Undang-undang (UU) tentang Anggaran Moneter Tahun-Anggaran 1966
ABSTRAK:
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1965.
Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara
(I.C.W.) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang
ini, tidak berlaku lagi.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019
... BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR7TAHUN 2019 TENTANG PERUBABAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR7TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA ...
... 2017, perlu merubah Peraturan Daerah Nomor7Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-202; b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan ...
... Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor7Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 20162021; 1. ...
... Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...
... Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 20152019; 17. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor7Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor ...
... Undang-UndangNomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4725); 8. ...
... Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 7
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Undang• Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tenta.ng Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto serta Surat Gubemur Jawa Timur Nomor : 700/1139/031.2/2018 Tanggal 15 Januari 2018 perihal Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017, perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2016-202;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016.
Ketentuan dalarn Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7) diubah sebagaimana tercantum dalarn Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2019.
... Undang-UndangNomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran ...
... Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 25. ...
... Undang-UndangNomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-UndangNomor7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara ...
... Undang-UndangNomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Undang-UndangNomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-UndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, ...
... Undang-UndangNomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Undang-UndangNomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan ...
... Undang-UndangNomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor7, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 14. ...
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengubahan Canon dan Cijns Menurut Penetapan Undang-Undang No.75 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 1681) untuk Daerah Kepulauan Riau
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1957.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 52 Tahun 2020.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2021.
... Indische Comptabiliteitswet sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 9 tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun ...
... MEMUTUSKAN : Menetapkan : Undang-undangtentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1971/1972. Pasal 1 (1) Pendapatan Negara tahun Anggaran 1971/1972 diperoleh dari: a. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1971 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1971/1972 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK ...
... INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun Anggaran 1971/1972 perlu ditetapkan dengan Undang-undang; b. bahwa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ketiga ...
... dalam rangka Rencana Pembangunan Lima Tahun I, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1971/1972 tetap mengikuti skala prioritas Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Ketetapan Majelis ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 5 Pasal 5 Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), (2). (3), (4) dan (5) berlaku pula bagi anggaran tahun 1971/1972 ke-anggaran tahun 1972/1973. ...
... Pasal 6 Selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran 1971/1972 oleh Pemerintah diajukan rancangan Undang-undangtentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran ...
... Pasal 7 (1) Setelah tahun anggaran 1971/1972 berakhir, dibuat perhitungan anggaran mengenai pelaksanaan anggaran. (2) Perhitungan anggaran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setelah diteliti oleh Badan ...
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NO. 3, BN 2021/ NO 641; PERATURAN.GO.ID; 22 HLM
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
... Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet ...
... (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANGTENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN ...
... Pasal 2 (1) Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1984/1985 terdiri atas : a. Anggaran Belanja Rutin; b. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1984 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1984/1985 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik ...
... Indonesia, Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Anggaran 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Undang-Undang; b. bahwa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun ...
... Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara; 3. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1984 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1984/1985 UMUM Anggaran Pendapatan dan Belanja ...
... Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. ...
... Usaha untuk itu antara lain dilakukan melalui peningkatan penerimaan dalam negeri terutama penerimaan di bidang perpajakan. ...
... BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR7TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR7TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA ...
... Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor7Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. ...
... Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Ta h u n 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan ...
... - 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR y TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR7TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN IMPALA DESA I. ...
... UMUM Pelaksanaan pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor7Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberientian Kepala Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini ...
... Termasuk menyikapi keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU/XIII/2015 yang memutuskan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-UndangNomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bertentangan ...
... - 2 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentangtentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); 8. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor7Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2015 Nomor7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ...
... Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor7Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2015 Nomor7, Tambahan ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015; Permendagri Nomor 112 Tahun 2014; Permendagri Nomor 82 Tahun 2015; Perda Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Perda Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2015 diubah sebagai berikut: 1) Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 7A; 2) Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan dua ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) dan ditambahkan satu ayat, yakni ayat (5); 3) Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 26A; 4) Ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf g dihapus; 5) Ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf f dan huruf g dihapus dan ditambahkan satu huruf, yakni huruf z; 6) Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 52A; 7) Ketentuan Pasal 59 dihapus; 8) Ketentuan Pasal 70 diubah; 9) Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 88A.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian Va (Kementrian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
ABSTRAK:
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1952.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
