... Tanda tangan NAMA Diundangkan di Jakarta Pada tanggal MENTERI NEGAR SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA , Tanda tangan NAMA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN……….NOMOR…………… I.3. ...

... RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENETAPAN (B) - .7 RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN …. TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR……. TAHUN…….. TENTANG………. ...

... . . ; b. bahwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; c. dan seterusnya . . . .; Mengingat : 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

... Judul peraturan perundangan-undangan memuat keterangan mengenai : jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan. 4. ...

... Contoh : UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM 6. ...

... Contoh : UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1989 TENTANG PATEN 7. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 UNDANG– NDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR …. TAHUN …. TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR …. TAHUN …. TENTANG …. 8. ...

... Contoh : UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR …. TAHUN …. TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 9. ...

... Contoh : UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG TENTANG KEPAILITAN ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri; b. ...

... Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Usaha Pertambangan Umum ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 19 Seri B). 13. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 Tentang Izin Usaha Industri; 7. ...

... Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. ...

... Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 1. ...

... Mengingat c. bahwa untuk memenuhi yang dimaksud pada huruf a dan b diatas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Undang-undang Gangguan bagi kegiatan U saha, Perusahaan, dan Indus ti. b. bahwa ...

... LEMBARAN DAERAH KABUP ATEN SAROLANGUN T AHUN 2004 NOMOR ~ SERI e NOMOR .. /.. . Oi,.ke.._ DRS. H. ...

... . ( Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan Pasal 27 Hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini rnengenai pelaksanaannya akan diatur ]ebih lanjut dengan Keputusan Bupati Sarolangun ...

... Pasal 26 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka surat Keputusan Bupati Nomor 1 tahun 2003 tentang Izin Undang-undang Gangguan, bagi kegiatan usaha, perusahaan dan Industri dicabut dan dinyatakan tidak ...

... PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1963 TENTANG PERNYATAAN MULAI BERLAKUNYA DAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PENYERAHAN PEMERINTAHAN UMUM Presiden Republik Indonesia, Menimbang ...

... Umum (Undang-undang No. 6 tahun 1959, Lembaran-Negara tahun 1959 No. 15) untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; b. bahwa pelaksanaan Undang-undang itu perlu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ...

... : Peraturan Pemerintah tentang Pernyataan Mulai berlakunya dan Pelaksanaan Undang-undang Penyerahan Pemerintahan Umum. ...

... tugas-tugas seperti dimaksudkan pada pasal 14 ayat (2) sub a, b, c dan d Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), dan dengan demikian sudah ada penetapan tentang alat-perlengkapan yang menjalankan ...

... Berhubung dengan itu, ketentuan pasal 2 "Undang-undang Penyerahan Pemerintah Umum" tentang penentuan instansi yang menerima penyerahan tugas Pemerintahan Umum perlu disesuaikan sehingga berbunyi sebagai ...

... yang termaktub dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah ini. 7. ...

... PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH No. 50 TAHUN 1963 tentang PERNYATAAN MULAI BERLAKUNYA DAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PENYERAHAN PEMERINTAHAN UMUM U M U M 1. ...

... Undang-undang No. 6 tahun 1959 Harus dijalankan dengan seksama (Lampiran A, ad III, § 395, angka 18). 3. ...

... Mengenai Otonomi Daerah hendaknya diberi otonomi yang seluas-luasnya sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1957 ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN ...

... a, sesuai maksud ketentuan Pasal 35 Undang-undang Pemilihan Umum, dipandang perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 ...

... Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); ...

... Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali ...

... Pasal 1 Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 18 - PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 mengatur Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali ...

... diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985. ...

... UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1954 TENTANG PEMINDAHAN KEKUASAAN MENTERI URUSAN PEGAWAI KEPADA PERDANA MENTERI BERHUBUNG DENGAN PENGHAPUSAN JABATAN MENTERI URUSAN PEGAWAI PRESIDEN REPUBLIK ...

... INDONESIA, Menimbang : bahwa perlu mengatur pemindahan kekuasaan Menteri Urusan Pegawai, yang diberikan dalam Undang-undang kepada Perdana Menteri; Mengingat : pasal 89 Undang-undang Dasar Republik ...

... Indonesia; Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMINDAHAN KEKUASAAN MENTERI URUSAN PEGAWAI KEPADA PERDANA MENTERI BERHUBUNG DENGAN PENGHAPUSAN ...

... PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1954 TENTANG PEMINDAHAN KEKUASAAN MENTERI URUSAN PEGAWAI KEPADA PERDANA MENTERI BERHUBUNG DENGAN PENGHAPUSAN JABATAN MENTERI URUSAN PEGAWAI ...

... Seperti ternyata dari bunyinya, maka undang-undang ini adalah perlu, untuk mengatur siapakah yang akan menjalankan kekuasaan yang diberikan dalam undangundang seperti dalam Undang-undang Nr 21 tahun ...

... Kekuasaan itu dijalankan kembali oleh Perdana Menteri, mengingat bahwa tugas Menteri Urusan Pegawai pada umumnya, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nr 32 tahun 1950 dan surat keputusan Perdana Menteri ...

... Pasal 1 Apabila dalam sesuatu Undang-undang disebut perkataan-perkataan "Menteri Urusan Pegawai", maka perkataan-perkataan itu harus dibaca "Perdana Menteri". ...

... Pasal 2 Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 11 Mei 1953. ...

... Landreform termaksud dalam pasal 2 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 21 tahun 1964 teristimewa mengenai masalah gadai seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 56 Prp. tahun 1960 pasal 7 dan masalah ...

... pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya termaktub dalam Undang-undang Nomor 51 Prop. tahun 1960, sehingga banyak menimbulkan perselisihan mengenai wewenang antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan ...

... Hanya perkara-perkara mengenai pengembalian gadai tanah pertanian yang timbul dalam rangka pelaksanaan peraturan-peraturan dari Undang-undang Nomor 56 Prp. tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ...

... XXXIX/MPRS/1968 maka Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong telah mengadakan peninjauan Undang-undang No. 21 tahun 1964 dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 Pasal 2 lampiran III ...

... B. PASAL DEMI PASAL. ...

... Pasal 1.Undang-undang No. 21 tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform sesuai dengan pasal 2 lampiran III, nomor urut 4 Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-undang ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1970 TENTANG PENGHAPUSAN PENGADILAN LANDREFORM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. ...

... perkara perdata dan pidana, termasuk perkara Landreform pada umumnya adalah wewenang dari Pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; d. bahwa Undang-undang No. 21 tahun 1964 tentang Pengadilan ...

... Landreform telah dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-undang No. 6 tahun 1969 tetapi saat tidak berlakunya Undang-undang tersebut ditetapkan pada saat Undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI JAWA TENGAH DI SEMARANG DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI ...

... Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 (Lembaran-Negara 1951 No. 9). Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 23 Juni 1959; MEMUTUSKAN: A. ...

... Mencabut: peraturan-peraturan atau Pasal-pasal peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang ini. B. menetapkan: ... ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG DARURAT No. 7 TAHUN 1959 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH DI SEMARANG DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA ...

... Dengan demikian perlu diatur kembali daerah hukum Pengadilan TinggiPengadilan Tinggi di Surabaya dan Makassar sebagai termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951. ...

... Hal-hal tersebut diatas dijalankan dengan Undang-undang Darurat ini. PASAL DEMI PASAL. Tidak perlu. Diketahui : Menteri Kehakiman, G.A. MAENGKOM. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1792. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 B. menetapkan: UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN PENGADILAN. TINGGI DI SEMARANG DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA DAN MAKASSAR. Pasal 1. ...

... Pada saat peraturan ini mulai berlaku diadakan Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Semarang. Pasal 2. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa perjudian ...

... Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 23O) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526 ...

... perubahan dengan memperberatnya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perlu disusun Undang-undang tentang Penertiban Perjudian. ...

... Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor lV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; Mengingat pula :1. ...

... Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037). ...

... MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN. Pasal 1 Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. ...

... Pasal 3 (1) Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini. (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundangundangan. ...

... Pasal 4 Terhitung mulai berlakunya peraturan Perundang-undangan dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada Pasal 3 Undang-undang ini, mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 ...

... Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526). ...

... Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); Dengan Persetujuan ...

... - 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATlONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003) DENGAN RAHMAT ...

... TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ...

... huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003); Mengingat : . . . ...

... PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATlONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003) I. ...

... Selama ini pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan khusus yang berlaku sejak tahun 1957 dan telah diubah sebanyak 5 (lima ...

... Sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003. ...