PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.243 peraturan dalam 0,667 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2013
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Yayasan
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perizinan, Pelayanan Publik
Hasil pencarian pada file:

... UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK I. ...

... UMUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat ...

... bagi semua pihak, kelima Peraturan Pemerintah tersebut digabung menjadi 1 (satu) Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan ...

... No. 5357 4 Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. ...

... Ayat (2) Yang dimaksud dengan “keputusan administrasi pemerintahan” dalam ketentuan ini adalah keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah ...

... diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Keputusan Tata Usaha Negara. ...

... Dengan mempertimbangkan hal-hal seperti tersebut di atas, maka disusunlah Peraturan Pemerintah ini untuk menjadi pedoman, baik bagi Penyelenggara maupun Masyarakat dan Pihak Terkait dalam melaksanakan ...

... Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. ...

... Pasal 4 Yang dimaksud dengan “pengadaan” dalam ketentuan ini adalah penyediaan (providing) barang publik sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang ...

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perpajakan
Hasil pencarian pada file:

... Menetapkan - 2 MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK. ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah UndangUndang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. 2. ...

... Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 4. ...

... - 24 b. ...

... dengan sanksi administrasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berlaku ketentuan sebagai berikut: 1 . ...

... BAB IX PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TERAKHIR Pasal 18 (1) Dalam hal Wajib Pajak telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tahun 2016 dan belum melaporkan SPT PPh Terakhir ...

... KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri ...

... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir ...

... dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun. 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran ...

Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 165/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
  2. PMK No. 141/PMK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1986
• Berlaku mulai 38 tahun yang lalu
Hak Asasi Manusia Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji
Hasil pencarian pada file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Kependudukan dan Perkawinan
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Diubah dengan
  1. PP No. 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial
Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2005
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
Hak atas Kekayaan Intelektual Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
Hasil pencarian pada file:
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Hasil pencarian pada file:

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan