Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,045 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 27 Februari 2018 Plh. ...

... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, — SYAIFUL HERMAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

... UTARA:(3,29/2018) ...

Hal. 34, File: PERDA-03-2018.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 26 Februari 2018 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 97 Februari 2018 Plh. ...

... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, _—" SYAIFUL HERMAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 3 Ne NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

Hal. 26, File: PERDA-03-2018.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor Te pada tanggal 26 Februari 2018 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 27 Februari 2018 SI KALIMANTAN UTARA AN PEMBANGUNAN ...

... SEKRETARIS DAERAH PRO ASISTEN PEREKONOMIA SYAIFUL HERMAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(3,29/2018) 22 ...

Hal. 25, File: PERDA-03-2018.pdf

Download file:

PERDA-03-2018.pdf

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2018/NO. 3, TLD NO. 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan 1. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, perlu diatur Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu’ Provinsi Dan Kabupaten/Kota Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BAB IV PERIZINAN BAB V NONPERIZINAN BAB VI PRASARANA DAN SARANA BAB VII PENGADUAN BAB VIII GUGATAN BAB IX KEPUASAN MASYARAKAT BAB X SUMBER DAYA MANUSIA DAN INSENTIF PEGAWAI BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XII PELAPORAN BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI BAB XIV LARANGAN BAB XV PEMBIAYAAN BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2018.
36 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pendaftaran Wajib Pajak Cabang dan Pendirian Kantor Cabang Bagi Pelaku Usaha yang Berinvestasi

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan Koperasi, UMKM

Hasil pencarian pada file:

... Menimbang : GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG DAN PENDIRIAN KANTOR CABANG BAGI PELAKU USAHA YANG BERINVESTASI DENGAN ...

... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan Bagi Hasil Pajak Penghasilan, setiap pelaku usaha berinvestasi di Provinsi Kalimantan Utara wajib mendaftarkan ...

... Utara; bahwa berdasarkan’ pertimbangan _sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang dan Pendirian Kantor ...

Hal. 1, File: PERGUB-22-2021.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 14 Juni 2021 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 14 Juni 2021 KRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA ...

... SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 22 ...

Hal. 18, File: PERGUB-22-2021.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Me SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 22 ...

Hal. 15, File: PERGUB-22-2021.pdf

Download file:

PERGUB-22-2021.pdf

WAJIB PAJAK-INVESTASI-PELAKU USAHA

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang dan Pendirian Kantor Cabang Bagi Pelaku Usaha yang Berinvestasi

ABSTRAK:

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan Bagi Hasil Pajak Penghasilan,setiap pelaku usaha berinvestasi di Provinsi Kalimantan Utara wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang/Lokasi berdasarkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu adanya pengaturan secara komprehensif bagi pelaku usaha yang memperoleh penghasilan di Provinsi Kalimantan Utara
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Bab I Ketentuan Umum Bab II Kewajiban Pelaku Usaha Bab III Sanksi Ba IV Ketentuan Peralihan Bab V Ketentuan Lain-Lain Bab VI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2021.
11 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 31.A Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Perubahan Lampiran Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009

Abstrak

Subsidi, PSO

Hasil pencarian pada file:

... BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2009 DENGAN RABMAT TOBAN YANG YANG MAHA ESA BUPATI LUWU UTARA, ;/ Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan G11bemur Sulawesi ...

... dalam huruf a dan huruf a, pertu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Perubahan lampiran alas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET ...

... ) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 pada setiap Ke.camatan dalam wilayah Kabupaten luwu .Utara. ' Mengingat : 1. ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 31.A TAHUN 2009.pdf

... Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN LUWU UTARA ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara. ELAH 1. Kt.G 2. ...

... CHAERUL PANGERANG SERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009 NOMOR 31 ...

Hal. 3, File: PERBUP NO. 31.A TAHUN 2009.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran ...

... Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 16. ...

... Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2009 !entang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009. ...

Hal. 2, File: PERBUP NO. 31.A TAHUN 2009.pdf

Download file:

PERBUP NO. 31.A TAHUN 2009.pdf

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2009

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31.A, BD.2009/No.31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Lampiran Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan G11bemur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2009 tentang Peribahan alas Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2009, maka pertu dilakukan perubahan alas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf a, pertu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Perubahan lampiran alas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 pada setiap Ke.camatan dalam wilayah Kabupaten luwu .Utara.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1990,. tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3478); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 3. Undang-Undang Nomor·08 Tah'iiri 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undan9an (Lembaran N99ara Republik lndonesla Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389); 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437} sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4079); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Keputusan Menteri Petindustrian dan Perdagangan. Republlk Indonesia Nomor 634/ MPP/ Kepi 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar di Pasar; 10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08/ Kpts/ TP.260/1/2003, tentang Syarat dan Tata.Cara Pendaftaran Pupuk An Organik; 11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 175/ Kpts/ KP.150/3/2003 tentang Pembentukan Pengawasan Pupuk Bersilbsidi Tingkat pusat 12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 237/ Kpts/ OT.210/1/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An Organik; 13. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/ PER/ 61 2008, tentang Perdagangan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; 14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 42/Pennentan/OT.140/9/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009 seb�aimana telah dlubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 57/ Permentan/ OT.140/ 11/ 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2009 !entang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009. memperhatiakan Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2008 ten tang Kebutuhan dan Harga Eceran T ertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2009
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2009. pasal 1 Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 (Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 16) diubah sebagai berikut: Pnal II Peraturan Bupati ini mulai ber1aku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
3

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 13 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PERUBAHAN LAMPIRAN HURUF A DAN HURUF C PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Hasil pencarian pada file:

... No. 13, 2018 BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2018 NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN HURUF A DAN HURUF C PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG KODE REKENING ...

... ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar proses ...

... Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan 1 SALINAN ...

Hal. 1, File: Pergub No 13 Tahun 2018 t...tg Kode Rekening.pdf

... Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi ...

... Kalimantan Barat Nomor 6); 19. ...

... Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor ...

Hal. 7, File: Pergub No 13 Tahun 2018 t...tg Kode Rekening.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, T.T.D DODI RIYADMADJI Diundangkan di Pontianak Pada tanggal 22 Februari 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT T.T.D M. ...

... ZEET HAMDY ASSOVIE BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 13 9 SALINAN ...

Hal. 9, File: Pergub No 13 Tahun 2018 t...tg Kode Rekening.pdf

Download file:

Pergub No 13 Tahun 2018 t...tg Kode Rekening.pdf

PENGELOLAAN KEUANGAN

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, BD.2018/NO.13,LL PROV KALBAR : 9 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN LAMPIRAN HURUF A DAN HURUF C PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memperlancar proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No 25 Tahun 1956, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 58 Tahun 2005, PP No 71 Tahun 2010, PP No 18 Tahun 2016, PP No 12 Tahun 2017, Perpres No 54 Tahun 2010, Permendagri No 13 tahun 2006, Permendagri No 64 Tahun 2013, Permendagri No 33 Tahun2017, Perda No 4 Tahun 2008, Perda No 8 Tahun 2016, Pergub No 42 tahun 2017.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Perubahan Lampiran Huruf A Dan Huruf C Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari 2 Pasal

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2018.
Pergub ini terdiri dari 9 hlm peraturan

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 90 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 106 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI ...

... , SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...

Hal. 1, File: Pergub No 90 Tahun 2019 t...rasi usaha Kecil.pdf

... Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahProvinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi ...

... DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT. ...

... Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 110), diubah sebagai berikut : 1. ...

Hal. 3, File: Pergub No 90 Tahun 2019 t...rasi usaha Kecil.pdf

... Kalimantan Barat Nomor 6)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ...

... Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9); ...

Hal. 2, File: Pergub No 90 Tahun 2019 t...rasi usaha Kecil.pdf

Download file:

Pergub No 90 Tahun 2019 t...rasi usaha Kecil.pdf

SOTK

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 90, BD.2019/NO.91,LL PROV KALBAR : 5 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 106 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Dinas, dipandang perlu menambahkan fungsi dimaksud pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No 25 Tahun 1956, UU No.25 Tahun 1992, UU No.20 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.5 tahun 2014, UU No.23 tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perpres No.81 Tahun 2010, Perpres No.29 Tahun 2014, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub no.110 Tahun 2016
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan pasal 4, pasal 7, pasal 10 Peraturan Gubernur No.110 Tahun 2016

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
Perubahan Pergub no.110 tahun 2016
Peraturan ini memiliki 5 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 117 Tahun 2020

Rencana Strategi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum (UPTD-BPAM) Banjarbakula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.

Abstrak

Badan Layanan Umum Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Hasil pencarian pada file:

... Menimbang: Mengingat: GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR Ott"}- TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA ...

... KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian pelayanan yang berkualitas serta pengembangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana ...

... Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum (UPTD-BPAM) Banjarbakula pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan di masa mendatang, maka perlu disusun Rencana Strategis; b. ...

Hal. 1, File: PG Th 2020 No 0117.pdf

... Menetapkan: - 4 MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN ...

... Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Guhernur RdRlRh Guhernur KRlimantRn Se1atan. 3. ...

... LJ111ct.� rc;�c;ljd.d.11 VU1Ull1 Ud.11 rClld.ld.d.11 1'.Ud.11�, Provinsi Kalimantan Selatan. 5. ...

Hal. 4, File: PG Th 2020 No 0117.pdf

... (5.563.307) (7.417.743) Sub Total Penyusutan /1.854.436) /3. 708.871/ {5,563.307) /7.417.743) Nila/ Buku Astt Tetap 1.275.962.144 l.274.107.808 1.272.2S3.373 l.270.398.937 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN ...

... SELATAN NOMOR 0/IJ TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Mei I Juni ...

Hal. 6, File: PG Th 2020 No 0117.pdf

Download file:

PG Th 2020 No 0117.pdf

Badan Layanan Umum Air, Sistem Penyediaan Air Minum.

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 117, BD.2020/No.117

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Strategi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum (UPTD-BPAM) Banjarbakula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menjamin kepastian pelayanan yang berkualitas serta pengembangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum (UPTD-BPAM) Banjarbakula pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan di masa mendatang, maka perlu disusun Rencana Strategis; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan tentang Rencana Strategi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah-Balai Pengelolaan Air Minum (UPTD-BPAM) Banjarbakula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
Dasar Hukum; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.
Peraturan ini meuat tentang Rencana Strategi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah-Balai Pengelolaan Air Minum (UPTD-BPAM) Banjarbakula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Rencana Strategi; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
28 Halaman.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 37 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor OS Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, ...

... Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5); 14. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu’§ (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah ...

Hal. 3, File: PERGUB-37-2020.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 18 -..ustus 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 18 .gustus 20:20 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

... UTARA, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 37 eH. ...

Hal. 11, File: PERGUB-37-2020.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 Agustus 2vu2C GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 18 A;vstus 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSILKALIMANTAN ...

... UTARA, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 37 ...

Hal. 12, File: PERGUB-37-2020.pdf

Download file:

PERGUB-37-2020.pdf

wajib pajak daerah

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 37, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2020 Nomor 37

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH BAB III KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK BAB IV REKONSILIASI DAN KOORDINASI BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020.
12 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... SYAIFUL HERMAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(2,28/2018) Salinan sesuai dengan aslinya ...

... Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 ...

Hal. 12, File: PERDA-02-2018_SALINAN.pdf

... 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS MIGAS KALTARA ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 3. ...

... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

Hal. 4, File: PERDA-02-2018_SALINAN.pdf

... 1 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MIGAS KALTARA JAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA ...

... , Menimbang : a. bahwa Provinsi Kalimantan Utara memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas sehingga perlu keikutsertaan dalam kepemilikan saham pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas bumi ...

... untuk mempertinggi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara; b. bahwa dalam rangka keikutsertaan Provinsi Kalimantan Utara dalam kegiatan industri Hulu Minyak dan Gas Bumi melalui mekanisme Participating ...

Hal. 1, File: PERDA-02-2018_SALINAN.pdf

Download file:

PERDA-02-2018_SALINAN.pdf

perseroan terbatas

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2018/NO. 2, TLD NO. 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya

ABSTRAK:

Provinsi Kalimantan Utara memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas sehingga perlu keikutsertaan dalam kepemilikan saham pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas bumi untuk mempertinggi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara Dalam rangka keikutsertaan Provinsi Kalimantan Utara dalam kegiatan industri Hulu Minyak dan Gas Bumi melalui mekanisme Participating Interest diperlukan satu wadah perseroan Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur pendirian Perseroan Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Logam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 % (Sepuluh persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BAB III TEMPAT KEDUDUKAN BAB IV JENIS USAHA BAB V MODAL DAN SAHAM BAB VI ORGAN PERSEROAN BAB VII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA, DAN LAPORAN KEUANGAN BAB VIII PENETAPAN LABA BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2018.
15 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 14 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... 'V - GUBERNUR SULAWESI UTARA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS ...

... Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 6\ Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Daerah ...

... Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara; , 1. ...

Hal. 1, File: Pergub No. 14 Tahun 2020.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara. NO P E N G O L A H PAR AF 1. ...

... SULAWESI UTARA BERITA DAERAH PROVINS! ...

... SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 1 4 ...

Hal. 2, File: Pergub No. 14 Tahun 2020.pdf

... SULAWESI UTARA LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI t.JJ'ARA NOMOR ,1 4 TAHUN 2020 TANGGAL ,20 April 2020 KEPALA D!NAS Kl! ...

... OUill:RNUR SUU.WRSI UTARA PARAF OLLY OONDOKAMBEY ...

Hal. 3, File: Pergub No. 14 Tahun 2020.pdf

Download file:

Pergub No. 14 Tahun 2020.pdf

STRUKTUR ORGANISASI

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 14, BD Provinsi Sulawesi Utara No. 14

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara

ABSTRAK:

a. bahwa seiring dengan perkembangan organisasi perangkat daerah provinsi dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan umum, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara.
UU No. 47 Prp. Tahun 1960 jo UU No. 13; UU No 12 Tahun 2011.
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
3 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 19 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Desember 2019 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

... UTARA, ttd SURIANSYAH Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Plt. ...

... Kepala Biro Hukum un ARMAN JAUHARI, S.H NIP. 19750709 200212 1 003 LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 19 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (20-367/2019) ...

Hal. 6, File: PERDA-19-2019_SALINAN.pdf

... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. ...

... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

Hal. 3, File: PERDA-19-2019_SALINAN.pdf

... SALINAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BENUANTA KALTARA JAYA DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Menimbang : a. bahwa Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya diharapkan dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan ...

Hal. 1, File: PERDA-19-2019_SALINAN.pdf

Download file:

PERDA-19-2019_SALINAN.pdf

PENYERTAAN MODAL-PERSEROAN TERBATAS

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD TAHUN 2019/NO.19

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya, Pemerintah Daerah perlu menunjang permodalan Perseroan Terabatas Benuanta Kaltara Jaya melalui penyertaan modal daerah sehingga dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab.
Dasar Hukum : UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2012; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 1 Tahun 2018.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Perseroan Terbatas Benuanta Kalatara Jaya dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1 : Ketentuan Umum dan Tujuan Penyertaan Modal Daerah. Bab 2 : Besaran dan Sumber Dana Penyertaan Modal Daerah. Bab 3 : Hak dan Kewajiban. Bab 4 : Pembagian Laba atau Hasil Usaha. Bab 5 : Pelaporan. Bab 6 : Pengawasan. Bab 7 : Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
6 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT