Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

Menemukan 3.198 peraturan dalam 0,029 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 53 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... 10 c) tempat dan waktu penerimaan gratifikasi; d) uraian jenis gratifikasi yang diterima; e) nilai gratifikasi yang diterima; f) kronologis penerimaan gratifikasi; g) foto/dokumentasi gratifikasi; dan ...

... h) dokumen lainnya sesuai dengan kondisi penerimaan gratifikasi. 2. ...

... Mencatat formulir penerimaan gratifikasi ke dalam register laporan penerimaan; 3. ...

Hal. 10, File: peraturan-bupati-ciamis-n...kabupaten-ciamis.pdf

... 8 a. penerimaan laporan gratifikasi dari ASN dan Pemerintah Daerah serta meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam pemilahan kategori gratifikasi; b. pelaksanaan konfirmasi langsung ...

... atas laporan gratifikasi dalam kedinasan kepada penerima dan pemberi gratifikasi; c. penyampaian laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; d. penerimaan laporan gratifikasi yang direkomendasikan ...

... kerja sejak penerimaan gratifikasi dengan menggunakan formulir 1. ...

Hal. 8, File: peraturan-bupati-ciamis-n...kabupaten-ciamis.pdf

... Bagian Kedua Proses Pelaporan Paragraf 1 Laporan Penerimaan Gratifikasi Pasal 12 Proses penyampaian laporan penerimaan gratifikasi adalah sebagai berikut: a. ...

... ASN dan Pemerintah Daerah 1. mengisi formulir laporan penerimaan gratifikasi; 2. menyerahkan formulir laporan penerimaan gratifikasi yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait, paling lambat ...

... Formulir laporan penerimaan gratifikasi dari ASN dan Pemerintah Daerah beserta bukti dokumen tarkait terdiri dari : a) nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi; b) jabatan ASN dan Pemerintah ...

Hal. 9, File: peraturan-bupati-ciamis-n...kabupaten-ciamis.pdf

Download file:

peraturan-bupati-ciamis-n...kabupaten-ciamis.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Abstrak

Gratifikasi

Hasil pencarian pada file:

... Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima. (3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap lengkap apabila paling ...

... sedikit memuat: a. identitas Pelapor Gratifikasi berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon; b. informasi Pemberi Gratifikasi; c. jabatan Pelapor Gratifikasi; d. tempat ...

... dan waktu penerimaan Gratifikasi; e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ditolak; f. nilai Gratifikasi yang diterima/ditolak; g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi; dan ...

Hal. 12, File: PERBUP_NOMOR_13_TAHUN_202..._PEDOMAN_PENGEND.pdf

... mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pejabat/Pegawai melaporkan penolakan Gratifikasi; c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK; d. melaporkan rekapitulasi laporan ...

... penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan ...

... instansi masing-masing; f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, dan BUMD; g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya ...

Hal. 15, File: PERBUP_NOMOR_13_TAHUN_202..._PEDOMAN_PENGEND.pdf

... yang berlaku. (5) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi KPK. ...

... Bagian Kedua Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi Pasal 7 (1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa: a. Gratifikasi milik penerima; atau b. Gratifikasi milik negara. ...

... (3) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut: a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang dan/ ...

Hal. 13, File: PERBUP_NOMOR_13_TAHUN_202..._PEDOMAN_PENGEND.pdf

Download file:

PERBUP_NOMOR_13_TAHUN_202..._PEDOMAN_PENGEND.pdf

gratifikasi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Kab. Trenggalek Tahun 2021 No. 13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Pejabat/Pegawai Pemerintah lingkup Kabupaten Trenggalek dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya; b. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2019
peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah; meliputi: ketentuam umum; maksud, tujuan dan prinsip dasar; gratifikasi; unit pengendalian gratifikasi; hak dan perlindungan; sanksi; pembiayaan; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2021.
jumlah 20 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 16 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... pada ayat (I), dilakukan oleh penerima gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa tertulis dani penerima gratifikasi, dengan carat a. ...

... Nara dan alamat lengkap penerima dan pembe gratifikasi; b. Jabatan pegawai negeri atau penyelenggaran negara; c. Tempat dan waktu penolakan gratifikasi; d. Ura±an jenis gratifikasi yang ditolake; e. ...

... Kronologis peristiwa penolakan Gratifikasi. (54 elaporan gratifikasi se bagauimana dimaksud pada ayat (I], menggunakan formulir pelaporan penerimaan Gratifikasi yang ditetapkan oleh PK ...

Hal. 11, File: Perbup_16_2015 ttg Pedoma... Gratifikasi ocr.pdf

... Unit Pengendalian Gratifikasi; d, pengawasan; e. Perlindungan pelapor gratifikasi; f. Saksi; darn g. ...

... Dalam hal gratifikasi tidak dapat ditola.k, setiap pejabat f pegarwadi wajib melaporkan penerimaan gratifikasi; dan c. setiap pejabat / pegawai bertanggungiawab menjaga profesionalitas dan integritas dengan ...

... melaporkan penerimaan, pemberian dan f atau penolakan Gratifikasi. ...

Hal. 5, File: Perbup_16_2015 ttg Pedoma... Gratifikasi ocr.pdf

... mendapat kuasa tertulis dani pelapor penolakan gratifikasi, pada UPG paling lambat 7 ( tujuh] hari kerja terhitung sejak tang&a gratifikasi ditolak. () Laporan penolakan gratifikasi dapat dilakukan melalui ...

... : a, Nama dan alamat lenglap penerima dan pemberi gratifikasi; b. ...

... Uraian jenis gratifikasi yang ditolak; e. Nilai gratifikasi yang ditolak ( jika diketahui j; dan f Kronologis peristiwa penolakan Gratifikasi. penolakan pasal 1I, penolakan ...

Hal. 10, File: Perbup_16_2015 ttg Pedoma... Gratifikasi ocr.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Sambas No. 24 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

Download file:

Perbup_16_2015 ttg Pedoma... Gratifikasi ocr.pdf

SPIP

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2015/NO.16,TBD No.16, LL KAB. SAMBAS: 23 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, aparatur sipil negara atau penyelenggara negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 2002, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 tahun 2014, PP No.60 Tahun 2008, PP No.53 Tahun 2010, Perpres No.55 Tahun 2012, PermenpanRB No.11 Tahun 2010, Perbup No.49 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Prinsip, maksud dan Tujuan; Jenis dan Kewajiban Pelaporan Gratifikasi; Pelaporan Penolakan Gratifikasi; Unit Pengendalian Gratifikasi; Pengawasan; Perlindungan Pelapor Gratifikasi; Sanksi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2015.
Peraturan Bupati ini memiliki 15 halaman dan 8 halaman lampiran;

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 10 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Gratifikasi; e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ ditolak; f. nilai Gratifikasi yang diterima/ ditolak; g. kronologis peristiwa penerimaan/ penolakan Gratifikasi; dan h. bukti, dokumen, atau data ...

... Bagian Kedua Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi Pasal 7 ( 1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa: a. Gratifikasi milik penerima; atau b. ...

... Gratifikasi milik Negara. (2) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut: a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan ...

Hal. 8, File: PERBUP NO 10 TAHUN 2021 P...ABUPATEN BOMBANA.pdf

... melakukan sosialisasi gratifikasi dan/ atau melaporkan kegiatan dan yang berindikasi gratifikasi di SKPD masing-masing. (2) Penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ...

... melaporkan penolakan Gratifikasi; c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Komisi; d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada Komisi; e. ...

... menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing; f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi ...

Hal. 10, File: PERBUP NO 10 TAHUN 2021 P...ABUPATEN BOMBANA.pdf

... menyampaikan Gratifikasi secara langsung kepada KPK atau melalui UPG; dan c. penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepenuhnya merupakan kewajiban pelapor dan wajib disampaikan paling ...

... lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi oleh pelapor. (3) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik penerima, UPG menindaklanjuti ...

... BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi ( 1) (2) (3) (4) Pasal 8 Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi dibentuk UPG Susunan keanggotaan UPG sebagaimana ...

Hal. 9, File: PERBUP NO 10 TAHUN 2021 P...ABUPATEN BOMBANA.pdf

Download file:

PERBUP NO 10 TAHUN 2021 P...ABUPATEN BOMBANA.pdf

pedoman

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2021 Nomor 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Bombana dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya; b. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana perlu di sesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kade Etik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 449); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Be;ita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 ten tang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP BAB III PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BAB V PENGAWASAN BAB VI HAK DAN PERLINDUNGAN BAB VII SANKSI BAB IX PEMBIAYAAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
13 halaman

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern Gratifikasi

Hasil pencarian pada file:

... kelengkapan dan isi laporan gratifikasi. ...

... Pasal 5 (1) Tim Pengendalian Gratifikasi wajib menerima, mencatat, menelaah dan memilah kategori laporan gratifikasi. (6) Tim Pengendalian Gratifikasi wajib menjaga kerahasiaan data pelapor gratifikasi ...

... gratifikasi dengan pemberi gratifikasi; g. alasan pemberian gratifikasi dan kronologi penerimaan gra tifikasi. - 10 - ...

Hal. 10, File: PERKA 6 Tahun 2015.pdf

... Diserahkan oleh, Alasan Pemberian Gratifikasi dan Kronologi Penerimaan Gratifikasi : Hubungan antara Penerima Gratifikasi dengan Pemberi Gratifikasi : Nilai Gratifikasi dan/ atau Estimasi Harga Barang ...

... yang Diterima : Uraian Jenis Gratifikasi yang Diterima : Tempat dan Waktu Penerimaan Gratifikasi : Jabatan Alam at Nama Identitas Pemberi Gratifikasi : Alam at Jabatan ldentitas Penerima Gratifikasi : ...

... Nama FORMULIR PELAPORAN GRATIFIK.ASI Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2015 ten tang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal ...

Hal. 13, File: PERKA 6 Tahun 2015.pdf

... b. jabatan pegawai negeri sipil a tau penyelenggara negara penerima gratifikasi serta pekerjaan dan jabatan pemberi gratifikasi; c. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi; d. uraian jenis gratifikasi ...

... disampaikan langsung Gratifikasi. ...

... BAB IV MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI (2) Dalam melakukan pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKPM membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi. - 9 - ...

Hal. 9, File: PERKA 6 Tahun 2015.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Perka BKPM No. 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Download file:

PERKA 6 Tahun 2015.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 35 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi; f. melakukan ...

... pemberian gratifikasi; dan i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK. ...

... kepada KPK RI dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; g. melakukan ...

Hal. 8, File: Perbup Bantaeng No 35 Tahun 2017.pdf

... Pasal 7 (1) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan secara tertulis menggunakan sarana elektronik atau nonelektonik dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi. ...

... Penyelenggara Negara; c. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi; d. uraian jenis gratifikasi yang diterima; e. nilai gratifikasi yang diterima. (3) Pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ...

... diterima. (5) KPK menetapkan status kepemilikan gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima secara lengkap. ...

Hal. 7, File: Perbup Bantaeng No 35 Tahun 2017.pdf

... Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi. 16. ...

... Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah pejabat/pegawai yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melaporkan kepada KPK atau melalui UPG ...

... Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor. 18. ...

Hal. 4, File: Perbup Bantaeng No 35 Tahun 2017.pdf

Download file:

Perbup Bantaeng No 35 Tahun 2017.pdf

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2017/NO.35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Bantaeng dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingat II Di Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698) ; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153); 10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetepan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetepan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863)
1. KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD,TUJUAN, DAN PRINSIP 3. PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI 4. UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 5. PENGAWASAN 6. PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN 7. SANKSI 8. PEMBIAYAAN 9. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
11

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintahan Kota Banjarmasin

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... (1)Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan olehKPKberupa: a. Gratifikasi milikpenerima; atau b. ...

... Gratifikasi milikNegara. (2)Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik penerirna, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut: a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan ...

... pemberi Gratifikasi; c. jabatan Pelaporan Gratifikasi; d. tempatdanwaktupenerimaan Gratiflkasi; . . . ...

Hal. 8, File: PERWAL NO 24 TAHUN 2021 edit.pdf

... 4a. dimanfaatkan olehPemerintah Daerah untuk keperluan; b. disumbangkan kepada Yayasansosialatau Lembagasosiallainnya; c. dikembalikan kepada pemberi Gratifikasi; d. dikembalikan kepada penerima Gratifikasi ...

... laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penoiakan Gratiflkasi; c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada komisi; ...

... d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodikkepada komisi; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan ...

Hal. 10, File: PERWAL NO 24 TAHUN 2021 edit.pdf

... Sekretaris :Sekretaris Inspektorat pada Kota (1)Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi dibentuk UPG Pasal8 Bagian Kesatu Susunan Organisasi BABIV UNITPENGENDALIAAN GRATIFIKASI b. apabila ...

... pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang danZatau barang, maka pelapor wajib menyampaikan Gratifikasi secara langsung kepada KPKatau melalui UPG;dan c. penyerahan Gratifikasi sebagaimana ...

... ditetapkan milik penerima, objek Gratifikasi diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada pelapor secara patut. (5) Terhadap Gratifikasi yang berstatus milik negara, ...

Hal. 9, File: PERWAL NO 24 TAHUN 2021 edit.pdf

Download file:

PERWAL NO 24 TAHUN 2021 edit.pdf

Standar/Pedoman

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD.2021/No.24

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintahan Kota Banjarmasin

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kota Banjarmasin dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; Perpres Nomor 54 Tahun 2018; PermenPAN RB Nomor 52 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019; Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Banjarmasin, yang memuat Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Prinsip; Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; Unit Pengendaliaan Gratifikasi; Pengawasan; Hak dan Perlindungan; Sanksi; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2021.
15 halaman; Lampiran 2 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepahyang Nomor 32 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Hasil pencarian pada file:

... Bagian Kedua Kewajiban Lapor Penerimaan Gratifikasi Pasal 8 (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepada: a. ...

... Pejabat/Pegawai; c. tern.pat da.n wa.Rtu penerimaan GratililGratifikasi yang diterima; e. nilai Gratifikasi yang diterima; dan f. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi. (4) ...

... ; d. uraian jenis Gratifikasi yang ditolak; e. nilai Gratifikasi yang ditolak Uika diketahui); dan f. kronologis peristiwa penolakan Gratifikasi. ...

Hal. 11, File: Perbup 2016 32.pdf

... BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 11 (1) Dalarn nmgka meningkatkan pencegahan terja.ciinya tindak pidana korupsi melalui Gratifikasi dibentuk UPG. (2) Susunan ...

... kepada KPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima oleh UPG; b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak Ianjut laporan penerimaan Gratifikasi yang dikelola ...

... ; d. merahasiakan pelapor penerima Gratifikasi kecuali atas perintah ketentuan perundang-undangan. ...

Hal. 13, File: Perbup 2016 32.pdf

... Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah suatu urut y@g dibentuk untuk melakUkim tugas dah fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi ...

... Bagian Kedua Prinsip Dasar Pasal 3 Prinsip dasar dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi yaitu: a. setiap Pejaqat/Pegawfli dilarang menerirna dan/atau memberil#m Gratifikasi yang dianggap suap; b. setiap ...

... Pejabat/Pegawai bertanggungjawab menjaga profesionalitas dan integtitas dengan melaporkan penenmaan clan/ a.tau pemoerian Gratifikasi. aagian Ketiga Ruang Lingkup I ...

Hal. 5, File: Perbup 2016 32.pdf

Download file:

Perbup 2016 32.pdf

pengendalian-gratifikasi

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang

ABSTRAK:

dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah kabupaten kepahiang yang bersih dan bebas dari KKN perlu memberikan pedoman pengendalian gratifikasi.
Dasar Hukum: UU 28/1999; UU 31/1999; UU 39/2003; UU 5/2014; UU 23/2014; PP 60/2008; PP 53/2010 dan Perda Kab Kepahiang 13/2016
Materi Pokok: peraturan Bupati ini dimaksdu untuk memberikan pedoman dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di lingkungan Pemkab kepahiang.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2016.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Penerima Gratifikasi adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi. pihak baik perseorangan, Cc 14. ...

... Pemberi adalah para sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. 15. ...

... Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor. Dipindai dengan CamScanner ...

Hal. 7, File: perbup-no-4-tahun-2021-1659409709.pdf

... Bagian Kedua Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi Pasal 7 (1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa: a. Gratifikasi milik Penerima, atau b. ...

... Gratifikasi milik Negara. (2) Terhadap gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik Negara, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal ( sebagai berikut : | a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai ...

... tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka pelapor wajib menyampaikan Gratifikasi secara langsung kepada KPK atau melalui UPG, dan Cc. penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ...

Hal. 14, File: perbup-no-4-tahun-2021-1659409709.pdf

... gratifkasi kepada KPK dalam | waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan gratifikasi diterima. (3) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya ...

... Identitas pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon, informasi pemberi Gratifikasi: c. jabatan pelapor Gratifikasi: : d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi, ...

... : e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ ditolak: f. nilai Gratifikasi yang diterima / ditolak: g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi, dan h. bukti, dokumen atau data pendukung terkait ...

Hal. 13, File: perbup-no-4-tahun-2021-1659409709.pdf

Download file:

perbup-no-4-tahun-2021-1659409709.pdf

pengendalian-gratifikasi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2021/No.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mengendalikan penerimaan dan pemberian gratifikasi di Kabupaten Kampar dan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu diatur pedoman pengendalian gratifikasi
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 28 Tahun 199; UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaiman telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 12 Tahun 2017; Perpres Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaiman telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019.
Terdiri dari 10 (sepuluh) Bab dan 22 Pasal, yaitu Bab tentang: Ketentuan umum, Prinsip dasar, Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi, Pengawasan, Hak dan Perlindungan, Sanksi, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Pada saat Perbup ini berlaku, Perbup Kampar Nomor 18 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan No. 19 Tahun 2016

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Medan

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Hasil pencarian pada file:

... mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari PNS/Penyelenggara Negara; c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK; d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi ...

... secara periodik kepada KPK; e. menyampaikan basil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Wali Kota; f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak ...

... gratifikasi; dan i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK. ...

Hal. 13, File: 43PERWAL NO 19 TAHUN 2016.pdf

... kan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. 29. ...

... Pelapor Gratifikasi, yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pejabat/Pegawai ASN yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melaporkan kepada KPK atau melalui ...

... Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang bensi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor. 32. ...

Hal. 7, File: 43PERWAL NO 19 TAHUN 2016.pdf

... gratifikasi; e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalatn pelaksanaan pengendalian gratifikasi; f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi ...

... pengendalian gratifikasi. ...

... gratifikasi menggunakan formulir yang berpedoman kepada format yang ditentukan oleh KPK. ...

Hal. 14, File: 43PERWAL NO 19 TAHUN 2016.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2013 Nomor 21)

Download file:

43PERWAL NO 19 TAHUN 2016.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT