Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

Menemukan 3.198 peraturan dalam 0,025 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Standar/Pedoman Gratifikasi

Hasil pencarian pada file:

... jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; e. nilai Gratifikasi yang diterima; dan f. kronologis peristiwa ...

... penerimaan Gratifikasi ...

... KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi ditolak; atau b. melalui UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. (2) Laporan penolakan gratifikasi ...

Hal. 7, File: Pergub Jateng No 59 Tahun 2014.pdf

... b. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; c. tempat dan waktu penolakan Gratifikasi; d. uraian jenis Gratifikasi yang ditolak; e. nilai Gratifikasi yang ditolak (jika diketahui); dan f. kronologis ...

... peristiwa penolakan Gratifikasi. ...

... kepemilikan gratifikasi. ...

Hal. 8, File: Pergub Jateng No 59 Tahun 2014.pdf

... Pedoman Pengendalian Gratifikasi adalah acuan untuk melaksanakan pengendalian gratifikasi dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 16. ...

... Bagian Kedua Prinsip Dasar Pasal 3 Prinsip dasar dalam Pedoman pengendalian gratifikasi yaitu: a. setiap pejabat/pegawai dilarang menerima dan/atau memberikan Gratifikasi yang dianggap suap; b. setiap ...

... Pengendalian Gratifikasi; b. Unit Pengendalian Gratifikasi; c. Sosialisasi; d. Perlindungan Pelapor Gratifikasi; e. Pengawasan; f. Pembiayaan; g. Sanksi. ...

Hal. 4, File: Pergub Jateng No 59 Tahun 2014.pdf

Download file:

Pergub Jateng No 59 Tahun 2014.pdf

pedoman - gratifikasi

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 59, BD.2014/No.59

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu memberikan pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan, ruang lingkup dan prinsip, pengendalian gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi, sosialisasi, perlindungan pelapor gratifikasi, pengawasan, pembiayaan, sanksi, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2014.
11 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 25 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu

Abstrak

Gratifikasi

Hasil pencarian pada file:

... penolakan gratifikasi dari Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara: Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK: Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK: Menyampakan ...

... barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi: Melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi: dan Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama ...

... gratifikasi. h. ...

Hal. 11, File: Perbup Mahulu 25-2018 ttg...an PEMKAB Mahulu.pdf

... Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi, Jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi, b. ...

... Uraian jenis Gratifikasi yang diterima, Nilai gratifikasi yang diterima. Pelaporan Gratifikasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara : a. ...

... KPK menetapkan status kepemilikan Gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima secara lengkap. Cc. d. e. 7 ...

Hal. 9, File: Perbup Mahulu 25-2018 ttg...an PEMKAB Mahulu.pdf

... Pasal 4 (1) Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan dalam hal : a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung, b. ...

... Pemberi gratifikasi tidak diketahui, c. Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima, d. Gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan, dan/atau e. ...

... BAB III PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI Pasal 5 Pejabat/ Pegawai wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya kepada KPK atau melalui UPG, kecuali dalam hal : a. ...

Hal. 7, File: Perbup Mahulu 25-2018 ttg...an PEMKAB Mahulu.pdf

Download file:

Perbup Mahulu 25-2018 ttg...an PEMKAB Mahulu.pdf

gratifikasi - pengendalian - pedoman

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2018/25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu maka Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2015; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; Permen PAN RB No. 52 Tahun 2014; Peraturan KPK No. 02 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK No. 06 Tahun 2015; SE Mendagri No. 061/7737/SJ Tgl. 30 Desember 2014
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Prinsip; Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; Unit Pengendalian Gratifikasi; Pengawasan; Perlindungan dan Penghargaan; Sanksi; Pembiayaan; serta Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2018.
14 hlm.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Gratifikasi

Hasil pencarian pada file:

... yang tidak dapat ditolak. (2) Gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Gratifikasi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. ...

... diri dan/atau karier Penerima Gratifikasi, serta ancaman lainnya. ...

... BAB II JENIS GRATIFIKASI Pasal 3 (1) Gratifikasi terdiri atas: a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. ...

Hal. 5, File: Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2021.pdf

... 2021, No. 240 -10- e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; f. nilai Gratifikasi yang diterima; g. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan ...

... Gratifikasi. ...

... Pasal 9 (1) UPG Unit Kerja wajib melakukan analisis terhadap laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak laporan Gratifikasi diterima secara lengkap ...

Hal. 10, File: Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2021.pdf

... penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada KPK untuk dilakukan verifikasi, analisis, dan penetapan status kepemilikan Gratifikasi oleh KPK; c. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan ...

... Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada Kepala Badan; d. menyampaikan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi serta penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan ...

... dan penolakan Gratifikasi dari www.peraturan.go.id ...

Hal. 14, File: Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2021.pdf

Download file:

Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2021.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 21 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Formulir 4 Formulir 5 Formulir 6 Formulir 7 FORMULIR-FORMULIR Laporan penerimaan Laporan Penolakan Gratifikasi Laporan Pemberian Gratifikasi Laporan Permintaan Gratifikasi Laporan Penanganan dan tindak ...

... lanjut pelaporan Penerimaan,penolakan, pemberian, dan permintaan gratifikasi Lembar pernyataan penangana.n atas pelaporan Penerimaan gratifikasi Lembar Rekapitulasi penanganan atas Pelaporan penerimaan ...

... gratifikasi ...

Hal. 19, File: PERBUP NOMOR 21 TAHUN 2017.pdf

... Pasal 22 pelaporan pengendalian gratifikasi antara lain sebagai berikut: *tiap insan Pemerintah Kabupaten wajib melaporkan atas penerimaan gratiflkasi yang dianggap suap dan gratifikasi dalam kedinasan ...

... kepada Irnit Pengendalian Gratifikasi (UPG) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja rejrk penerimaan gratifikasi dengan menggunakan formulir 1; *:tiap insan Pemerintah Kabupaten wajib melaporkan penolakan ...

... (UPG) dengan menggunakan frrmulir 4; l,rnit Pengendalian Gratifikasi (UPG) menyampaikan l,aporan penanganan &n tindak lanjut pelaporan penerimaan, penolakan, pemberian dan lmmintaan gratifikasi kepada ...

Hal. 14, File: PERBUP NOMOR 21 TAHUN 2017.pdf

... I,APORAN PEMBERI.AN GRATIFIKASI GRATIFIKASI ilmberi Gedung/lantatl Ruangan/blok/RT/RW Kel/keclkota Tarrggallblnlthn Uraian kegiatan Bentuk Gratifikasi Jumlah/kuantitas Rp. ...

... Proposal pengajuan pemberian gratilikasi dan penerima Surat Undangan kepada penerima gratifikasi Surat Penunjukan sebagai wakil yang sah sebagai penerima gratifikasi Bukti penggunaan pemberian gratifikasiltanda ...

Hal. 24, File: PERBUP NOMOR 21 TAHUN 2017.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Kepulauan Aru No. 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

Download file:

PERBUP NOMOR 21 TAHUN 2017.pdf

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD. No. 2017/21, LL Kab Kep Aru: 15 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya mencegah kegiatan gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, perlu dibentuk Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, setiap Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, kategori gratifikasi, permintaan gratifikasi, pengelola gratifikasi, prosedur dan mekanisme pengelolaan gratifikasi, sosialisasi, proses pelaporan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
16 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 22 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Gratifikasi Bukti Pendukung dan 15 Menit Memo Penetapan Status Hasil Reviu Telaah Gratifikasi Penerimaan Gratifikasi Hasil Reviu 60 Menit Laporan tanda terima Penerimaan Gratifikasi penyerahan gratifikasi ...

... I I I 3 Gratifikasi dalam Kedinasan ~ ~I 4 Penetapan status barang gratifikasi -0 dan menerbitkan SK pelaporan --- gratifikasi 5 Meneruskan laporan penerimaan ,1, gratifikasi kepada Oirektorat I I Gratiflkasi ...

... Pemberitahuan penerimaan v ( )~ laporan gratifikasi 1 Menyampaikan laporan penerirnaan gratifikasi 90 Menit Hasil Reviu Telaah Penerlmaan Gratifikasi Bukti Pendukung c=)-1-~ SOP II Garis Besar ...

Hal. 17, File: Perbup No. 22 Tahun 2018.pdf

... dan evaluasi penerapan pengendalian Gratifikasi bersama KPK. pengelolaan barang Gratifikasi yang menjadi kewenangan UP(i mempunyai tugas: a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan ...

... lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian Gratifikasi; b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerirnaan dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara ...

... ; c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK; d. melaporkan rekapitulasi laporan Gratifikasi secara periodik kepada KPK; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan ...

Hal. 11, File: Perbup No. 22 Tahun 2018.pdf

... ; d. dikembalikan kepada penerima Gratifikasi; atau e. dimusnahkan. (2) Tindak lanjut penanganan pelaporan Gratifikasi menggunakan forrnu lir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian ...

... kepada Bupati melalui lnspektorat Daerah secara periodik; d. merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi; e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; f ...

... ; g. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan h. melakukan dan mengoordinasikan pelaksanaan diseminasi program pengendalian Gratifikasi ...

Hal. 12, File: Perbup No. 22 Tahun 2018.pdf

Download file:

Perbup No. 22 Tahun 2018.pdf

pedoman-pengendalian-gratifikasi-bolmong

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.KAB.BOLMONG2018/22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

ABSTRAK:

- Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan pedoman bagi pejabat/pegawai dalam mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang mongondow; - Belum ada dasar hukum sebagai pedoman dalam Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- UU No. 29 Tahun 1959; - UU No. 28 Tahun 1999; - UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; - UU No. 17 Tahun 2003; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 60 Tahun 2008; - PP No. 53 Tahun 2010; - Perpres No. 55 Tahun 2012 ;- Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK No. 6 Tahun 2015; - Permendagri No.80 Tahun 2015
- Ruang Lingkup pengaturan dalam Perbup ini meliputi: a. Ketentuan Umum; b. Maksud, Tujuan, dan Prinsip; c. Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; d. Unit Pengendalian gratifikasi; e Wewenang dan Kewajiban UPG; f. Pengawasan (Pejabat/pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran Perbup ini agar segera melaporkan kepada UPG secara langsung atau melalui email); g. Perlindungan dan Penghargaan; h. Pembiayaan (dibebankan pada APBD); i. Ketentuan Penutup.; - Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK RI agar dikelola Pemerintah Daerah, UPG dapat menentukan pemanfaatannya yaitu: a. dimanfaatkan oleh Pemda untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lain; c. dikembalikan kepada pemberi Gratifikasi; d. dikembalikan kepada penerima Gratifikasi; atau e. dimusnahkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
21 halaman, terdiri dari 15 halaman batang tubuh (21 Pasal), dan 6 halaman lampiran.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 48 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Hasil pencarian pada file:

... kepemilikan Gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima secara lengkap. ...

... KPK; d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepda KPK; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi ...

... dan pemberian gratifikasi; dan 1. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK. ...

Hal. 9, File: Perbup Maluku Tengah No. ...n 2018 (ekstrak).pdf

... Merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi; e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK RI dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; f. ...

... Melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah; g. ...

... Melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan h. Melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program pengendalian gratifikasi. ...

Hal. 10, File: Perbup Maluku Tengah No. ...n 2018 (ekstrak).pdf

... Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. 15. ...

... Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah pejabat/ pegawai yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melaporkan kepada KPK atau melalui UPG ...

... Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor. ...

Hal. 4, File: Perbup Maluku Tengah No. ...n 2018 (ekstrak).pdf

Download file:

Perbup Maluku Tengah No. ...n 2018 (ekstrak).pdf

GRATIFIKASI - PENGENDALIAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 48, BD.2018/NO.408, TBD.2018, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 12 HAL

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/ ASN Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 jo. Undang-Undang. Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2018.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal No. 12 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada kepala daerah; f. melakukan sosialisasi ...

... Merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi; e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK RI dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; f. ...

... Melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; g. ...

Hal. 10, File: PERBUP MANDAILING NATAL NO. 12 TAHUN 2016.pdf

... Pemberi adalah para pihak baik perseorangan,sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. 16. ...

... Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah pejabat/pegawai yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melaporkan kepada KPK atau melalui UPG ...

... Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor. 19. ...

Hal. 4, File: PERBUP MANDAILING NATAL NO. 12 TAHUN 2016.pdf

... a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari keija sejak Gratifikasi diterima; atau b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari keija sejak Gratifikasi ...

... status kepemilikan Gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari keija sejak laporan Gratifikasi diterima secara lengkap. ...

... I BAB IV PEMBERIAN GRATIFIKASI Pasal 8 (1) Pejabat/Pegawai dilarang memberi Gratifikasi Yang Dianggap Suap kepada Pemangku Kepentingan dan/atau Pihak Lain dalam bentuk apapun. (2) Pemberian Gratifikasi ...

Hal. 9, File: PERBUP MANDAILING NATAL NO. 12 TAHUN 2016.pdf

Download file:

PERBUP MANDAILING NATAL NO. 12 TAHUN 2016.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 22 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... Penerimaan Gratifikasi terdiri dari: a. penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap; b. penerimaan Gratifikasi dalam kedinasan; dan c. penerimaan Gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan. ...

... BAB III PENGENDALIAN GRATIFIKASI Bagian Kesatu Klasifikasi Gratifikasi Pasal 5 Ruang lingkup Pedoman Pengendalian Gratifikasi meliputi: a. pengendalian Gratifikasi; b. ...

... Unit Pengendalian Gratifikasi; c. sosialisasi; d. perlindungan pelapor Gratifikasi; e. pengawasan; f. pembiayaan; dan g. sanksi. ...

Hal. 6, File: 862. PERBUP NOMOR 22 TAHUN 2018.pdf

... Memberikan ......... kondisi dengan g) dokumen lainnya sesuai penerimaan hadiah/ gratifikasi. 2. mencatat formulir penerimaan dan pemberian hadiah/Gratifikasi kedalarn register laporan penerimaan. 3. memeriksa ...

... Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG): 1. menerima formulir laporan penerimaan Gratifikasi dari Penyelenggara Pemerintah Daerah beserta bukti dokumen terkait, terdiri dari: a) foto / dokumen tasi hadiah ...

... PROSEDUR DAN MEKANISME PENGELOLAAN GRATIFIKASI I. La po ran Penerimaan Gratifikasi a. ...

Hal. 18, File: 862. PERBUP NOMOR 22 TAHUN 2018.pdf

... Pasal 2 (1) Maksud ditetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi adalah untuk memberikan pedoman dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi. (2) Tujuan ditetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi ...

... Penerima adalah setiap penyelenggara Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga yang melakukan penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi. 19. ...

... gratifikasi serta pelaporannya. -5- ...

Hal. 5, File: 862. PERBUP NOMOR 22 TAHUN 2018.pdf

Download file:

862. PERBUP NOMOR 22 TAHUN 2018.pdf

PEDOMAN - PENGENDALIAN GRATIFIKASI - PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2018/NO.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 8 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, perlu disusun Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari; Berdasrkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 87 Tahun 2014; PermenPAN dan RB No. 60 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDA No. 11 Tahun 2016
PERBUP ini Mengatur Mengenai Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari; Meliputi Maksud, Tujuan, Prinsip Dasar Serta Ruang Lingkup; Pengendalian Gratifikasi; Unit Pengendali Gratifikasi; Prosedur dan Mekanisme Pengelolaan Gratifikasi; Sosialisasi; Proses Pelaporan; Sanksi Atau Pelanggaran

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
Pada saat Perbup ini berlaku, maka Perbup Batang Hari No. 32 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
17 hlmn; 2 lmprn

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 56 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Abstrak

Standar/Pedoman Gratifikasi

Hasil pencarian pada file:

... Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan gratifikasi diterima. (3) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya ...

... gratifikasi; e. uraian jenis gratifikasi yang diterima/ditolak; f. nilai gratifikasi yang diterima/ditolak; g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan gratifikasi; dan h. bukti, dokumen, atau data pendukung ...

... terkait laporan gratifikasi. ...

Hal. 11, File: PERBUP_No__56_Tahun_2023_...lian_Gratifikasi.pdf

... Bagian Kedua Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi Pasal 9 (1) Penetapan status kepemilikan gratifikasi ditetapkan oleh KPK, berupa: a. Gratifikasi milik penerima; atau b. ...

... Gratifikasi milik negara. (2) Terhadap gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut: a. apabila pelaporan gratifikasi telah disertai dengan ...

... tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka pelapor wajib menyampaikan gratifikasi secara langsung kepada KPK atau melalui UPG; dan c. penyerahan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ...

Hal. 12, File: PERBUP_No__56_Tahun_2023_...lian_Gratifikasi.pdf

... -15- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada Bupati; f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak ...

... Gratifikasi. ...

... gratifikasi; e. dimusnahkan. ...

Hal. 15, File: PERBUP_No__56_Tahun_2023_...lian_Gratifikasi.pdf

Download file:

PERBUP_No__56_Tahun_2023_...lian_Gratifikasi.pdf

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 56

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, diperlukan suatu instrumen hukum yang mengatur mengenai pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan; b. bahwa Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dalam pelaporan gratifikasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571); 13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8); 15. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 6).
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2023.
Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 Nomor 09)
21 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 15 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Bupati; f. melakukan sosialisasi ...

... kepada KPK RI dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi; f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Toba ...

... gratifikasi. ...

Hal. 10, File: Perbup Toba Samosir No.15 Tahun 2017.pdf

... yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir 16. ...

... Pelapor Gratifikasi pejabat/pegawai gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melaporkan kepada KPK atau melalui UPG. 17. ...

... Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor. 18. ...

Hal. 4, File: Perbup Toba Samosir No.15 Tahun 2017.pdf

... kepemilikan Gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari keija sejak laporan Gratifikasi diterima secara lengkap. ...

... BAB IV PEMBERIAN GRATIFIKASI Pasal 8 (1) Pejabat/Pegawai dilarang memberi Gratifikasi Yang Dianggap Suap kepada Pemangku Kepentingan dan/atau Pihak Lain dalam bentuk apapun. (2) Pemberian Gratifikasi Yang ...

... BAB V UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 9 (1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi dibentuk UPG. (2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud ...

Hal. 9, File: Perbup Toba Samosir No.15 Tahun 2017.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir

Download file:

Perbup Toba Samosir No.15 Tahun 2017.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT