... Undang-undangNomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206); 5. ...
... Undang-undangNomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151); 7. ...
... Undang-undangNomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236); 8. ...
... dalam Undang-undangNomor7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undangNomor 17 Tahun 2000. 16. ...
... Dana alokasi umum adalah semua pengeluaran Negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undangNomor 25 Tahun 1999 tentang ...
... Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Undang-undangNomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta untuk penyesuaian kekurangan ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 6 (2) Rencana Pembangunan Tahunan Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi Lampiran Undang-undang ini. ...
... Pasal 3 (1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2004 diperoleh dari sumber-sumber : a. Penerimaan perpajakan; b. Penerimaan Negara bukan pajak; c. ...
... Pasal 4 (1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari : a. Pajak dalam negeri; b. ...
... BUPATI MESUJI PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR7TAHUN2021TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ...
... tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. ...
... Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. ...
... Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23 ...
... Undang-UndangNomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun2021; 25. ...
... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021; 27. ...
... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Bab VI Huruf d angka 1 (h)
Pera riiran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan
sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah
UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.49 Tahun 2008, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.2 Tahun 2020, PP No.109 Tahun 2000, PP No.23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No.3 Tahun 2007, PP No.5 Tahun 2009, PP No.19 Tahun 2010, PP No.71 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2017, PP No.18 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, PP No.33 Tahun 2020, Permendagri No.16 Tahun 2007, Permendagri No.62 Tahun 2017, Permendagri No.90 Tahun 2019, Permendagri No.64 Tahun 2020, Permendagri No.77 Tahun 2020, Permenkeu No.119 Tahun 2020, Permenkeu No.17 Tahun 2021, PERDA No.3 Tahun 2011, PERDA No.11 Tahun 2017,
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2021.
UU No. 17 Tahun 1954 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 25 Tahun 1953) untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-Undang
Undang-undang Darurat tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 Nomor 141)
ABSTRAK:
CATATAN:
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1953.
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN III (KEMENTRIAN DALAM NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN ...
... 1953 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; MEMUTUSKAN : Pasal 1 Bagian III (Kementerian Dalam ...
... 286 000 3.2 Pendidikan pegawai .................... 7 920 700 3.3 Pengeluaran khusus berhubung dengan penyelenggaraan tatapraja............... 50 417 000 3.4... ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...
... 29 Nopember 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO MENTERI DALAM NEGERI ai, ttd ZAINUL ARIFIN Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954 MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO LEMBARAN NEGARA NOMOR ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1963 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN 1962 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang ...
... 1962 tentang susunan baru dan regrouping Kabinet Kerja dan Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962 tentang Pokok-pokok Organisasi Aparatur Pemerintahan Negara pada Tingkat Tertinggi, perlu diubah dan ditambah ...
... Undang-undang Perbendaharaan Negara Indonesia (LembaranNegara tahun 1925 No. 448) seperti setelah diubah dan di tambah terakhir dengan Undang-undang No. 12 tahun 1955 (LembaranNegara tahun 1955 No. 49) ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 Menetapkan : Undang-undangtentang Perubahan dan Penambahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk tahun 1962 sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang No. 9 tahun ...
... Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1962 sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang No. 9 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 27) diubah dan ditambah seperti tercantum dalam Lampiran ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 b. belanja Negara Tambahan Pembangunan sebesar Rp. 7.622.565.450,yang perinciannya dimuat dalam Lampiran V Undang-undang ini, tidak berlaku lagi. Pasal 4. ...
... Ketentuan-ketentuan tersebut dalam Undang-undang Perbendaharaan Indonesia yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini, tidak berlaku lagi. Pasal 5. ...
... ICHSAN.LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 90 ...
... Penerimaan Perpajakan; b. Penerimaan Negara Bukan Pajak; c. Penerimaan Hibah, • Pasal 1 MEMUTUSKAN : UNDANG-UNDANGTENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000. ...
... Undang-uridang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3944) sebagaimana ...
... telah diubah dengan Undang-undangNomor 33 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4047); • - 2 - PRr.S,DEr-.J l"'EPUGLiK INDONE SI!. ...
... Undang- ... 3. Undang-uridang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 301 O); 1. ...
... Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kal i diubah terakhir dengan Undang-uridang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor ...
... 2860); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Uridang-wridang tentang Perhitungan Anggaran Negara Tah un Anggaran 2000; a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara ...
... Pasal 1 Cukupjelas PASAL DEMI PASAL Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai derigan Tahun Anggaran 2000 menjadi sebesar Rp 27.655.990.080.185,00 (dua puluh tujuh triliun _enam ratus lima puluh lima miliar ...
... Anggaran 2000, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undangNomor 2 Tahun 2000 teritang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000. ...
... UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 7TAHUN 2002 TENT ANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000 PRESIDEN REPUE3Lil-<. ...
Undang-undang (UU) tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Malaka
ABSTRAK:
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 1971.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
