PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.243 peraturan dalam 0,661 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Perlindungan Konsumen
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Ketatanegaraan, Kenegaraan
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Mencabut
  1. PP No. 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Narkotika
Hasil pencarian pada file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Arsip
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip
Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
BUMN
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
Mencabut
  1. PP No. 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos
Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975
• Berlaku mulai 49 tahun yang lalu
Kependudukan dan Perkawinan
Hasil pencarian pada file:
Download file:
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 38 Tahun 1967
• Berlaku mulai 57 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:

... I· I·: i' : Tugae Panit:ya tersebut· ialah meiljueun RantJanga.n Undaag-undang f t: tentang Ketentuan-ketentuan Poko.k Kekuasaan Kellaldman, Ran .. r· tjangan Undang-undang tentang Mahk.allulh Agung dan ...

... Rantjangan IJ Undangundang tentang Pengadilan dalam lingkungan peradilall . . · : Melllbentuk Panitya Interdepartemental Panitya PE,nindjauan Kem- bali Undang ... undang No.19 tahun 1964 dan Undong~. ...

... Xll/MPRS/1966, maka Undangundang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentua.n Pokok Kekuasaan Ke~ .. •· l • hakiman dan Undang-undang No.lJ tahun 1965 tenta.ng Penga- l I dilan dal£m linglcungan peradilan ...

... Baden Pemerikea Keuangan di .Bogor, ·, 6, Direktorat Djenderal Urusan Angga.ran, I:; 7, Kantor Perbendaharaan Negara di Djakarta, ) 8. Sekretaris Dj enderal Departemen Kehaki.man, . { 9. ...

... i I· r t - 2 - i i f . r i PRES I DEN REPUBLIK lNDONESIA r· 1· ' i• I . • Keen.am • • • KeJ ;Ima • • Keempat 2. ,. 4. 5. 6. 7. 8. 9. • 10. 11. 12. 1,. ,~·->'·: :J.;~~ •. '" . . ...

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenaker No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak
  2. Permenaker No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain
  3. Permenaker No. 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum
  4. Permenaker No. 22 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal
  5. Permenaker No. 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak
  6. Permenaker No. 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
  7. Permenaker No. 6 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal
  8. Permenaker No. 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal
  9. Permenaker No. 4 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal
  10. Permenaker No. 3 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal
  11. Permenaker No. 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
  12. Permenaker No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
  13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER- 06/MEN/1990 tentang Kewajiban Pengusaha untuk Membuat, Memiliki dan Memelihara Buku Upah
  14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan
  15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
  16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.51/MEN/IV/2004 tentang Istirahat Panjang pada Perusahaan Tertentu
  17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
  18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur
  19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/I/2006 tentang Pelaksanaan Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan