... -7 Kecamatan Bulik Desa Bumi Agung, Desa Sumber Mulya, Desa Arga Mulya, Desa Bukit Indah, Desa Liku, Desa Bunut, Desa Sungai Mentawa. 8 Lamandau-8 Kecamatan Lamandau Desa Samu Jaya, Desa Sekoban, Desa ...
... Bakonsu, Desa Suja, Kelurahan Tapin Bini. 9 Lamandau-9 Kecamatan Bulik Desa Batu Kotam, Desa Bunut, Desa Guci, Desa Kujan, Desa Sungai Mentawa, Kelurahan Nanga Bulik, Desa Bumi Agung. ...
... Kudangan. 11 Lamandau-11 Kecamatan Lamandau Desa Sungai Tuat, Desa Cuhai, Desa Karang Taba, Desa Kawa, Desa Bina Desa, Desa Penopa, Desa Tanjung Beringin. 4. ...
... KABUPATEN LAMANDAU No Zonasi Wilayah Zonasi Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa) 1 Lamandau-1 Kecamatan Menthobi Raya Desa Topalan, Desa Nanuah, Desa Melata, Desa Batu Ampar, Desa Lubuk Hiju, Desa Bukit Makmur ...
... Suling Tambun Desa Tumbang Langkai. 2 Lamandau-2 Kecamatan Batang Kawa Desa Kinipan, Desa Batu Tambun, Desa Ginih, Desa Benakitan, Desa Liku, Desa Mengkalang, Desa Karang Mas, Desa Kina, Desa Jemuat. 3 ...
... , Sungai Kuning 4 Lamandau-4 Kecamatan Bulik Timur Desa Batu Tunggal, Desa Merambang, Desa Sepondam, Desa Toka, Desa Nanga Koring, Desa Sungkup. 5 Lamandau-5 Kecamatan Bulik Desa Beruta, Desa Pemolontian ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 2016 tentang Kewenangan Desa;
Peraturan Bupati Barito selatan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Barito Selatan;
1. Pengelolaan
2. Tukar Menukar
3. Pembinaan Dan Pengawasan
4. Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2021.
28
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahKebijakan Pemerintah
Hasil pencarian pada file:
... Pengendalian gratifikasi. ...
... Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi: a. penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri ...
... ; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: ...
... - 77 - No Fokus Sasaran a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko ...
... penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi. 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil ...
... monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi. 3. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2023, dan guna pedoman
pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Brebes, terkoordinasi, efektif dan
efisien, perlu menyusun Perencanaan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Perencanaan Pengawasan
Bab IV Pembinaan dan Pengawasan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2023.
80 hlm
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 88 Tahun 2022
... Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi: a. penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/ ...
... ; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: ...
... - 73 - No Fokus Sasaran a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan ...
... gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi. 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring ...
... dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi. 3. ...
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Hasil pencarian pada file:
... penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian in tegri tas kepada perangkat daerah instansi. 2) Implementasi: a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengen dalian gratifikasi ...
... ; b) diseminasi ketentuan /kebijakan pengenda- lian gratifikasi; c) identifikasi dan anali-sis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon / penanganan risiko penerimaan gratifikasi. 3) Pasca lmplementasi ...
... : a) Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi. ...
... Pengendalian gratifikasi Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pembe-rantasan korupsi meliputi: a.Penanganan laporan peneri- maan / penolakan gratifikasi ...
... Implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: 1) Pre-implemeritasi: a) Perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan keterrtu- an/kebijakan pengen- dalian gratifikasi; c) pembentukan unit ...
... pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaranakun gratifikasi online unit pengelola grati:fikasi No Sasaran Fokus 3. ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah serta dalam rangka
mewujudkan pembinaan dan pengawasan atas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif,
efisien dan terpadu, perlu disusun perencanaan
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah setiap tahun; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pembinaan dan Pengawasan Daerah Kota
Penyelenggaraan Pemerintahan Pekalongan Tahun 2022;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan jadwal pelaksanaan beserta uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2021.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2023
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaSistem Pengendalian Intern
Hasil pencarian pada file:
... Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi: a. penanganan laporan penerimaan /penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan ...
... gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi : a) penyusunan rencana kerja implementasi ...
... program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ...
... ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi. 3) Pasca Implementasi : a) monitoring ...
... dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi. 3 Pelaksanaan survei penilaian integritas ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati yang dibantu oleh Inspektorat;
b. bahwa guna memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, perlu disusun perencanaan pembinaan dan pengawasan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Permendagri Nomor 9 Tahun 2018;
Permendagri Nomor 10 Tahun 2018;
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
Permendagri Nomor 88 Tahun 2022;
Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016.
Perencanaan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2023 meliputi:
a. fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
b. sasaran pembinaan dan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa; dan
c. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2023.
16 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 101 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPengawasan/Audit Internal
Hasil pencarian pada file:
... d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) lmplementasi: a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan / kebijakan ...
... pengendalian gratifikasi; pengendalian gratifikasi; dan 1) Pre-implementasi: a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit program ...
... / penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/ a tau penyelenggara negara; 2. ...
... Pelaksanaan survei penilaian a. meyakinkan monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi. hasil lanjut b) tindak a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi ...
... ; dan penerimaan risiko gratifikasi. 3) Pasca Implementasi: gratifikasi; dan d) respon/penanganan penerimaan risiko c) identifikasi dan analisis Sasaran Fokus No ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Pekalongan Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta dalam rangka mewujudkan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu, perlu disusun perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Pekalongan Tahun 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota (Perwali) ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan, komponen penyusun, dan pembiayaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Pekalongan , beserta Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023
... Fokus Sasaran 1) Pre Implementasi a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) Penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) Pembentukan UPG; d) Pendaftaran akun gratifikasi online ...
... unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi a) Penyusunan rencana kerja implentasi program pengendalian gratifikasi; b) Diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) Identifikasi ...
... Pengendalian gratifikasi Optimalisasi tugas dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) berdasarkan kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meliputi : a. ...
... Penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara. b. Implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi : ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, dan
guna pedoman pelaksanaan pengawasan internal dan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan secara
terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien, maka perlu
menyusun Peraturan Bupati tentang Perencanaan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 48 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum dan pedoman perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 123 Tahun 2021
... Pengendalian gratifikasi Sasaran Optimalisasi tugas dan fu ngsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi: a. penanganan laporan penerimaanl penolakan gratifikasi ...
... / kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: a) penyusunan rencana ...
... kerj a implementasi program pengendalian gratifikasi; ...
... No Fokus Sasaran b) diseminasi kebijakan gratifikasi; 12 ketentuanj pengendalian c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) responjpenanganan risiko penerimaan gratifikasi. 3) Pasca ...
... Implementasi a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi program gra tifikasi. implem en tasi pengendalian 2. ...
kebijakan - pengawasan - atas - penyelenggaraan - pemerintah - tahun - 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 123, BD 2021/123
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat 4 PP No. 18 Tahun 2016 agar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2022.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri RI No. 48 Tahun 2021; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2021; Perbup Tasikmalaya No. 39 Tahun 2021; Perbup Tasikmalaya No. 50 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Fokus Dan Sasaran, Pelaksanaan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
... RPP tentang Pengendalian Gratifikasi Aspek hukum gratifikasi. Penegasan subyek hukum gratifikasi. Bentuk gratifikasi yang wajib atau tidak wqiib dilaporkan. Mekanisme pelaporan gratifikasi. ...
... Batasan nilai wajar untuk gratifikasi datam konteks dan momen tertentu. ...
... Aspek Pemenuhan (6,75%) a)Gratifikasi (1,25%) a)Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi; 10 b)Telah dilakukan public campaign; 10 c)Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan; 10 d) Telah ...
... dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi; 10 e) Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti. 10 b) Penerapan SPIP (2%) a)Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini memuat tentang beberapa perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2020 yang meliputi perubahan pada Pasal 2, Pasal 4 ayat (2), dan ketentuan lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2021.
Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2020 (Diubah)
34 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
