beb erapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 89); 12. peraturan gubernur sulawesi selatan nmor 43 tahun 2016 tentang petunjuk teknis pemanfaatan rokok.
BABI KETENTUAN UMUM dalam peratuaran bupati ini yang di maksud dengan: 1. daerah adalah daerah luwu timur 2. pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang- undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 3. pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yag memimpin pelaksanaan unrusan pemerintah yang menjaadi kewenagan daerah otonom 4. bupati adalah bupati luwu timur 5. pejabat adalah pegawai yang di berikan tugas trtentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. 6. satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaraan/pengguna barang. 7. Pajak .Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemenntah. 8. Rokok adalah basil tembakau yang meliputi sigeret, cerutu dan rokok daun. 9. Cukai Rokok adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap rokok karena sifat atau karakteristiknya memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang cukai. 10. Eannarking adalah kebijakan pengalokasian sumber penerimaan tertentu untuk mendanai program dan kegiatan yang ditentukan secara spesifik. 11. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok adalah dana bagi basil penerimaan pajak rokok yang dibagi oleh Pemerintah Provinsi secara proporsional dan merata. 12. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang menjadi hak daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. 13. Unit kerja adalah bagian terkecil dari Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan kejelasan dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempertegas tata cara pemanfaatan dan/atau penggunaan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. BAB III ALOKASI PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK Pasal 3 (1) Pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kabupaten/ Kota paling rendah 50% (lima puluh persen) untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. (2) Sisa dari alokasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai kegiatan pembangunan prioritas Pemerintah Daerah. (3) Dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi: a. paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) untuk kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dengan ketentuan; 1. 10% (sepuluh persen) dari alokasi 95% ( Sembilan puluh Hrna persen) tersebut diberikan sebagai insentif atas pencapaian target Pendapatan Asli Daerah pada rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan lainnya yang terkait dengan pembayaran jasa /retribusi pelayanan kesehatan; 2. insentif sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. b. paling banyak 5% (lima persen) untuk kegiatan Penegakan Hukum. BAB IV PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK Pasal 4 (1) Setiap kegiatan yang merupakan earmarking Pajak Rokok, harus tepat sasaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang• undangan. (2) Lingkup earmarking sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat; dan b. kegiatan penegakan hukum untuk menunjang peningkatan penerimaan Pajak/Cukai Rokok, dan larangan merokok dikawasan tertentu. Pasal 5 Penggunaan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok dialokasikan untuk: a. Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat: 1. alokasi dana untuk kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diarahkan penggunaannya untuk: a) peningkatan aset daerah, seperti: 1) pengadaan alat kesehatan; 2) pengadaan/pembangunan/pemeliharaan fasilitas sarana/ prasarana rumah sakit/unit pelayanan kesehatan; dan 3) pembangunan/pemeliharaan smoking area pada SKPD/Unit Kerja Pemerintah Daerah. b) kegiatan operasional rumah sakit/unit pelayanan kesehatan, seperti: 1) pembelian obat-obatan; 2) biaya makan minum pasien; 3) pembayaran listrik, air dan telepon; 4) biaya kebersihan/ sanitasi; dan 5) pembayaran honorarium tenaga kesehatan non-PNS. c) kegiatan promosi kesehatan, seperti: 1) sosialisasi bahaya dampak rokok, obat-obatan terlarang, dan semua kegiatan yang bersifat edukasi dengan tujuan untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; 2) sosialisasi produk hukum daerah tentang larangan merokok di kawasan tertentu; dan/atau 3) kegiatan peningkatan program kesehatan lainnya untuk peningkatan kesehatan masyarakat terutama yang menjadi prioritas pemerintah daerah. d) Bantuan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat kurang mampu, seperti pembayaran premi asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Daerah yang tidak mendapat fasilitas pengobatan gratis Jaminan Kesehatan Nasional /Kartu Indonesia Sehat dari Pemerintah Pusat. e) Koordinasi dan pengajuan penyusunan Produk Hukum Daerah provinsi yang berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat. Tidak tennasuk penyusunan produk hukum daerah tentang biaya pelayanan kesehatan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (misalnya Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan), Standar Pelayanan Minimal rumah sakit, Standar Operasional Pelayanan pelayanan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan dan produk hukum daerah untuk kepentingan Pemerintah Daerah/SKPD. 2. Tidak termasuk kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi pembayaran honorarium tenaga administrasi, jasa medik (jasa pelayanan kesehatan}, dan honorarium kegiatan, kecuali bila honorarium tersebut melekat pada kegiatan yang sumber dananya dari Pajak Rokok. b. kegiatan Penegakan Hukum: 1) alokasi dana untuk kegiatan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b untuk: a) mendukung upaya peningkatan penerimaan Pajak Rokok, seperti: 1) pemberantasan cukai dan rokok illegal yang dilakukan secara terkoordinasi sesuai kewenangan masing-masing instansi J SKPD; 2) pendataan objek dan subjek Pajak/Cukai rokok; 3) sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Pajak/Cukai Rokok;dan 4) penagihan tunggakan/piutang Pajak/Cukai Rokok. b) penyusunan dan Penataan Produk Hukum Daerah tentang Larangan Merokok di kawasan tertentu/Kawasan Tanpa Rokok; c) penegakan Produk Hukum Daerah tentang Pajak Rokok dan Pemanfaatannya, seperti: 1) koordinasi, asistensi penerimaan dan pemanfaatan Pajak Rokok; 2) monitoring dan evaluasi pemanfaatan Pajak Rokok; dan 3) operasionalisasi dan koordinasi untuk penegakan hukum. d) penegakan Produk Hukum Daerah tentang Larangan Merokok di kawasan tertentu/Kawasan Tanpa Rokok; dan e) peningkatan kualitas aparat penegak hukum Pemerintah Daerah terkait Produk Hukum Daerah tentang Larangan Merokok di kawasan tertentu/Kawasan Tanpa Rokok dan dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Rokok. Pasal 6 Kegiatan yang dibiayai dari Pajak Rokok menyebutkan sumber dana Pajak Rokok dalam Rencana Kerja dan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. ( 1) (2) (3) (4) (5) BABV TIM ASISTENSI, MONITORING DAN EVALUASI Pasal 7 Untuk ketepatan pemanfaatan Pajak Rokok, Bupati melakukan koordinasi dan asistensi pemanfaatan Dana Pajak Rokok melalui Tim Asistensi yang dibentuk; Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur SKPD terkait, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang dapat menerima Alokasi Dana Pajak Rokok sesuai tugas pokok dan fungsinya, dapat mengajukan proposal dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran kepada Tim Asistensi; Kegiatan yang disetujui Tim akan dimonitor pelaksanaannya dan dievaluasi efektivitas pencapaian tujuan dan sasarannya; SKPD yang menerima Dana Pajak Rokok tidak serta merta akan menerima dana kembali pada tahun berikutnya, kecuali berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan Prioritas Pemerintah Daerah, efektifitas kegiatan yang telah dilaksanakan dan proposal kegiatan yang diajukan untuk tahun berikutnya. BAB VI PELAPORAN Pasal 8 ( 1) Setiap SKPD yang melaksanakan kegiatan dengan sumber pembiayaan dari dana Pajak Rokok wajib melaporkan secara berkala setiap triwulan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku penanggungjawab Tim Asistensi dan Evaluasi Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, selanjutnya laporan dimaksud disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), paling lama minggu kedua setelah berakhirnya triwulan berjalan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2015 tentang Besaran Alokasi Untuk Pelayanan Kesahatan dan Penegakan Hukum yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017

Abstrak

Dana Desa

Hasil pencarian pada file:

... 617.636.570 264.701.387 882.337.956 106 PAWENANG 720.442.000 118.678.239 839.120.239 587.384.167 251.736.072 839.120.239 107 NAGRAK UTARA ...

Hal. 22, File: PERBUP NO 10 THN 2017 RINCIAN DANA DESA 2017.pdf

Download file:

PERBUP NO 10 THN 2017 RINCIAN DANA DESA 2017.pdf

tata - cara - pembagian - dan - penetapan - rincian - dana - desa - tahun - anggaran - 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2017.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2014 maka perlu menetapkan Perbup Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 97 Tahun 2016; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permen Desa Pembangunan Desa Tanggal dan Trasmigrasi No. 1 Tahun 2015 ; Permen Keuangan No. 49 Tahun 2016; Permen Des Pembangunan Daerah Tertanggal dan Trasmigrasi No. 22 Tahun 2016; Perda Kab. Sukabumi No. 9 Tahun 2015; Perda Kab. Dukabumi No. 17; Perbup Sukabumi No. 17 Tahun 2016; Perbup Sukabumi No. 98 Tahun 2016; Perbup Sukabumi No. 100 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentua Umum, Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa, Mekanisme Dan Penyaluran Dana Desa, Punggunaan Dana Desa , Pelaporan Dana Desa, Pemantauan Dana Evaluasi, Pembinaan Dan Pengawasan , Ketentuan Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutp.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
44 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 16 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Perizinan dan Pengesahan Ketenagakerjaan

Abstrak

Ketenagakerjaan

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran ...

Hal. 1, File: PERDA-16-2006-iZIN-Ketenagakerjaan.pdf

Download file:

PERDA-16-2006-iZIN-Ketenagakerjaan.pdf

PERIZINAN DAN PENGESAHAN KETENAGAKERJAAN

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2006/NO.16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perizinan dan Pengesahan Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perorangan maupun badan usaha di bidang ketenagakerjaan yang terkandung dalam jiwa Otonomi Daerah diperlukan upaya-upaya untuk memberikan kemudahan prosedur perizinan ketenagakerjaan; b. bahwa dalam melaksanakan kebijakan dibidang perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, sebagai kebijakan pokok yang bersifat menyeluruh, diperlukan data yang dapat memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan diperusahaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Pengesahan Ketenagakerjaan.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konversi ILO Nomor 81 mengenai Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 13. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan di Perusahaan.
PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN PENGESAHAN KETENAGAKERJAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Timur; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur; 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur; 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Timur. 5. Perizinan/Rekomendasi Ketenagakerjaan selanjutnya disebut perizinan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Timur untuk melakukan kegiatan usaha dalam bidang ketenagakerjaan produksi atau jasa. 6. Tenaga Kerja adalah orang yang bekerja pada suatu perusahaan dengan mendapatkan upah/gaji tertentu. 7. Pengusaha adalah : a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri. b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan yang bukan miliknya. c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Wilayah Kabupaten Luwu Timur mewakili perusahaan diluar Kabupaten Luwu Timur. 8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan tenaga kerja/buruh dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara. Pasal 2 Tujuan Pemberian Izin Ketenagakerjaan adalah : a. Untuk Pengaturan, Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam rangka mewujudkan usaha dibidang produksi dan jasa yang efisien dan berdaya saing tinggi. b. Untuk pemberian legalitas dan penetapan kewenangan bagi Badan Usaha atau perorangan untuk berpartisipasi dalam bidang ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan perlindungan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan daerah dan negara. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Perizinan dan Pengesahan Ketenagakerjaan adalah wilayah kerja Kabupatenn Luwu Timur. BAB III JENIS PERIZINAN DAN PENGESAHAN Pasal 4 1. Retribusi Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta digolongkan sebagai Retribusi Jasa Perizinan Tertentu. 2. Izin Penempatan bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang menyelenggarakan kegiatan AKL/AKAD. 3. Surat Persetujuan Penempatan (SSP) AKAD dan Penandatanganan perjanjian kerja. 4. Pengesahan Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan di Perusahaan. 5. Penerbitan SIUP / PJTKI / Perwada. 6. Pemberian rekomendasi perpanjangan IMTA. 7. Izin Bursa Kerja Khusus di satuan pendidikan menengah/perguruan tinggi dan lembaga latihan kerja (Pemerintah/Swasta). 8. Pengesahan Akte pengawasan ketenagakerjaan kepada perusahaan. 9. Rekomendasi penggunaan kantin dan katering. 10. Pengesahan pemakaian Ketel Uap, Bejana Uap, Pengering Uap (Super Heater), Botol Baja, Bejana Transport, Bejana Stasioner, Pesawat Pendingin, Ketel Air Panas (hot water batter). 11. Pengesahan Pemakaian Ketel Minyak, Instalasi Pipa Berlebihan. 12. Pengesahan pemakaian mobil crane, tower crane, over head travelling crane, pudestab crane, genteng crane. 13. Pengesahan pemakaian eskalator, ban berjalan, truk angkut, traktor, truk derek. 14. Pengesahan pemakaian forklif, sky climber (gondola), sky left (kereta gantung), lokomatif gerbong, jalan rel industri. 15. Pengesahan pemakaian turbin uap, turbin gas, turbin air motor uap. 16. Pengesahan pemakaian alat transmisi tenaga mekanik, mesin perkakas, mesin produksi alat pengering oven, pesabat karbit, tangki apung dan lain-lain. 17. Pengesahan Instalasi pemadam kebakaran dan hidrant dan sejenisnya. 18. Izin operator (SIO) alat angkut dan angkat, ketel uap. 19. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP). 20. Pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB). 21. Pencatatan PKWT dan PKWTT. Pasal 5 Jenis perizinan ketenagakerjaan lainnya yang belum tercantum pada pasal 4 dan dianggap perlu akan diatur lebih lanjut dengan peraturan atau keputusan Bupati. BAB IV PROSEDUR PERIZINAN Pasal 6 Prosedur perizinan dilakukan melalui pengajuan permohonan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas dan instansi terkait. Pasal 7 Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 secara umum dilengkapi dengan : a. Surat Permohonan b. Profil Badan Usaha Pemohon c. Jenis Izin yang dimohon d. Surat pernyataan bersedia mengikuti peraturan yang berlaku. Pasal 8 Kelengkapan permohonan sebagaimana tercantum pada pasal 7 akan dicantumkan berdasarkan jenis perizinan/pengesahan melalui peraturan atau keputusan Bupati. BAB V PERORGANISASIAN Pasal 9 (1) Untuk hal yang sifatnya teknis akan dibentuk Tim Teknis oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2) Tim Teknis terdiri dari Tenaga Dinas yang khusus menangani hal tersebut pada ayat (1) dan dibantu oleh tenaga lain yang terkait. BAB VI PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN Pasal 10 (1) Tim teknis melaporkan hasil pemeriksaan dilapangan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja. (2) Memberikan pertimbangan tehnis atau melaporkan hasil penilaian permohonan kepada Bupati. (3) Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kemudian diberikan perizinan ketenagakerjaan dimaksud oleh Bupati. (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1) dan (2) disampaikan kembali kepada pemohon oleh Bupati dengan disertai alasan penolakan. PEMBIAYAAN Pasal 11 (1) Biaya pemeriksaan dan biaya lain yang terkait dibebankan kepada pemohon. (2) Rincian biaya yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas kepada pemohon sesuai jenis perizinan yang diajukan. (3) Khusus penggunaan tenaga kerja dibebankan biaya dan disetor ke Kas Daerah yang struktur dan besarnya ditetapkan sebagai berikut : Jumlah Tenaga Kerja yg Dipekerjakan Tarif Retribusi (Rp) 1 sampai dengan 5 orang Rp. 25.000,- 6 sampai dengan 10 orang Rp. 35.000,- 11 sampai dengan 15 orang Rp. 50.000,- 16 sampai dengan 25 orang Rp. 65.000,- 25 sampai dengan 50 orang Rp. 25.000,- 51 sampai dengan 100 orang Rp. 85.000,- 101 sampai dengan 250 orang Rp. 100.000,- 251 sampai dengan 500 orang Rp. 125.000,- 501 sampai dengan 1000 orang Rp. 150.000,- 10001 sampai dengan keatas Rp. 300.000,- Pasal 12 Setiap pemberian perizinan dokumen ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Timur diwajibkan membayar biaya yang ditetapkan sesuai dengan jenis perizinan sebagai berikut : No Jenis Perizinan Besarnya Biaya ( Rp ) 1. Perizinan dan Perpanjangan Penyelenggaraan Latihan Swasta 50.000,- 2. Izin Penempatan Bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang menyelenggarakan Kegiatan AKL/AKAD 50.000,- 3. Surat Persetujuan Penempatan (SSP) AKAD dan menandatangani Perjanjian Kerja 50.000,- 4. Pengesahan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan 50.000,- 5. Penerbitan SIUP/PJTKI/Perwada 50.000,- 6. Pemberian Rekomendasi IMTA Baru dan Perpanjangan maupun sementara 100.000,- 7. Izin Bursa Kerja Khusus di Satuan Pendidikan Menengah / Perguruan Tinggi dan Lembaga Latihan Kerja 50.000,- 8. Pengesahan Akte Pengawasan Ketenagakerjaan pada Perusahaan 75.000,- 9. Rekomendasi Penggunaan Kantin dan Catering 100.000,- 10. Pengesahan Pemakaian Ketel Uap, Bejana Uap, Pemanas Uap (Super Heater), Penguap, Botol Baja, Bejana Transport, Bejana Stasioner, Pesawat Pelindung, Ketel Air Panas (Hot Water Batter) 500.000,- 11. Pengesahan Pemakaian Ketel Minyak, Instalasi Pipa Bertekanan 200.000,- 12. Pengesahan Pemakaian Mobil Crane, Crawer, Tower Grane, Over Head Travelling Grane, Pudestab Grane, Genteng Grane 150.000,- 13. Pengesahan Pemakaian Eskalator, Ban Berjalan, Truck Angkut, Traktor dan Truk Derek 150.000,- 14. Pengesahan Pemakaian Forklift, Sky Climber (Gondolan), sky Left (Kereta Gantung), Lokomotif Gerbong dan Jalan Rel Industri 150.000,- 15. Pengesahan Pemakaian Turbin Uap, Turbin Gas, Turbin Air Motor Uap 150.000,- 16. Pengesahan Pemakaian Alat Transmisi Tenaga Mekanik, Mesin Perkakas, Mesin Produksi Alat Pengering Oven, Pesawat Karbit, Tangki Opung dan Lain-lain 150.000,- 17. Pengesahan Instalasi Pemadam Kebakaran dan Hidrant serta sejenisnya 75.000,- 18. Izin Operator (SIO) Alat Angkut dan Angkat Ketel Uap 125.000,- 19. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) 500.000,- 20. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 500.000,- 21. Pencatatan PKWT dan PKWTT 5.000,- BAB VIII K E W A J I B A N Pasal 13 (1) Pemegang perizinan sesuai jenisnya wajib membayar biaya perizinan dan biaya lainnya sesuai ketentuan Peraturan atau Keputusan Bupati. (2) Pemegang Izin Ketenagakerjaan wajib menyampaikan laporan secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. BAB IX P E N G A W A S A N Pasal 14 (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemegang izin. (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (3) Temuan yang diperoleh dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. BAB X MASA PERALIHAN Pasal 15 (1) Pada masa peralihan ini dilakukan pengecekan terhadap seluruh perizinan dibidang ketenagakerjaan yang berada di wilayah Kabupaten Luwu Timur. (2) Bagi Badan Usaha yang telah mendapatkan perizinan agar melaporkan masa berakhirnya kepada Bupati dengan tembusan Dinas disertai laporan kemajuan usaha yang telah diberikan. BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 16 (1) Bagi Badan Usaha yang telah memperoleh izin ketenagakerjaan dan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi administrasi tersebut berupa teguran sampai pencabutan izin usahanya oleh Bupati sebagaimana hasil evaluasi yang disampaikan oleh Dinas. (3) Bagi Badan Usaha yang tidak melakukan aktifitas selama 3 (tiga) bulan sejak penerbitan izinnya akan diberikan peringatan I, II, III sampai dengan pencabutan surat izin. KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 17 (1) Selain Penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 18 (1) Pelanggaran terhadap pasal 5 ayat (1), pasal 7 ayat (1), pasal 8 dan 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurangan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati. Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2006.
8

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 1993

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Hasil pencarian pada file:

... Kawasan Resapan air yang terletak di kawasan sekitar hutan yang terdapat di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga bagian Utara yang mempunyai nilai ketinggian lokasi cukup besar. ...

Hal. 7, File: Perda No 17 Tahun 1993 ocr.pdf

Download file:

Perda No 17 Tahun 1993 ocr.pdf

rencana tata ruang

1993

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.1997/Seri.D No.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga

ABSTRAK:

bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai salah satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya, oleh karenanya perlu pengaturan untuk pengelolaannya sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh anggota masyarakat yang ada; bahwa dengan semakin terbatasnya ruang, maka untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan, perlu diatur Rencana Tata Ruang Wilayah; bahwa berdasarkan hal tersebut a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982; Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1991; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992; Peraturan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 2 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1983;
Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Purbalingga yang meliputi azas, tujuan, sasaran dan fungsi, kedudukan, wilayah dan jangka waktu rencana, struktur tata ruang, alokasi pemanfaatan ruang, pelaksanaan rencana tata ruang wilayah, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan rencana tata ruang wilayah, dan perubahan rencana tata ruang wilayah. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 1997.
18 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 1 Tahun 2005

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Lambang Daerah dan Lagu Mars Kabupaten Luwu Timur

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran ...

Hal. 1, File: PERDA-1-2005-LAMBANGDAERAH-LAGUMARS.pdf

Download file:

PERDA-1-2005-LAMBANGDAERAH-LAGUMARS.pdf

LAMBANG DAERAH DAN LAGU MARS KABUPATEN LUWU TIMUR

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2005/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lambang Daerah dan Lagu Mars Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur, dipandang perlu memiliki Lambang Daerah dan Lagu Mars sebagai simbol identitas daerah dan jati diri yang merupakan perekat persatuan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Luwu Timur sebagai bagian integral dari Negara b. Kesatuan Republik Indonesia; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas dan berdasarkan hasil keputusan panitia sayembara yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2003 tentang pemenang lomba sayembara lambang daerah dan lagu mars Kabupaten Luwu Timur, perlu menetapkan lambang daerah dan lagu mars Kabupaten Luwu Timur dengan Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 4. 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah; 8. Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 1972 tentang Lambang Daerah.
PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH DAN LAGU MARS KABUPATEN LUWU TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. b. Bupati adalah Bupati Luwu Timur c. Pemerintah kabupaten adalah bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten lainnya sebagai Badan Eksekutif Kabupaten. d. Lambang daerah adalah Labang Daerah Kabupaten Luwu Timur. e. Lagu Mars adalah Lagu Mars Kabupaten Luwu Timur; BAB II DASAR DAN TUJUAN LAMBANG DAERAH DAN LAGU MARS Pasal 2 (1) Lambang Daerah dan Lagu mars Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Pnacasila dan Undang-Undang Dasar1945. (2) Tujuan Lambang Daerah dan Lagu Mars adalah : a. Untuk memberikan simbol identitas daerah, baik untuk kepaduan administrasi maupun atribut aparat dan masyarakat atau hal-hal yang memerlukan simbol identitas daerah. b. Untuk mengembangkan partisipasi dan imajinasi yang tertuang dalam simbol identitas, guna memberikan semangat dan motivasi bagi Aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. c. Sebagai gambaran karakteristik yang bersumber pada ciri khas daerah dalam bentuk simbol latar belakang sejarah, budaya dan bahasa serta estetika. BAB III BENTUK DAN MAKNA LAMBANG DAERAH DAN LAGU MARS Pasal 3 Bentuk dan Gambar Lambang Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini. Pasal 4 Lagu Mars adalah sebagaimana tercantum pada lampiran 2 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 5 Lambang daerah menggambarkan unsur – unsur yang terdiri dari : (1) Makna gambar a. Bintang Lima melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai wujud dari Falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Payung (Ammakuasang) melambangkan sifat mengayomi, melindungi kehidupan masyarakatnya. c. Kobaran api, melambangkan semangat kejuangan dengan kobaran jiwa yang tidak mengenal mati sebelum memberi cahaya, membuktikan bahwa Luwu Timur dapat memberikan kehidupan yang terbaik untuk rakyatnya. d. Gunung, bermakna lebih tinggi menampakkan bentuk yang lebih jelas seperti halnya Luwu Timur dalam memberikan program pembangunan, memiliki visi dan misi yang jelas dengan penuh komitmen, dan juga merupakan simbol dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki yang merupakan cadangan devisa dan sumber pendanaan pembangunan wilayah Luwu Timur menuju daerah yang dapat mensejahterakan seluruh masyarakatnya. e. Pabrik, melambangkan bahwa Luwu Timur kedepan merupakan Daerah Industri yang berbasis pada potensi kelokalan dengan tetap mempertahankan kwalitas lingkungann hidup sehingga sumber daya alam tetap dapat diwariskan untuk generasi selanjutnya. f. Air, bermakna suci dan mensucikan. Air memiliki sifat tawaddu, mencari titik terendah namun manusia selalu menempatkan di tempat yang suci. Selain itu merupakan simbol daerah maritim Luwu Timur juga memiliki 3 (tiga) danau yakni :Danau Matano, Danau Towuti dan Danau Mahalona. g. Welenrengnge, merupakan pohon kehidupan dan kesuburan serta keseimbangan Makro Kosmos dan Mikro Kosmos sehingga terjadi keterikatan, kerukunan, kedamaian antara seluruh masyarakat dengan pemimpinnya dan Walenrengnge secara historis erat kaitannya denan Legenda Sawerigading. h. Padi, melambangkan kesejahteraan, yang menggambarkan bahwa Luwu Timur dapat mengembangkan pembangunan dari hasil alamnya yang melimpah. i. Labungawaru, merupakan salah satu keris pusaka kerajaan Luwu yang mempunyai fungsi dan posiis yang sangat penting bagi seorang raja yang memerintah kerajaan Luwu yang mencerminkan keberanian, kesatria, kegigihan, ketegasan, keteguhan dan siri’. j. Sayap burung Lagaruda, merupakan perwujudan semangat untuk menggapai dan mencapai cita-cita serta perlambang dinamisasi kehidupan masyarakat Luwu Timur. k. Wadah Gambar berbentuk perisai adalah simbol perjuangan, kepahlawanan dan perdamaian. (2) Makna Sandi a. Padi 12 biji padi kiri dan kanan merupakan simbol dari 12 anak suku yang pernah ada di Kerajaan Luwu. b. Rantai 4 mata rantai yang kokoh terkait satu dengan yang lain melambnagkan Luwu yang telah terbagi menjadi 3 Kabupaten dan satu kota merupakan satu kesatuan Wija To Luwu. c. Tiga gemlombang air merupakan tanggal peresmian Kabupaten Luwu Timur (tanggal 3). d. Jumlah bulu pada sayap burung masing – masing lima melambangkan bulan peresmian Kabupaten Luwu Timur (Bulan Lima) e. Pabrik terdiri dari tiga bangunan melambangkan tahun peresmian Kabupaten Luwu Timur (Tahun 2003). (2) Makna Warna a. Hijau Tua melambangkan kematangan berpikir, bertindak dan terencana. b. Hijau Muda mencerminkan nilai estetis dan dinamis. c. Kuning Mencerminkan keberhasilan, kemuliaan dan keagungan. d. Merah mencerminkan semangat keberanian, ketegasan dan kerelaan berkorban e. Putih mencerminkan kesucian, keikhlasan dan perdamaian. BAB IV PENGGUNAAN LAMBANG DEARAH DAN LAGU MARS Pasal 6 (1) Lambang Daerah digunakan Instansi, unit kerja perangkat daerah, DPRD, Kontingen Olah Raga, Kesenian, Budaya, Organisasi Kemasyarakatan ataupun kontingan lain yang mewakili daerah baik didalam maupun keluar daerah. (2) Lambang Daerah dapat juga digunakan sebagai lencana bagi setiap pejabat dan pegawai Pemerintah Kabupaten, Anggota DPRD, tanda penghormatan untuk tamu resmi pemerintah kabuapten serta pada gedung,kantor,sekolah, rumah jabatan, buku, spanduk, reklame dan lain-lain yang diadakan oleh pemerintah kabupaten. (3) Tata cara penggunaan dan ukuran lambang daerah akan diatur dengan Keputusan Bupati. Pasal 7 Lagu Mars dinyanyikan pada acara-acara resmi yang dilaksanakan baik oleh instansi pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan lainnya. BAB V PEMBUATAN LAMBANG DEARAH OLEH MASYARAKAT UMUM Pasal 8 Pembuatan Lambang Daerah oleh masyarakat umum tidak diperbolehkan kecuali setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang. BAB VI L A RA N G A N Pasal 9 (1) Setiap orang, badan usaha, perkumpulan dan organisasi pemerintah atau organisasi masyarakat dilarang untukmenambah dan mnegurangi atau merubah bentuk huruf, kalimat, angka, lukisan, warna dan menggunakan tanda-tanda lain pada Lambang Daerah. (2) Lambang Daerah tidak dapat digunakan sebagai alat propaganda politik, usaha dagang, cap dagang, kepentingan pribadi atau golongan. BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 10 (1) Barang siapa menyalahgunakan Lambang Daerah diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 11 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah kabuapten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dugaan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana. d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana. f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf e. g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana. h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. i. Menghentikan penyidikan. j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati. Pasal 13 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaga Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2005.
6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2016.