Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2021/NO.29, LL KAB. KAYONG UTARA : 14 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAPORAN GRATIFIKASI
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyediaan pendanaan untuk pencegahan serta penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Kayong Utara, pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 dan penyesuaian bantuan keuangan khusus dari Provinsi Kalimantan Barat, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu disesuaikan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 2002, UU No.6 Tahun 2007, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2008, PP No.53 Tahun 2010,Perkpk No.2 Tahun 2019, Perda Kayong Utara No.12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Unit Pengendalian Gratifikasi, Pelaporan Gratifikasi, Penanganan Laporan Gratifikasi, Tindak Lanjut Laporan Gratifikasi, Kompensasi, Hak dan Perlindungan Pelapor, Pemberian Sanksi, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2021.
Peraturan ini memiliki 14 halaman
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 2, BN.2022/No.10, jdih.pu.go.id : 17 hlm
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pengendalian Gratifikasi
ABSTRAK:
bahwa untuk penguatan pengawasan dalam pengendalian gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta guna memenuhi kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai pelaporan gratifikasi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu diganti dan bahwa pengendalian gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu mengacu kepada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
UUD 1945 Pasal 17ayat (3); UU No.39Tahun 2008; Perpres No. 27 Tahun 2020; Permen PUPRNo.13 Tahun 2020; dan Permen PUPR No.16 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Permen PUPR No.26 Tahun 2020
Dalam Permenini diatur mengenaipengendalian gratifikasibahwasetiap pegawai dan penyelenggara negara wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.Setiap pegawai dan penyelenggara negara dilarang memberikan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
CATATAN:
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2022.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 665), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
17 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 91 Tahun 2015
... (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima. ...
... Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon; b. informasi pemberi Gratifikasi; c. jabatan pelapor Gratifikasi; d. tempat dan waktu penerimaan/penolakan Gratifikasi; e. uraian jenis Gratifikasi ...
... yang diterima/ditolak; f. nilai Gratifikasi yang diterima/ditolak; g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi; dan h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi (2) ...
... BAB V KOMPENSASI Pasal 13 (1) Pelapor dapat menyampaikan permohonan kompensasi atas objek Gratifikasi yang dilaporkannya kepada KPK. (2) Atas persetujuan KPK, objek Gratifikasi dapat dikompensasi dengan ...
... syarat: a. objek Gratifikasi berbentuk barang atau fasilitas; b. pelapor kooperatif dan beritikad baik; dan c. pelapor bersedia mengganti objek Gratifikasi dengan sejumlah uang yang senilai dengan barang ...
... penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing; f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal ...
... Pasal 10 (1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang dilaporkan kepada Komisi berupa: a. Gratifikasi milik Penerima; atau b. ...
... Gratifikasi milik Negara. (2) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Laporan Hasil Analisis Laporan Gratifikasi oleh KPK. ...
... Pasal 11 (1) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut: a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme serta mengupayakan pengendalian
gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai
dalam menjalankan tugas dan fungsi, perlu disusun
Pedoman Pengendalian Gratifikasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2
Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pengendalian gratifikasi, pelaporan dan penetapan status gratifikasi, kompensasi, unit pengendalian gratifikasi, pengawasan, kewajiban pegawai negeri, hak, perlindungan dan penghargaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2020.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 58 Tahun 2016 dicabut.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 39 Tahun 2018
... Pemberi Gratifikasi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum, atau lembaga yang memberikan Gratifikasi kepada penerima Gratifikasi. 12. ...
... Penerima Gratifikasi adalah Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi. 13. ...
... Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor. 14. ...
... 11 h. melakukan pemetaan titik rawan Penerimaan Gratifikasi dan Pemberian Gratifikasi; dan i. melakukan monitoring dan evaluasi Pengendalian Gratifikasi bersama KPK. ...
... laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan Gratifikasi yang dikelola UPG kepada KPK; c. merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi; d. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada ...
... KPK dalam pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi; e. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi terhadap Gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan f. melakukan ...
... 9 Pasal 8 (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima dengan mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi ...
... Pasal 9 (1) Formulir Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan: a. secara langsung ke kantor KPK oleh Penerima Gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa tertulis dari ...
... Penerima Gratifikasi; b. melalui UPG paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Gratifikasi; atau c. melalui pos, email, atau website KPK. (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
ABSTRAK:
a. bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan
korupsi meliputi gratifikasi kepada pegawai aparatur
sipil negara dan penyelenggara negara harus
dikendalikan dalam rangka mewujudkan masyarakat
adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan
Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang baik serta bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan pedoman
pengendalian gratifikasi sebagai salah satu bentuk
perwujudan dari pembangunan hukum di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung;
c. bahwa penerapan sistem pengendalian gratifikasi bagi
pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam
melaksanakan tugasnya memerlukan pedoman dalam
bentuk pengaturan guna memperjelas makna dan
implementasi pengendalian gratifikasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02
Tahun 2014
Terdiri dari 20 pasal, 9 bab yaitu ketentuan umum, gratifikasi, pelaporan, UPG, pengawasan, perlindungan dan penghargaan, pembiayaan, ketentuan penutup,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
mengatur mengenai pedoman pengendalian gratifikasi
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2021
... 15 b. menenma dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal Pegawai, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan gratifikasi; c. meneruskan laporan penenmaan ...
... Gratifikasi kepada KPK; d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi secara periodik kepada KPK; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi ...
... KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima. (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK dalam ...
... Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon; b. informasi pemberi gratifikasi; c. jabatan penerima gratifikasi; d. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi; e. uraian jenis gratifikasi ...
... yang diterima/ ditolak; f. nilai gratifikasi yang diterima/ ditolak; g. kronologis peristiwa penerimaan / penolakan gratifikasi; dan h . bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan gratifikasi. ...
... Penerima Gratifikasi adalah Pegawai atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi. 14. ...
... Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah penerima gratifikasi yang menyampaikan laporan gratifikasi. 15. ...
... Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi. 16. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 No 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengendalikan penerimaan dan pemberian gratifikasi di Kabupaten Lamongan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu diatur pedoman pengendalian gratifikasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 28 Tahun 1999;
UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001;
UU No 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 19 Tahun 2019;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 5 Tahun 2014;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 60 Tahun 2008;
PP No 53 Tahun 2010;
PP No 12 Tahun 2017;
PP No 12 Tahun 2019;
Perpres No 54 Tahun 2018;
Perpres No 87 Tahun 2014;
Permenpan RB No 52 Tahun 2014;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Peraturan KPK No 2 Tahun 2019;
Perda Kab. Lamongan No 4 Tahun 2018.
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati mi adalah untuk memberikan pedoman dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini antara
lain:
a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
Pegawai dan Penyelenggara Negara tentang gratifikasi;
b. meningkatkan Penyelenggara kepatuhan Pegawai dan Negara tentang gratifikasi
terhadap ketentuan gratifikasi;
c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
d. membangun integritas Pegawai dan Penyelenggara Negara tentang gratifikasi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2023
... - 18 - b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara di Daerah; c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi ...
... Pengendalian Gratifikasi bersama UPG Pemerintah Daerah. ...
... Bagian Kedua Mekanisme Pelaporan Gratifikasi Melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Paragraf 1 Umum Pasal 23 (1) Dalam hal Penyelenggara Negara di Daerah dan Pegawai Negeri yang menerima Gratifikasi ...
... Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara di Daerah melaporkan penolakan Gratifikasi; c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK; d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan ...
... dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada Bupati dan KPK ...
... ; f. melakukan pemetaan/identifikasi titik rawan penerimaan dan pemberian Gratifikasi; g. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan dan Badan ...
... Pasal 10 (1) Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, objek Gratifikasi dapat ditolak untuk dikembalikan oleh Pelapor atau UPG Pemerintah Daerah kepada ...
... pihak pemberi Gratifikasi. (2) Dalam hal Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditolak untuk dikembalikan ...
... BAB IIII PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI Pasal 11 (1) Dalam hal status Gratifikasi ditetapkan menjadi Gratifikasi milik Penerima, objek Gratifikasi yang disertakan dalam laporan dikembalikan kepada Pelapor ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa pengendalian Gratifikasi diperlukan dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme;
b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam
pelaksanaan pengendalian dan pelaporan Gratifikasi,
diperlukan pengaturan tentang pengendalian
Gratifikasi;
c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan
perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 ; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pengendalian Dan Pelaporan Gratifikasi; Penetapan Status Gratifikasi; Pengelolaan Barang Yang Diperoleh Dari Penerimaan Gratifikasi ; Unit Pengendalian Gratifikasi; Sosialisasi; Hak Dan Perlindungan Pelapor; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2023.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
Jumlah Halaman: 22 HLM, Lampiran: 2 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 7.3 Tahun 2018
... gratifikasi; d. merumuskan model pelayanan konsultasi dan pelaporan pengendalian gratifikasi; e. memberikan layanan konsultasi seputar permasalahan gratifikasi; f. melakukan sosialisasi percepatan implementasi ...
... pengendalian gratifikasi; g. melakukan identifikasi dan analisis untuk menetapkan status laporan penerimaan Gratifikasi; dan h. memberikan laporan secara periodik kepada Bupati dan KPK atas pelaksanaan ...
... e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi; f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal ...
... h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPKdan atau UPG Pemerintah Daerah. ...
... koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; c. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah ...
... dan konsultasi kepada KPK dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi terhadap Gratifikasi yang dikelola oleh Perangkat Daerah ...
... Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan ...
... Penerima Gratifikasi adalah setiap pegawai/pejabat pemerintah Kabupaten Sleman yang melakukan penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi; 6. ...
... Pemberi Gratifikasi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme telah ditetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Bahwa pengendalian gratifikasi merupakan salah satu indikator penguatan pengawasan untuk menilai keberhasilan proses pembangunan zona integritas
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014
Materi Pokok: Pengendalian Gratifikasi, Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi, Pengawasan, Perlindungan dan Penghargaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
Jumlah Halaman: 17 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 21 Tahun 2021
... BAB IV PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI Bagian Kesatu Umum Pasal 7 (1) Pelaporan Gratifikasi dilakukan dengan cara : a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari keija sejak gratifikasi ...
... pada ayat (1) huruf b wajib meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari keija sejak laporan gratifikasi diterima. (3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ...
... penerima gratifikasi; d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; e. uraian jenis gratifikasi yang diterima; f. nilai gratifikasi yang diterima; g. kronologis peristiwa peneriman gratifikasi; dan h. bukti ...
... Bagian Kelima Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi Pasal 20 (1) Penetapan status kepemilikan gratifikasi yang dilaporkan kepada UPG berupa: a. gratifikasi milik penerima; atau b. gratifikasi milik ...
... kepemilikan gratifikasi disampaikan kepada penerima Gratifikasi paling lama 7 (tujuh) hari keija terhitung sejak tanggal ditetapkan. ...
... Pasal 22 (1) Palam hal status gratifikasi ditetapkan menjadi gratifikasi milik penerima, objek gratifikasi yang disertakan dalam laporan dikembalikan kepada Pelapor. (2) Pengembalian objek gratifikasi ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
ABSTRAK:
a. bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dilingkungan Pemerintah Daerah, salah satu upaya yang harus dilakukan dengan
mengendalikan gratifikasi;
b. bahwa agar pengendalian gratifikasi dapat dilaksanakan secara efektif, perlu ada pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh pejabat/pegawai dan penyelenggara negara;
c. bahwa Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 6 Tahun 1991, UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999, UU No 30 Tahun 2002, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2008, PP No 53 Tahun 2010, PP No 12 Tahun 2017, Perpres No 54 Tahun 2018, PermenpanRB No 52 Tahun 2014, Peraturan KPK No 2 Tahun 2019
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2021.
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 15
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
