... MAKANAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI ...
... DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai struktur Unit Pengendali Gratifikasi ...
... di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas ...
... Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101); 10. ...
... 2018 Nomor 784); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI ...
... Pasal I Ketentuan Pasal 16 dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik ...
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan NO. 24, BN.2018/No.1108, jdih.pom.go.id: 5 hlm.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2018.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kendari Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 50, BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR 50
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Strategi dan Upaya Pencegahan Korupsi Dalam Pemberian Layanan Administrasi Pemerintahan yang Bebas Suap, Pungutan Liar dan/atau Gratifikasi Lingkup Pemerintah Kota Kendari
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Kendari dalm Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegritas Tahun 2020-2021;
b. bahwa strategi dan upaya pencegahan korupsi dalam pemberian layanan administrasi pemerintahan yang bebas Suap, Pungli dan Gratifikasi dimaksudkan sebagai acuan langkah-langkah strategis Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Organisasi Perangkat Daerah untuk memastikan terwujudnya pemberian layanan administrasi pemerintahan yang bebas suap, pungli dan gratifikasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Strategi dan Upaya Pencegahan Korupsi dalam Pemberian Layanan Administrasi Pemerintah yang Bebas Suap, Pungutan Liar dan/atau Gratifikasi Lingkup Pemerintah Kota Kendari.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1945 tentang Pembentukan
Daerah Kotamadya Tingkat II Kendari (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2720);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Repubik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5674);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia N omor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pembendaharaan Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 ltahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2017
Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan
Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
Dilingkungan Instansi Pemerintah; (Berita Negara Repuplik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
15. Peraturan Walikota Kendari Nomor 31 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah
Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani dilingkungan Instansi Pemerintah; (Berita Daerah
Kata Kendari Tahun 2018 Nomor 31);
16. Peraturan Walikota Kendari Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah
Kata Kendari.(Berita Daerah Kata Kendari Tahun 2019 Nomor
15);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II NILAI-NILAI PENCEGAHAN KORUPSI
BAB III PRINSIP-PRINSIP PENCEGAHAN KORUPSI
BAB IV STRATEGI DAN UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI
BAB V KOORDINASI DAN SUPERVISI
BAB VI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SERTA PUBLIKASI DATA/INFORMASI
BAB VII EVALUASI
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
15
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2017
... PasalII Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. rnernbutuhkan atau tempat penyaluran bantuan sosiallain; atau d. diserahkan kepada pegawai yang rnenenma gratifikasi untuk dimanfaatkan ...
... sebagai penunjang kinerja. (2) Dalam hal gratifikasi telah ditetapkan KPK namun tidak dapat dirnanfaatkan dan dikelola, rnaka UPG Kernenterian dapat mengernbalikan kepada pernberi gratifikasi atau dimusnahkan.yang ...
... pihak kepada instansi; c. disalurkan Pasal 18 (1) Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan KPK untuk dikelola UPG Kementerian dengan pernanfaatannya, sebagai berikut: a. keperluan ...
... a. bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian .Gratifikasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan sudah ...
... pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun .2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi ...
... DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17TAHUN2017 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANMENTERI KETENAGAKERJAANNOMOR 25 TAHUN2015 TENTANGPEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI ...
... Pasal 12A Terhadap penerimaan gratifikasi berupa barang yang mudah busuk atau rusak dalam batasan kewajaran dapat disalurkan langsung ke panti asuhan, panti jornpo , dan pihak yang membutuhkan atau tempat ...
... Di antara Pasal 12dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal lOA Penerimaan gratifikasi terkait penerimaan honorarium dalam bentuk uang atau setara ...
Permenaker No. 22 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan
Mengubah
Permenaker No. 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan NO. 17, BN.2017/No.1530, jdih.kemnaker.go.id : 8 hlm.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2017.
Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2002.
Peraturan Menteri Keuangan NO. 162, BN.2023 (1107)/10 hlm
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk penyelesaian uang pengganti, perlu menambahkan barang sita eksekusi yang merupakan hasil penyitaan jaksa sebagai barang rampasan negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk menyesuaikan nomenklatur pejabat pengurus barang rampasan negara di lingkungan oditurat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/ A/JA/06/2014, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/ A/JA/ 10/2014,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi yaitu tentang ketentuan umum, Oditur Jenderal Tentara Nasional Indonesia dan hibah
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi diubah sebagian
10 hlm
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2021
... nomor telepon; b. informasi pemberi Gratifikasi; c. jabatan penerima Gratifikasi; d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; f. nilai Gratifikasi yang diterima ...
... ; g. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi. (6) Laporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi ...
... dokumentasi objek Gratifikasi. (7) Dalam hal laporan Gratifikasi tidak disertai informasi atau keterangan lain yang lengkap sehingga tidak diketahui nama Pelapor dan alamatnya, UPG Kementerian menyampaikan ...
... dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima. (3) ...
... Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada UPG Unit Pelaksana Teknis, UPG Unit Kerja Eselon I dan/atau UPG Kementerian (4) Laporan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ...
... dan waktu terjadinya penolakan Gratifikasi; e. kronologis peristiwa penolakan Gratifikasi; dan f. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi. ...
... lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi; c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara ...
... periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; e. menyampaikan laporan semesteran hasil pengelolaan dan pelaporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada ...
... Menteri; f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian; g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang ...
Permendesa PDTT No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi NO. 24, BN.2021/No.1449, peraturan.go.id: 14 hlm.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024
Pengendalian Gratifikasi - Kementerian Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 9, BN 2024 (586); 3 hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pencabutan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Kementerian Pendayagunaaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang PengendalianGratifikasi di Lingkungan Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah tidak sesuadengan pelaksanaan teknis pengendalian gratifikasi sehinggaperlu dicabut
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 20 Tahun 2023; Perpres Nomor 47 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 91 Tahun 2024; Permenpan Nomor 60 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2024.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 72 Tahun 2021
... Fokus 1 Pengendalian gratifikasi Sasaran Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi : a. ...
... dan unit gratifikasi; akun d) Pendaftaran gratifikasi pengelola instansi. online unit gratifikasi 2) lmplementasi: a) Penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) Diseminasi ...
... ketentuan/ kebijakan pengendalian gratifikasi; c) Identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) Respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi. 3) Pasca Implementasi : a) Monitoring ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD Kabupaten Mojokerto No 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa Tahun 2022.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 7 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 7 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa Tahun 2022;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019:
PP No 12 Tahun 2017:
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:
Permendagri No 20 Tahun 2018:
Permendagri No 73 Tahun 2020:
Permendagri No 48 Tahun 2021:
Perda Kab. Mojokerto No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mojokerto No 6 Tahun 2021;
Perbup No 81 Tahun 2013:
Perbup No 20 Tahun 2021.
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa meliputi:
a. fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
b. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa; dan
c. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2023
... Pengendalian gratifikasi. Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi: a. ...
... gratifikasi; dan d) Pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: a) Penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) Diseminasi ...
... ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) Identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) Respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi. 3) Pasca Implementasi: a) Monitoring dan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah
terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna
mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun
perencanaan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah; bahwa agar pelaksanaan perencanaan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sebagaimana dimaksud huruf a dapat berdaya guna dan
berhasil guna, perlu disusun perencanaan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023, meliputi: a. fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko; b. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan c. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang uraiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2023.
16 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaPengawasan/Audit Internal
Hasil pencarian pada file:
... No Fokus Sasaran pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gra tifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian ...
... gratifikasi; b) diseminasi keten tuan / ke bijakan pengendalian gra tifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penenmaan gratifikasi. 3) Pasca ...
... Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi. 2. ...
... Sasaran Optirnalisasi tugas dan fungsiunit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan kornisi pern be ran tasan rneliputi: a. penanganan korupsi laporan penerirnaan/penolakan gratifikasi negeri dari ...
... pengendalian gratifikasi; c) pernbentukan unit ...
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah-Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja-Pengawasan/Audit Internal
2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 7, Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 825
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan mewujudkan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih di Provinsi Kepulauan Riau, perlu disusun Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dengan menetapkan PERGUB.
Dasar hukum PERGUB ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 stdd Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021
PERGUB ini mengatur mengenai Perencanaan pengawasan yang dilakukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan dilaksanakan secara terpadu, meliputi pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota; dan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2022.
33 hal.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
