Pajak dan Retribusi DaerahPerizinan, Pelayanan Publik
Hasil pencarian pada file:
... Undang-UndangNomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 13. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lir.gkungan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42. ...
... Undang-UndangNomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 1970 tentang ...
... Undang-Undang tfomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup (l.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 58) ; 6. Undang-UndangNomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; 7. ...
... Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004 tentanq Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Neg:ua Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. ...
... Tahun 1967 tentang Tambahan Undang-UndangNomor Penanaman Modal Asing; 1. Undang-Undar.g Ganguan (Hindern Ordonantie) Stb! ...
... Undang-UndangNomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang- UndangNomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan : a. bahwa dengan berlakunya Undang-UndangNomor ...
... BUPATI BATU BARA , IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 10 TAHUN 2009 Menqlnqat Menimbang NOMOR 10 TAHUN 2009 LEMBARAN ...
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir (Undang-Undang No. 1 Tahun 1958, Lembaran-Negara No. 2 Tahun 1958)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 1958.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 22 Tahun 2011
... PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMfUNG SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI ...
... huruf a diatas, periu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah ...
... Undang-UndangNomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah ...
... Undang-UndangNomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 5049); 5. ...
... Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. ...
... SELATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. ...
... Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 1993 tentang Penyewaan Alat-alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 45 Tahun 2000 tentang Retribusi Hasil Tandan Buah segar Kelapa Sawit Rakyat Pola Kemitraan. 7. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Unang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang mengatur Pemungutan Retribusi Daerah dipandang perlu untuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011.
4 hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.03/2017
... ketentuan Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e Undang-UndangNomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan ...
... Menteri Keuangan Nomor 118/ PMK.03/ 2016 tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/ PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang ...
... atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/ PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 11 Tahun 2016 ten tang Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1438); MEMUTUSKAN ...
... KEUANGAN NOMOR 118/ PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANGNOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! ...
... KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/ PMK.03/ 2016 tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah ...
... dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/ PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan ...
... dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan dan sanksi administrasi sesua1 dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan b. ...
... Pajak 2016 dan atas penghasilan dimaksud dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan dan sanksi administrasi sesua1 dengan ketentuan Undang-Undang ...
... mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan b. ...
PMK No. 141/PMK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
PMK No. 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan NO. 165/PMK.03/2017, BN.2017/NO.1645, jdih.kemenkeu.go.id : 14 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
KEBIJAKAN - TRANSISIONAL - PELAKSANAAN - UNDANG-UNDANG - NOMOR - 23 - TAHUN - 2014 - TENTANG - PEMERINTAH - DAERAH - DALAM - PELAYANAN - PUBLIK
2014
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 86, BD 2014/NO.86
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang KEBIJAKAN TRANSISIONAL PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diperlukan penyesuaian terhadap perubahan urusan yang memerlukan petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Pusat dalam rangka mengantisipasi kekosongan hukum dilakukan sinskronisasi, harmonisasi, dan sinergitas dasar hukum, Perlu ditetapkan Pergub Jabar UU No. 23 Tahun 2014
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2001; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 31 Tahun 2004 sebagiaman telah diubah denngan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 21 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014; UU No. 32 Tahun 2014; UU No. 37 Tahun 2014; PP No. 38 tahun 2007; Perda Jabar No. 10 Tahun 2008.
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Kebijakan Transisional Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dalam Pelayan Publik, yang meliputi: Ketentuan Umum; Urusan Pemerintah Daerah; Kerjasama Antardaerah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2014.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 1954.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
