Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,047 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 74 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Dan BUPATI GORONTALO UTARA MEMUTUSKAN ; Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA. ...

... Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Sadan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 3. ...

... Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disebut DPRD adalah 3 ...

Hal. 3, File: PERDA Gorontalo Utara No ...kretariat Daerah.pdf

... BAB VIII KETENTUAN PENU1UP Pasal 19 Dengan berlakunya Peraturan Daerah Ini, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Ditetapkan di Kwandang pada tanggal 10 ! ...

... .\1- 2010 k BUPATI GO Diundangkan di Kwandang Pada tanggal 17 r10�{\,1W< 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2010 NOMOR 74 10 ...

Hal. 10, File: PERDA Gorontalo Utara No ...kretariat Daerah.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 7� TAHUN 2010 TENT ANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 1. ...

... Olehnya sejalan dengan hal tersebut, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang ...

... membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

Hal. 11, File: PERDA Gorontalo Utara No ...kretariat Daerah.pdf

Download file:

PERDA Gorontalo Utara No ...kretariat Daerah.pdf

pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah kabupaten gorontalo utara

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 74, LD.2010/No.74

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, staf ahli bupati, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2010.
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Urusan Pemerintahan yang Terjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... RAPERDA 2008 1 PERATUR PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ...

... KOLAKA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA UTARA, Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...

... dengan maksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara. ...

Hal. 1, File: Perda Kolaka Utara No.20 Tahun 2008.pdf

... Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 15. Sekretaris DPRD adalah unsure pelayanan DPRD. 16. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kolaka Utara. 17. ...

... Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara. 18. ...

... Peraturan Dearah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 22. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Kolaka Utara. ...

Hal. 3, File: Perda Kolaka Utara No.20 Tahun 2008.pdf

... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA dan BUPATI KOLAKA UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ...

... Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara. 4. ...

... Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara. 5. ...

Hal. 2, File: Perda Kolaka Utara No.20 Tahun 2008.pdf

Download file:

Perda Kolaka Utara No.20 Tahun 2008.pdf

URUSAN PEMERINTAHAN - KEWENANGAN - PEMERINTAH DAERAH

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD. 2008/No. 20, LL 8 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Urusan Pemerintahan yang Terjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Urusan/Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara, perlu dilakukan penyesuaian; Sesungguhnya dengan maksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
UU No 8 Tahun 1974; UU No 22 Tahun 2003; UU No 29 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2005; UU No 33 Tahun 2004; PP No 9 Tahun 2003; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 57 Tahun 2007.
1. Ketentuan Umum; 2. Urusan Pemerintahan; 3. Pembagian Urusan Pemerintahan; 4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; 5. Pembinaan Urusan Pemerintahan; 6. Ketentuan Lain-lain; 7. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2008.
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 68 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI LUWU UTARA PROVINSISULAWESISELATAN PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 68 TAHUN 2017 TENT ANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... YANG MAHA ESA BUPATI LUWU UTARA, Menimbang Mengingat a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi ...

... tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Utara; 1. ...

Hal. 1, File: Perbup Lutra Nomor 67 Tahun 2018.pdf

... TENT ANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA. ...

... Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara. 4. ...

... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara. 5. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 6. ...

Hal. 2, File: Perbup Lutra Nomor 67 Tahun 2018.pdf

... Hukum Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017, dinyatakan tetap berlaku. (2) Pembentukan Tim Pengelola Pusat JDIH Kabupaten wajib rnenyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini mulai Tahun 2018. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara. ...

... KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 68 - IO - ...

Hal. 10, File: Perbup Lutra Nomor 67 Tahun 2018.pdf

Download file:

Perbup Lutra Nomor 67 Tahun 2018.pdf

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2017/No.68

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokurnentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), bahwa dalam organisasi JDIHN pemerintah kabupaten melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum merupakan Anggota JDIHN yang berkewajiban melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum; b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum di daerah secara lengkap, akurat, rnudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679}; 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan lnformasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA. BAB! KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara. 5. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 6. Bagian Hukum adalah unit kerja pada sekretariat daerah yang membidangi urusan hukum. 7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten. 8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Luwu Utara, yang selanjutnya disingkat JDIH Kabupaten, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. ' ; . i' ,; 9. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan/produk hukum daerah atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan. 10. lnformasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum. 11. Pengelolaan Dokumentasi dan lnformasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum. 12. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 13. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum yang diterbitkan di Kabupaten Luwu Utara. BABII MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 ( 1) Dengan maksud meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum di kabupaten, Bupati membangun JDIH Kabupaten berbasis teknologi informasi. (2) JDIH Kabupaten ditujukan untuk : a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat yang dapat diakses secara mudah dan cepat; dan b. meningkatkan pelayanan dan akses publik terhadap informasi hukum; BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Organisasi JDIH Kabupaten; b. Pengelolaan; c. Pembinaan dan Pengawasan; dan d. Pendanaan. BAB IV ORGANISASI JDIH KABUPATEN Pasal 4 (1) Organisasi JDIH Kabupaten terdiri atas: a. pusat JDIH Kabupaten; dan b. anggota JDIH Kabupaten. (2) Bagian Hukum merupakan pusat JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Anggota JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, meliputi seluruh SKPD di Kabupaten. BABV PENGELOLAAN Bagian Kesatu Pusat JDIH Kabupaten Pasal 5 (1) Untuk tertib penyelenggaraan Pusat JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Bupati mernbentuk tim pengelola. (2} Tim Pengelola Pusat JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berkedudukan pada Bagian Hukum. (3) Keanggotaan Tim Pengelola Pusat JDIH Kabupaten terdiri dari: a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pelindung; b. Sekretaris Daerah sebagai Pembina; c. Kepala Bagian Hukum sebagai Ketua; d. Kepala Sub Bagian yang membidangi Dokumentasi Hukum sebagai Sekretaris; dan e. Anggota sesuai kebutuhan. (4) Susunan Keanggotaan 'Nm Pengelola Pusat JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 6 Tim Pengelola Pusat JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan di kabupaten, meliputi: a. pengumpulan, pengolahan, penyebarluasan produk hukum informasi hukum; dan penyimpanan, Daerah dan/atau ., . b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pasal 7 (1) Pengumpulan, penyebarluasan pengolahan, produk hukum penyimpanan, Daerah dan/atau informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sekurang-kurangnya memuat: a. Peraturan Daerah; b. Peraturan Bupati; c. Peraturan Bersama Bupati; d. Keputusan Bupati; dan e. Informasi hukum lainnya. (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sekurang-kurangnya memuat: a. Putusan Badan Peradilan terkait perkara Pemerintahan Kabupaten yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Surat Edaran Bupati; c. lnstruksi Bupati; d. MoU/kerjasama Pemerintah Daerah; e. Rancangan peraturan daerah; dan/atau f. Artikel/Berita hukum. Pasal 8 ( 1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana 'dimeksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui: a. Sistem katalog; dan b. Sistem internet/ website. (2) Penataan sistem infonnasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen Produk Hukum Daerah yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, pemrakarsa dan status produk hukum daerah ke dalam suatu unit komputer. (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui website JDIH Kabupaten. Pasal 9 ( 1) Tim Pengelola Pusat JDIH Kabupaten melakukan penataan sistem informasi hukum website JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). (2) Tim Pengelola Pusat JDIH Kabupaten melaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri clan Badan Pembinaan Hukum Nasional paling lambat 7 hari kerja setelah website JDIH beroperasi/online. _i,( .. (3) Tim Pengelola Pusat JDIH Kabupaten melaporkan kepada Sekretaris Daerah provinsi paling lambat 7 hari kerja setelah website Pusat JDIH beroperasi/online. Pasal 10 Website Pusat JDIH Kabupaten wajib di integrasi/link dengan website JDIHN Badan Pembinaan Hukum Nasional, JDIH Kementerian Dalam Negeri, dan JDIH Pemerintah Provinsi. Pasal 11 (1) Tim Pengelola Pusat JDIH sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan updating data Produk Hukum Daerah dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk disebarluaskan dan di upload melalui website JDIH Kabupaten. \_ (2) Penyebarluasan dan upload Produk Hukum Daerah dan informasi melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan autentifikasi produk hukum daerah dan pengkajian konsekuensi serta pengklasifikasian informasi oleh pejabat yang berwenang. Pasal 12 Tim Pengelola JDIH kabupaten paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan so.ft copy dan/atau laporan daftar peraturan daerah dan peraturan bupati yang telah diupload pada website kepada Pengelola JDIHN, pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri dan Pengelola JDIH provinsi. Pasal 13 Pemohon informasi dapat mengunduh/ download produk hukum daerah dan/atau informasi hukum sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 melalui website jdih.luwuutarakab.go.id. Bagian Kedua Anggota JDIH Kabupaten Pasal 14 (1) Untuk tertib pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Anggota JDIH Kabupaten sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf b, setiap Pimpinan SKPD membentuk tim pengelola. (2) Tim Pengelola anggota JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berkedudukan pada Sekretariat masing-masing SKPD. ·, (3) Keanggotaan Tim Pengelola Anggota JDIH Kabupaten terdiri dari : a. Sekretaris Daerah sebagai Pembina; b. Pimpinan SKPD sebagai Ketua merangkap User; c. Sekretaris SKPD sebagai Sekretaris merangkap User; dan d. Anggota sesuai kebutuhan merangkap User. (4) Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Anggota JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati. Pasal 15 Tim Pengelola Anggota JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang cliterbitkan di SKPD I masing-masing, meliputi: \ ' a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum Daerah yang diterbitkan di SKPD masing-masing; dan b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pasal 16 (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, sekurang-kurangnya memuat: a. Peraturan Daerah; b. Peraturan Bupati; c. Peraturan Bersama Bupati; d. Keputusan Bupati; dan e. lnformasi hukum lainnya. (2) Informasi huk:um lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sekurang-kurangnya memuat: a. Putusan Badan Peradilan terkait perkara pemerintah .• -, Pasal 17 (1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan melalui: a. Sistem katalog; dan b. Sistem internet/ website. (2) Penataan sistem infonnasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola dengan cara merekam infonnasi dokumen Produk Hukum Daerah yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, dan status produk hukum daerah ke dalam suatu unit komputer. (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui website SKPD. Pasal 18 (1) Tim Pengelola Anggota JDIH Kabupaten melakukan ' penataan sistem infonnasi hukum pada website SKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3). . (2) Tim Pengelola Anggota JDIH Kabupaten melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 7 hari kerja setelah pengelolaan Dokumentasi dan Informasi hukum telah dilakukan pada website SKPD. Pasal 19 Website Anggota JDIH Kabupaten wajib di integrasi/link dengan website Pusat JDIH Kabupaten. Pasal 20 (1} Tim Pengelola Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan updating data Produk Hukum Daerah dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk disebarluaskan dan di upload melalui website SKPD. (2) Penyebarluasan dan upload Produk Hukum Daerah dan informasi melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi serta pengklasifikasian informasi oleh pejabat yang berwenang. Pasal 21 Tim Pengelola Anggota JDIH kabupaten wajib menyampaikan laporan daftar Dokumentasi dan/atau Informasi hukum yang telah diupload pada website SKPD Kepada Tim Pengelola Pusat JDIH kabupaten paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali. ·' Pasal22 (1) SKPD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informasi wajib memfasilitasi penyelenggaraan website JDIH Kabupaten melalui penyediaan sub domain hosting website. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) termasuk monitoring pendampingan sesuai kebutuhan/permasalahan teknis penyelenggaraan website yang dihadapi oleh pengelola JDIH. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 23 (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengelolaan Pusat JDIH Kabupaten dimak:sud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a. pengawasan sebagaimana (2) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan anggota JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b. Pasal 24 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH di Kabupaten. Pasal 25 . (1) Pembinaan sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 22, melalui: ' . a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Kabupaten; b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Kabupaten; c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Kabupaten secara berkala; dan d. pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola JDIH Kabupaten. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, termasuk penugasan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, bimbingan, konsultasi, rapat koordinasi, pertemuan berkala, study tiru dan sosialisasi atau dengan sebutan lain. Pasal 26 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. . . . (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH. BAB VII PENDANAAN Pasal 27 Pendanaan pengelolaan JDIH Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan/atau Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 (1) Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/27/1/2017 tentang Penetapan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017, dinyatakan tetap berlaku. (2) Pembentukan Tim Pengelola Pusat JDIH Kabupaten wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini mulai Tahun 2018. Pasal 29 Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 12 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Lampiran V PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NO MOR TANGGAL TENT ANG : PERJALANAN OINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA SATUAN BIAVA PENGINAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SATUAN BIAVA ...

... YOGYAKARTA 0/H 4,620,000 2,000,000 16 JAWATIMUR 0/H 8,720,000 2,500,000 17 BALI 0/H 8,720,000 2,500,000 18 NUSA TENGGARA BARAT 0/H 3,056,000 2,000,000 19 NUSA TENGGARA TIMUR 0/H 3,000,000 2,000,000 20 KALIMANTAN ...

... BARAT 0/H 2,400,000 1,130,000 21 KALIMANTAN TENGAH 0/H 3,000,000 1,350,000 22 KALIMANTAN SELATAN 0/H 4,250,000 1,420,000 23 KALIMANTAN TIMUR 0/H 4,000,000 2,000,000 24 SULAWESI UTARA 0/H 4,000,000 2,000,000 ...

Hal. 16, File: Perbup Nomor 12 Tahun 2018.pdf

... 0 0 Lampiran VIII PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NO MOR TANGGAL TENT ANG PERJALANAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ...

... MINAHASA UTARA SURAT PERINTAH TUGAS Nomor: ............................................ ...

... (diisi nama jabatan Pejabat berwenang memberi perintah) Kabupaten Minahasa Utara atas Nama Bupati Minahasa Utara dengan ini menugaskan kepada : Nam a NIP Golongan/Ruang Jabatan Tujuan Maksud Jumlah Hari ...

Hal. 19, File: Perbup Nomor 12 Tahun 2018.pdf

... . -, PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR : 12 TAHUN 2018 TENT ANG 0 PERJALANAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MINAHASA UTARA ...

... DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA UTARA Menimbang a. bahwa perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara dilaksanakan dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan ...

... tentang Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara. 0 Mengingat 1. ...

Hal. 1, File: Perbup Nomor 12 Tahun 2018.pdf

Download file:

Perbup Nomor 12 Tahun 2018.pdf

perjalanan-dinas-dprd-minut

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD,KAB.MINUT2018/12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara

ABSTRAK:

- Perjalanan dinas DPRD Kab. Minahasa utara dilaksanakan dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang melaksanakan secara tertib efektif, transparan dan bertanggungjawab serta peruntukannya membawa dampak positif bagi Kab. Minahasa Utara; - perjalanan dinas dilaksanakan atas perintah pejabat yang berwenang dengan memperhatikan pembiayaan yang lebih efisien, ekonomis sesuai kebutuhan nyata/rill, memenuhi dengan kondisi kemampuan keuangan daerah;
- UU No. 28 Tahun 1999; - UU No. 17 Tahun 2003; - UU No. 33 Tahun 2003; - UU No. 1 Tahun 2004; - UU No. 15 Tahun 2004; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 5 Tahun 2014; - UU No. 23 Tahun 2014. sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 01 Tahun 2001; - PP No. 24 Tahun 2004; - PP No. 56 Tahun 2005; - PP No. 58 Tahun 2005; - PP No. 79 Tahun 2005; - Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; - Permendagri No. 80 Tahun 2015; - Permendagri No. 49 /PMK.02/2017
- Perjalanan dinas dikenal dalam bentuk perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas luar negeri; -Jenis biaya perjalanan dinas, terdiri atas: uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan dan uang representasi; - Dokumen perjalanan dinas terdiri dari SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
Peraturan Bupati kab. Minahasa Utara No. 1 Tahun 2017 dicabut dengan Perbup ini.
30 halaman, 11 batang tubuh (23 Pasal)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 27 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pemberian Santunan Dana Duka Bagi Masyarakat Kabupaten Minahasa Utara

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Menimbang Mengingat BUPATI MIITAIIASA UTARA PROVIIISI SULAWESI UTARA PERATURA! ...

... { BUPATI MINATIASA UTARA NOMOR: i/ TAIIUN 2O2L TENTAITG PEDOMAN PEMBERIAN SAITTIINAIT DUI{A BAGI MASYARAKAT I{ABUPATEN MINAIIASA UTARA DENGAI{ RAHMAT TTIHAIT YANG MATIA ESA BUPATI MIITAHASA UTARA, a. bahwa ...

... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor L48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 1, File: Perbup No. 27 Tahun 2021.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.{ I Ditetapkan di Airmadidi pada tanggal 2.r Apeil 2021 ...

... BUPATI MIIYAHASA UTARA, JOUNE JAMES ESAU GANDA Diundangkan di Air:rnadidi pada tanggal 3t April 2O2l SEKRETARIS DAERA}I KABUPATEN MIITAIIASA UTARA, JEMMY HEIYGI(Y KTIHU Berita Daerah Kabupaten Minahasa ...

... Utara Tahun 2O2t Nomor Z/ ...

Hal. 5, File: Perbup No. 27 Tahun 2021.pdf

... Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Utara' 2. ...

... Kartu Keluarga selanjutnya disinglat KK adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten BAB I KETENTUAN UMUM Minahasa Utara. 7. ...

... Pend.uduk Kabupaten Minahasa utara selanjutnya disebut Penduduk adalah Penduduk Kabupaten Minahasa Utara yang tercatat dalam database kependudukan Sistem Administrasi Kependudukan (SiAK)' g. ...

Hal. 2, File: Perbup No. 27 Tahun 2021.pdf

Download file:

Perbup No. 27 Tahun 2021.pdf

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana - Standar/Pedoman

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 No. 27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Santunan Dana Duka Bagi Masyarakat Kabupaten Minahasa Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelayanan dan wujud empati pemerintah daerah kepada masyarakat yang mengalami kedukaan karena kematian anggota keluarganya, maka perlu diberikan santunan duka; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Santuan Duka Bagi Masyarakat Kabupaten Minahasa Utara.
UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020.
Pedoman Pemberian Santunan Dana Duka Bagi Masyarakat Kabupaten Minahasa Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2021.
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 48 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah. ...

... Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

Hal. 5, File: PERBUP Gorontalo Utara No...n Tolinggula-ocr.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR TAHUN 2010 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KECAMATAN TOLINGGULA KABUPATEN GORONTALO UTARA UMUM Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam ...

... Berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, rincian tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang penyusunannya mengacu ...

... yang selanjutnya ditindaklanjuti dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara. ...

Hal. 23, File: PERBUP Gorontalo Utara No...n Tolinggula-ocr.pdf

... -i "5 Lt BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 48 TAHUN 2010 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KECAMATAN TOLINGGULA KABUPATEN GORONTALO UTARA Menimbang Mengingat PARAF ...

... J SEKDA , WABUP UNTUK DI ) BUPATI TB ha BUPATI GORONTALO UTARA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi ...

... dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara. ...

Hal. 1, File: PERBUP Gorontalo Utara No...n Tolinggula-ocr.pdf

Download file:

PERBUP Gorontalo Utara No...n Tolinggula-ocr.pdf

tugas pokok dan fungsi kantor kecamatan tolinggula kabupaten gorontalo utara

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2010/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja kantor kecamatan Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda Kab.Gorut No.33 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang tugas pokok dan fungsi kantor kecamatan tolinggula kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang kedudukan, organisasi, penjabaran tugas dan fungsi, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2010.
Terdiri dari 26 halaman dengan lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 32 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... MALUKU UTARA TABUN 2018 NOMOR 31) MUABDINHI. RADJAB ITD SEKRETARIS DAERAH PROVINS! ...

... MALUKU UTARA Diundangkan Di Sofifi Pada tanggal 27 Agustus 2018 ABDUL GANI KASUBA ITD Ditetapkan di Sofifi Pada tanggal 8 Agustus 2018 GUBERNUR MALUKU UTARA, BAB ill KETENTUAN PENUTUP Pasal4 Peraturan ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Maluku Utara. ...

Hal. 4, File: PERGUB_NO_32_TAHUN_2018 Standar Biaya Umum.pdf

... ABDUL GANI KASUBA TTD GUBERNUR MALUKU UTARA, *) Diisi nama standar biaya dan kegiatan yang akan dipertaggungjawabkan NIP . Sofifi, . ...

... Pada kegiatan *) di luar Standar Biaya yang ditetapkan dalarn Peraturan Gubemur Maluku Utara tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019. ...

... MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2019 ...

Hal. 21, File: PERGUB_NO_32_TAHUN_2018 Standar Biaya Umum.pdf

... Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembara Daerah Nomor 5); \ ...

... Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 1); 18. ...

... Peraturan Gubemur Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor2); . \ ...

Hal. 2, File: PERGUB_NO_32_TAHUN_2018 Standar Biaya Umum.pdf

Download file:

PERGUB_NO_32_TAHUN_2018 Standar Biaya Umum.pdf

STANDAR BIAYA UMum

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 Nomor 31

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Standar Biaya Umum Pemrintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019 sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara.
PMK no. 32/PMK.02/2018
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019 dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b.Penetapan Standar Biaya Umum c.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
4 Halaman; Lampiran: 17 Halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1a Tahun 2010

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah. ...

... Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

Hal. 3, File: PERBUP Gorontalo Utara No...ek Kab Gorut-ocr.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR id: TAHUN 2010 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA UMUM Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam ...

Hal. 14, File: PERBUP Gorontalo Utara No...ek Kab Gorut-ocr.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Ditetapkan di Kwandang Diundangkan di Kwandang pada tanggal 8 jawari 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, IS ATAMANI BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2010 NOMOR ...

Hal. 13, File: PERBUP Gorontalo Utara No...ek Kab Gorut-ocr.pdf

Download file:

PERBUP Gorontalo Utara No...ek Kab Gorut-ocr.pdf

tugas pokok dan fungsi kantor kecamatan anggrek kabupaten gorontalo utara

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1a, BD.2010/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaiamana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda Kab.Gorut No.33 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang tugas pokok dan fungsi kantor kecamatan anggrek kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang kedudukan, organisasi, penjabaran tugas dan fungsi, kepegawaian dan eselonering, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2010.
Terdiri dari 17 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara No. 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PERJALANAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MINAHASA UTARA

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Lampiran V PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR TANGGAL TENT ANG : PERJAlANAN DINAS DEWAN PERWAKllAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA SATUAN BIAVA PENGINAPAN PIMPlNAN DAN ANGGOTA DPRD NO PROVINS ...

... BARAT 0/H 2,400,000 1,130,000 21 KALIMANTAN TENGAH 0/H 3,000,000 1,350,000 22 KAUMANTAN SElATAN 0/H 4,250,000 1,420,000 23 KALIMANTAN TIMUR 0/H 4,000,000 2,000,000 24 SULAWESI UTARA 0/H 4,000,000 2,000,000 ...

... BUPATI MINAHASA UTARA 7J ...

Hal. 15, File: Perbup Nomor 1 Tahun 2017.pdf

... PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR: :t TAHUN 2017 TENT ANG PERJALANAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MINAHASA UTARA DENGAN ...

... RAHMATTUHAN VANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA UTARA Menimbang a. bahwa perjalanan dinas Dewan Perwakiian Rakyat Oaerah Kabupaten Minahasa Utara dilaksanakan dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan ...

... tentang Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara. ...

Hal. 1, File: Perbup Nomor 1 Tahun 2017.pdf

... SURAT PERJNTAH TUGAS Nomor: Lampiran VIII PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NO MOR TANGGAL TENT ANG PERJALANAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN ...

... RAKYAT KABUPATEN MINAHASA UTARA ............................................ ...

... (diisi nama jabatan Pejabat berwenang memberi perintah) Kabupaten Minahasa Utara atas Nama Bupati Minahasa Utara dengan ini menugaskan kepada : Nama NIP Golongan/Ruang Jabatan Tujuan Maksud Jumlah Hari ...

Hal. 18, File: Perbup Nomor 1 Tahun 2017.pdf

Download file:

Perbup Nomor 1 Tahun 2017.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 3 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ,tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara R.I.Nomor 4389); BUPATI KONAWE UTARA ---, . a. .bahwa ...

... tentang Pembentukan Organlsasi ' Daerah dan Tata_KerjaDinasDaerah Kabupaten Konawe Utara. ...

... Menimbang TENTANG PEMBENTUf(AN, ORGANISASI DAN TATA KERJADINAS OAERAHKABUPATEN , I " KONAWE UTARA DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHAE:A PERATURANDAERAHKABUPATENKONAWEUTARA NOMOR: .3 .TAHpN 2008 BUPATl,KONAWE UTARA ...

Hal. 1, File: Perda Nomor 3 Tahun 2008.pdf

... .; ':' ;r ,~, ,i· i,:r, ;i' Menetapkan; .PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG i PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH :~ i'; KA~UPATEN KONAWE UTARA. ...

... DEWAN' PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPTEN KONAWE UTARA DAN BUPATI KONAWE UTARA . Dengan Persetujuan Bersama " .1 3. ...

... Nomor'4741); .10·Peraturan Daerah Kabupaten Konawen Utara Nomor 1Tahun 2008. ..tentang Urusan Pemertntahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Ul:ara; ,I ! ,i ...

Hal. 2, File: Perda Nomor 3 Tahun 2008.pdf

... Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara; d. Bupati adalah Supati Konawe Utara; e. ...

... Perangkat Doerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang terdiri dari Sekretariat Daerah. Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, .1 Kecamatan dan Kelurahan; ; f. ...

... DinasDaerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara; .-; g. Eselonering adalahTingkatan Jabatan struktural: J h. ...

Hal. 3, File: Perda Nomor 3 Tahun 2008.pdf

Download file:

Perda Nomor 3 Tahun 2008.pdf

Pembentukan-Organisasi-Tata-Kerja-Dinas

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2008/No. 3 , LL 19 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

Bahwa sebagai implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangakat Daerah, maka Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2007 perlu disempurnakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Konawe Utara.
UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2000; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 1 Tahun 2008
Dalam Peraturan Ini Mengatur Tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Pembentukan, Organisasi Dinas Daerah 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten 4. Susunan Organisasi 5. Eselon Dinas daerah kabupaten 6. Ketentuan Peralihan 7. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2008.
19

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT