Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.253 peraturan dalam 1,044 detik

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Logo dan Bendera Pataka Badan Siber dan Sandi Negara

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BSSN No. 1 Tahun 2020 tentang Logo dan Pataka Badan Siber dan Sandi Negara

Mencabut

ketentuan mengenai logo dan bendera pataka Lembaga Sandi Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Logo dan Bendera Pataka di Lingkungan Lembaga Sandi Negara dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bumi Sanapati Lembaga Sandi Negara

Download file:

Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2018.pdf

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penyediaan dan Penyebaran Peringatan Dini Iklim Ekstrim

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Perka BMKG Nomor 9 Tahun 2019.PDF

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 1 Tahun 2014

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pemberian Tunjangan Kinerja

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Perka Batan No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 216/KA/XI/2012 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional
Perka Batan No. 216/KA/XI/2012 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional

Download file:

Perka BATAN Nomor 1 Tahun 2014.pdf

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 171/KA/VII/2012 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BATAN Batan No. 3 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional

Download file:

Perka BATAN Nomor 171 Tahun 2012.pdf

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 212/KA/XII/2010 Tahun 2010

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perka Batan No. 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya

Mencabut

Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 380/KA/IX/2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya

Download file:

Perka BATAN Nomor 212 Tahun 2010.pdf

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/2011 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara

Abstrak

BUMN Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen BUMN No. PER-13/MBU/09/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara

Mencabut

Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-16/MBU/2008 tanggal 15 Agustus 2008

Download file:

Permen BUMN Nomor 6 Tahun 2011.pdf

PEDOMAN PENDAYAGUNAAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA

2011

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-06/MBU/2011, jdih.bumn.go.id : 14 hlm.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi Badan Usaha Mil Negara, perlu dilakukan upaya pendayagunaan aktiva tetap; b. bahwa pelaksanaan pendayagunaan aktiva tetap harus berdasarkan prinsi prinsip penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corpora e Governance) dan asas manfaat; c. bahwa agar pendayagunaan aktiva tetap dapat dilaksanakan berdasark prinsip-prinsip penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Go* Corporate Governance) dan asas manfaat, maka diperlukan pedom dalam rangka pendayagunaan aktiva tetap Badan Usaha Milik Negara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negaff Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Te Badan Usaha Milik Negara;
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Mil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4297); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4756); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpah Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusah Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusah Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Neg. a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendiri. , Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Neg9-a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11 ~ , Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4556); 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan d Organisasi Kementerian Negara jo Peraturan Presiden Nomor 24 Tah 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara se Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;
Mengatur tentang ketentuan umum; Prinsip Umum; Pendayagunaan Aktiva Tetap; Proses Persetujuan Pendayagunaan Aktiva Tetap; Perjanjian Pendayagunaan Aktiva Tetap; Evaluasi; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutuo

CATATAN:

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Mencabut , Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nom r SE-16/MBU/2008 tanggal 15 Agustus 2008
14 halaman

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Pengurusan Surat Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Abstrak

Arsip Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan ANRI Nomor 33 Tahun 2012.pdf

PEDOMAN PENGURUSAN SURAT DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2012

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 33, BN 2013/NO 251; KEMENKUMHAM.GO.ID; 3 HLM

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Pengurusan Surat Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung terciptanya keseragaman dalam pengurusan surat agar lebih efisien, efektif dan sistematis guna memperlancar komunikasi kedinasan perlu adanya Pedoman Pengurusan Surat; b. berdasarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Pengurusan Surat di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 20008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;
Pedoman Pengurusan Surat Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan sebagai acuan bagi unit pengolah yang berfungsi sebagai Central File di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam melakukan pengurusan surat

CATATAN:

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2013.
3 halaman

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Uji Toksisitas Praklinik secara In Vivo

Abstrak

Kesehatan Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Uji Toksisitas Nonklinik secara In Vivo

Download file:

Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2022.pdf

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BNPB Nomor 8 Tahun 2014.pdf

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2017.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.