Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,043 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 17 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Abstrak

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 5 Mei 2021 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 5 Mei 2021 EKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA ...

... , =—, ~ SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 17 ...

Hal. 11, File: PERGUB-17-2021.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN ...

... BELANJA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian ...

... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); \ ...

Hal. 1, File: PERGUB-17-2021.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... , SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 17 No, NAMA JABATAN PARAF Li pani . $6. ...

Hal. 12, File: PERGUB-17-2021.pdf

Download file:

PERGUB-17-2021.pdf

TUNJANGAN-GAJI-APBD

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 17, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 17 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah NOmor 63 Tahun 2021 tentag Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentujan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahunn 2021; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Bab I Ketentuan Umum Bab II Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bab III Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bab IV Pendanaan Bab V Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 2 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2013

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Kabupaten Halmahera Utara Nomor 33); 32. ...

... Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 36); 35. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Halmahera Utara; 36. ...

Hal. 4, File: PERDA KAB. HALUT NO. 2 TAHUN 2013.pdf

... ·-- 2003 PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR: 02 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2013; 1. ...

... Indonesia Nemer 3895); Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2013 Mengingat ...

Hal. 1, File: PERDA KAB. HALUT NO. 2 TAHUN 2013.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara. ...

... .��,H�,�v A H A UT ARA, -a¥ he, 7 HEIN NAMOTEMO Diundangkan di Tobelo Pada Tanggal 26 September 2013 SEKRETARIS DAERAH I • • • ·NHALMAHERA UTARA, 7 }>\ } ' BUA. MSi ., ,,.. . ...

... PEMI ' A MADYA NIP.1., 10'1990031015 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2013 . Nomor ) 9 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2013 ...

Hal. 9, File: PERDA KAB. HALUT NO. 2 TAHUN 2013.pdf

Download file:

PERDA KAB. HALUT NO. 2 TAHUN 2013.pdf

apbd ta 2013-perubahan

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara No. 3 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2013, sebagaimana dimaksud, oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati telah melakukan penyempurnaan sesuai hasil evaluasi Gubernur Maluku Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor:290/KPTS/MU/2013 Tanggal 23 September 2013. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2013.
UU RI No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; Keppres No. 5 Tahun 2001; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. Halmahera Utara No. 4 Tahun 2010; Perda Kab. Halmahera Utara No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. Halmahera Utara No. 9 Tahun 2008; Perda Kab. Halmahera Utara No. 10 Tahun 2008; Perda Kab. Halmahera Utara No. 11 Tahun 2008; Perda Kab. Halmahera Utara No. 3 Tahun 2011; Perda Kab. Halmahera Utara No. 1 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2013.
9 Halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 161 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kabupaten Luwu Utara

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... • Menimbang Mengingat BUPA'fl LUWU UTARA PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 1C1 TAHUN 2005 TE TANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN RETRIBUSI rzIN MENDffiJKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN LUWU UTARA BUPATI LUWU ...

... UTARA a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 75. ...

... Kabupaten Luwu Utara; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 161 TAHUN 2005.pdf

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.Il Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47 ,Tambahan Lembaran Negara 3826); 11. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupeten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 82); 21. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 02); ...

Hal. 2, File: PERBUP NO. 161 TAHUN 2005.pdf

... r ' Menetapkan PERT AMA MEMUTUSKAN : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN LUWU UTARA Pasal 1 Pengelolaan (I) Pengelolaan Retribusi lMB dilaksanakan oleh Dinas ...

... Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara. (2) Tugas Pengelolaan dimaksud pada ayat (1) a. ...

... Mendata dan menginventarisasi setiap Obyek dan Subyek Retribusi sesuai Keputusan Bupati Luwu Utara No. 75. A. Tahun 2004. c. Menghitung dan membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) d. ...

Hal. 3, File: PERBUP NO. 161 TAHUN 2005.pdf

Download file:

PERBUP NO. 161 TAHUN 2005.pdf

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN LUWU UTARA

2005

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 161, BD.2005/No.31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 75. A. Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2004 tentang Bangunan, maka perlu ditetspkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (lBM) di Kabupaten Luwu Utara; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
I . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Daerah Pokok pokok Agraria; 2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1 981 Nomor. 76, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara .Tahun 1997, Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Jalan; 6. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya; 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 8 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4048); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.Il Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47 ,Tambahan Lembaran Negara 3826); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 12. Undang-UndangNomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tahun Tanbahan Lembaran Negara Nomor 4389); 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangnan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); ·15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6 .Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258)'; 16. Peraturan Pernerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun. _(LISIBA); . ·. 17. Peraturan Pemerintah Nornor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonorrii (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tent;i_ryg Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara 2000 Nomor 202 .Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 ); · 19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupeten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 82); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 02);
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN LUWU UTARA Pasal 1 Pengelolaan (I) Pengelolaan Retribusi lMB dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara. (2) Tugas Pengelolaan dimaksud pada ayat (1) a. Mempersiapkan, merencanakan, mengubah, dan mengkaji Penyusunan Rumusan Kebijakan Teknis Perhitungan Biaya b. Mendata dan menginventarisasi setiap Obyek dan Subyek Retribusi sesuai Keputusan Bupati Luwu Utara No. 75. A. Tahun 2004. c. Menghitung dan membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) d. Mempersiapkan/mengadakan formulir dan dokumen lainnya yang terkait dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) e. Melakukan Pemungutan dan P f. enagihan Retribusi lMB sesuai SK Bupati No. 75. A Tahun 2004. g. Basil penyetoran disetor ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Pasal 2 Tata Cara Perhitungan dan Penetapan .Biaya. � <, ( 1 ). Biaya lMB terdiri : ' a. Biaya perneriksaan gambarf\l[engesahan Design ditetapkan sebesar 20% dari Kuas lantai x Harga Standar Bangunan/100 yang peruntukannya sebagai jasa dalam rangka pemberian pelayanan teknis terhidap pemohon. b. Biaya Sempadan Biaya Sempadan adalah Biaya Retribusi !MB yang dihitung berdasarkan Luas Banguna, Tingkat Bangunan, Guna bangunan,lokasi bangunan (wilayah) dan gologan bangunan. tata car perhitugan: retribusi IMB (biaya sempadan) =KLBxKTBxKGBxLBxHSB/100 keterangan LB=luas bangunan HSB=harga standart bangunan (2). Contoh Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalarn angka sebagaimana tercantum pada Jampiran peraturan ini. Pasal 3 Mekanisme/Prosedur dan Tata Cara Permohonan (IMB) Mekanisme/Prosedur dan Tata Cara Pennohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a. Setiap Pemohon dapat langsung ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum untuk mengambil blanko IMB. b. Pemohon mengisi Blanko tersebut dan ditandatangani sebagaimana yang tertera dalam Blanko. c. Pemohon mengembalikan Blanko yang telah diisi termasuk Jampiran yang diminta/dipersyaratkan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara, d. Berkas diteliti/diperiksa oleh petugas dan bila: a. Berkas yang memenuhi syarat dilanjutkan dengan Peninjauan Lapangan b. Berkas yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau ditolak. e. Setelah berkas dinyatakan lengkap(sebagaimana point 4.a), maka berkas tersebut dilanjutkan kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk Penerbitan Sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (!MB) selanjutnya kegiatan membangun dapat dimulai. Pasal 4 (1). Media Pungutan terhadap pembayaran Retribusi !MB (Izin Mendirikan Bangunan) menggunakan SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah) (2). Media Pungutan sebagaiman dimaksud ayat (1) tersebut dicap/stempel dan diperforasi oleh Dipenda Luwu Utara. Pasal S Hal-hal yang belurn diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatut lebih Ianjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pasal 6 · Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian temyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2005.
12

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 31 Agustus 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 14 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVJMSI KALIMANTAN UTARA ...

... , BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (4/199/2017) 23 ...

Hal. 23, File: PERDA-04-2017.pdf

... Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. ...

... , BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (4/199/2017) 23 ...

Hal. 54, File: PERDA-04-2017.pdf

... Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 31 Agustus 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 14 September 2017 SEKRETARIS DAERAH PRO SI KALIMANTAN UTARA ...

... , BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (4/199/2017) BsWana “Gre i joko Teaoce, SH, TH Kepata Pity Alum. pote Akumad Sapriannoor ...

Hal. 24, File: PERDA-04-2017.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Download file:

PERDA-04-2017.pdf

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2017/NO. 4, TLD NO. 9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Angggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu mengatur mengenai pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Angggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAB III BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD BAB IV PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2017.
64 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Tengkayu I Tarakan pada Dinas Perhubungan

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, NOMOR : 532 TAHUN 2019 TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN TENGKAYU I TARAKAN PADA DINAS PERHUBUNGAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT ...

... PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN TENGKAYU I TARAKAN PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 3 September ...

... 2019 SEKRETARIS D SI KALIMANTAN UTARA, ft —— SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 32 KEPALA UPTD PELABUHAN TENGKAYU I DI TARAKAN Sub Bagian Tata Usaha Seksi Seksi Pelayanan ...

Hal. 20, File: PERGUB-32-2019.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 3 September 2019 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 3 September 2019 SEKRETARIS DARRAH PROVYINSI KALIMANTAN ...

... UTARA, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 32 ...

Hal. 16, File: PERGUB-32-2019.pdf

... LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, NOMOR : 328 TAHUN 2019 TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN TENGKAYU I TARAKAN PADA DINAS PERHUBUNGAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT ...

... 2019 SEKRETARIS D SI KALIMANTAN UTARA, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 32 LL DeH-2017udbeti, MS Aasten Adamstran hun aman bari, NA Kepatar Ito Hukum Dis. ...

Hal. 18, File: PERGUB-32-2019.pdf

Download file:

PERGUB-32-2019.pdf

unit pelaksana teknis-pelabuhan

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BD Tahun 2019 / No. 32

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Tengkayu I Tarakan pada Dinas Perhubungan

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi, pada Dinas atau Badan Daerah Provinsi dapat dibentuk UPTD Provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu untuk pelaksanaan kegiatan teknis Operasional Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis Daerah Pelabuhan Tengkayu dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Kepelabuhan
Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TATA KERJA BAB V KEPEGAWAIAN DAN JABATAN BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2019.
20 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 6 Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... SEKRETARIS DAE ROVINSI KALIMANTAN UTARA, SYAIFUL HERMAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR13 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(13-340/2018) ...

Hal. 17, File: PERDA-13-2018.pdf

... Pasal 6 Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... SEKRETARIS DAE PROVINSI KALIMANTAN UTARA, SYAIFUL HERMAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR13 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(13-340/2018) ...

Hal. 14, File: PERDA-13-2018.pdf

... Pasal6 Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 31 Desember 2013 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 51 Yesember 2038 ROVINSI KALIMANTAN UTARA, Pj. ...

... SEKRETARIS DAE SYAIFUL HERMAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR13 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(13-340/2018) ...

Hal. 15, File: PERDA-13-2018.pdf

Download file:

PERDA-13-2018.pdf

APBD

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD Tahun 2018 / No.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

Sesuai ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan ke dalam kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut: Pendapatan Daerah sebesar Rp2.568.161.043.090,44 Belanja Daerah sebesarRp2.978.421.907.475,44 Pembiayaan Daerah sebesar Rp410.260.864.385,00 Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
17 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Nomor 6 Tahun 2O2A tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2A2O Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116); 28' Peraturan ...

... Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2o2l tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O2I Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tora-ja Utara Nomor ...

... l2I); 29.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja utara Nomor g Tahun 2A2L tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tor4ja Utara Tahun Angaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun ...

Hal. 6, File: PERDA NOMOR 3 TAHUN 2022.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara. ...

... Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 26 Oktober 2022 ATI TORAJA UTARA, S BASSANG Diundangkan di Rantepao Pada tanggal 26 Oktobet 2A22 SEKRETARIS KAB TO A UTARA, SALVIUS PASANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ...

... TORA.IA UTARA TAHUN 2022 NoMoR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KAEIUPATEN TORA.IA UTARA PROVINSI SULAWESI SBLATAN NOMOR B.HK.O3. rc7.22 ...

Hal. 14, File: PERDA NOMOR 3 TAHUN 2022.pdf

... BUPATI TORA"IA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2A22 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN ...

... 2A22 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TORAJA UTARA, Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib mengajukan ...

... berjalan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanl'a Daerah Kabupaten Toraja Utara ...

Hal. 1, File: PERDA NOMOR 3 TAHUN 2022.pdf

Download file:

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2022.pdf

PERUBAHAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-KABUPATEN-TORAJA-UTARA-TAHUN-ANGGARAN-2022

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kab. Toraja Utara 2022 No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Dalam rangka penyesuaian perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai keadaan yang menyebabkan adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antara jenis belanja, sehingga menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; Perpres Nomor 98 Tahun 2022; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 9 Tahun 2021; Permendagri Nomor 84 Tahun 2022; PMK Nomor: 2/PMK.07/2022; PMK Nomor: 116/PMK.07/2022; PMK Nomor:127/PMK.07/2022; PMK Nomor 134/PMK.07/2022; Perda Kab. Toraja utara Nomor 6 Tahun 2020; Perda Kab. Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021; Perda Kab. Toraja utara Nomor 8 Tahun 2021.
Pengertian Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Perangkat Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran perangkat Daerah; Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Pengelola Keuangan Daerah; Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah; Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Pengelola Keuangan Daerah; Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2022.
10 Pasal (14 Hlm.) dan XVI Lampiran.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 68 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2011 Nomor 3); 25. ...

... Halmahera Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 54); 27. ...

... Utara Tahun 2022 Nomor 6). ...

Hal. 6, File: Perbup Halut No 68 thn 2022.pdf

... Peraturan Bupati Halmahera Utara Tahun 2022 1 BUPATI HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG ...

... PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HALMAHERA UTARA, Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ...

... Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023. ...

Hal. 1, File: Perbup Halut No 68 thn 2022.pdf

... Peraturan Bupati Halmahera Utara Tahun 2022 10 Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara. ...

... HALMAHERA UTARA, TTD ERASMUS JOSEPH PAPILAYA (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 Nomor 68 ). ...

Hal. 10, File: Perbup Halut No 68 thn 2022.pdf

Download file:

Perbup Halut No 68 thn 2022.pdf

penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten halmahera utara tahun anggaran 2023

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2022/No 68, LL 10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023.
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 Nomor 6)
PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 23 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN GUNJAN SARI KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Hasil pencarian pada file:

... SUARDI ~ SEKRETARIS DAERAH "-kABUPATEN LOMBOK UTARA, ~ Diundangkan diTanjung pada Tanggal2 Januari 2018 Ditetapkan diTanjung pada tanggal 2Januari 2018 BUPATI LOMBOK UTARA, 9 ~ ~ H. ...

... NAJMUL AKHYAR Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara. ...

Hal. 5, File: PERBUP Lombok Utara No 23 Tahun 2018.pdf

... Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara 8arat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa, maka telah dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Persiapan Gunjan Asri Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara ...

... c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Gunjan Asri Kecamatan 8ayan Kabupaten Lombok Utara ...

Hal. 1, File: PERBUP Lombok Utara No 23 Tahun 2018.pdf

... TK075 dengan koordinat 80 15' 10.03" LSdan 1160 21' 10.30"BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Lokok Menangen sampai pada Lokok Menangen di sebelah timur TPU Asabiqun yang ditandai sebagai TK074. 4. ...

... Guna Mengakreng yang merupakan batas antara Desa Mumbul Sari dengan Desa Gunjan Asri dan Desa SaIut ditandai sebagai TK004 dengan koordinat 8° 19' lS.51" LS dan 1160 21' 19.23" BT, selanjutnya ke arah utara ...

... mengikuti punggungan sampai pada Hulu LokokMumbul, kemudian ke arah utara menyusuri LokokMumbul sampai pada LokokMumbul yang ditandai sebagai TK087. 2. ...

Hal. 4, File: PERBUP Lombok Utara No 23 Tahun 2018.pdf

Download file:

PERBUP Lombok Utara No 23 Tahun 2018.pdf

PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN GUNJAN SARI KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, SITUS UJDIH KAB. LOMBOK UTARA

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN GUNJAN SARI KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

ABSTRAK:

-bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan,memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa, maka telah dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Persiapan Gunjan Asri Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara; -bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Gunjan Asri Kecamatan Bayan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 ;
PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN GUNJAN SARI KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA; TERDIRI DARI IV BAB DAN 6 PASAL; MENGATUR HAL-HAL POKOK SEBAGAI BERIKUT: 1. KETENTUAN UMUM; 2. BATAS DESA PERSIAPAN GUNJAN ASRI; 3. KETENTUAN LAIN-LAIN; DAN 4. KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
6

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Rencana Umum Energi Daerah

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Hasil pencarian pada file:

... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH. ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 3. ...

... Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang menangani bidang energi. 6. ...

Hal. 3, File: PERDA-3 Tahun 2019_1.pdf

... Disamping itu, potensi energi baru terbarukan di Provinsi Kalimantan Utara cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan energi daerah. ...

... Provinsi Kalimantan Utara juga memiliki kewajiban untuk menyusun RUED-P berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. ...

... Hal ini didasari oleh kondisi energi yang belum optimal di Provinsi Kalimantan Utara. ...

Hal. 10, File: PERDA-3 Tahun 2019_1.pdf

... Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 22 ouli 2-19 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE be i ! 1 Br. H. ...

... Dforee Isword, SH Kare’ Hukum ne 1 mT sé, ™M St lKALIMANTAN UTARA: (3-128/2019) 9 ...

Hal. 9, File: PERDA-3 Tahun 2019_1.pdf

Download file:

PERDA-3 Tahun 2019_1.pdf

energi daerah

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD TAHUN 2019/NO. 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Umum Energi Daerah

ABSTRAK:

Energi dan tenaga listrik memiliki peran yang sangat vital dan strategis bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan energi daerah, sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Energi Daerah dengan mengacu kepada Rencana Umum Energi Nasional
Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RENCANA UMUM ENERGI DAERAH BAB III PERUBAHAN RUED-P BAB IV PENGELOLAAN ENERGI BAB V KERJASAMA BAB VI HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VII LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB IX PENDANAAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT