Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

Menemukan 3.198 peraturan dalam 0,026 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 78 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang

Abstrak

Gratifikasi

Hasil pencarian pada file:

... sosialisasi gratifikasi dan/atau melaporkan kegiatan dan yang terindikasi gratifikasi di SKPD masing-masing. (2) Penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ...

... Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing; f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan ...

... Gratifikasi. ...

Hal. 14, File: Perbup Kab Empat Lawang No78 Tahun 2022.pdf

... laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima. (3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap lengkap apabila ...

... informasi pemberi Gratifikasi; c. jabatan Pelapor Gratifikasi; d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ditolak; f. ...

... nilai Gratifikasi yang diterima/ditolak; g. ...

Hal. 11, File: Perbup Kab Empat Lawang No78 Tahun 2022.pdf

... -12- Bagian Kedua Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi Pasal 7 (1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa: a. Gratifikasi milik penerima; atau b. ...

... Gratifikasi milik Negara. ...

... (2) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut: a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau ...

Hal. 12, File: Perbup Kab Empat Lawang No78 Tahun 2022.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati No 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

Download file:

Perbup Kab Empat Lawang No78 Tahun 2022.pdf

pedoman-pengendalian gratifikasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD.2022/NO.78

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah dalam rangka Penyelenggaraan pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, perlu mengatur larangan bagi Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 30 Tahun 2002; UU No 1 Tahun 2007; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden No 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 52 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi No 02 Tahun 2019; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 061/7737/SJ Tahun 2014; Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016; dan Peraturan Bupati No 12 Tahun 2022.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Diatur mengenai ketentuan umum, prinsip dasar, pelaporan dan penetapan status gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi, pengawasan, hak dan perlindungan, sanksi, pembiayaan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Mencabut Peraturan Bupati No 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
19 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 91.A Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Lombok Barat

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Pemerintahan Daerah; danj atau b. disumbangkan kepada yayasan sosialatau lembaga sosiallainnya; c. dikembalikan kepada pemberi gratifikasi; d. dikembalikan kepada penerima gratifikasi; atau e. dimusnahkan ...

... penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing; f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal ...

... dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi. ...

Hal. 10, File: Perbup Lombok Barat No. 91.A Tahun 2020.pdf

... Penerima Gratifikasi adalah Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegarayangmenerima Gratifikasi. 11. ...

... Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menyampaikan laporan Gratifikasi baik penerimaan maupun penolakan. 12. ...

... Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan ...

Hal. 4, File: Perbup Lombok Barat No. 91.A Tahun 2020.pdf

... 7 Pelapor wajib menyertakan objek Gratifikasi dalam laporan sebagaimanadimaksuddalamPasal6, dalamhallaporannya: Pasal7 (1)Pelapormenyampaikanlaporan Gratifikasisebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 dengan ...

... PasalS BABIV PELAPORANDANPENETAPANSTATUSGRATIFlKASI Setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dilarang memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau ...

... Pasal4 (6) Pengecualian pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku dalam hal Gratifikasi tersebut dilarang menurut peraturan yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi. ...

Hal. 7, File: Perbup Lombok Barat No. 91.A Tahun 2020.pdf

Download file:

Perbup Lombok Barat No. 91.A Tahun 2020.pdf

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91.A, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Lombok Barat

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mengupayakan pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi, perlu disusun Pedoman Pengendalian Gratifikasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Nomor 42); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negare republic Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahar Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimane telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komis: Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipi: Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomor 5494); Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 _ tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah d: ubah beberapa kali terakhir dengan Undang ~- Undang Nomoi 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Menteri Permberdayaan Aparatur dan Reformasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zonz Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungar. Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah ; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438).
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT, yang terdiri atas 23 Pasal dari X Bab, yaitu; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Maksud dan Tujuan, Bab III Pengendalian Gratifikasi, Bab IV Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, Bab V Kmpensasi, Bab VI Unit Pengendalian Gratifikasi, Bab VII Pengawasan, Bab VIII Kewajiban Pegawai Negeri, Bab IX Hak Perlindungan dan Penghargaan, Bab X Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2020.
Tidak Ada
Tidak Ada
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 18 Tahun 2017

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Bagi Penyelenggara Pemerintahan Di Kabupaten Gorontalo

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... 14 (2)Penyampaian Formulir Pelaporan Gratifikasi dilakukan Penerima Gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa tertulis dari penerima gratifikasi, dengan cara: a. melalui UPG SKPD paling lambat 7 (tujuh ...

... Pejabat/ Pegawai, tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi, 9» uraian jenis Gratifikasi yang diterima, e. nilai Gratifikasi yang diterima, dan f. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi. (5)Pelaporan ...

... gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan Formulir pelaporan penerimaan Gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK. ...

Hal. 14, File: PERBUP NO 18 TH 2017 TTG ...TAHAAN DI KABGOR.pdf

... yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. 11.Pejabat ...

... 13.Unit Pengendalian Gratifikasi ' SKPD/BUMD yang selanjutnya disingkat UPG SKPD adalah unit kerja yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan SKPD/BUMD Pemerintah ...

... perseorangan, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada Kukus | kpol as3 | sekoa Twasup INI ...

Hal. 5, File: PERBUP NO 18 TH 2017 TTG ...TAHAAN DI KABGOR.pdf

... 16 melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait atas laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan gratifikasi ...

... laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali, merahasiakan pelaporan penerima gratifikasi kecuali atas perintah ...

... Pasal 17 (1) Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan oleh KPK untuk dikelola ...

Hal. 16, File: PERBUP NO 18 TH 2017 TTG ...TAHAAN DI KABGOR.pdf

Download file:

PERBUP NO 18 TH 2017 TTG ...TAHAAN DI KABGOR.pdf

pedoman pengendalian gratifikasi bagi penyelenggara pemerintahan di kabupaten gorontalo

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2017/NO.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Bagi Penyelenggara Pemerintahan Di Kabupaten Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014; Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014; Perda No. 9 Tahun 2016; Perbup No. 31 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman pengendalian gratifikasi bagi Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup, prinsip, maksud dan tujuan, jenis dan kewajiban pelaporan gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi, pengawasan, perlindungan pelapor gratifikasi, sosialisasi, serta sanksi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 19 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri No. 45 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemkab Kediri

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Kediri dalam rangka mengendalikan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. 6. ...

... Penerima gratifikasi adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri atau pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga/kekerabatan/sosial lainnya dengan pegawai dimaksud yang menerima gratifikasi ...

... Pemberi gratifikasi adalah para pihak baik perorangan maupun lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. 8. ...

Hal. 4, File: PERBUP NOMOR 45 TAHUN 2015.pdf

... Ketua Tim Pengendali Program Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Kediri di KEDIRI Porihal : Laporan Penolakan Gratifikasi OATA PELAPOR Nama Pelapor/penerima Unit kerJa Gol/ NIP Nomor kontak HP ...

... Dengan ini menyampaikan bahwa saya telah enolak penerimaan gratifikasi dari : DATA PEMBERI Nama pemberi Jabatan/pekerjaan Alamat Hubungan pemberi Nomor kontak HP telpon. ...

... URAIAN PENOLAKAN PENERITIAAN GRATIFIKASI Tempat penerimaan Waktu (hari, tgl dan jam) : Uraian penerimaary' pene- : ... ... ... ... ... ... .. rimaan dalam rangka ... ... ... . ...

Hal. 12, File: PERBUP NOMOR 45 TAHUN 2015.pdf

... ; h. diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi; i. diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan ...

... Kediri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya gratifikasi. ...

... BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 10 Segala pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dibebankan pada keuangan daerah (APBD). ...

Hal. 8, File: PERBUP NOMOR 45 TAHUN 2015.pdf

Download file:

PERBUP NOMOR 45 TAHUN 2015.pdf

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD No 45

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemkab Kediri

ABSTRAK:

a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan tuntutan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri guna terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bermartabat serta memiliki integritas dalam menjalankan pelayanan masyarakat; b, bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 21 Januari 2013 Nomor S.143/01-13/01/2013 perihal Himbauan Terkait Gratifikasi dan Serita Acara Rapat Koordinasi Membahas Draft Peraturan Supati Kediri tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 17 Maret 2015 Nomor 700/517/418.66/2015 serta Nota Dinas lnspektorat Kabupaten Kediri tanggal 27 Mei 2015 Nomor 700/950/418.66/2015 perihal Serita Acara Rapat Koordinasi Membahas Draft Peraturan Supati Kediri tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimanan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 201 O tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Mengatur tentang: 1. Ketentua Umum: 2. Tujuan: 3. Larangan bagi pegawai: 4. Organisasi pelaksanaan program pengendalian gratifikasi: 5. Kewajiban Pelaporan Penerimaan gratifikasi oleh pegawai: 6. Pengawasan Pelaksanaan PPG Pemerintah Kabupaten Kediri: 7. Pembiayaan: 8. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2015.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 151 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Abstrak

Gratifikasi

Hasil pencarian pada file:

... 8 Pasal6 (1) Pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan cara: a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ ditolak ...

... m em at: identitas pelapor gratifikasi berupa nomor induk kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor tel pon; b. informasi pemberi gratifikasi; . jabatan pelapor gratifikasi; tempat d waktu penerimaan ...

... Bagian Kedua Pe etapan Status Gratifikasi a sal7 (1) Penetapan tatu kepem ilikan gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa: a. gratifikasi m 'lik p neri a; atau b. gratifikasi milik egara. (2) Terhadap gratifikasi ...

Hal. 8, File: PERBUP NO 151 TAHUN 2022.pdf

... 9 (3) Apabila uang danjatau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak diambil oleh pelapor gratifikasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak gratifikasi ditetapkan milik penerima ...

... , objek gratifikasi diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada pelapor gratifikasi secara patut. (4) Terhadap gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik Negara ...

... wajib menyampaikan gra ifikasi secara langsung kepada KPK atau m elalui UPG; dan c. enyerahan gratifikasi se grumana dimaksud pa a huruf b , sepen ya me pakan e ajib pelapor gratifikasi an wajib d' pai ...

Hal. 9, File: PERBUP NO 151 TAHUN 2022.pdf

... 10 Pasal9 (1) Dalam menjalankan fungsi koordinasi pelaporan gratifikasi, ketua UPG atas nama Bupati meminta satu orang pegawai di setiap Perangkat Daerah yang akan bertugas melakukan sosialisasi gratifikasi ...

... danj atau melaporkan kegiatan dan yang berindikasi gratifikasi di Perangkat Daerah masingmaslng. (2) Penetapan d rinc g pe ai s ditetapk dengan Kepu usan Bupati. ...

... ; d. dikembalikan kepada penerima gratifikasi; atau e. dimusnahkan. ...

Hal. 10, File: PERBUP NO 151 TAHUN 2022.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 46 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASKMALAYA

Download file:

PERBUP NO 151 TAHUN 2022.pdf

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Gratifikasi

Hasil pencarian pada file:

... BAB II PENGENDALIAN GRATIFIKASI Bagian Kesatu Kategori Gratifikasi Pasal 3 (1) Gratifikasi terdiri atas: a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan; dan c. ...

... Gratifikasi yang terkait kedinasan. (2) Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai yang diduga memiliki keterkaitan dengan ...

... Pasal 4 Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat berupa Gratifikasi yang diterima: ...

Hal. 6, File: Peraturan Kepala BPOM Nomor 20 Tahun 2017.pdf

... - 15 - Bagian Kedua Tugas Pasal 17 UPG mempunyai tugas: a. menerima, menelaah, mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dan meminta kelengkapan informasi Gratifikasi dari Pegawai; b. menyampaikan ...

... laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK untuk dilakukan analisis dan penetapan status kepemilikan Gratifikasi oleh KPK; c. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan Gratifikasi dan usulan kebijakan ...

... pengendalian Gratifikasi kepada Kepala Badan; d. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK setiap 3 (tiga) bulan; e. melakukan sosialisasi ...

Hal. 15, File: Peraturan Kepala BPOM Nomor 20 Tahun 2017.pdf

... - 11 - Bagian Kedua Mekanisme Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi Pasal 9 (1) Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi kepada UPG paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal ...

... Gratifikasi diterima oleh Pegawai ...

... (2) Pelaporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. penerimaan Gratifikasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8 ayat (1) huruf d; dan b ...

Hal. 11, File: Peraturan Kepala BPOM Nomor 20 Tahun 2017.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan BPOM No. 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Mencabut

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Download file:

Peraturan Kepala BPOM Nomor 20 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kepegawaian, Aparatur Negara Pencucian Uang Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Gratifikasi

Hasil pencarian pada file:

... Pasa17 Dalamhal Insan BPNRIdanlatau Pejabat Lainnyamelakukan pelanggaran terhadap pengendalian Gratifikasi, UPG memberikanrekomendasikepadaTimPengawasIntern. ...

... Pasal6 Tugas dan Wewenang UPG sebagai pelaksana pengendalian GratifikasidilingkunganBPNRI,yaitu: a.menerima laporan Gratifikasi dari Insan BPNRI dan/atau PejabatLainnya; b.melakukan konfirmasi atas laporan ...

... Gratifikasi kepada penerimaatau pemberiGratifikasi; c.melakukan proses penanganan laporan Gratifikasi yang diterima; d.memintadatadaninformasikepadaunit kerjatertentu, Insan BPN RI dan/atau Pejabat Lainnya ...

Hal. 4, File: PERKBPN_15_2013_GRATIFIKASI.pdf

... lima)hari kerja. (4)UPGdapat meminta data dan informasikepada unit kerja tertentu, Insan BPN RI terkait pemantauan penerapan programpengendalianGratifikasi. (5)UPGmenyampaikan hasil penanganan laporan Gratifikasi ...

... Pasal9 (1)Dalam hal diketahui adanya Gratifikasi, Insan BPN RI, Pejabat Lainnya atau masyarakat, melaporkan Gratifikasi dimaksudmelaluiUPG. (2)BPNRImenjamin kerahasiaan pelaporan Gratifikasiyang dilakukan ...

... Pasal8 Dalam rangka menjamin bahwa pedoman Gratifikasi dapat diketahui oleh Insan BPNRIdanIatau Pejabat Lainnya,UPG melakukanhal-halsebagaiberikut: a.: mencantumkan ketentuan larangan penerimaanj'pemberian ...

Hal. 5, File: PERKBPN_15_2013_GRATIFIKASI.pdf

... Pasal3 Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikecualikan untuk dilaporkan, antara lain: a. diperoleh dari hadiah langsungjundian, diskonjrabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang ...

... sebagaimanapadahurufedanhuruf fterkaitdenganhadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaanjadatjtradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penenma Gratifikasi ...

... Pasal2 Insan BPNRIdanj atau Pejabat Lainnya wajib melaporkan segala bentuk penerimaan danjatau pemberian sehubungan dengan Gratifikasi. -3- ...

Hal. 3, File: PERKBPN_15_2013_GRATIFIKASI.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen Agraria/Kepala BPN No. 27 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Download file:

PERKBPN_15_2013_GRATIFIKASI.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 18 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KEBUPATEN BATANG HARI

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... .: a. menerima, mengaoalisis, dan penerimaao Gratifikasi dari Pt;gawai Negara, atau pejabat pub 1ainnya; b. menerima dan mengadminist:rasflam Gratifikasi, daJam hal Pegawai egcri, PCI:iye:ciaara Nes2ma ...

... pejabat publik lainnya melaporlam pa¥Wua1n i1'1Ui:tilam; c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi tte,:,aciaKomisi; d. melaporkan rekapitulasi 1apora:n pet1~nascn Gratifika si secara pcriodik kepada ...

... n.vl~- e. menyampaikan hasi1 pc:n~Jolaan 1aporan penoJakao Gratifikasi dan etJ1·12· Lkan Gratifikasi kepada pi:mpinaD instansi msl.S[Iig-1cnasmg; f. melakukan sosiaHsasi ketentuan Gratiflkasi ! ...

Hal. 10, File: 1210. PERBUP NOMOR 18 TAHUN 2021.pdf

... &NKSL H ••••• ( 1) Pejabat/ Pcga.wai yang roernaoibi gratifikasi dapat diperhitungkan me:m,iidl ....._ ........... pc[:JaDlDll.n ...... ..._ ..... penilaian kinerja. (2) Penilaian kinerja sebagaimana dijad ...

... Perlinduogao sebagaimaoa dimaksud daJarn Pasal 16 huruf c terdiri dari: (1) Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan yaitu: a. perlindungan dari tindakan beJassn atau perlakuan yang bersifat ...

... sebagaima:na di:maksud (3) Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah perlakuan diskriminatif a.tau tindakan Pejabat/ Pegawai karena melapcnkan gratifikasi (4) Dalam hal terdapat ancaman den ata: Pejabat/ ...

Hal. 12, File: 1210. PERBUP NOMOR 18 TAHUN 2021.pdf

... Gratifikasi milik Negara. (2) Terhadap Grati6kasi yang telab ditetapkan berstatus milik negara, UPG menindakJanjuti dengan hal-hal sebagai be:rik:ut a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan ...

... Clell;28Jl ketentuan peraturan perundang-undangan; b. apabila pelaporan Gratifikssi tidak disertai ~~~ "'~_..,. uang dan/ atau barang. maka pc1apor Gratifikasi secara la.ngsung kcpada KPK atau --·- c. ...

... BAB IV (5) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada aym ) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi KPK. Baglau Kedua Peaetapan Stama Gftttfflrpsf Pual7 -9- ...

Hal. 9, File: 1210. PERBUP NOMOR 18 TAHUN 2021.pdf

Download file:

1210. PERBUP NOMOR 18 TAHUN 2021.pdf

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Kab. Batang Hari Tahun 2021 No.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KEBUPATEN BATANG HARI

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Batang Hari dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya; b. bahwa Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Grafikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan pekembangan peraturan perudang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Grarifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.
KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP; PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI; UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI; PENGAWASAN; HAK DAN PERLINDUGAN; SANKSI; PEMBIAYAAN; KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2021.
Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2018
-
14

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Standar/Pedoman Gratifikasi

Hasil pencarian pada file:

... Gratifikasi. Pedoman. ...

... dipandang perlu menyusun pedoman penanganan gratifikasi bagi pegawai untuk memahami, mencegah dan menanggulangi gratifikasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, ...

... perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal; Mengingat : 1. ...

Hal. 1, File: Perka_BKPM_3_2013.pdf

... Memberikan arahan dan acuan bagi pegawai BKPM mengenai gratifikasi; 2. ...

... Memberikan arah dan acuan bagi pegawai BKPM mengenai pentingnya kepatuhan melaporkan gratifikasi untuk perlindungan dirinya sendiri maupun keluarganya dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap ...

... perundang-undangan yang mengatur, klasifikasi tindakan gratifikasi serta batasan penerimaan, pemberian dan atas permintaan dari pihak ketiga dan sanksi. ...

Hal. 3, File: Perka_BKPM_3_2013 lamp.pdf

... Dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut terdapat potensi terjadinya adanya gratifikasi dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. ...

... Untuk itu, disusunlah Pedoman Penanganan Gratifikasi berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, dan diselaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ( Good Governance) serta Pemerintahan ...

... atas Pedoman Penanganan Gratifikasi ini www.djpp.kemenkumham.go.id ...

Hal. 2, File: Perka_BKPM_3_2013 lamp.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perka BKPM No. 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Download file:

Perka_BKPM_3_2013.pdf

Perka_BKPM_3_2013 lamp.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 35 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

Download file:

PERGUB NO.35 THN 2016.pdf

pedoman-pengendalian-gratifikasi

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 35, BD.2016/NO.35

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK No. 6 Tahun 2015, perlu menetapkan peraturan gubernur ini.
Dasar hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2015; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 55 Tahun 2012; PermenPANRB No. 52 Tahun 2014; PerKPK No. 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PerKPK No. 6 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemprov Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, prinsip dasar, pelaporan dan penetapan status gratifikasi, UPG, pengawasan, perlindungan dan penghargaan, sanksi, pembiayaan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2016.
Susunan, keanggotaan dan kedudukan UPD dan Sekretariat UPG ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Penetapan dan rincian tugas pejabat struktural Eselon III ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang dan kewajiban UPG ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua UPG.
14 hlm, Lampiran : 12 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT