Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.227 peraturan dalam 0,665 detik

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1957
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Penetapan Untuk Pembebasan Bank Indonesia Dari Kewajiban Yang Dimaksud Dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 Selama 6 Bulan Setelah Berakhirnya Keputusan Dewan Moneter Tanggal 2 Pebruari 1957 No. 23 (Tambahan Lembaran-Negara No. 1158, Berita Negara Tanggal 22 Pebruari 1957 No. 16 Tahun 1957) yang Diadakan Berdasarkan Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 Lembaran-Negara No. 40 Tahun 1953)
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia
Download file:
UU Darurat Nomor 14 Tahun 1957.pdf
Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pengubahan dan Tambahan "Postordonnantie 1935" Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Undang-Undang No. 76 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No.151)
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 76 Tahun 1954 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1953 Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea" (Lembaran-Negara No. 22 Tahun 1953) Sebagai Undang-Undang
Download file:
UU Nomor 30 Tahun 1956.pdf
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 40 Tahun 1960
• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu
Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 66 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 117) Tentang Wajib Militer
Abstrak
Pertahanan dan Keamanan, Militer
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 66 Tahun 1958 tentang Wajib-Militer
Download file:
perpu 040 1960.pdf
Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam
  2. UU No. 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
  3. UU No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
Download file:
UU Nomor 34 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1967
• Berlaku mulai 58 tahun yang lalu
Perubahan Undang-Undang No. 9 tahun 1966, tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam International Monetary Fund dan Bank For Reconstruction and development (Lembaran-Negara Tahun 1966 No. 36).
Abstrak
Perekonomian
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
Download file:
UU Nomor 2 Tahun 1967.pdf
Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1951
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Tambahan Undang-Undang Darurat Nr. 37 Tahun 1950, Mengenai Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932
Abstrak
Perpajakan
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UUDrt No. 15 Tahun 1951 tentang Penilaian dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing, Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan Tentang Perubahan Pajak Peralihan 1944
Mengubah
  1. UUDrt No. 37 Tahun 1950 tentang Perubahan Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak dan Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932
Download file:
UU Darurat Nomor 5 Tahun 1951.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
Abstrak
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Hasil pencarian pada file:
Download file:
PP Nomor 7 Tahun 2019.pdf
Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 1954
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura
Abstrak
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
Download file:
UU Nomor 32 Tahun 1954.pdf
UU Nomor 32 Tahun 1954_LAMPIRAN.pdf
Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1957
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pengubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Yang Dimaksud Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Nomor 30 Tahun 1956) tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 14 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
Download file:
UU Darurat Nomor 1 Tahun 1957.pdf
Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
Mengubah
  1. UU No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
Download file:
UU Nomor 11 Tahun 2003.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan