Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahTeritorial Indonesia
Hasil pencarian pada file:
... PBU P.13 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU P.12 dengan koordinat 2° 15' 20.000" LS dan 103° 27' 44.500" BT yang terletak pada batas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Provinsi ...
... PBU P.10 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU P.9 dengan koordinat 2° 14' 36.000" LS dan 103° 27' 30.500" BT yang terletak pada batas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi ...
... PBU P.24 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU P.23 dengan koordinat 2° 16' 53.100" LS dan 103° 27' 28.900" BT yang terletak pada batas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Provinsi ...
... Pa al 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang p mbentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2019/NO.39, LL Kab. Kubu Raya : 6 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 112 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyeduaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka penanganan orona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, Peraturan menteri keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian sosial serta pengajuan satuan kerja perangkat daerah dan memperhatikan pasal 160 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perauran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kub Raya Nomor 112 Tahunn 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2020;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6), UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.33 Tahun 2019, Permendagri No.20 Tahun 2020, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020, PMK No.35/PMK.07/2020, Perda No.16 Tahun 2019, perbup No.112 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Pasal 2, Pasal 3 dan Lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman;
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011
... Kecamatan Klaten Utara; dan 6. Kecamatan Wedi. g. cengkeh meliputi: 1. Kecamatan Jatinom; 2. Kecamatan Karangnongko; 3. Kecamatan Kemalang; 4. Kecamatan Manisrenggo; dan 5. ...
... Kecamatan Klaten Utara; 5. Kecamatan Ngawen; 6. Kecamatan Trucuk; dan 7. Kecamatan Wonosari. g. industri gerabah/keramik meliputi: 1. Kecamatan Bayat; 2. Kecamatan Wedi; dan 3. ...
... Kecamatan Klaten Utara. b. Kecamatan Delanggu; c. Kecamatan Prambanan; d. Kecamatan Jatinom; e. Kecamatan Pedan; f. Kecamatan Wedi; g. Kecamatan Bayat; h. Kecamatan Cawas; ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011 - 2031
ABSTRAK:
bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Klaten yang berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan dinamisasi, dan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar daerah, antara Pemerintah Daerah dan masyarakat perlu membentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2006-2015 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pengembangan wilayah sehingga perlu untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tanah; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
PERDA ini mengatur mengenai Tujuan, Kebijakan, Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten; Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten; Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; Kelembagaan; Penyelesaian Sengketa; Ketentuan Penyidikan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2011.
98 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2023
... Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Oematamboli dan Desa Lidabesi; b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Daleholu dan Desa Inaoe; c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan d. ...
... Pasal 4 (1) Batas sebelah Utara dari arah Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Dimulai dari TK 53.14.03.2004-03.2012-03.2016-000 dengan, koordinat 10° 46' 17.678" LS dan 123° 7' 39.835 ...
... dan Desa oematamboli Kecamatan Lobalain dengan Desa Daleholu Kecamatan Rote Selatan terletak pada as jalan ba'a-oele yang di tandai dengan tugu batas desa di dalahak. (2) Batas sebelah Timur dari arah Utara ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Kolobolon di Kecamatan Lobalain
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa Kolobolon di Kecamatan Lobalain, telah diselenggarakan Penegasan Batas Desa; b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil Penegasan Batas Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Kolobolon di Kecamatan Lobalain.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Batas Wilayah; Bab 3. Luas Wilayah; Bab 4. Peta Batas Desa; Bab 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2023.
7 halaman; 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2023
... Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tuanatuk; b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sanggaoen; c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Oelasin, Desa Mbokak dan Desa Oebatu; dan d. ...
... Pasal 4 (1) Batas sebelah Utara dari arah Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Dimulai dari TK 53.14.03.2006-03.2007-03.2008-000 dengan koordinat 10° 45' 57.106" LS dan 123° 2' 1.725 ...
... batas antara Desa Saindule Kecamatan Rote Barat Laut, Desa Tuanatuk Kecamatan Lobalain dengan Desa Holoarna Kecamatan Lobalain terletak pada Hutan Solusae dan Laembilas. (2) Batas sebelah Timur dari arah Utara ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Holoama di Kecamatan Lobalain
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah
administrasi Desa Holoama di Kecamatan Lobalain, telah diselenggarakan Penegasan Batas Desa;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil Penegasan Batas Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Holoama di Kecamatan Lobalain.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Batas Wilayah; Bab 3. Luas Wilayah; Bab 4. Peta Batas Desa; Bab 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2023.
8 halaman; 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017
Informasi, Pers, Pos, dan PeriklananPerizinan, Pelayanan Publik
Hasil pencarian pada file:
... BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR iS TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG ...
... PPID Utama. (3) Surat keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi juga berfungsi sebagai surat kuasa untuk bersidang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara ...
... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara; 3. ...
... 13 JENIS PUPUK : ZA No Kecamatan Seta...n Penggunaan (Ton) Total Janusr' Februarl Maret April Mei Junl Jull Aguatus ~eptember Oktober November Desember 1 Lemong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Pesisir Utara ...
... 1 31 JENIS PUPUK : NPK No Kecamstan Setoran Penggunaan (Ton) Total Janusrl Februarl Maret April Mel Junl Juli Agustus Septembe Oktober November Desember 1 Lemong 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 16 2 Peslsir Utara ...
... PUPUK : PETROGANIK No KeclImatan Setoran Penggunaan (Ton) Total Janilllri Februarl Maret April Mel Junl Jull Auuat... lklplember Oktober November oasember 1 Lemong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 Pesisir utara ...
... NIS PUPUK : UREA No Kecamatan Setoran Penggunaan (Ton) Total Januarl Februai'l Maret April Mel Juni Jull Auuatus Iseptembe Oktober November oasember 1 Lemong 13 13 13 0 0 0 0 0 13 13 13 13 91 2 Pesisir utara ...
... 18 JENIS PUPUK : ZA No Kecamatan Setoran Penggunaan (Ton) Total Januart FebrUarl Maret April Mel Jtml Jull AgllStus ~ptember OktOber November Desember 1 Lemong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Pesisir utara ...
... 31 JENIS PUPUK : NI:JK No Kecarnatlln Setaran Penggunaan (Ton) Total Januarl Febnlarl Maret April Mel Junl Jull Agustus Septembe Oktober November Desember 1 Lemong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Pesisir Utara ...
... 25.000.000 0 Pengempon Panti Agung Kebayan Wongaya Gede Banjar Periyukti, Desa Wanasari, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan 200.000.000 200.000.000 0 Pengempon Panti Bendesa Manik Mas Banjar Buahan Utara ...
... Soka Banjar Soka Banjar Soka, Desa Soka, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan 150.000.000 150.000.000 0 [#] belanja hibah kepada kelompok masyarakat Perkumpulan Stingbee Pencinta Alam Br Tunjuk Utara ...
... Desa Perean Tengah Banjar Tuka 30.000.000 30.000.000 0 Paiketan Sutri Desa Adat Kediri Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan 50.000.000 50.000.000 0 Paiketan Warga Pasek Banjar Buahan Utara ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 106 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan
Pendidikan Pada Pemerintah Daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sudah tidak sesuai
dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022
Keputusan Bupati Tentang Perubahan,Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2023.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
-
422 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 3 Tahun 2016
... UndangUndang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan ...
... Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; da.n 5. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten. cc) Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) terdiri dari: 1. ...
... Apabila Bantuan Keuangan dari · APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan APBD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ...
... LETAK GEOGRAFIS Kabupaten Sukoharjo terletak di bagian tenggara Propinsi Jawa Tengah, dengan batas – batas wilayah antara lain : Sebelah Utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar Sebelah Timur ...
... 32’ 17.0 0” sampai dengan 7 0 49’ 32.0 0” Lintang Selatan serta terletak berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten di sebelah barat, Kota Surakarta dan Kabupaten karanganyar di sebelah utara ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
ABSTRAK:
a. bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang
disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka
pendek;
b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan
cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah
kebijakan daerah, maka perlu disusun rencana pembangunan
daerah dalam jangka panjang jangka waktu 20 (dua puluh) tahun
mendatang;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2005-2025.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2004.
Peraturan ini mengatur tentang dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2005 sampai
dengan tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan
arah pembangunan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.
82 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
