Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

Menemukan 3.198 peraturan dalam 0,033 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 14 Tahun 2015

Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kebupaten Balangan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... b Pegawai Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan atas gratifikasi dan melaporkan segala bentuk penerimaan gratifikasi. ...

... Pasal7 BABIV PENCEGAHAN GRATIFIKASI (4)Satuan Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas : a. menerima laporan Gratifikasi dari Aparatur dilingkungan Sekretariat ...

... Daerah; b. melakukan Konfirmasi langsung atas laporan gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan / pemberian gratifikasi; c. melaporkan Rekapitulasi setiap laporan gratifikasi ...

Hal. 6, File: PERBUP 14 edit.pdf

... (1)UnitPengendali Gratifikasi (UPG)Kabupaten terdiri atas : a. ...

... Pembina; Pasal4 BABIII UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas: a. menerima laporan gratifikasi dari Pegawaiyang telah dilengkapi ...

... Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) menelaah laporan gratifikasi dan memberikan rekomendasi apakah laporan tersebut diproses oleh Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)atau olehKomisiPemberantasan Korupsi; c. ...

Hal. 4, File: PERBUP 14 edit.pdf

... (4)Satuan Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas : a. menerima pelaporan gratifikasi dari Aparatur dilingkungan kerjanya; b. melakukan Konfirmasi ...

... langsung atas laporan gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan / pemberian gratifikasi; c. melaporkan Rekapitulasi setiap laporan Gratifikasi yang diterima disertai datayberkas ...

... kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten; d. menindaklanjuti rekomendasi dari Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan dan pemanfaatan gratifikasi ...

Hal. 5, File: PERBUP 14 edit.pdf

Download file:

PERBUP 14 edit.pdf

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah;Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2015/NO.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kebupaten Balangan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan perlu dilaksanakan pengendalian gratifikasi;bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, diperlukan upaya Pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi bagi pegawai Pemerintah Kabupaten Balangan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012;0.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Pembentukan, Kedudukan Dan Tugas;Unit Pengendalian Gratifikasi;Pencegahan Graitifikasi;Jenis Gratifikasi;Tata Cara Pelapoan Gratifikasi;Sanksi Pelanggaran;Pembiayaan;Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Halaman

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Gratifikasi

Hasil pencarian pada file:

... ; b. informasi pemberi Gratifikasi; c. jabatan Pelapor; d. tempat dan waktu terjadinya penolakan Gratifikasi; e. kronologis peristiwa penolakan Gratifikasi; dan f. bukti, dokumen, atau data pendukung ...

... lengkap, dan nomor telepon; b. informasi pemberi Gratifikasi; c. jabatan penerima Gratifikasi; d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; f. nilai Gratifikasi ...

... dilengkapi dokumentasi objek Gratifikasi. ...

Hal. 17, File: Nomor 12 Tahun 2021.pdf

... 2021, No.479 -14- d. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK dalam hal laporan Gratifikasi diterima secara manual; e. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada ...

... KPK setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; f. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada Menteri ...

... yang sejenis untuk mendukung penerapan Pengendalian Gratifikasi. ...

Hal. 14, File: Nomor 12 Tahun 2021.pdf

... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat: a. jenis pelaporan Gratifikasi; b. waktu pelaporan Gratifikasi; dan c. objek Gratifikasi. ...

... BAB IV PELAPORAN GRATIFIKASI Bagian Kesatu Umum Pasal 13 (1) Pegawai atau Penyelenggara Negara wajib menyampaikan laporan Gratifikasi apabila: a. telah menolak Gratifikasi; atau b. ...

... telah menerima Gratifikasi. (2) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. ...

Hal. 16, File: Nomor 12 Tahun 2021.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Permen KKP No. 44/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Download file:

Nomor 12 Tahun 2021.pdf

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2021

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 12, BN 2021/ NO 479 ; PERATURAN.GO.ID; 28 HLM

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi serta mencegah terjadinya praktek suap, perlu menerapkan mekanisme pengendalian gratifikasi yang efektif dan efisien serta transparan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438); 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
mengatur tentang: ketentuan umum tujuan peraturan menteri tentang pengendalian gratifikasi prinsip pengendalian gratifikasi Program pengendalian gratifikasi bentuk gratifikasi yang diterima oleh pegawai atau penyelenggara negara Unit pengendalian gratifikasi Pelaporan gratifikasi pemantauan dan evaluasi peran serta

CATATAN:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
Mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMENKP/2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1487)
28 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan ...

Hal. 1, File: Perbup Sukamara No 3 tahu...lian Gratifikasi.pdf

... Gratifikasi kepada pimpinan instansi; h. melakukan sosialisasi Pengendalian Gratifikasi serta mengkoordinasikan kegiatan diseminasi aturan etika gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Pemerintah ...

... dan konsultasi kepada KPK dalam pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi. ...

... dikembalikan kepada Pemberi Gratifikasi; d. dikembalikan kepada Penerima Gratifikasi; atau e. dimusnahkan. ...

Hal. 10, File: Perbup Sukamara No 3 tahu...lian Gratifikasi.pdf

... Pemberi Gratifikasi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan Gratifikasi kepada penerima Gratifikasi. 18. ...

... Gratifikasi. 20. ...

... Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam formulir pelaporan Gratifikasi oleh pelapor. 21. ...

Hal. 4, File: Perbup Sukamara No 3 tahu...lian Gratifikasi.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Sukamara No. 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara

Download file:

Perbup Sukamara No 3 tahu...lian Gratifikasi.pdf

kepegawaian

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2018/3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara, pejabat/pegawai Pemerintah Kabupaten Sukamara dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP DASAR; BAB III PENGENDALIAN GRATIFIKASI; BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI; BAB V SOSIALISASI; BAB VI PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN; BAB VII PENGAWASAN; BAB VIII SANKSI; BAB VIII PENDANAAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2018.
13 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 32 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Hasil pencarian pada file:

... BAB IV ORGANISASI Pasal 8 J. rnensosialisasikan dan mempublikasikan penyclenggaraan gratifikasi. 1. .: g. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan gratifikasi ...

... Korupsi dalam memproses laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Pemerintah Kabupaten Batang Hari; • Pasa1 7 (1) Bupati Batang Hari membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dilingkungan Pemerintah ...

... BABm UNIT PENGENDALIAK GRATIFIKASI Pasal 6 5 ...

Hal. 5, File: 822. PERBUP NOMOR 32 TAHUN 2015.pdf

... Gratifikasi oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, " Pasal 14 UPG menyampaikan hasil penetapan status kepemilikan Gratifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada.kesernpatan pertama kepada Pelapor ...

... Pasal 13 " .. : Rekapitulasi Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara periodik setiap 2 (dua) bulan. ...

... Tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; d. Uraian jenis, nilai dan/ atau taksiran nilai Gratifikasi; dan e. Penjelasan umum. Pasal 11 7 ...

Hal. 7, File: 822. PERBUP NOMOR 32 TAHUN 2015.pdf

... Nama dan alamat lengkap penerirna dan pemberi gratifikasi; b. Jabatan pegawai negeri at.au penyelenggara Negara; c. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi; d. ...

... Uraian jenis gratifikasi yang diterima ; e. Nilai atau taksiran nilai Gratifikasi yang diterima; dan f. ...

... Kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi. . . (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi ...

Hal. 6, File: 822. PERBUP NOMOR 32 TAHUN 2015.pdf

Download file:

822. PERBUP NOMOR 32 TAHUN 2015.pdf

PENGENDALIAN GRATIFIKASI - PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2013/NO 32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari perlu dilaksanakan pengendalian gratifikasi; Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, diperlukan upaya Pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi bagi pegawai Pemerintah Kabupaten Batang Hari; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Batang Hari tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 55 Tahun 2012; Inspres No. 2 Tahun 2014
PERBUP ini mengatur mengenai Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, meliputi Pencegahan Gratifikasi; Jenis Gratifikasi; Unit Pengendalian Gratifikasi; Organisasi; Tata Cara Pelaporan Gratifikasi; Pembiayaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2015.
8 hlmn

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 34 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Gratifikasi dalam kedinasan adalah gratifikasi yang diterima pegawai selaku wakil yang sah dalam pelaksanaan tugas kedinasannya. ...

... Penerima adalah pegawai maupun pihak ketiga yang melakukan penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi. ...

... Peminta adalah setiap orang yang melakukan permintaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi. 4 ...

Hal. 4, File: PERBUP 34 - 2014 TTG PEDO...EMERINTAH DAERAH.pdf

... Gratifikasi, yaitu sebagai berikut : a. ...

... Penolakan Penerimaan Gratifikasi / Fasilitas c. Pemberian Gratifikasi d. Permintaan Gratifikasi Demikian kami sampaikan, mohoh dapat diproses lebih lanjut. Terima Kasih. ...

... Gratifikasi Gratifikasi sah / tidak Waktu Jabatan Golongan Nilai (Rp) Anggaran pembiayaan sah Pemberian Penerima pemberian Tempat Pelapor / Hubungan Bentuk / Permintaan Pemberi Peminta Jenis Gratifikasi ...

Hal. 20, File: PERBUP 34 - 2014 TTG PEDO...EMERINTAH DAERAH.pdf

... Uraian Pengendalian Gratifikasi Penyataan Ketentuan pada Pedoman Pelaksnaan Sistem Pengendalian Gratifikasi khususnya mengenai larangan penerimaan gratifikasi telah disampaikan secara lisan ataupun Ya ...

... Tidak Atas terjadinya penerimaan gratifikasi telah dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterima ( diisi jika Ya terdapat penerimaan gratifikasi ...

... Gratifikasi. ...

Hal. 24, File: PERBUP 34 - 2014 TTG PEDO...EMERINTAH DAERAH.pdf

Download file:

PERBUP 34 - 2014 TTG PEDO...EMERINTAH DAERAH.pdf

PENGENDALIAN-PEDOMAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2014/NO.34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berwibawa, bersih da bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga terciptanya pemerintahan yang baik serta mempunyai integritas terhadap tugas dan tanggungjawab kepada bangsa dan Negara; Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan serta menjaga integritas, penyelenggara negara wajib mengindari praktek-praktek tercela terutama tidak bertindak koruptif dan hal gratifikasi; Berdasarkan pertimbangan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1974; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No.60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2012; Permend PAN No. 60 Tahun 2012; Perda Kukar No.12 Tahun 2008; Perbup Kukar No.7 Tahun 2013.
Tujuan dari pedoman pengendalian gratifikasi adalah untuk memberikan pengaturan yang berkenaan dengan penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi agar mendorong terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2014.
Peraturan yang diubah: UU No.8 Tahun 1974; UU No.31 Tahun 1999; Perda Kukar No.12 Tahun 2008.
24 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 10 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... : Komite Pengendalian Gratifikasi : Tim Pengendalian Gratifikasi : Laporan Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, Pemberian dan Permintaan Gratifikasi Sesuai dengan Pedoman Pengendalian ...

... Gratifikasi Pernberi Gratifikasi Kegiatan dalam rangka Penerimaan yang ditolak Waktu Penolakan Jabatan Pekerjaan Nilai (Ro) 3. ...

... Permintaan Gratifikasi Pelapor/ Hubungan Bentuk/ Jenis Tempat Permintaan Pemberi Perninta Gratifikasi Kegiatan dalam rangka Tindak Lanjut No. ...

Hal. 16, File: Perbup No. 10 Tahun 2018.pdf

... luas, termasuk dalam penerimaan laporan gratifikasi hingga penetapan status kepemilikan gratifikasi. (6) Prinsip Independensi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 huruf f bagi pelapor gratifikasi, prinsip ...

... Pelaporan tersebut akan memutus potensi pengaruh pada independensi penerimaan gratifikasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. (7) Prinsip Perlindungan Pelapor Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ...

... J BAB III JENIS-JENIS GRATIFIKASI Bagian Kesatu Umum Pasal 5 Jenis-jenis Gratifikasi terdiri atas: a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. ...

Hal. 5, File: Perbup No. 10 Tahun 2018.pdf

... terhitung sejak diterimanya Gratifikasi dengan menggunakan form yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. (2) Unit Pengendalian Gratifikasi Pemerintah ...

... Kabupaten Minahasa Selatan harus melaporkan Gratifikasi paling lambat 15 (lima belas) hari kepada Komisi Pemberantasan korupsi sejak diterimanya laporan Gratifikasi dari Aparatur Pemerintah Kabupaten ...

... BABV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI Pasal 18 ( 1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dibentuk Unit ...

Hal. 9, File: Perbup No. 10 Tahun 2018.pdf

Download file:

Perbup No. 10 Tahun 2018.pdf

PENGENDALIAN-GRATIFIKASI

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD. Kab. Minahasa Selatan Tahun 2018 Nomor 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

ABSTRAK:

Meningkatan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui gratifikasi, maka dipandang perlu diatur pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Minahasa Selatan.
- UU No. 28 Tahun 1999; - UU No. 31 Tahun 1999; - UU No. 30 Tahun 2002; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 5 Tahun 2014; - PP No. 11 Tahun 2017; - Perpres No. 55 Tahun 2012; - Inpres No. 5 Tahun 2004; - Perda Kab. Minahasa Selatan No. 2 Tahun 2008; - Perda Kab. Minahasa Selatan No. 6 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang prinsip dasar pengendalian gratifikasi, jenis-jenis gratifikasi, mekanisme pelaporan gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi, perlindungan bagi pelapor, penghargaan dan sanksi, serta penyediaan sumber daya yang dibutuhkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
18 halaman terdiri dari 10 halaman batang tubuh dan 7 halaman lampiran (24 pasal)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Utara Nomor 12 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... 5 BAB II PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI Bagian Kesatu Tahapan Pengendalian Gratifikasi Pasal 1 (1) Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud terdiri atas tahapan: a. praimplementasi; b. implementasi ...

... kepentingan terhadap pentingnya dan manfaat Pengendalian Gratifikasi; dan c. penerapan Pengendalian Gratifikasi ...

... Gratifikasi di Instansi Pemerintahan; c. konsultasi penerapan Pengendalian Gratifikasi; dan d. penyelenggaraan pertemuan periodik atau khusus terkait monitoring dan evaluasi kegiatan Pengendalian Gratifikasi ...

Hal. 5, File: 2018perbupmorut12.pdf

... Pasal 3 Penerapan Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berpedoman pada tata cara penerapan Pengendalian Gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK. ...

... Bagian Kedua Unit Pengendalian Gratifikasi Pasal 4 (1) Penerapan Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh UPG. (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan ...

... d. melaporkan rekapitulasi laporan Gratifikasi secara periodik kepada KPK; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi; ...

Hal. 6, File: 2018perbupmorut12.pdf

... kerja/pelayanan publik yang berpotensi tinggi menerima atau memberikan Gratifikasi. ...

... i. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Pengendalian Gratifikasi. ...

... BAB III TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI Bagian Kesatu Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi Pasal 7 (1) Pejabat/Pegawai wajib menolak Gratifikasi yang diketahui ...

Hal. 7, File: 2018perbupmorut12.pdf

Download file:

2018perbupmorut12.pdf

pengendalian gratifikasi

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2018/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia serta mencegah terjadinya praktek suap di dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu menerapkan mekanisme pengendalian gratifikasi yang efektif dan efisien serta transparan; bahwa penerapan pengendalian gratifikasi dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat, Pegawai Negeri, atau Penyelenggara Negara dalam menyampaikan laporan gratifikasi, meminimalisir konflik kepentingan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: penerapan pengendalian gratifikasi; tata cara pelaporan gratifikasi dan penetapan status gratifikasi; perlindungan hukum dan penghargaan; dan sanksi administratif.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2018.
13 halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 24 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Hasil pencarian pada file:

... Penolakan Penerimaan Gratifikasi/Fasilitas Tempat Penolakan Pelapor/ Penolakan Gratifikasi Hubungan Pemberi Bentuk/Jenis Gratifikasi Waktu Penolakan Jabatan Pekerjaan Nilai (Rp) 3. ...

... Pemberian Gratifikasi Tempat Pemberian Pelapor/ Pemberi Gratifikasi Hubungan Penerima Bentuk/Jenis Gratifikasi Kegiatan Dalam Rangka Penerimaan Waktu Pemberian Jabatan Golongan Penerima Nilai (Rp ...

... Permintaan Gratifikasi Tempat Permintaan Pelapor/ Peminta Gratifikasi Hubungan Peminta Bentuk/Jenis Gratifikasi Waktu Permintaan Jabatan Golongan Peminta Nilai (Rp) Demikian kami sampaikan, terima kasih ...

Hal. 5, File: Perbup 24 - 2016 Lampiran II.pdf

... Unit Pengendalian Gratifikasi. ...

... Uraian Pengendalian Gratifikasi Check List Ketentuan pada Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi Khususnya mengenai larangan penerimaan gratifikasi telah disampaikan secara lisan ataupun ...

... Atas terjadinya penerimaan gratifikasi telah dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterima (diisi jika terdapat penerimaan gratifikasi ...

Hal. 6, File: Perbup 24 - 2016 Lampiran II.pdf

... PROSEDUR DAN MEKANISME PENGELOLAAN GRATIFIKASI I. Laporan Penerimaan Gratifikasi a. Pejabat Negara dan Pegawai 1. Mengisi formulir laporan penerimaan gratifikasi; dan 2. ...

... Menyerahkan formulir laporan penerimaan gratifikasi yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait maksimal 7 (tujuh) hari kerja kepada UPG. b. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) 1. ...

... hadiah/gratifikasi. 2. ...

Hal. 14, File: Perbup 24 - 2016 Pedoman ...rian Gratifikasi.pdf

Download file:

Perbup 24 - 2016 Pedoman ...rian Gratifikasi.pdf

Perbup 24 - 2016 Lampiran II.pdf

pedoman-pengendalian-gratifikasi-di-lingkungan-pemerintah

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2016/NO.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Tangerang dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya
UU No 14 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 30 Tahun 2002; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 79 Tahun 2005; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; PerPres No 55 Tahun 2012; PerMen Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 52 Tahun 2014; Peraturan KPK No 2 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Tangerang No 15 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud,Tujuan Dan Prinsip; 3. Pengendalian Gratifikasi; 4. Unit Pengendalian Gratifikasi; 5. Sosial Dan Diseminasi; 6. Perlindungan Pelaporan Gratifikasi; 7. Pengawasan; 8. Sanksi; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Lain-Lain; 11. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2016.
16 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 17 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Bagian Kedua Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi Pasal 7 (1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi; (2) ratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa: a. Gratifikasi milik penerima; atau b. ...

... Gratifikasi milik Negara. ...

... (3) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut: a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang dan/ ...

Hal. 8, File: PERBUP NOMOR 17 TAHUN 2021.pdf

... penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masingmasing; f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal ...

... dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi. ...

... Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi; d. Dikembalikan kepada penerima gratifikasi; atau e. Dimusnahkan. ...

Hal. 9, File: PERBUP NOMOR 17 TAHUN 2021.pdf

... Pasal 6 (1) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan cara: a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak ...

... laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima. (3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap lengkap apabila ...

... waktu penerimaan Gratifikasi; e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ditolak; f. nilai Gratifikasi yang diterima/ditolak; g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi; dan h. bukti, dokumen ...

Hal. 7, File: PERBUP NOMOR 17 TAHUN 2021.pdf

Download file:

PERBUP NOMOR 17 TAHUN 2021.pdf

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 423

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Konawe dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya; b. bahwa Peraturan Bupati Konawe Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153); 10.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 11.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813); 12.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438); 13.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP BAB III Bagian Kesatu PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BAB V PENGAWASAN BAB VI HAK DAN PERLINDUNGAN BAB VII SANKSI BAB VIII PEMBIAYAAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2021.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

Abstrak

Standar/Pedoman Gratifikasi

Hasil pencarian pada file:

... Gratifikasi. (4) Diisi dengan jabatan penerima Gratifikasi (5) Diisi dengan unit kerja penetima Gratifikasi (6) Diisi dengan tanggal penerimaan laporan Gratifikasi oleh UPG (71 Diisi dengan tanggal penerimaan ...

... atau penolakan Gratifikasi oleh penerima Gratifikasi (8) Diisi dengan bentuk Gratifrkasi yang diterima, misal uang/jenis barang Gratifikasi (9) Diisi dengan nilai atau taksiran nilai barang Gratifikasi ...

... Gratifikasi oleh UPG terkait Gratifikasi Kedinasan (13) Diisi dengan tanggal pengiriman/penerusan laporal Gratifikasi ke KPK (14) Diisi dengan Keputusan KPK mengenai status Gratifikasi, apakah menjadi ...

Hal. 33, File: peraturan BKN NO. 4 Tahun 2021.pdf

... Gratifikasi dapat diperoleh melalui: a. ...

... Sekretariat UPG pada unit Gratifikasi; dan/atau c. Website KPK. ...

... BAB V PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI DAN PELAPORAN HASIL PENANGANAN OLEH UPG Bagian Kesatu Penanganan Laporan Gratifikasi dari Penerima Gratifikasi ...

Hal. 14, File: peraturan BKN NO. 4 Tahun 2021.pdf

... (1) (21 (1) (21 - 18- Pasal 2 I Dalam hal Gratifikasi ditetapkan menjadi milik Negara, penerima Gratifikasi wajib menyerahkan barang Gratifikasi kepada KPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung ...

... Penyerahan barang Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. apabila Gratifikasi dalam bentuk uang, penerima Gratifikasi menyetorkan ke rekening KPK dan menyampaikan ...

... Bagian Ketiga Penyerahan Barang Gratifikasi Yang Ditetapkan Menjadi Milik Unit Kerja Pasal 22 Dalam hal Gratifikasi ditetapkan menjadi milik unit kerja, penerima Gratifikasi wajib menyerahkan barang Gratifikasi ...

Hal. 19, File: peraturan BKN NO. 4 Tahun 2021.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Perka BKN No. 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

Download file:

peraturan BKN NO. 4 Tahun 2021.pdf

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

2021

Peraturan Badan Kepegawaian Negara NO. 4, BN. 2021 No. 561, jdih.bkn.go.id

Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

ABSTRAK:

: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2OI9 tentang Pelaporan Gratifikasi, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; bahwa Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dalam Pengendalian Gratifikasi ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38741 sebagaimana telah diubah dengan 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200l tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor I37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20I4 Nomor 1834); 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 1382); 7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratif,tkasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438); 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara a (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Nomor 1728);
Ketentuan Umum; Kewajiban Pegawai dan Kategori Gratifikasi; Unit Pengendalian Gratifikasi; Tata Cara Pelaporan Gratifikasi; Penanganan Laporan Gratifikasi dan Pelaporan Hasil Penanganan oleh UPG; Penetapan Status Barang Gratifikasi; Penyerahan Barang Gratifikasi; Perlindungan dan Sanksi; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2021.
Mencabut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1258
38 halaman dengan lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT