Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.249 peraturan dalam 0,669 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1980
• Berlaku mulai 44 tahun yang lalu
Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985
Mencabut
  1. PP No. 27 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
  2. PP No. 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
Download file:
PP NO 41 TH 1980.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 100 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penanganan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang Di Mahkamah Agung Oleh Pemerintah
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Hasil pencarian pada file:
Download file:
Perpres Nomor 100 Tahun 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2002
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
Abstrak
Perpajakan
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Mengubah
  1. PP No. 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
Download file:
PP No.24 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1957
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 1956 (Lembaran-Negara 1956 N0. 73) dan Undang-Undang No. 29 Tahun 1956 (Lembaran-Negara 1956 No. 74)
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 8 Tahun 1960 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1957
Download file:
PP No. 61 Tahun 1957.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2012
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Abstrak
Perpajakan
Hasil pencarian pada file:

... PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA ...

... TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ...

... dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan ...

Hal. 1, File: PP Nomor 1 Tahun 2012.pdf

... - 20 - b. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa ...

... dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang ...

Hal. 20, File: PP Nomor 1 Tahun 2012.pdf

... - 2 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan ...

... Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang ...

... : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH ...

Hal. 2, File: PP Nomor 1 Tahun 2012.pdf
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Diubah dengan
  1. PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
Mencabut
  1. PP No. 24 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
  2. PP No. 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
  3. PP No. 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
Download file:
PP Nomor 1 Tahun 2012.pdf
Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Perpanjangan Jangka Waktu Masa-Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Terbentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Hasil pencarian pada file:
Download file:
UU Nomor 7 Tahun 1956.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 520 Tahun 1961
• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu
Tambahan Jumlah Anggota Panitia Penyusun Undang-Undang Indukn Perbankan dan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perbankan, Lembaga Keuangan
Hasil pencarian pada file:
Download file:
Keppres No 520 Tahun 1961.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 580 Tahun 1961
• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu
Perubahan Susunan Anggota Panitia Penyusun Undang-Undang Induk Perbankan dan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
Download file:
Keppres No 580 Tahun 1961.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 143 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
Abstrak
Perpajakan
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Diubah dengan
  1. PP No. 24 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
Mencabut
  1. PP No. 59 Tahun 1999 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994
  2. PP No. 14 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1996
  3. PP No. 36 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1996
  4. PP No. 20 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994
  5. PP No. 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahannilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994
Download file:
PP No.143 TH 2000.pdf
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-Undang
Abstrak
Standar/Pedoman Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas
Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor O 1 tahun 2009 ten tang Tata Tertib; Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan ...

... TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKIL AN RAKYAT REP UBLIK INDONESIA PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENARIKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG -, ...

Hal. 1, File: Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2012.pdf

... BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2. Oil- NOMOR 111(, 8 REPUBLIK INDONESIA, Di undangkan di Jakarta pada tanggal I~ - t l 2012 MENTE RI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 'Le. WAKIL KETUA, WAKI Ir. H. ...

... MARZUKI ALIE KETUA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 September 2012 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya ...

... Peraturan DPR tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-Undang berlaku sejak tanggal ditetapkan. Pasal 11 BAB IV KETENTUAN PENUTUP ...

Hal. 8, File: Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2012.pdf

... 2 7. ...

... Presiden adalah Pemegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ...

... Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. ...

Hal. 2, File: Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2012.pdf
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang
Download file:
Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2012.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan