Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.253 peraturan dalam 0,997 detik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Permen PUPR No. 40/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Download file:

Permen PUPR Nomor 24 Tahun 2020.pdf

Permen PUPR Nomor 24 Tahun 2020 - Lampiran.pdf

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pengusahaan Gas Metana Batubara

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen ESDM No. 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi

Download file:

Permen ESDM Nomor 36 Tahun 2008.pdf

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 3 Tahun 2013

Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

PerdasusProvinsiPapua-3-2013.pdf

pelayanan-pendidikan-bagi-komunitas-adat-terpencil

2013

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) NO. 3,

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) tentang Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil

ABSTRAK:

Bahwa sesuai semangat dan norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, maka untuk mengatasi masalah mendasar di bidang pendidikan yang dialami oleh orang asli Papua secara personal maupun komunitas, diperlukan suatu perlakuan afirmatif yang tepat sasaran, sehingga orang asli Papua yang mengalami masalah pendidikan memperoleh kesempatan yang layak untuk menjadi manusia Indonesia yang cerdas, bermartabat dan mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional
Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1990; PP No. 28 Tahun 1990; PP No. 29 Tahun 1990; PP No. 73 Tahun 1991; PP No. 38 Tahun 1992; PP No. 39 Tahun 1992; PP No. 96 Tahun 2000; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Prov. Papua No. 2 Tahun 2013.
Dalam peraturan daerah khusus ini diatur tentang pelayanan pendidikan bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang fungsi dan tujuan, kewenangan dan kewajiban pemerintah provinsi dan kabupaten, pelayanan pendidikan KAT yang terdiri dari pendidikan formal dan pendidikan nonformal, kurikulum dan bahasa pengantar pendidikan dasar KAT, kepala sekolah pendidikan dasar KAT, tenaga pendidik, KPG dan akademi komunitas, prasarana dan sarana, evaluasi dan akreditasi, penjaminan mutu, pengawasan, peran serta masyarakat, dan pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Penjelasan: 6 hlm.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pedoman Penetapan Harga Jual Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi

Abstrak

Pertahanan dan Keamanan, Militer Perindustrian Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen ESDM No. 20 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penetapan Harga Jual Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi

Mencabut

Permen ESDM No. 7 Tahun 2007 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Selain Rumah Tangga Dan Pelanggan Kecil PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Download file:

Permen ESDM Nomor 21 Tahun 2008.pdf

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2017 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Wilayah Sungai

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Hasil pencarian pada file:

Download file:

PermenPUPR17-2017.pdf

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen ESDM No. 19 Tahun 2016 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Download file:

Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013.pdf

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru Dan Energi Terbarukan

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen ESDM No. 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru Dan Energi Terbarukan Serta Konservasi Energi

Download file:

Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2012.pdf

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Penetapan Dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi Dan Sub Bidang Pemeliharaan

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2011.pdf

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

Perka BMKG No. 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2013 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika
Perka BMKG No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2013 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika

Download file:

Perka BMKG Nomor 10 Tahun 2013.pdf

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Permen Ristekdikti No. 62 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Permendikbud No. 99 Tahun 2013 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Download file:

PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 8 TAHUN 2022.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT